cabang kredivo

Master Kartu Permainan

Nelangsa Driver Ojol, Merasa Dieksploitasi Tapi Tak Diberi THR******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pengemudi ojekonlinealias driverojol tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran seperti pekerja lainnya. Hal ini lantaran driver ojol bekerja di bawah skema kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang berhak menerima THR adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Drivel ojol tak termasuk.

Kendati demikian, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang jika ingin memberikan THR kepada mitranya.

Lantas bagaimana pendapat driverojol mengenai hal tersebut?

Adi, salah satu driver ojol di Jakarta, mengatakan THR sangat dibutuhkan para pengemudi, terutama yang menjadikan kerja 'ngojek' sebagai penghasilan utama. Meskipun bekerja dengan sistem kemitraan, driverojol berkontribusi besar terhadap bisnis perusahaan.

"Jadi harusnya sih dapat (THR) juga. Ibaratnya bonus buat kita," kata Adi kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Lihat Juga : 147 Ribu PNS Sudah Terima THR

Menurut Adi, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang juga mengatur THR bagi pekerja dengan sistem kemitraan. THR tidak semestinya menjadi hak pekerja yang mempunyai hubungan kerja PKWT dan PKWTT.

"Untuk pemerintah, tolong beri kebijakan yang bijak untuk kami yang menggantungkan hidup di jalan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driverojol memang tidak pernah menerima THR dari pihak perusahaan. Alasan perusahaan, driver hanya bekerja sebagai mitra. Padahal, driver ojol merupakan ujung tombak yang memberikan keuntungan besar bagi pemilik platform.

"Dampak yang kami rasakan adalah ojol ini sebagai mitra yang dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi, sedangkan tidak pernah diperhatikan tunjangannya menjelang hari raya," kata Igun.

Menurutnya, pihak perusahaan tidak pernah berinisiatif memberikan tunjangan kepada driverojol. Padahal, driver sudah mengeluh selama bertahun-tahun karena tidak dapat mendapat THR.

"Sudah berkali-kali, setiap tahun dikeluhkan juga tidak pernah ada tanggapan (perusahaan). Tanggapannya hanya dibilang, ya ojek onlinehanya sebagai mitra bukan pekerja mereka," ungkapnya.

Igun menambahkan perusahaan biasanya hanya memberikan bingkisan kepada beberapa drivertertentu yang dianggap berkinerja bagus. Namun, kebanyakan driveryang tidak mendapatkan apapun.

Maka dari itu, Igun meminta pemerintah mengeluarkan aturan jelas yang mengatur driverojol sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti pekerja lainnya.

"Selagi ojol masih berstatus ilegal, pemerintah dan negara tidak memberikan status hukum kepada ojol maka ojol tetap akan menjadi subjek atau objek eksploitasi dari perusahaan aplikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Munculnya rumput

3 Alasan BPKP Tak Mau Rekomendasikan Pemerintah Beli KRL Bekas Jepang******

Anggota Komisi VI DPRRI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan ada tiga alasan mengapa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah untuk menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim BPKP mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Saat ini, armada telah KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Contoh lineBogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

Namun, ia kembali menyerahkan keputusan kepada pemerintah dengan hasil audit BPKP tersebut. Apakah nanti tetap impor bekas atau menolak.

"Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," kata dia.

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

[Gambas:Video CNN]

Quanqingshanhe

IHSG Loyo ke Level 6.819 Meski 6 Sektor Kinclong******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.819 pada Rabu (5/4). Indeks saham melemah 13,50 poin atau minus 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,02 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,49 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 239 saham menguat, 286 terkoreksi, dan 189 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor properti yang naik 0,71 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bursa saham Eropa juga tampak lesu. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,26 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,31 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,39 persen.

Tak beda jauh, bursa Amerika juga mayoritas memble. Indeks S&P 500 turun 0,58 persen, indeks NYSE melemah 0,73 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,52 persen.

