kupon cgv

Puncak seni bela diri

Laju IHSG Dibayangi Rupiah, Menguat Tapi Terbatas******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan hari ini, Selasa (13/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memaparkan IHSG menunjukkan upaya untuk keluar dari masa konsolidasinya.

"IHSG hari ini berpeluang untuk menguat terbatas. Pergerakan IHSG saat ini menunjukkan upaya untuk keluar dari rentang konsolidasi wajarnya," kata Willian dalam riset hariannya.

"Dan masih tercatatnya capital inflowsecara year-to-date masih menunjukkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," tegasnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.676 dan resistance 6.834. Dengan saham pilihan, ia merekomendasikan BBCA, TLKM, ITMG, AKRA, UNVR, CTRA, ICBP, serta LSIP.

Sementara, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih akan melemah karena berada dalam fase bearish.

Bearishialah tren pergerakan saham yang diam dan cenderung turun. "Pergerakan IHSG masih berada pada fase bearishnya," jelasnya.

Meski demikian, selama IHSG tidak terkoreksi ke bawah 6.641, maka IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji level 6.799-6.847.

Herditya memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.607 dan resistance 6.747.

Adapun saham pilihannya adalah INDF, IPPE, ITMG, dan KRYA.

IHSG ditutup di level 6.734 pada Senin (12/12). Indeks saham perlahan menguat 19,33 poin atau plus 0,29 persen usai tertekan selama tujuh hari belakangan.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,17triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,68 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 316 saham menguat, 226 terkoreksi, dan 162 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Jimat Misterius

Ukraina Butuh Bantuan Rp15,6 T Buat Pulihkan Listrik hingga Pemanas******

Ukraina memerlukan bantuan cepat senilai US miliar atau berkisar Rp15,6 triliun (kurs Rp15.600 per dolar AS) untuk memulihkan kembali jaringan listrik dan sistem pemanas terpusat yang rusak akibat perang dengan Rusia.

Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengungkapkan serangan udara Rusia selama beberapa pekan terakhir merusak separuh fasilitas infrastruktur utama negara itu.

Ia memperkirakan untuk membangun kembali infrastruktur yang luluh lantak itu perlu tiga tahap.

Dalam pidatonya kepada OECD, Shmyhal mengutip Bank Dunia yang mengatakan Ukraina membutuhkan US9 miliar untuk melanjutkan pemulihan fasilitas pada Juni lalu.

Namun, ia memprediksi bantuan mendesak yang diperlukan untuk sektor listrik mencapai US0 juta. Sementara, proyeksi bantuan mendesak untuk sektor pemanas terpusat mencapai lebih dari US0 juta.

Rusia terus meluncurkan serangan rudal dan drone ke fasilitas energi Ukraina dan infrastruktur lainnya setiap pekan sejak Oktober.

Pakar energi bekerja untuk memulihkan jaringan di kota Laut Hitam Odesa setelah serangan di dua fasilitas pada akhir pekan lalu. Serangan itu menyebabkan 1,5 juta pelanggan tanpa listrik dan membuat pelabuhan tidak berfungsi untuk sementara.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

Peternak Demo, Protes Harga Ayam 'Kemurahan'******

Peternak unggas UMKM mandiri mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka. Sebab, harga ayamhidup di tingkat peternak terlalu murah, yakni Rp18 ribu-Rp19 ribu per kilogram (kg).

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengatakan padahal harga ayam hidup sesuai acuan pemerintah (HAP) menurut aturan Badan Pangan Nasional (BPN) ialah Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg.

"Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi," terang Alvino saat unjuk rasa di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (13/12).

Menurut aturan tersebut pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai pelaku usaha peternak mandiri dan koperasi. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai industri. Namun, kenyataannya, peternak mandiri saat ini hanya memegang peranan 20 persen.

Oleh karena itu, peternak meminta Kementerian Koordinator Perekonomian mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kemenko Perekonomian juga diminta membuat draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras.

Mereka juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan investigasi terkait dugaan kartelisasi dan monopoli di bidang perunggasan.

"Kalau memang tidak ada kartelisasi atau monopoli, kenapa industri semakin untung sedangkan peternak rakyat semakin buntung?" kata Alvian.

Peternak juga mengeluhkan harga pakan yang naik 20 persen dari Rp7.500 ke Rp9.000 per kg.

"Dulu harga pakan naik dengan alasan jagung. Jagung naik, harga pakan naik. Begitu harga jagung turun sejak beberapa bulan lalu, harga pakan sampai sekarang belum turun juga," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Online Shop Elevenia Resmi Tutup Per 1 Desember 2022******

Situs belanjadaring Eleveniaresmi menutup layanan per 1 Desember 2022. Mengutip laman resmi elevenia.co.id, pihak manajemen memasang pengumuman penutupan layanannya.

"Efektif per hari ini kami menutup layanan www.elevenia.co.id. Terima kasih telah menjadi mitra kami selama ini," tulis pengumuman tersebut, dikutip Selasa (13/12).

Laporan CNNIndonesia.commenyebut toko daring itu dinaungi oleh operasi PT XL Planet. Perusahaan ini merupakan joint venture antara PT XL Axiata dengan SK Planet sejak 2014 dengan kepemilikan saham masing-masing 50 persen.

Pada 2014, Dian menceritakan bahwa bisnis e-commerce masih sepi dan potensi keuntungan terlihat menjanjikan.

Sayangnya sejak 2016 awal, bisnis e-commerce Indonesia mulai kedatangan pemain raksasa yang dirasa sulit untuk dikalahkan. Sejak saat itulah, XL mulai berniat menjual sahamnya di Elevenia.

XL sebagai perusahaan yang bergerak di bidang operator telekomunikasi terpaksa mengibarkan bendera putih karena tak sanggup 'menghidupi' bisnis e-commerce sekaligus bisnis telkonya secara bersamaan. Padahal, selama tiga tahun ini Dian mengaku pihaknya belum mencicipi keuntungan dari Elevenia.

Pendarahan dalam keuangan tersebut dinilai XL tidak sepadan dengan kontribusi Elevenia untuk bisnis inti XL yaitu penyedia layanan telekomunikasi. Hal itulah yang membuat XL untuk fokus pada layanan data atau bisnis-bisnis yang dekat dengan layanan telekomunikasi saja.

Usai XL dan SK Planet hengkang, PR Manager Elevania Sarma Dahita Silalahi menyebutkan per paruh kedua 2017, Elevenia memang berada di bawah grup Salim lewat PT Jaya Kencana Mulia Lestari dan Superb Premium Pte. Ltd.

Laporan DealstreetAsia, Elevenia telah mendapat kucuran dana US juta dari kedua induk perusahaannya pada 2016. Jumlah total investasi di Elevenia terhitung US0 juta setelah sebelumnya mendapat dua kali aliran investasi sebesar US,6 juta di 2014 dan US2 juta di Januari 2015.

Elevenia mengalami persaingan yang sangat ketat di dalam negeri selama 2015-2017 terakhir dengan masuknya pemain asing. Alibaba mengalirkan investasi untuk Tokopedia sebesar US,1 miliar (sekitar Rp14 triliun) pekan lalu. Sementara Lazada Indonesia juga mendapatkan suntikan dana US miliar (sekitar Rp 26,6 triliun) dari perusahaan Jack Ma tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Kadin Jatim Minta Pemerintah Percepat Penerbitan PMK Cukai Tembakau******

KADIN Jawa Timur meminta Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kebijakan Cukai Hasil Tembakau(CHT) yang berlaku tahun depan.

Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan belum adanya aturan jelas yang mengatur detail tarif CHT ini menimbulkan keresahan bagi para pelaku usaha.

"Cukai rokok mengalami kenaikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin memberatkan para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT). Ditambah lagi, saat ini aturan baku mengenai tarif tidak kunjung diterbitkan. Hal ini tentu mengganggu kelangsungan usaha," kata Adik, Jumat (9/12).

Menurutnya, ketidakjelasan ini menjadi masalah bagi pengusaha yang juga terbebani dengan kenaikan cukai yang tinggi. Pasalnya hal ini akan berimbas pada rantai pasok produk tembakau.

"Terlebih pada perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memiliki stok pita cukai, mereka harus menghentikan operasinya sampai waktu yang tidak diketahui. Ini menciptakan ketidakpastian usaha." ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan pandangannya terhadap penetapan kenaikan cukai dua tahun yang ditetapkan Pemerintah.

"Kami menghargai langkah Pemerintah yang pada tahun ini menetapkan angka kenaikan cukai untuk dua tahun, dengan harapan bahwa ini akan memberikan proyeksi usaha yang lebih baik," ujarnya.

Namun, Pemerintah perlu melihatnya dengan lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir, IHT sudah mengalami tekanan berat, dan hal ini diperburuk dengan adanya pihak-pihak tidak resmi yang turut masuk di dalam industri tembakau dengan melakukan peredaran rokok illegal dengan jumlah yang kian meningkat.

"Mereka ini tidak membayar cukai dan bisa bergerak bebas" kata dia.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Sulami Bahar berharap pemerintah dapat lebih mendukung pelaku usaha resmi di IHT dengan menerapkan peraturan yang jelas dan transparan.

"Perusahaan rokok sudah banyak ditempa dengan berbagai tekanan, seperti tarif cukai dan rokok illegal. Angka kenaikan 10 persen selama dua tahun ke depan dirasa tinggi bagi kami, apalagi di waktu yang sama kami harus bersaing dengan keberadaan rokok illegal yang beredar marak di pasar," kata Sulami.

"Kami khawatir kalau industri ditekan terus-menerus seperti ini mereka akan menutup pabriknya atau yang terburuk mereka beramai-ramai akan beralih ke rokok ilegal yang pada kenyataannya selama ini diberi karpet merah oleh pemerintah" tambahnya.

Sulami berharap pemerintah dapat memberikan jaminan proteksi yang lebih pasti untuk kelangsungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha resmi IHT.

"Dan saat ini banyak pelaku industri yang terpaksa memberhentikan operasi karena tidak memiliki kejelasan tersebut," ucapnya.

Owner PT Surya Hutama Anugerah Sandee Surya yang juga menjabat sebagai Divisi Kepemerintahan Asosiasi Pengusaha Vapor Indonesia (APVI) mengaku kecewa dengan penundaan keputusan PMK.

"Ini merepotkan karena kami telah menyusun planning dan sekarang belum boleh melakukan pengajian P3C, ya memang menjadi sulit. Karena dengan lambatnya keputusan tersebut, maka berdampak pada konsep menjadi terhenti dan akhirnya harus dimundurkan," ujar Sandee.

Sandee menambahkan kenaikan cukai untuk industri vape pada 2023 telah diputuskan sebesar 15 persen. Padahal tahun lalu sudah ada kenaikan sebesar 17,5 persen. Dengan kenaikan ini, ia menyebut industri vape mengalami kondisi yang berat.

"Kami rasa dengan adanya kenaikan itu sudah berat, sekarang malah ada penundaan lagi, jadi segera diputuskan saja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]