slot bayar

Biarkan orang itu pergi

BPS Catat RI Deflasi 0,02 Persen Sepanjang Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen Indonesia deflasi 0,02 persen sepanjang Agustus 2023.

Deflasi ini tidak jauh lebih dalam dari bulan yang sama tahun lalu yang mencapai 0,21 persen. 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara tahunan inflasi Indonesia mencapai 3,27 persen (yoy/year-on-year) pada Agustus 2023.

Realisasi ini naik dibandingkan Juli 2023 yang tercatat 3,08 persen (yoy).

"Jika dilihat secara series deflasi Agustus 2023 sejalan dengan kondisi tahun lalu yaitu Agustus 2022 dengan tingkat deflasi lebih rendah yakni 0,21%," ujar Pudji, Jumat (1/9).

Penyumbang deflasi bulanan terbesar pada bulan lalu adalah makanan dan minuman (mamin) dan tembakau.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

DPR Duga Beda Alokasi dan Realisasi Jadi Penyebab Pupuk Subsidi Langka******

Komisi IV DPR menyoroti perbedaan alokasi dan realisasi kontrakpupuk subsidi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Ia menduga kondisi itu menjadi penyebab kelangkaan pupuk subsidi.

"Kita semua tahu dari presiden sampai seluruh jajaran termasuk anggota DPR, DPRD Kotamadya, DPRD provinsi setiap turun ke bawah pasti ditanyakan masalah pupuk, kelangkaan pupuk," kata Sudin dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (30/8).

Sudin mengatakan Kementan mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 7,85 juta ton pada 2023. Namun, dalam kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pupuk Indonesia, realisasinya hanya 6,68 juta ton.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan realisasi kontrak subsidi pupuk subsidi memang hanya 6,68 juta ton dan alokasi 7,65 juta ton.

Menurutnya, masalah terletak pada anggaran Kementan untuk pupuk subsidi sebesar Rp25 triliun yang cukup hanya untuk 6,68 juta ton.

"Karena kondisi anggaran kita cuma Rp25 triliun mampunya segitu untuk harga pokok penjualan (HPP) pupuk subsidi," kata Ali.

Maka dari itu, Kementan meminta tambahan anggaran pupuk subsidi ke Kementerian Keuangan. Dengan begitu, alokasi 7,65 juta ton pupuk subsidi diharapkan bisa terpenuhi.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kesimpulan dari Kementerian Keuangan," kata Ali.

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Erick Thohir Buat Kajian Agar Mobil Listrik Bisa Dapat Tarif Tol Murah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji penerapan tarif tol lebih murah bagi mobil listrik. Menurutnya, kajian dilakukan karena penggunaan kendaraan listrikbisa menurunkan tingkat polusi udara.

"Apakah bisa jalan tol juga misalnya lebih murah mobil listrik. Ini juga sedang kita kaji," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/8).

Selain tarif jalan tol yang lebih murah, Erick juga mengkaji untuk menerapkan tarif parkir lebih murah bagi mobil listrik di fasilitas publik milik BUMN.

Erick mengatakan perbaikan kualitas udara Jakarta perlu didorong sama seperti Beijing, China, dan Sao Paolo, Brasil. Kedua kota itu telah berupaya memperbaiki kualitas udaranya sejak 10 tahun lalu.

Namun, Erick menyebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak supaya itu bisa terwujud.

"BUMN tidak mungkin berdiri sendiri karena konteksnya lebar terkait kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga kebijakan berbagai kementerian," kata Erick.

Kualitas udara Jabodetabek dan sekitarnya disebut memburuk beberapa waktu belakangan ini. Sejumlah wilayah terlacak jadi langganan zona merah polusi, termasuk Jakarta dan Tangerang Selatan.

Penyebab polusi udara pun telah diungkap oleh sejumlah ahli dan pemerintah. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebab polusi udara, di antaranya PLTU, kebakaran hutan, dan transportasi.

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

Menko Airlangga Tekankan Peran Penting Swasta Perkuat Ekonomi ASEAN******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan peran penting sektor swasta untuk bisa berkontribusi dalam memperkuat perekonomian ASEAN, terutama dalam menghadapi agenda-agenda global.

Indonesia sendiri telah mengambil beberapa inisiatif dalam memperkuat perekonomian ASEAN. Inisiatif Indonesia itu antara lain memperkuat integrasi pasar regional melalui peningkatan Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru, memperkenalkan Transaksi Mata Uang Lokal dan interoperabilitas pembayaran digital, serta mempromosikan ASEAN Industry Project Based Initiative.

Hal itu diungkapkan Airlangga dalam ASEAN Business and Investment Summit 2023 Plenary Session yang mengangkat tema 'Aligning ASEAN's Private Sector Priorities to the Global Agenda', Minggu (3/9).

Perekonomian ASEAN kemudian mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,7% pada 2022 yang didorong oleh tingkat konsumsi domestik, perdagangan, dan investasi yang tinggi. Industri seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital mengalami peningkatan investasi pada tahun lalu, dengan total arus masuk FDI tumbuh sebesar 5,5 persen.

"Saat ini, kami adalah salah satu dari sedikit titik terang untuk pertumbuhan ekonomi, meskipun perjalanan ke depan masih diselimuti ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat di tahun-tahun mendatang," ucap Airlangga.

"Sudah ada tanda-tanda melambatnya kinerja ekonomi negara-negara utama ASEAN, meningkatnya inflasi pangan, dan berlanjutnya ketidakpastian pasar akibat fragmentasi geopolitik," tambahnya.

Lebih lanjut Airlangga menyebut, upaya inklusif dan kolaboraitf dari sektor swasta ASEAN menjadi kunci dalam menghadapi agenda global. Sebab, proyek kerja sama ASEAN turut dipengaruhi dinamika global sehingga memerlukan peran aktif dari sektor publik maupun sektor swasta.

Untuk itu, lanjut Airlangga, ada tiga bidang prioritas yang dapat dikontribusikan oleh sektor swasta untuk memperkuat perekonomian ASEAN dalam menghadapi agenda global. Pertama, ASEAN memerlukan peran sektor swasta yang lebih besar untuk mengurangi risiko serta biaya fragmentasi rantai pasokan global dan regional yang didorong oleh situasi geopolitik.

"Sektor publik dan swasta perlu bekerja sama, termasuk dengan mitra dan platform lain, untuk menegakkan arsitektur perdagangan dan ekonomi multilateral yang terbuka, inklusif, tidak diskriminatif, dan berbasis aturan," ujar Airlangga.

Kedua, sektor swasta secara aktif dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan baru. Menurutnya, sektor swasta ASEAN harus bekerja sama dengan dewan bisnis lainnya untuk menjajaki potensi kolaborasi. Sektor swasta ASEAN juga harus menerapkan model bisnis inklusif, memaksimalkan hubungan pembangunan ekonomi lokal termasuk dengan UMKM.

Terakhir, sektor swasta ASEAN perlu memanfaatkan sumber daya, jaringan, teknologi, dan keahlian untuk menemukan solusi terhadap tantangan sosio-ekonomi dan perubahan iklim di kawasan. Inovasi, difusi dan adopsi teknologi juga perlu didukung dan dipercepat untuk meningkatkan ketahanan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

ASEAN juga perlu mengoptimalkan kontribusi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian kawasan dan mengatasi tantangan sosio-ekonomi yang sudah maupun akan terjadi.

"Saya ingin mengimbau kepada sektor swasta ASEAN dan komunitas bisnis secara lebih luas untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Terutama untuk ABAC harus bisa membuat ASEAN lebih kuat dengan menguatkan juga perdagangan dan kolaborasi antar negara anggota ASEAN," pungkas Airlangga.

Pembunuhan mutlak

Teten Ungkap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melambat******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melambat tahun ini. Bahkan, realisasinya masih jauh dari target sebesar Rp460 triliun.

"Memang ada perlambatan penyaluran kredit, bukan hanya UMKM, tapi keseluruhan. Realisasi KUR per 30 Agustus 2023 Rp149,9 triliun dari target Rp460 triliun. Kami memahami penyaluran KUR Rp100 juta, meski tanpa agunan realisasinya memang sulit," ungkap Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Menurut Teten, ada permasalahan dalam syarat yang diajukan kepada UMKM. Teten mengaku pihaknya sudah melakukan kajian di 145 negara, di mana penyaluran kredit berlandaskan credit scoring, tidak lagi menggunakan sistem kolateral alias jaminan.

"Menurut saya, ini juga jauh lebih aman bagi bank karena nilai aset itu gampang dimanipulasi, tetapi credit scoringsulit karena berupa data transaksi ke buyer, supplier, perpajakan, dan sebagainya," tuturnya.

Ia mengatakan pembiayaan UMKM harus terus didukung. Terlebih, Indonesia ditantang untuk melahirkan lapangan kerja yang berkualitas di mana 97 persennya datang dari sektor mikro dan informal.

Teten menilai berat melahirkan lapangan kerja berkualitas dan membawa UMKM naik kelas jika mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan, terutama akses ke modal dan investasi.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

DPR Duga Beda Alokasi dan Realisasi Jadi Penyebab Pupuk Subsidi Langka******

Komisi IV DPR menyoroti perbedaan alokasi dan realisasi kontrakpupuk subsidi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Ia menduga kondisi itu menjadi penyebab kelangkaan pupuk subsidi.

"Kita semua tahu dari presiden sampai seluruh jajaran termasuk anggota DPR, DPRD Kotamadya, DPRD provinsi setiap turun ke bawah pasti ditanyakan masalah pupuk, kelangkaan pupuk," kata Sudin dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (30/8).

Sudin mengatakan Kementan mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 7,85 juta ton pada 2023. Namun, dalam kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pupuk Indonesia, realisasinya hanya 6,68 juta ton.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan realisasi kontrak subsidi pupuk subsidi memang hanya 6,68 juta ton dan alokasi 7,65 juta ton.

Menurutnya, masalah terletak pada anggaran Kementan untuk pupuk subsidi sebesar Rp25 triliun yang cukup hanya untuk 6,68 juta ton.

"Karena kondisi anggaran kita cuma Rp25 triliun mampunya segitu untuk harga pokok penjualan (HPP) pupuk subsidi," kata Ali.

Maka dari itu, Kementan meminta tambahan anggaran pupuk subsidi ke Kementerian Keuangan. Dengan begitu, alokasi 7,65 juta ton pupuk subsidi diharapkan bisa terpenuhi.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kesimpulan dari Kementerian Keuangan," kata Ali.

[Gambas:Video CNN]