pinjol tenor lama bunga rendah

slot depo 100 bonus 100 245Jutaan kata 149596Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol tenor lama bunga rendah》

Wapres ingatkan penyampaian fatwa keagamaan perhatikan sejumlah aspek******

Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul ifta yang valid dan berorientasi mencari solusi masalah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyampaian fatwa keagamaan perlu memperhatikan sejumlah aspek yakni memberikan solusi, meringankan, dan membawa kebaikan.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Webinar Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Rabu.

"Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul iftayang valid dan berorientasi mencari solusi masalah -makharijiy-, meringankan -at-taysir-, dan membawa kebaikan bagi publik -rahmatan lil ummah-,” kata Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Wapres Ma'ruf juga menekankan pentingnya menyiapkan para kader ulama yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai seorang mufti atau pemberi fatwa.

“Perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam penyiapan kader ulama mufti ini. Oleh karenanya, perlu mengambil inisiatif lebih proaktif melakukan program tersebut,” pinta Wapres.

Selanjutnya ia juga mendorong adanya sinergi dan kemitraan lebih kuat antara lembaga keagamaan yang menerbitkan fatwa dengan aparatur pemerintahan.

“Sehingga, kebijakan negara dapat dijalankan lebih optimal karena ada landasan fatwa keagamaan,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan, kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga negara pemeluk agama tersebut. Sebab, jika ada dikotomi antara kebijakan negara dan ajaran agama, maka akan timbul problem kepatuhan.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam Hafini bin Mahmud, Direktur Indeks Fatwa Global Darul Ifta Mesir Thariq Abu Hasyima, Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Majelis Ulama Indonesia Sholahuddin Al Aiyub, beserta sivitas akademika STIF Syentra dan berbagai perguruan tinggi Islam lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2023

Presiden ingatkan jaga toleransi dan persatuan saat tahun politik******

Tetapi kita dipersatukan oleh kepentingan yang lebih mulia, yaitu menjaga persatuan kesatuan, perdamaian, kegotongroyongan, kepentingan kemanusiaan serta memajukan negara yang kita cintai ini negara Indonesia

Surabaya (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan umat Kristiani untuk menjaga toleransi, perdamaian dan persatuan saat tahun politik.
 "Walaupun kita sedang memasuki tahun politik, walaupun sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pemilu, memilih anggota legislatif, memilih presiden dan wapres tetapi kita harus terus menjaga toleransi, menjaga persatuan perdamaian," kata Presiden Jokowi saat Natal Nasional 2023 di Graha Bethany Surabaya, Jawa Timur, Rabu. Jokowi mengatakan perbedaan pilihan politik itu wajar dalam demokrasi. Tetapi masyarakat Indonesia dipersatukan oleh kepentingan yang lebih mulia. "Tetapi kita dipersatukan oleh kepentingan yang lebih mulia, yaitu menjaga persatuan kesatuan, perdamaian, kegotongroyongan, kepentingan kemanusiaan serta memajukan negara yang kita cintai ini negara Indonesia," ujarnya. Pada kesempatan itu Jokowi mengajak umat Kristiani untuk memberikan contoh keberagaman kepada dunia.

Baca juga: Jokowi ajak umat Kristiani beri contoh keberagaman pada dunia

Baca juga: Menang Yaqut ajak umat beriman maknai Natal untuk hidup damai "Kita ingin terus memberi contoh pada dunia bahwa keberagaman itu adalah hukum alam yang tidak terhindarkan. Perbedaan agama, perbedaan pandangan itu semakin wajar dalam kehidupan modern sekarang ini," katanya. Tetapi, lanjut Jokowi, "pilihan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang adalah sebuah pilihan baik yang diajarkan Tuhan kepada kita yang harus diperjuangkan dan harus di tumbuh suburkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara". "Di tengah tantangan kehidupan dunia yang berat yang ditandai krisis pangan, yang ditandai krisis ekonomi ditandai perselisihan antarbangsa, bahkan ditandai dengan peperangan kita harus ingat dan waspada orang Jawa menyampaikan eling lan waspodo," tuturnya. Natal Nasional kali ini mengambil tema "Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi". Tema ini membawa pesan khusus yaitu bagaimana perayaan Natal dapat membawa rasa cinta kasih, suka cita, dan damai sejahtera.

Baca juga: Menkominfo gaungkan semangat kerukunan pada Natal Nasional 2023 Natal Nasional diawali dengan ibadah pada pukul 17.00 - 18.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan agenda perayaan yang diisi dengan berbagai pertunjukan seni musik dan tari pada pukul 18 30--20.00 WIB. Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju turut hadir pada Perayaan Natal Nasional 2023 di Graha Bethany Surabaya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：macanmpo、mastertop88、slot bonus new member 100 di depan

Terkait：mainkasino、mawarslot、pinjaman resmi ojk、situs resmi slot terpercaya、maxwin 500x、master99、maxslot88、erek erek kucing berkelahi、slotbet、erek erek gentong

---

---

bab terbaru：pola slot mahjong ways 1（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01