menghasilkan saldo dana gratis

Guru Tao Tongxuan

Teten Harap Penerus Jokowi Bakal Perhatian ke UMKM******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki berharap presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 bakal perhatian terhadap perkembangan industri UMKM.

Menurut Teten, UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya menyediakan 97 persen lapangan pekerjaan.

Lihat Juga : Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini

Teten mengatakan saat ini UMKM masih mengalami sejumlah tantangan, termasuk soal pendanaan. UMKMyang mendominasi perekonomian justru jarang menerima kredit dari perbankan. Kondisi itu, katanya, merupakan paradoks.

"Ada paradoks ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia didominasi UMKM, 97 persen lapangan kerja disediakan oleh UMKM, tapi pembiayaan perbankan lebih banyak ke korporasi. Hanya 21 persen (pembiayaan ke UMKM) sekarang. Jadi (saya heran) tidak ada yang menganggap ini suatu masalah, suatu paradoks," ungkap Teten.

Teten mengatakan kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan membuat UMKM beralih dengan meminjam ke rentenir dan fintechP2P lending.

"Faktor terutama (UMKM sulit dapat pinjaman) karena agunan. UMKM soal (pembayaran) bunga itu tidak masalah yang penting mudah (dapat pinjaman). (Makanya) Mereka pindah ke fintech(jumlahnya) tinggi, ke rentenir tinggi, (bagi mereka) tidak masalah yang penting sekarang kemudahannya (mendapat pinjaman)," ungkap Teten.

Warisan langit berbintang di kota

Tak Menetes ke UMKM, ke Mana Larinya Dana Kampanye Ratusan Miliar?******

Tahun politik kali ini sungguh berbeda dengan Pemilulima maupun 10 tahun sebelumnya bagi UMKM. Pengusaha konveksi yang biasanya dapat pesanan membludak, kini harus gigit jari.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengakui pesta demokrasi yang berjalan sebentar lagi tersebut tak 'menetes' ke pelaku usaha kecil. Bahkan dari data yang dimiliki, omzet UMKM konveksi anjlok hingga 90 persen dibandingkan Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1) pekan lalu.

PDIP, misalnya, tercatat sebagai parpol yang penerimaan dan pengeluaran dananya paling besar. Dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), total penerimaan PDIP yang dilaporkan Rp183 miliar, dan total pengeluarannya Rp115 miliar.

Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) tercatat sebagai parpol dengan penerimaan terkecil, yakni Rp301 juta dan total pengeluaran Rp228 juta.

KPU juga merilis laporan dana kampanye pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Lihat Juga : Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Hiburan Naik Jadi 40-75 Persen

Untuk periode 16-26 November 2023, dana awal kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat paling besar, Rp31,4 miliar. Lalu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Rp23,3 mliar dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Rp1 miliar.

Lalu, ke mana larinya duit kampanye ratusan miliar itu, yang bahkan tidak menetes ke UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan euforia kampanye 2019 lalu dengan saat ini memang sangat terlihat berbeda.

Bila sebelum pandemi lalu banyak terlihat keriuhan di lapangan saat masa kampanye, saat ini lebih 'sunyi' sehingga memberikan dampak tak menyenangkan bagi pelaku usaha konveksi.

Menurutnya, penyebabnya tak lain adalah kampanye yang dilakukan peserta pemilu fokus ke media online. Di mana, para elit politik lebih memilih mengalokasikan dananya untuk para buzzer atau influencer.

Sebetulnya, ia melihat bahwa perubahan era kampanye ini tidak hanya berdampak pada UMKM konveksi. Tapi juga iklan kepada media cetak maupun televisi yang sebelumnya ramai dilakukan.

"Dana kampanye banyak terserap ke alat peraga digital di platform-platform media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Penyalurannya nampaknya melalui influencer-influencer dan iklan langsung partai dan caleg," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Arena Kampanye Mulai Beralih ke Dunia Digital

kemabukan

AP II Buka Posko Terpadu Nataru di Bandara Soekarno******

PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP IImembuka posko terpadu pengamanan dan pelayanan bagi penumpang periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu (17/12).

