voucher potongan harga shopee

Orang kaya yang saleh

FedEx Akan Pangkas Jumlah Pejabat dan Direksi Demi Hemat Rp55,1 T******

FedEx akan memangkas atau PHK terhadap lebih dari 10 persen jajaran pejabat dan direkturnya. Hal ini demi menghemat biaya sebesar US,7 miliar atau setara Rp55,1 triliun.

Pemangkasan ini menyusul langkah PHK yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap 12 ribu pekerja sejak Juni tahun lalu. 

Mengutip Reuters, kabar PHK di level senior ini diberitahukan langsung oleh FedEx kepada para karyawannya melalui email. Kendati, tidak dirinci pasti berapa banyak bos-bos FedEx yang harus menjadi pengangguran.

Subramaniam menambahkan bahwa FedEx sedang mengkonsolidasikan beberapa tim dan fungsi yang ada di perusahaan. Ia menyalahkan penurunan bisnis global sebagai biang kerok keputusan PHK ini.

Dalih CEO FedEx tersebut diungkap ketika para pengamat melihat datarnya permintaan bahkan cenderung melambat dan tekanan keuntungan yang berkelanjutan dari unit bisnis FedEx yang mahal dan dijalankan secara terpisah.

Sementara itu, Juru Bicara FedEx Rachael Simmons mengungkap bahwa sebagian besar PHK terjadi adalah attrition dan upaya manajemen dalam mengelola jumlah karyawan.

Uniknya, saham FedEx malah naik 3,4 persen setelah pengumuman tersebut. Para investor diklaim memuji langkah berani perusahaan mem-PHK para karyawan senior.

Pada 2021, FedEx juga sempat melakukan PHK massal. Perusahaan pengiriman tersebut mengurangi tenaga kerja di Eropa antara 5.500 hingga 6.300 karena menyelesaikan integrasi dengan TNT Express.

FedEx mengakuisisi TNT pada 2016, menggunakan perusahaan pengiriman Belanda untuk memperluas jaringan pengiriman jalan daratnya di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua******

Teror dan penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus terjadi membuat kondisi di Papua kian tak kondusif. Begitu pun bentrok antarwarga atau suku di Papua juga makin memperparah keadaan.

Banyak bentrokan kerap memicu perusakan dan pembakaran, hingga menelan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kigamani beberapa waktu lalu, di mana warga menyerang seorang kontraktor PU hingga tewas yang diawali dari kecelakaan lalu lintas.

Polda Papua mencatat, pada 2022 ada sekitar 90 kasus kejahatan yang dilakukan KKB. Dari catatan itu, sedikitnya ada 53 korban meninggal dunia, baik warga sipil, TNI, maupun Polri.

Berdasarkan catatan kepolisian, pada 2018 silam korban penyerangan di distrik Yigi Kabupaten Nduga mencapai 31 orang. Tidak sampai di situ, kasus penyerangan kembali terjadi pada September 2022, ketika empat pekerja proyek Trans Papua di Kampung Mayerga, Distrik Maskona Utara, Papua Barat tewas oleh KKB.

Pun dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Timur pada 2022 turut mendapat serangan oleh KKB di Distrik Beoga saat sedang dilakukan perbaikan tower. Kejadian di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu itu menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT).

Kemudian ada juga kejadian KKB menyerang pekerja PT Puncak Tukup Naul yang tengah membangun puskesmas di Beoga Barat pada November lalu. Dari empat orang korban, satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka tembak.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan, daerah yang sering mendapat gangguan KKB, yakni di daerah Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berbagai tindak kekerasan itu jelas mengancam pembangunan infrastruktur di Papua yang tengah digencarkan pemerintah. Apalagi KKB kerap menyasar siapa saja, termasuk menyerang para pekerja swasta hingga guru sekolah.

Foto: screenshoot Channel YouTube PT Palapa Timur Telematika.

Seperti yang diungkapkan Head of Operation Palapa Timur Telematika (PTT), Herald Napitupulu. Menurutnya, tanpa adanya gangguan keamanan pun pembangunan infrastruktur dalam hal ini di sektor telekomunikasi sudah terkendala keadaan geografis Papua yang berupa pegunungan atau dataran tinggi, serta masih belum menyeluruhnya akses jalan yang memadai.

"Selain keamanan, kondisi alam dan akses jalan yang belum memadai juga menjadi tantangan lain dalam pembangunan di wilayah Papua, seperti kondisi geografis, cuaca, hingga beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui dengan transportasi udara," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

PTT menyatakan, sejak 2021 lalu pihaknya mengalami ratusan vandalisme, mulai yang ringan, sedang, sampai kategori berat. Vandalisme ringan hingga sedang seperti pemotongan dan perusakan kabel fiber optic.

"Sedangkan vandalisme berat yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta sampai hilangnya nyawa para pekerja Palapa Ring Timur," jelasnya.

Perlu Peran Berbagai Pihak

Berbagai penyerangan tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga perusakan akses dan fasilitas umum milik negara, tower telekomunikasi, rumah sakit, sekolah hingga bandara penerbangan juga tak luput dari perusakan dengan tujuan memberi ancaman.

Kondisi ini tentunya tidak hanya merugikan negara, tetapi masyarakat. Perusakan infrastruktur telekomunikasi misalnya, tentunya mengakibatkan layanan telekomunikasi di wilayah tersebut terhenti dan berdampak masyarakat tidak bisa menikmati akses internet untuk sementara waktu.

