royalq88

tokoselot 18Jutaan kata 548843Orang-orang telah membaca serialisasi

《royalq88》

Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi isu beredar yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.

Herzaky menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata dia, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

“Reshufflekabinet hak prerogatif Presiden. Kami menghormati betul hak Bapak Presiden. Jadi, apakah akan ada pelantikan menteri, lalu siapa menterinya, tentu beliaulah yang tahu. Silahkan ditanyakan kepada beliau,” kata Herzaky dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam

Dia mengatakan sebagai orang yang pernah menjadi prajurit militer, AHY selalu mendarmabaktikan hidup bagi bangsa dan negara.

“Jika negara memanggil, mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara. Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu di militer, lalu sekarang di medan politik. Ke depannya, tentu beliau selalu siap memenuhi panggilan tugas untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku mendengar adanya isu Menteri ATR Hadi Tjahjanto akan segera dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bappilu Demokrat sebut belum tahu pembicaraan antara Jokowi-AHY

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Baca juga: Spekulasi "reshuffle" kabinet mencuat usai pertemuan Jokowi dan SBY

Seiring kabar Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai Menko Polhukam, beredar isu AHY akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam.

Presiden mengatakan dirinya akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif, yang berasal dari kalangan non partai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari non partai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2) lalu.

Baca juga: Ari Dwipayana sebut Jokowi terus evaluasi menteri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi
Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id,sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat," sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

"Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil," ujarnya.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

PDIP: Tim Ganjar******

Tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan Timnas AMIN ke publik itu menunjukkan suatu spirit yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memiliki semangat yang sama dalam mengawal hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan Timnas AMIN ke publik itu menunjukkan suatuspirityang sama," ujar Hasto saat ditemui usai rapat terbatas TPN Ganjar Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Senin.

Dengan semangat tersebut, Hasto menegaskan bahwa demokrasi harus diselamatkan karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap berbagai proses demokrasi selanjutnya.

Jika koreksi terhadap demokrasi tidak dilakukan secara kolektif, Hasto khawatir tidak akan ada lagi masyarakat yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun ini.

Adapun dari TPN Ganjar-Mahfud, tim pemenangan telah membentuk tim khusus hukum bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, yang dipimpin oleh dua advokat senior, yaitu Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

Hasto sangat mengapresiasi keterlibatan para pakar yang akan memberikan sumbangsih kepada kerja dari tim hukum tersebut sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dipersiapkan.

"Banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur sikap dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri," tuturnya.

Meksi begitu, dia menuturkan bahwa fokus utama TPN Ganjar-Mahfud, yakni tetap mengawal rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan, baik terkait Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2024 maupun pemilu anggota legislatif (pileg).

Untuk itu, Hasto berharap seluruh pihak bisa bersabar lantaran kerja Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud lebih bersifat "sunyi" dalam menemukan suatu bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kami juga mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap menjadi saksi dalam proses di MK," ucap Hasto menambahkan.

Baca juga: Jokowi minta wartawan tanyakan soal oposisi kepada PDI Perjuangan
Baca juga: PDIP Bali temukan salah hitung suara sah di Sirekap

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bandardewi、gaswin slot、asia slot 168 login

Terkait：link situs gacor hari ini、slot gampang jp、buku mimpi 1001 togel 4d、slot gacor yang sering menang、link slot freebet、juaraslot、qqmybet、raja indo slot login、link new member 100、situs bet terpercaya

---

---

bab terbaru：slot yang paling gacor malam ini（2024-06-27）

Perbarui waktu：2024-06-27