slot merah

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Perjalanan Kereta di Sumatera Setop Imbas Penyangga Fly Over Roboh******

Perjalanankereta api di lintas Kertapati-Lubuklinggau, Sumatera Selatan mengalami gangguan imbas robohnya girder atau penyangga fly over Bantaian yang menimpa jalur kereta Gunung Megang-Penanggiran pada Kamis (7/3) pukul 11.00 WIB.

Pembangunan fly over tersebut merupakan pekerjaan proyek strategis nasional (PSN) yang saat ini sedang dalam pengerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"KAI mengimbau kepada seluruh stakeholders yang memiliki proyek ataupun aktivitas pekerjaan lainnya di sekitar jalur kereta api agar lebih meningkatkan keselamatan proyek dan perjalanan KA," kata EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resmi, Jumat (8/3).

Untuk sementara, jalur kereta tidak dapat dilalui. Petugas KAI tengah berusaha melakukan upaya evakuasi rangkaian KA Babaranjang yang tertimpa dari fly over yang roboh tersebut. Tidak ada korban jiwa dari penumpang kereta api atau petugas KAI dalam peristiwa ini.

KAI telah melakukan penanganan kepada penumpang yang terdampak gangguan perjalanan dengan pola overstapen atau pengalihan dengan bus di Stasiun Gunung Megang dan stasiun Lahat.

KAI juga membatalkan semua perjalanan kereta barang dan kereta penumpang relasi Kertapati-Lubuklinggau pp keberangkatan Kamis (7/3) dan Jumat (8/3). Hal ini karena jalur kereta masih dalam proses evakuasi dan tidak dapat dilalui akibat kejadian tersebut.

Agus mengatakan untuk para calon pelanggan yang mengalami dampak gangguan operasional ini telah diberitahukan adanya pembatalan tersebut melalui pesan singkat.

Bagi penumpang yang memiliki tiket diberikan pengembalian tiket 100 persen dan dapat diambil di stasiun keberangkatan Kertapati, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, dan Lubuklinggau hingga tujuh hari ke depan.

Hingga Jumat (8/3) pagi ini, KAI masih fokus melakukan proses normalisasi jalur serta evakuasi sarana dan material girder. Update evakuasi pada pukul 05.00 WIB yaitu lima gerbong batu bara telah terangkat, satu gerbong batu bara masih tertindih girder (baru terangkat 50 persen), dan peluncur girder baru terangkat 40 persen.

KAI melibatkan 70 petugas serta alat berat berupa crane dalam proses evakuasi tersebut. Proses evakuasi sempat terkendala dengan adanya hujan yang mengguyur sepanjang malam.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?******

Menteri KeuanganSri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) dibayarkan secara penuh pada tahun ini.

Proses pencarian THR, katanya, sedang dipersiapkan sehingga bisa diterima PNS pada H-10 Lebaran.

"THR seperti yang saya sampaikan sedang dalam proses dan seperti biasa kita akan coba selesaikan sehingga bisa dibayarkan pada sepuluh hari sebelum hari raya," katanya usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Lantas berapa THR yang akan diterima Sri Mulyani sebagai menteri keuangan?

Gaji menteri diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000. Dalam beleid ini disebutkan gaji pokok seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara, untuk tunjangan menteri tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2.000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam Kepres ini, ditetapkan tunjangan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan, di mana aturan ini berlaku sejak 1 April 2000 lalu.

Sehingga, Sri Mulyani diperkirakan mendapat THR sebesar Rp18,6 juta. Angka itu berasal dari gaji pokok Rp5, 04 juta ditambah tunjangan Rp13,6 juta. Namun, jumlah tersebut belum menghitung dana operasional, taktis, protokoler dan tunjangan melekat lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan iblis seperti ini

PODCAST: Ekonom soal Mimpi Prabowo Terbangkan Ekonomi RI 8 Persen******

DirekturEksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti ikut menyoroti targetPrabowo Subianto yang bakal menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen jika terpilih jadi presiden.

Menurut Esther, target tersebut tidak realistis dan ambisius. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja memiliki target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tidak pernah tercapai.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di level 5 persen.

Ia menuturkan sejumlah PR itu seperti hilirisasi industri yang kini keuntungannya lebih banyak dinikmati asing. Padahal, kalau nilai tambah hilirisasi sepenuhnya dinikmati Indonesia, pertumbuhan ekonomi pun akan terdongkrak.

"Nah, pertumbuhan ekonomi kan bisa di-drive sampai 8 persen kalau Indonesia bisa menikmati seluruh nilai tambah yang dibuat dari hilirisasi tadi," ucapnya.

Esther juga mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi mayoritas masih ditopang oleh konsumsi. Sementara untuk meningkatkan pertumbuhan investasi yang dapat membuka lapangan kerja lah yang harus diprioritaskan.

Selain itu, kata Esther, impor juga sebaiknya tidak terlalu masif. Kalau bisa, dikurangi.

Dalam keadaan seperti saat ini, Esther menilai target pertumbuhan ekonomi Ri selama 5 tahun pemerintahan baru yang realistis adalah 6 persen saja.

"Boleh lah naik 6 persen walaupun untuk 5 tahun ke depan ya masih make sense," kata Esther.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi******

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 100 persen pada tahun ini, setelah empat tahun tidak dibayarkan full.

Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP) yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).

Untuk gaji terendah PNS ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.

Sejauh ini, para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin untuk PNS DJP berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.

Besaran tukin terendah Rp5,361 juta adalah untuk level jabatan pelaksana. Sedangkan tukin terbesar Rp117 juta untuk direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yakni pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi yang masuk dalam golongan IVe.

Saat ini, posisi dirjen pajak dijabat Suryo Utomo. Dengan begitu, Suryo menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi, yakni sekitar Rp123,7 juta. Angka ini berasal dari gaji pokok PNS golongan IVe sebesar Rp6,3 juta ditambah tukin Rp117 juta.

Namun, nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Ada pula tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang.

THR yang diterima Suryo bahkan lebih besar daripada yang diterima Presiden Jokowi. Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA). Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut sebesar Rp5,04 juta per bulan.

Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan.

Sementara tunjangan bagi presiden diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu Pasal 1 ayat (2a) yakni sebesar Rp32,5 juta.

Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Jumlah tersebut lebih kecil dari THR yang didapat Suryo Utomo sebesar Rp123,7 juta.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]