daftar merchant kredivo offline

gelombang bintang

Luhut Ancam Tutup Pabrik Bandel Biang Kerok Polusi Udara******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tengah menyusun sanksi untuk para pihak penyebab polusi udara, termasuk penutupan pabrik.

Skema sanksi itu bakal menyasar pengguna kendaraan pribadi hingga industri. Bagi kendaraan pribadi, Luhut akan berpatokan pada batas emisi karbon.

Ia menegaskan jika kendaraan pribadi gagal lulus uji emisi tiga kali beruntun, maka pemerintah akan melarangnya melintas di jalan raya.

Ia menegaskan masalah polusi udara tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, Luhut meminta semua pihak patuh terhadap arahan pemerintah.

Menurutnya, penyebab polusi udara paling dominan datang dari sektor transportasi. Kendati, Luhut tak menutup mata untuk melakukan kajian lebih lanjut.

"Kita semua bisa kena, enggak ada lintas, jabatan, jendral, kopral, enggak ada menteri, menko, presiden siapapun bisa kena. Enggak ada agama kau apa, suku, kepercayaan kau semua bisa kena. Anak kecil, orang tua, jadi kita semua harus kompak hadapi ini (polusi udara)," tegas Luhut.

Oleh karena itu, