voucher diskon shopee

angka jitu 4d hk malam ini 160Jutaan kata 41306Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher diskon shopee》

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

ESDM Respons Macet 22 Jam Jambi Imbas Truk Batu Bara: Jangan Siang Lah******

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal viral macethoror 22 jam di Jambi imbas padatnya truk angkutan batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan seharusnya perusahaan batu bara mempunyai jalan khusus, tidak menggunakan jalan nasional.

Jika belum punya jalan sendiri, Ridwan menyebut pengaturan jam melintas dan jalur dipilih sebagai solusi sementara. Oleh karena itu, ia menegaskan perusahaan batu bara harus tertib mengikuti aturan yang ada.

Sebenarnya, sudah ada Instruksi Gubernur Jambi Nomor 8/INGUB/DISHUB/2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batu bara di Wilayah Provinsi Jambi. Ada juga Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 1165/DISHUB-3.1/V/2022 kepada perusahaan batu bara di Jambi untuk menaati aturan tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut, angkutan batu bara boleh keluar dari lokasi tambang setelah pukul 18.00 WIB. Perusahaan yang melanggar bakal dikenakan sanksi, baik berupa teguran tertulis, penghentian operasional sementara hingga pencabutan izin.

Lihat Juga : Isi Surat KCI ke Kemendag Soal Impor KRL Bekas Jepang Usia 28 Tahun

"Kendaraan pengangkutan batu bara dapat dioperasionalkan atau keluar dari mulut tambang menuju pelabuhan atau stockpile mulai pukul 18.00 WIB-06.00 WIB," tulis poin 9 bagian kedua aturan tersebut.

Insiden macet selama 22 jam di Jambi terjadi pada Selasa (28/2) viral di media sosial. Kemacetan parah itu terjadi di jalan nasional di Tembesi, Batanghari, Jambi. Jalan nasional ini dipadati kendaraan sepanjang 15 kilometer sejak pukul 10.00 WIB.

Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas ini adalah padatnya truk angkutan batu bara di Jambi, yang mencapai 8.300 hingga 11.500 unit. Truk-truk ini melewati jalan nasional di Jambi karena belum ada jalur khusus.

Tidak hanya padatnya truk angkutan batu bara, kemacetan ini juga terjadi imbas kondisi sekitar jalan yang memburuk selepas hujan lebat.

Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan pihaknya sudah mengerahkan personel untuk mengatasi kemacetan sejak malam hari. Polres Batanghari juga berjaga di mulut tambang agar tidak ada truk angkutan batu bara yang keluar sebelum jam operasional.

Imbas kemacetan ini, terdapat pasien yang meninggal dunia di dalam ambulans. Pada akhirnya, operasi truk angkutan batu bara dihentikan sementara.

Penghentian operasional angkutan batu bara di Jambi diinisiasi Gubernur Jambi Al Haris, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menurutnya, penghentian operasional tersebut merupakan langkah yang diambil selepas kemacetan horor di Jambi selama 22 jam lebih pada Selasa (28/2) dan Rabu (1/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Label：uang 388 slot、situs judi casino terpercaya、aku cicil

Terkait：cara pinjam uang di bank bri untuk beli rumah、situs slot qq、tkp303、freechip、bigceme、gunung slot、casino288、paito 3 negara、buku mimpi togel terlengkap、betjos55

bab terbaru：dewa88（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26