bunga cicilan kredivo

cara masuk server thailand slot 224Jutaan kata 746405Orang-orang telah membaca serialisasi

《bunga cicilan kredivo》

Bandara Ngurah Rai lakukan rekayasa jalur akibat kemacetan parah******

Denpasar (ANTARA) - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, melakukan rekayasa jalur akibat kemacetan parah yang terjadi di jalan menuju bandara bahkan hingga ke jalan Tol Bali Mandara.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan di Denpasar, Jumat malam, mengatakan rekayasa jalur dilakukan dengan memberi akses bagi kendaraan roda dua untuk dapat mengantar penumpang hingga drop zone atau area keberangkatan, menyediakan ojek daring, hingga menyiapkan kendaraan roda dua untuk membantu penumpang yang membawa koper.

“Troli kami siapkan di dekat akses kendaraan agar penumpang terbantu membawa bagasi, dan penyediaan dua unit mobil boogie untuk mobilisasi penumpang lansia, penumpang dengan anak dan penumpang yang membawa banyak bagasi,” kata dia.

Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 13.00 Wita, namun kemacetan parah terjadi pada malam hari. Bahkan banyak warga negara asing (WNA) yang memutuskan turun di tengah jalan bahkan di jalan Tol Bali Mandara untuk berlari menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Handy menyebut awalnya mereka telah berupaya menangani hal ini dengan bersama Polres Bandara dan TNI AU menyesuaikan alur kendaraan sejak nampak potensi kepadatan.

Personel Avation Security dan petugas parkir juga berupaya melakukan pengaturan lalu lintas, namun karena volume kendaraan yang kian padat kemacetan akhirnya tidak hanya di jalan menuju pintu masuk bandara, namun juga di jalan-jalan protokol lainnya seperti Jalan Kediri dan Bypass Ngurah Rai.

Baca juga: Bandara Ngurah Rai catat peningkatan H-2 Natal di luar prediksi

Baca juga: AirNav Bali proyeksikan lalu lintas penerbangan naik 20 persen 

Baca juga: Petugas ATC terapkan cara khusus pandu penerbangan di Bali

Melihat penumpang yang berbondong-bondong lari mengejar waktu terbang pesawat, Handy membuka komunikasi dengan pihak maskapai agar membantu penumpang yang akhirnya tertinggal pesawat.

“Agar dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan pertimbangan situasi kepadatan di wilayah Bali. Adapun kebijakan tersebut di antaranya dengan menjadwalkan ulang penumpang yang terlambat berangkat, kami mohon maaf atas situasi ini,” ujarnya.

“Hingga saat ini kami terus memastikan agar operasional dan pelayanan berjalan dengan baik, khususnya berkoordinasi intensif dengan pihak maskapai, serta memberikan bantuan pelayanan langsung kepada penumpang,” sambung Handy.

Diketahui bahwa selama momen padatnya akses masuk bandara, Bandara I Gusti Ngurah Rai tetap beroperasi dengan total 213 pergerakan pesawat domestik dan 157 pergerakan pesawat internasional.

Melihat situasi ini Handy mengimbau agar calon penumpang berangkat menuju bandara lebih awal dari jadwal keberangkatan untuk menghindari potensi kepadatan di jalan.

Baca juga: AirNav Bali pastikan akurasi alat navigasi periode Natal-Tahun Baru

Baca juga: Bandara Ngurah Rai buka posko Natal antisipasi lonjakan penumpang

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023

Kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Aiman naik ke penyidikan******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

"Yang jelas naik sidik," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ade Safri menambahkan, pihaknya telah melakukan gelar perkara sebelum menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.
"Melakukan gelar perkara untuk perkara terlapor AW (Aiman Witjaksono) naik sidik," katanya.

Ketika ditanya soal jadwal pemanggilan Aiman, Ade Safri mengaku pihaknya bakal segera menyampaikannya ke publik.

Baca juga: Aiman Witjaksono penuhi panggilan Polda Metro Jaya
Baca juga: IPW desak Polda Metro Jaya tunda proses hukum kasus Aiman

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah memeriksa dan menyampaikan sekitar 60 pertanyaan kepada Aiman Witjaksono terkait  pernyataan dugaan aparat Kepolisian tak netral pada Pemilu 2024.

"Tadi sebagian bukti sudah diserahkan ke penyelidik. Jadi, berita acara klarifikasi sudah saya jawab, ada sekitar 60 pertanyaan, sekitar 5,5 jam," kata Aiman saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/12) malam.

Namun Aiman tidak menjelaskan pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh penyidik.

Dia menjelaskan, pihak Kepolisian ingin mengklarifikasi pernyataannya terkait oknum aparat Kepolisian tak netral di Pemilu 2024.

"Ya materi-materinya tentu penyidik yang kemudian nanti bisa menjelaskan. Tapi intinya bahwa seputar apa yang telah saya sampaikan di 11 November 2023 pada saat konpers di Media Center TPN Jalan Cemara," katanya.
Baca juga: Polda Metro: Pengiriman surat panggilan kepada Aiman sesuai prosedur

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：pinjam 30 juta、hadiah138、cara membobol situs slot

Terkait：link slot no deposit、hp cicilan tanpa dp、388 slot login、eourotogel、judi slot gacor malam ini、tafsir mimpi ibnu sirin、slot resmi gacor hari ini、situs bo gacor hari ini、bocoran admin bagus、kinggaruda138

---

---

bab terbaru：katsu5 slot（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05