game slot game slot

Cerita Sihir

KemenkopUKM gelar Forum Dorong Implementasi Ekonomi Sirkular di ASEAN******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada 25-26 Juli 2023.

Dihadiri oleh negara-negara anggota dan pemangku kepentingan ASEAN Access yang mencakup task force, national vocal point, dan network partner, kegiatan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular diharapkan mampu mendorong promosi prinsip-prinsip ekonomi sirkuler di wilayah ASEAN.

Deputi Bidang UKM KemenkopUKM, Hanung Harimba Rachman, menyampaikan bahwa UMKM memegang peran penting dalam perekonomian regional di wilayah ASEAN.

Untuk itu, memperkenalkan model bisnis yang ramah lingkungan, antara lain melalui model ekonomi sirkular menjadi isu yang harus segera diselesaikan.

Menurut Hanung, ekonomi sirkular merupakan sistem ekonomi yang bertujuan menghilangkan limbah, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan menjaga siklus penggunaan, pemakaian kembali, dan regenerasi yang berkesinambungan.

Hal itu kemudian mewakili pergeseran paradigma dari model linear tradisional "ambil-produksi-buang" menjadi pendekatan lebih berkelanjutan dan regeneratif.

"Pada intinya, ekonomi sirkular bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan di mana produk, material, dan sumber daya dirancang, diproduksi, dan dikelola dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan dan mendorong kemakmuran sosial dan ekonomi," ujar Hanung.

Lebih lanjut dipaparkan, dengan kehadiran para pembuat kebijakan, ahli, dan pemangku kepentingan kunci, forum ini memiliki sasaran meningkatkan kesesuaian dan keselarasan kebijakan guna menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi ekonomi sirkular di wilayah ASEAN.

Isu tersebut jadi semakin penting, karena adopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular yang berhasil di wilayah ASEAN memiliki potensi dampak transformasional.

Hanung menyebut, praktik ekonomi sirkular akan mengurangi jejak karbon, meminimalkan pembentukan limbah, dan melestarikan sumber daya alam, sehingga ke depannya, akan dapat mengurangi degradasi lingkungan.

"Indonesia sebagai penyelenggara Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular ini berharap inisiasi ini akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan visi bersama untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah ASEAN," kata Hanung.

Rahasia Ilahi

Harga Pangan Mulai Landai, Daging Ayam Tak Lagi Mahal******

Mayoritas harga panganmulai landai pada awal pekan ini, salah satunya daging ayamras segar yang mulai turun.

Mengutip data Bank Indonesia, Senin (24/7), daging ayam ras segar turun dari Rp38.800 per kg menjadi Rp37.750 per kg.

Selain daging ayam, bawang merah ukuran sedang turun, dijual dari Rp38.300 per kg menjadi Rp36.500 per kg.

Sementara itu, harga telur ayam naik dari Rp31.950 per kg menjadi Rp32.050 per kg.

Lihat Juga : Sri Mulyani Kucur Rp7,4 T Perbaiki Jembatan dan Jalan Rusak Seluruh RI

Cabai rawit hijau naik dari Rp40.500 per kg menjadi Rp40.850 per kg. Harga cabai merah naik dari Rp44.550 per kg menjadi Rp45.200 per kg. Bawang putih ukuran sedang naik dibanderol dari Rp42.700 per kg menjadi Rp43.100 per kg.

Beras kualitas bawah II naik dari Rp12.050 per kg menjadi Rp12.100 per kg.

Adapun beras kualitas medium I stabil di angka Rp13.550 per kg sejak pekan lalu. Beras kualitas super I stabil di Rp14.900 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Naga kebanggaan satu generasi

Luhut Sebut KPK Sudah Temukan Perusahaan yang Ekspor Nikel Ilegal******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri sudah menemukan pelaku ekspor 5 juta ton bijih nikel secara ilegal ke China.

"Pak Firli bilang 'saya sudah dapat'," kata Luhut, Senin (24/7).

Kendati, dia belum mengetahui apakah perusahaan yang mengekspor nikel secara ilegal adalah korporasi asal Indonesia atau asal China.

"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya.

Selain dengan sistem, Luhut mengatakan pemerintah juga sudah mempunyai satuan tugas (Satgas) laut untuk mendeteksi dan mengatasi penyelundupan.

Lihat Juga : Luhut soal Tesla Investasi di Malaysia: Saya Mau Ketemu Elon

Informasi mengenai dugaan penyelundupan 5 juta ton bijih nikel disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut mendapat informasi penyelundupan terjadi ke China dan sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari Negeri Tirai Bambu.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Lihat Juga : Dewi Kam Jadi yang Paling Tajir dari 10 Wanita Terkaya di ASEAN

Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Dari Indonesia, saya enggak menyebut dari IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tentunya dari Sulawesi dan Maluku Utara karena hanya dua daerah inilah penghasil nikel terbesar," ungkapnya.

Dian mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Dian mengatakan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sentuhan emas naga

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Jelajahi dunia baru

Jangan Lupa! Serbu Transmart Full Day Sale Besok di Gerai Terdekat******

Transmart Full Day Sale kembali lagi dengan diskon gede banget. Diskon seharian ini berlangsung pada Sabtu (22/7) di gerai Transmart seluruh Indonesia.

Di Full Day Sale kali ini, Transmart bakal kasih diskon hingga 50 persen dan ada tambahan diskon lagi 20 persen untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi 22 Juli, Obral Diskon Gede-gedean!

Mau tahu apa aja produk yang diskon? Mulai dari kebutuhan rumah tangga, daging ayam, camilan, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang-barang elektronik sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Enggak cuma itu, untuk kamu yang belum gajian tapi kebutuhan di rumah sudah mulai habis dan budget menipis, bisa banget bayar belanjaannya pakai Allo Paylater atau kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Dengan menggunakan Allo Paylater dan kartu kredit di kedua bank tersebut, kamu bisa mendapat dana talangan untuk membayar seluruh transaksi belanja di Transmart.

Apalagi, Transmart Full Day Sale ini berlangsung hanya satu hari saja. Kapan lagi kan belanja murah dengan diskon berlimpah plus bayarnya bisa nanti kalau bukan di Transmart.

Yuk, segera agendakan libur akhir pekan ini dengan belanja sepuasnya di gerai Transmart terdekat kota kamu.

Sangat mendominasi

Erick Siap Tindak Tegas 155 Bos BUMN Tak Patuh LHKPN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Erick mengaku sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujarnya, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).

"Ini (LHKPN) sebuah hal yang sudah saya wajibkan. Ya kalau menterinya saja melapor, masa anak buahnya enggak mau melapor? Emang ada yang diumpetin?" curiga Erick.

Erick mengaku masih mengecek nama-nama pejabat BUMN yang tak patuh tersebut. Kendati, ia menegaskan akan lebih tepat jika pengecekan dilakukan oleh KPK.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan merinci ada 35.055 pejabat BUMN yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 bos BUMN yang melaporkannya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Ia pun menyebut 6 BUMN dengan tingkat kepatuhan lapor LHKPN di bawah 60 persen. Berikut rinciannya:

1. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (28,13 persen)
2. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (33,33 persen)
3. PT Boma Bisma Indra (38,46 persen)
4. PT Dirgantara Indonesia (45,45 persen)
5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (50 persen)
6. PT Indah Karya (53,85 persen)

[Gambas:Video CNN]