"Mulai hari ini Bandara Soekarno-Hatta resmi membuka layanan posko terpadu di Terminal 1B menjelang periode Natal 2023 dan tahun baru 2024," ujar Executive General Manager (EGM) Bandara Soetta Dwi Ananda Wicaksana di Tangerang, Minggu (17/12), seperti dikutipAntara.

Dwi menjelaskan posko terpadu itu nantinya berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap para calon penumpang penerbangan di Bandara Soetta yang diprediksi meningkat hingga 12,5 persen.

Untuk posko terpadu pelayanan dan pengamanan Natal-tahun baru tersebut terbagi pada tiga ruangan dengan dilengkapi sejumlah alat elektronik berupa laptop dan lain sebagainya.

"Nantinya, pergerakan penumpang dan pesawat dapat terpantau secara langsung oleh petugas yang berjaga setiap harinya," ungkapnya.

Selain itu, dua unit televisi berukuran besar dan panjang juga tersedia pada ruangan posko terpadu tersebut sebagai menampilkan seluruh rekaman kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di setiap penjuru Bandara Soekarno-Hatta.

"Jadi petugas dapat memonitor seluruh aktivitas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta secara real time dapat terpantau dengan jelas," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengembangan Tuhan

Rincian Biaya Haji per Embarkasi, Tertinggi Surabaya Rp97,8 Juta******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat. Beleid yang diteken 9 Januari 2024 itu mengatur biaya haji per embarkasi.

Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

BPIH sendiri adalah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan dikelola pemerintah setiap musim haji. Dana ini merupakan gabungan dari uang jemaah dan subsidi pemerintah.

- Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984

- Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253

- Embarkasi Batam sebesar RpRp91.198.048

- Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471

- Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248

- Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp95.862.448

- Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122

- Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448

- Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558

- Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219

- Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469

- Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.002

- Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448

BPIH ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.

Berikut besar Bipih jemaah haji:

- Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870

- Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139

- Embarkasi Batam sebesar RpRp53.833.934

- Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357

- Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134

- Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.498.334

- Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008

- Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334

- Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.510.444

- Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.471.105

- Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355

- Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888

- Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.498.334

Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup, dan visa.

Beleid ini juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.200.040.638.567.

Sementara, Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp14.558.658.000.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

Daftar Tol Era Jokowi di Tengah Kritik Cak Imin******

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik pembangunan jalan tol di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Menurutnya, pembangunan jalan tol hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki mobil saja. Sedangkan, tak bisa dinikmati oleh tukang becak.

"Kemarin saya ketemu tukang becak, tukang becak bilang, 'saya bayar pajaknya, dibikin bangun tol, lah kok saya enggak bisa menikmati tol'," kata Imin saat menghadiri Silaturahmi Pimpinan Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12).

Jokowi pun berkali-kali membanggakan tol yang telah dibangunnya itu karena membantu mempercepat konektivitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Menurutnya, jalan tol adalah proyek infrastruktur strategis yang perannya sangat penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.

Pembangunan jalan tol di pemerintah Jokowi pun tak hanya di pulai Jawa tapi juga di luar Jawa dan terus berlanjut.

Berikut beberapa daftar jalan tol yang telah dibangun  dan selesai di era Jokowi;

1. Tol Trans Sumatera

Data Hutama Karya dari total rencana panjang jalan tol 2.775 km, yang sudah selesai terbangun sampai dengan peringatan sewindu PSN kemarin mencapai 928 km.

Jalan tol itu antara lain;

a. Medan-Binjai sepanjang 16,8 km dengan nilai investasi Rp2,4 triliun.

b. Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km dengan nilai investasi Rp12,18 triliun.

c. Palembang-Indralaya sepanjang 22 km dengan nilai investasi Rp3,3 triliun.

d. Terbanggi Besar-Kayu Agung sepanjang 189 km dengan nilai investasi Rp15 triliun.

e. Bakauheni- Terbanggi Besar sepanjang 140 km dengan nilai investasi Rp15,9 triliun.

2. Tol Trans Jawa

Tol Trans Jawa yang berhasil digarap di era Jokowi antara lain;

a. Tol Pejagan-Pemalang dengan panjang 57,5 km dan investasi Rp6,8 triliun.

b. Tol Pemalang-Batang dengan panjang 39 km dan investasi Rp4,08 triliun.

c. Tol Batang-Semarang dengan panjang 75 km dan nilai investasi Rp11 triliun.

d. Tol Semarang-Solo dengan panjang 75,7 km dan investasi Rp7,3 triliun.

e. Tol Solo-Ngawi dengan panjang 90 km dan nilai investasi Rp5,14 triliun.

f. Tol Ngawi-Kertosono dengan panjang 87 km dan nilai investasi Rp3,8 triliun

g. Tol Kertosono-Mojokerto dengan panjang 40,5 km dengan investasi Rp3,8 triliun.

h. Tol Surabaya-Mojokerto dengan panjang 36,27 km dan investasi Rp3,7 km.

3. Tol Trans Kalimantan

Pada masa Jokowi Jalan Tol Trans Kalimantan yang sudah terbangun adalah Samarinda-Balikpapan yang panjangnya mencapai 99,35 km dan nilai investasi Rp9,9 triliun.

4. Tol Trans Sulawesi

Pada eranya, Jokowi juga menyelesaikan Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km dengan nilai investasi Rp4,95 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Teratai Hijau

Hasil Inspeksi PUPR: Terowongan Tol Cisumdawu Aman Dilewati******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin dan memastikan bahwa terowongan Tol Cisumdawu yang berada di ruas tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan dalam kondisi aman dilalui kendaraan, pascagempa yang melanda Kabupaten Sumedang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Jaminan mereka keluarkan setelah Kementerian PUPR menurunkan tim Direktorat Jenderal Bina Marga besama dengan Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan untuk mengecek kondisi terowongan usai diisukan retak akibat gempa.

Salah satu bagian penting yang diperiksa pada terowongan pascagempa adalah bagian portal terowongan yang diduga terdampak beban gempa.

Endra mengatakan untuk mengecek isu retakan tim juga mengecek struktur beton terowongan.

"Berdasarkan hasil inspeksi awal, tidak ditemukan retakan pada permukaan beton. Pola mirip retakan beton pada terowongan tersebut merupakan tumpukan debu/kotoran yang menempel pada permukaan beton yang tidak rata, yang terlihat seolah dinding mengalami retak," kata Endra.

Kabar terowongan Tol Cisumdawu mengemuka belakangan ini usai gempa bermagnitudo 4,8 yang melanda Sumedang akhir tahun kemarin.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkoordinasi dengan pengelola Tol Cisumdawu, PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) terkait keretakan itu.

"Terkait keretakan dinding "Cisumdawu Twin Tunel" Tol Cisumdawu, Forkopimda masih berkoordinasi dengan CKJT selalu pengelola Tol Cisumdawu," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis, Senin (1/1).

Namun, keretakan dibantah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Itu bukan retak. Itu 'kan membangunnya segmental, segmen-segmen itu, jadi sambungan-sambungan," katanya di Banyumas, Jawa Tengah, Senin (1/1) sore seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan sambungan segmental itu menjadi perhatian masyarakat karena ada gempa. Sebaliknya, jika tidak ada gempa, kemungkinan masyarakat tidak memerhatikan hal itu.

Kendati demikian, Basuki mengatakan pihaknya tidak lengah dengan adanya berita tersebut dan akan menyelidikinya.

Bantahan sama juga disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. 

"Kita cek, itu bukan retak. Itu akumulasi debu-debu yang terbang, terkumpul di situ karena di joint (sambungan) tidak terlalu rata," katanya.

[Gambas:Video CNN]