situs baru

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Gagal Bayar Obligasi, Bos Evergrande di Bawah Pengawasan Polisi******

Konglomerat sekaligus pendiri raksasa properti China Evergrande Hui Ka Yan dilaporkan berada di bawah pengawasan polisi buntut perusahaan gagal bayar obligasi sesuai waktu yang ditentukan.

Hal ini menimbulkan keraguan lebih lanjut mengenai masa depan perusahaan pengembang properti tersebut di tengah krisis sektor properti di China.

Dilansir dari Reuters,Rabu (27/9), Hui sudah dibawa pergi oleh polisi sejak awal bulan dan diawasi secara ketat di sebuah lokasi yang ditentukan. Hal itu diungkapkan oleh sumber yang mengetahui masalah ini.

Belum jelas mengapa Hui ditempatkan di bawah 'pengawasan rumah'. Adapun, tindakan tersebut merupakan jenis tindakan yang tidak termasuk dalam penahanan atau penangkapan formal. Penangkapan ini juga bukan berarti Hui akan didakwa melakukan kejahatan.

Laporan tindakan terhadap Hui muncul usai polisi di China Selatan mengatakan pada awal bulan ini mereka telah menahan beberapa staf di unit manajemen kekayaan Evergrande, yang menghimpun dana dari investor perorangan dengan menjual produk investasi.

Kendati pernah menjadi pengembang terlaris di China, krisis keuangan Evergrande mulai diketahui publik sejak 2021.

Sejak saat itu, Evergrande dan sejumlah perusahaan sejenisnya gagal membayar kewajiban utang luar negeri di tengah melambatnya penjualan rumah dan lebih sedikitnya jalan baru untuk penggalangan dana.

Tak hanya itu, rencana restrukturisasi utang luar negeri Evergrande tampaknya akan goyah dan prospek perusahaan dilikuidasi semakin menguat.

Kelompok kreditur luar negeri utama Evergrande berencana untuk bergabung dengan petisi pengadilan likuidasi yang diajukan terhadap pengembang tersebut jika raksasa properti itu tidak mengajukan rencana restrukturisasi utang baru pada akhir Oktober mendatang.

Rencana tersebut muncul setelah perusahaan itu mengguncang pasar dengan pengumumannya bahwa mereka tidak dapat menerbitkan obligasi baru sebagai bagian dari rencana restrukturisasi utangnya, lantaran investigasi regulator terhadap unit utamanya di China, Hengda Real Estate.

Hengda, dalam pengajuan terpisah, mengatakan bahwa mereka telah gagal membayar pokok dan bunga obligasi senilai 4 miliar yuan atau sekitar Rp8,4 triliun yang jatuh tempo pada 25 September silam.

Sementara itu, saham Evergrande berakhir turun 19 persen pada Rabu (27/9). Sementara, indeks yang melacak pengembang itu yang terdaftar di Hong Kong turun 0,2 persen.

Kabar Evergrande gagal membayar obligasi pun kembali mengguncang para investor. Mengutip CNN, mereka resah dengan nasib raksasa properti ini setelah perusahaan tersebut memperingatkan bahwa upaya-upaya untuk merestrukturisasi utangnya berada dalam masalah.

Peringatan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah raksasa properti ini masih dapat menyelesaikan restrukturisasi utang multi-miliar dolar yang sedang diawasi dengan ketat oleh para investor global.

[Gambas:Video CNN]

Thor yang marah

Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce******

Shopee angkat suara terkait penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini terkait dengan larangan media sosial yang juga jadi tempat berjualan atau social commerce seperti TikTok Shop.

Head of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang mengatakan Shopee mendukung keputusan pemerintah untuk mendukung ekosistem perdagangan tersebut. 

"Karena Shopee memiliki misi yang sama dengan pemerintah untuk selalu membantu dan mengutamakan UMKM," kata Balques dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).

Balques mengatakan sejak tahun 2019, Shopee terus membantu memberdayakan jutaan UMKM lokal melalui sejumlah program. Misalnya Ekspor Shopee, Kampus UMKM Shopee di 10 kota, Program Bimbel Shopee, dan beberapa program lainnya yang membantu UMKM bisa naik kelas.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.

Lihat Juga : Fakta-fakta TikTok Shop Dilarang Jualan dan Bertransaksi

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

Ia juga mengatakan social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," kata Zulkifli.

Keberadaan social commerce dikeluhkan oleh pedagang, seperti pedangan tekstil di Tanah Abang. Pedagang mengeluh sepi karena harga yang ditawarkan social commerce seperti TikTok Shop jauh lebih murah.

Lihat Juga : Zulhas Resmi Teken Aturan Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi

Kegilaan Evolusi Liar

Pang Kang, Sukses Berharta Rp125 T dari Jualan Kecap******

Bisnis kecapbisa menjadi salah satu usaha yang bisa menjadikan hidup seseorang bergelimang harta.