Pesta Kematian Para Dewa

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]

mitos dan legenda kuno

Bahlil Minta Sri Mulyani Bangun Pusat Keuangan di IKN******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membangun pusat keuangan (financial center) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, agar tidak ada uang Indonesia yang mampir ke Singapura.

Bahlil memaparkan berdasarkan data di kementeriannya, Singapura adalah investor nomor satu Indonesia. Nilai investasinya mencapai US,28 miliar atau sekitar Rp199,2 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Singapura selalu memimpin dalam daftar negara penyumbang investasi terbesar di Indonesia. Negeri Singa itu selalu menjadi negara asal investor nomor wahid sejak 2019 dengan nilai investasi ke RI di kisaran US,51 miliar hingga US,78 miliar pada 2019-2021.

"Makanya kita kemarin minta Bu Menkeu (Sri Mulyani) bangun financial centerdi IKN supaya orang mau masuk, uang dari luar negeri itu gak perlu mampir ke Singapura," tegas Bahlil.

Sementara itu, Bahlil menyebut China ada di urutan kedua top investor RI. Nilai investasi yang digelontorkan Negeri Tirai Bambu pada 2022 mencapai US,23 miliar.

"Yang menarik adalah Eropa yang selama ini gak pernah menjadi bagian dari 10 besar, sekarang ada 2 negara yang menjadi 10 besar (Belanda nomor 8 dan Inggris nomor 10)," tutup Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Mall League of Legends dari Dunia Lain

Basuki Pastikan 4.858 Km Jalan di Jawa Mulus dan Siap Dipakai Mudik******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ruas jalan nasional sepanjang 4.858 kilometer (km) di Jawa siap digunakan selamamudikLebaran tahun ini.

Ruas jalan itu terbagi atas Lintas Utara Jawa sepanjang 1.229 km dengan kemantapan 92 persen. Kemudian Lintas Tengah Jawa 1.197 km (mantap 95 persen), Lintas Selatan Jawa 888 km (mantap 97 persen), dan Pantai Selatan Jawa 1.543 km (mantap 93 persen).

"Sedangkan untuk jalan tol di Jawa seperti tahun lalu 1.716 km yang dilengkapi dengan 90 tempat istirahat," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (4/4).

Basuki mengatakan akan ada potensi jalan tol fungsional yaitu Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi 4,5, dan 6. Tol ini akan mulai beroperasi pada 15 April mendatang.

"Kalau yang sudah operasi baru seksi 4 dan 6 di Malaka dan Dawuan 28,2 km sedangkan nanti seksi 4,5,6 akan dibuka fungsional 15 April. Jadi sudah tembus dari Bandung ke Cirebon," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah memetakan lokasi yang berpotensi mengalami penumpukan pemudik. Ia menyebut arus mudik di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) menjadi yang paling sulit diatur.

Kemudian titik lainnya adalah Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)

"Kita sudah lakukan koordinasi ke beberapa tempat. Dari seluruh Indonesia, kalau kita bisa petakan di Cipali paling struggling. Kedua di Merak, ketiga di Soetta," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai antisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak, kata Budi, Kemenhub akan menambah lima dermaga di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dengan total tujuh dermaga di Pelabuhan Merak dan lima dermaga di Pelabuhan Ciwandan maka  perbandingan volume dengan kapasitas kendaraan tidak akan sampai 0,6 sehingga tidak ada penumpukan.

Sementara itu untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Tol Cipali, ia mengatakan polisi akan dilakukan rekayasa lalu lintas, termasuk dengan menerapkan sistem one way. Selain itu, petugas lalu lintas dan rest areajuga akan ditambah. Kemenhub juga mempertimbangkan untuk sistem ganjil genap selama masa mudik.

"Ganjil genap akan kita pikirkan, saat akhir atau seminggu sebelumnya baru kita tetapkan perlu ditetapkan atau tidak," kata Budi.