Recovery aset telekomunikasi yang dirusak juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sama halnya dengan penyerangan yang dilakukan oleh para pekerja pembangunan jalan, hasil pembangunan yang harusnya bisa dinikmati bersama malah terhambat akibat berbagai penyerangan, belum lagi kondisi mental para pekerja yang juga perlu diperhatikan.

Dalam hal ini peran seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta kesadaran dari masyarakat setempat amat diperlukan untuk mencapai kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Sehingga pembangunan di Papua bisa dilanjutkan tanpa adanya kekhawatiran terjadinya perusakan dan penyerangan hingga hilangnya nyawa seseorang.

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

BPJS Ketenagakerjaan Buka Lowongan, Difabel Fisik Bisa Mendaftar******

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek membukalowongan pekerjaan untuk tiga bidang. Tak hanya bagi lulusan S1 dan S2 saja, lowongan ini juga terbuka bagi pendaftar dengandifabel fisik.

Berdasarkan informasi di portal resmi BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran lowongan telah dibuka sejak 24 Januari 2023 dan akan ditutup hari ini, Jumat (27/1).

Artinya, kesempatan bagi pelamar untuk mendaftar hanya tinggal beberapa jam saja. Ada tiga posisi yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan dalam lowongan kerjanya.

Ketiga posisi yang dibuka yakni:

1. Komite Manajemen Risiko, Investasi dan Pelayanan

Anggota Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan adalah anggota pendukung Komite Dewan Pengawas yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam rangka melaksanakan pengawasan di bidang manajemen risiko, investasi, pelayanan dan teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjaan.

2. Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria

Anggota Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria adalah anggota pendukung Komite Dewan Pengawas yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam rangka melaksanakan pengawasan di bidang anggaran, audit, dan aktuaria di BPJS Ketenagakerjaan.

3. Komite Kinerja Program dan Badan

Anggota Komite Kinerja Program dan Badan adalah anggota pendukung Komite Dewan Pengawas yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam rangka melaksanakan pengawasan di bidang bidang kinerja program, kinerja badan, inisiatif program baru, kepesertaan, sumber daya manusia dan implementasi tata kelola yang baik di BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara, benefit yang akan diterima calon pelamar jika lulus di salah satu formasi adalah honorarium, tunjangan, dan semua perlindungan dari program jaminan sosial yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan.

Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai lowongan, calon peserta bisa langsung mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan https://rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Erick Thohir: Agen BRILink per Bulan Rp20 Juta, Gaji Menteri Rp19 Juta******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan gaji menterisaat ini hanya sebesar Rp19 juta. Menurutnya, gaji ini bahkan lebih kecil dari agen BRILink di beberapa kelas.

"Agen BRILink itu yang kelasnya sudah namanya apa kemarin, juragan kalau nggak salah itu incomeper bulannya bersih Rp20 juta. Gaji menteri Rp19 juta," kata Erick dalam acara Investor Appreciation Night dikutip daridetikcom, Jumat (20/1).

BRILink merupakan perluasan layanan Bank BRI di mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabahnya sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan menggunakan fitur EDC mini ATM BRI. Adapun kerja sama ini menerapkan konsep sharing fee.

"Inilah yang kita bilang ada continue pekerjaan yang berkelanjutan," tambahnya.

Selain itu, BUMN juga memiliki Program Makmur untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Lewat program ini petani mendapatkan akses pembiayaan, bibit, hingga pupuk non subsidi tepat waktu.

"Di situlah kita dorong namanya Makmur ini, 250 ribu ha, 160 ribu petani, pendapatannya naik 34 persen," ungkap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Dirut Garuda Protes DPR Minta Harga Tiket Turun: Nanti Kita PKPU Lagi******

Direktur Utama PT GarudaIndonesia Tbk Irfan Setiaputra berkelakar pihaknya berpotensi mengalami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) jika DPR terus meminta harga pesawat untuk jemaahhajitahun ini diturunkan.

Candaan itu berlangsung di tengah rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR hari ini, Kamis (25/1) membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Mulanya, anggota DPR Fraksi PKB Marwan Dasopang meminta Garuda segera memastikan perkiraan harga pesawat yang akan digunakan jemaah haji tahun ini. Marwan pun berharap harga yang diajukan oleh Garuda bisa ditekan hingga lebih murah.

Irfan mengaku pihaknya transparan dalam melaksanakan pemberangkatan jemaah haji setiap tahun. Menurutnya, secara rutin perusahaannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan keuntungan yang didapat dalam taraf wajar.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa komponen bahan bakar memakan 40 persen penentu biaya penerbangan haji.

Menurutnya, pada musim haji tahun lalu saat membuat kontrak kerja dengan Kementerian Agama, kedua pihak sepakat harga bahan bakar pesawat berada di 84,9 sen per liter. Tetapi, ketika keberangkatan harga bahan bakar ternyata mencapai 112 sen per liter.

"Ini adalah konsekuensi yang ditanggung garuda dan waktu itu memang Kementerian Agama minta harga realistis, tapi saat terbang itu 112 sen," katanya.

Irfan mengaku terbuka untuk menyesuaikan harga dengan berbagai perhitungan. Meskipun ia mengakui sejumlah elemen biaya penerbangan ikut meningkat di Arab Saudi.

Elemen itu antara lain ground handling yang naik 40 persen, pelayanan petugas visa naik 35 persen, dan kenaikan 25 persen untuk komponen lain semacam landing charge.

[Gambas:Video CNN]