qqkini

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

video slot terbaru

Pemkot Jaksel fasilitasi 1.200 UMKM daftarkan merek dagang******

Program desain logo dan pendaftaran merek ini merupakan upaya kami melindungi pelaku UMKM

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memfasilitasi sebanyak 1.200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan desain logo dan pendaftaran merek secara gratis.

"Program desain logo dan pendaftaran merek ini merupakan upaya kami melindungi pelaku UMKM," kata Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah (PPKUKM) Jaksel Parulian Tampubolon di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pelaku UMKM yang mengikuti program ini terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari kuliner, kerajinan tangan, busana, dan lainnya.

Menurut dia program tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan memperkenalkan produk yang dimiliki pelaku UMKM yang berada di Jaksel.

"Pada tahun ini kami mempunyai program membuat desain logo produk dan pengurusan merek bagi 1.200 UMKM," tuturnya.

Parulian mengatakan selain program pembuatan logo dan pendaftaran merek, Sudin PPKUKM juga membantu para pelaku UMKM khususnya kuliner yang membuat makanan dalam kemasan.

Namun kata Parulian, jumlah yang ikut hanya 20 UMKM saja, hal ini dikarenakan persyaratan yang cukup banyak, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak sanggup memenuhinya.

"Kami fasilitasi 20 UMKM saja.  Hal ini dikarenakan persyaratan yang cukup banyak dan banyak UMKM yang tidak dapat memenuhi, karena harus ada perubahan desain dari dapurnya, itu menelan biaya tinggi sehingga banyak yang keberatan mengingat dapurnya rata-rata  kecil," katanya.

Sudin PPKUKM mencatat terdapat 50 ribu lebih pelaku UMKM di Jaksel, dari berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, cenderamata, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Sudin PPKUKM juga memfasilitasi sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM, namun hanya diberikan kepada pelaku usaha mikro di bidang kuliner.

Menurut dia, untuk pelaku usaha kuliner menengah tidak diberikan, karena mereka dianggap mampu ketika mengurus sertifikat halal secara mandiri.

Ia mengatakan pada tahun 2024, pihaknya hanya menyediakan 500 sertifikat halal, hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran untuk mengikuti program tersebut.

"Hanya pelaku kuliner yang mikro dan kecil saja yang kami biayai," tuturnya.
Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan hadiri pameran Inacraft 2024 di Jakarta
Baca juga: Peruri fasilitasi bazar produk kerajinan lokal di M Bloc Space
Baca juga: Dinas PPKUKM DKI perluas pasar produk UMKM dengan cara kreatif

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

lagu sebenarnya

erek erek laut

Menhub Ungkap Rencana Revitalisasi Sejumlah Stasiun di Pulau Jawa******

Yogyakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan rencana pemerintah untuk merevitalisasi bangunan stasiunyang ada di Pulau Jawa.

"Ada ide baik untuk merevitalisasi bangunan-bangunan stasiun yang ada di Pulau Jawa," kata Budi di Stasiun Tugu Yogyakarta, Senin (1/1).

Budi menyebut revitalisasi akan dilakukan pada bangunan stasiun yang ada di Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Jakarta.

Di Stasiun Tugu Yogyakarta semisal, kata Budi, ada ide untuk membuat area taman.

"Kita yakini bahwa apabila di satu sisi mempersiapkan prasarana dengan baik, masyarakat itu nyaman," kata dia.

Selain itu, lanjutnya, Kemenhub menginstruksikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menambah rolling stock alias bakal pelanting atau sarana perkeretaapian di Stasiun Tugu Yogyakarta demi keutamaan pelayanan.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyebut ada tiga stasiun di bawah kewenangan DAOP VI yang jadi sasaran revitalisasi yakni Stasiun Solo Balapan, Stasiun Tugu Yogyakarta, dan Stasiun Lempuyangan.

Untuk Stasiun Tugu Yogyakarta, targetnya dalam waktu setengah tahun penampakan stasiun terbesar milik Kota Gudeg itu sudah berubah lewat proses beautifikasi dengan desain kekinian, tetapi tanpa menghilangkan nilai warisannya.

"Maka itu, (revitalisasi) bisa memberikan suatu penambahan keindahan kecantikan stasiun ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(kum/sfr)

zaman Ayutthaya

rtp dunia slot77

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Lihat Juga : Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Lihat Juga : Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Pasangan abadi yang lahir di surga

qkecil

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pilihan Redaksi Wakil Erick Thohir Ungkap Nasib Karyawan 7 BUMN yang Dibubarkan Daftar Proyek Jokowi yang Ditinggalkan Investor Asing Daftar 10 Bos Perusahaan yang Ketiban Sial di 2023

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023

(pra/pra)

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

big 77 slot

Kementan siapkan lahan Sumsel jadi penyangga pangan demi tekan impor******

Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. ....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan lahan rawa di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian produktif sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional dan menekan impor beras.

“Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. Kalau swasembada pas-pas nanti, ini adalah penyangga pangan nasional,” kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Amran menekankan bahwa upaya optimalisasi lahan rawa secara modern di Sumsel bukan hanya untuk mencapai swasembada pangan, terutama di Sumatera Selatan, melainkan untuk menjadi penyangga pangan nasional.

Baca juga: Mentan dorong peningkatan produksi pangan lawan rawa di Sumsel

Selain menjadi penyangga pangan nasional, pengembangan sektor pertanian di Sumatera Selatan juga diarahkan untuk mengurangi impor beras hingga 30 persen. Dengan begitu dapat memberikan solusi signifikan terhadap masalah impor pangan yang dihadapi negara.

“Dan ini bisa menyelesaikan 30 persen persoalan negara, masalah impor. Hanya Sumatera Selatan,” ujar Amran.

Kementerian Pertanian berupaya mengoptimalkan lahan rawa yang ada di wilayah Sumatra Selatan sebagai alternatif untuk meningkatkan produksi padi.

Amran mengatakan pengembangan lahan rawa merupakan komitmen Kementan untuk mempercepat kebutuhan masa tanam.

Dia menuturkan pengembangan lahan rawa di daerah tersebut akan dikelola melalui optimasi lahan yang diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas.

Amran menambahkan optimasi lahan rawa difokuskan pada perbaikan infrastruktur air dan lahan. Dengan penataan sistem tata air dan lahan, diharapkan lahan rawa bisa menjadi lahan pertanian produktif.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Ali Jamil menyampaikan bahwa lahan sawah rawa di Sumatera Selatan seluas 340.486 hektare.

Ali menyebut pada 2024 kegiatan optimasi lahan rawa di Sumsel seluas 98.400 hektare dengan rincian di Kabupaten Banyuasin 22.000 hektar, Kabupaten Ogan Komering Ilir 65.000 hektar; Kabupaten OKU Timur 5.000 hektare; Kabupaten Ogan Ilir 4.000 hektare, dan Kabupaten Muara Enim 2.400 hektare.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Mahkota Keheningan

link tergacor

Zulhas Sebut Thailand******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Thailanddan Vietnamdiuntungkan tatkala masyarakat Indonesia beribadah haji dan umrah ke Arab Saudi.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena perjanjian dagang Thailand dan Vietnam dengan Arab Saudi telah terjalin mesra.

Zulhas mengatakan lauk pauk dari konsumsi jemaah Haji RI dipasok dari Thailand dan Vietnam.

"Yang haji kita, yang untung Vietnam dan Thailand," imbuh Zulhas.

Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong perjanjian dagang dengan Arab Saudi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan misi dagang ke Arab Saudi pada Januari 2023 lalu. Dari misi dagang itu sebut dihasilkan kontrak senilai US5,7 juta atau sekitar Rp2,41 triliun (asumsi kurs Rp15.495 per dolar AS).

Adapun misi dagang ke Arab Saudi itu dikhususkan untuk memasukkan produk UMKM ke negara tersebut.

"Misi dagang merupakan komitmen Kemendag untuk melakukan promosi pada pasar-pasar tujuan ekspor non tradisional," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)