Salah satu contohnya kehidupan Pang Kang. Berdasarkan catatan Forbes, karena bisnis kecap, ia bisa punya kekayaan hingga US,1 miliar.

Bila dirupiahkan dengan kurs Rp15.544 per dolar AS, kekayaan itu tembus Rp125,9 triliun. Jumlah harta itu membuatnya jadi orang terkaya nomor 274 dunia.

Mengutip berbagai sumber, Pang Kang merupakan seorang pebisnis kelahiran Foshan, sebuah kota di provinsi Guandong, China pada 1956 lalu.

Tidak banyak informasi yang bisa digali dari pribadi Pang Kang ini. Termasuk bagaimana masa kecilnya, dari latar belakang keluarga seperti apa dia terlahir dan bagaimana pendidikannya.

Yang bisa terlacak hanya; Pang kang pernah berkuliah di bidang keuangan di Universitas Guangzhou, China pada 1980 lalu. Saat kuliah itulah cerita suksesnya bermula.

Itu semua terjadi saat ia bekerja di Pabrik Foshan, produsen dan penjual produk penyedap yang sebenarnya sudah berkembang semenjak masa Dinasti Qing. Artinya usia perusahaan sudah mencapai 300 tahun lebih.

Mengutipmin.news, pada saat itu sejatinya Pang Kang tidak banyak tahu soal bumbu dan penyedap yang diproduksi oleh perusahaan tempatnya bekerja. Namun, latar belakangnya sebagai penduduk asli Kanton dan semangatnya belajar membuat Pang Kang mengubah semua masalah tersebut menjadi potensi.

Dengan cepat Pang Kang beradaptasi di dunia perbumbuan dan perusahaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya.

Di awal, dia belajar memilih kedelai yang digunakan perusahaan dalam proses produksi. Dari situlah kemudian lambat laun ia belajar mengenai kualitas kedelai yang berdampak pada mutu kecap hasil produksi perusahaan.

Kepiawaian itu membuat perusahaan menaruh kepercayaan besar pada Pang Kang. Setelah lulus, ia lanjut bekerja di pabrik itu.

Butuh waktu singkat bagi Pang Kang yang mendapatkan kepercayaan besar dari perusahaan untuk menduduki sejumlah jabatan tinggi di tempatnya bekerja.

Baru 2 tahun bekerja, ia sudah dipromosikan dari jabatan teknisi menjadi wakil direktur pabrik pada 1988. Saat itu, BUMN China menerapkan sistem tanggung jawab manajemen kontrak.

Di bawah sistem baru itu, para pentolan perusahaan lama secara bertahap mundur. Pang Kang yang saat itu masih muda, bersemangat dan sadar; membuat kecap adalah karir hidupnya memilih bertahan di perusahaan.

Karena itulah ia mantap melakukan sejumlah upaya terkait kesadaran itu. Salah satunya terus belajar.

[Gambas:Video CNN]

Akibat upayanya, karir Pang Kang terus melesat dari wakil direktur pabrik menjadi wakil manajer umum dan berlanjut promosi ke manajer umum dan pimpinan perusahaan

Seiring perjalanan waktu dan saat reformasi BUMN di China semakin digencarkan, angin segar berhembus pada kehidupan Pang Kang. Ia merasa kariernya di bisnis kecap makin menjanjikan. 

Karena itulah saat reformasi BUMN terjadi, ia ambil bagian. Bersama dengan karyawan perusahaan, ia menggelontorkan 500 ribu yuan dan membeli 70 persen saham Foshan dari pemerintah.

Dengan setoran modal 500 ribu yuan, ia menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan. Karena nama Haitian pernah laris di Hong Kong dan Macau, pabrik kecap Foshan ia ubah menjadi  Foshan Haitian Seasoning Company.

Berkat kerja keras, perusahaan itu berhasil ia bangun dan memiliki reputasi baik. Keuntungan perusahaan semakin berlipat. 

Perkembangan itu mendorongnya untuk meningkatkan skala produksi kecap. Dengan upaya itu, Pang Kang bermimpi, kecap produksi perusahaan bisa menyebar tidak hanya di Foshan tapi ke daerah lain juga. 

Namun, keinginan itu mendapatkan hambatan dari rekan-rekan Pang Kang di perusahaan. Maklum, untuk meningkatkan skala produksi, investasi yang dibutuhkan mencapai 30 juta yuan.

Angka tersebut terbilang besar untuk saat itu. Namun, tentangan tak membuat langkah Pang Kang surut. Ia menolak semua masukan yang diberikan teman-temannya dan lanjut maju dengan ambisi besar; menggenjot skala produksi kecap perusahaan. 

Naluri Pang Kang benar. Meningkatkan kapasitas produksi menjadi 30 juta botol telah membawa perubahan besar. Salah satunya terkait efisiensi produksi dan manfaat ekonomi yang sangat besar.

Dalam waktu cepat, produksi kecap perusahaan mengalir dan menguasai pasar. Karena keberhasilan itu, Pang Kang kemudian memutuskan untuk memperkenalkan lini produksi pengemasan otomatis pertama di negaranya dari Jerman untuk mengimbangi membanjirnya permintaan.

Dengan proses pengemasan otomatis ini, 400 botol kecap hanya dalam waktu satu menit. Tak puas di situ.

Pang Kang terus memperbesar pabriknya dengan menggelontorkan dana 1 miliar yuan untuk membangun basis produksi Haiti Gaoming dengan produksi tahunan sebanyak 1 juta ton.

Usaha Pang Kang tak sia-sia. Berkat usaha itu, Foshan Haiti Flavoring & Food berhasil mengusai 48 persen pangsa pasar di China. Berkat kegigihan itu, produk kecap perusahaannya juga berhasil merambah Eropa, Amerika, Jepang dan Asia Tenggara.

Berkat kegigihan dan upayanya itu, pendapatan penjualan perusahaan yang pada 2001 baru berkisar 1 miliar yuan melesat jadi, 5 miliar yuan pada 2009, 10 miliar yuan pada 2013, dan naik 15 kali lipat jadi 16 miliar yuan pada 2017.

Lonjakan penjualan itulah yang berdampak pada jumlah kekayaan Pang Kang saat ini.

Sistem lotere penuh waktu

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Berkeliaran tanpa akhir

Jokowi: Kereta Cepat Tanda Modernisasi Transportasi Massal RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kereta cepatrelasi Jakarta-Bandung alias Whoosh pada Senin (2/10).

Menurut Jokowi, peresmian kereta kilat ini sebagai momentum modernisasi trasportasi massal di Indonesia.

"Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan," ucap Jokowi di Stasiun Halim, Jakarta Timur.

Jokowi mengatakan pengalaman itu mahal dan sangat berharga.

"Kita tidak perlu takut karena jika kita konsisten kesalahan itu akan semakin sedikit, biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah," imbuhnya.

Jokowi pun menyebut agar semua pihak tidak alergi terhadap kritik yang menerpa proyek Whoosh. Menurutnya, pengalaman yang didapat pemerintah dalam menggarap berbagai proyek harus terus menjadi modal untuk terus berkembang.

"Keberanian kita mencoba hal yang baru memberikan kepercayaan, memberikan kita kesempatan untuk belajar kepada anak-anak bangsa dan akan sangat berguna bagi masa depan membuat SDM kita semakin maju dan bangsa kita semakin mandiri," tandas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Kritik Bahlil dan Luhut ke TikTok Shop usai Larangan Jualan******

Social commercetermasuk TikTok Shopresmi dilarang pemerintah untuk berjualan dan melayani transaksi.

Larangan itu tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada Selasa (26/9).

Lihat Juga : Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK

Usai pelarangan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai TikTok Shop.

Bahlil mengatakan saat ini TikTok terdaftar di Indonesia hanya sebagai media sosial. Ia menegaskan perusahaan asal China itu tak punya izin menjalankan toko online.

[Gambas:Video CNN]

Ia pun meminta TikTok tak mengadu domba Indonesia usai larangan resmi terbit.

"Dia (TikTok) gak boleh mengadu domba bangsa ini. Karena saya lihat ada WA-WA lain, seolah-olah bahwa kalau TikTok (Shop) gak jalan kemudian UMKM tidak diakomodir," kata Bahlil.

Lihat Juga : Rumah Dinas Digeledah KPK, Mentan SYL Bertemu Petani di Spanyol

"Padahal yang kita lakukan ini adalah untuk memproteksi UMKM kita. Masa jilbab Rp75 ribu, TikTok jual Rp5 ribu. Yang bener saja nanti UMKM kita gak bisa berkembang," imbuhnya.

Sementara itu, Luhut meyakini pelarangan TikTok Shop di Indonesia tidak akan mengganggu investasi perusahaan China tersebut. Luhut juga menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok.

Ia menekankan langkah pemerintah saat ini hanya memisahkan media sosial dengan perdagangan yang dilakukan di TikTok Shop.

"TikTok sebenarnya kita ingin pisahkan saja media sosial dengan perdagangan. Kita tidak pernah melarang TikTok loh. Jadi yang kita larang adalah jangan dicampuradukkan perdagangan dengan media sosial," ujarnya.

Lihat Juga : Kemenperin Tuding Aturan Kemenkeu Jadi Penyebab Industri Tekstil Lesu

Ia juga mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew usai social commerce seperti TikTok Shop resmi dilarang. Menurutnya, perusahaan aplikasi media sosial asal China tersebut sudah menerima larangan tersebut.

"Kemarin (Rabu (29/9), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut.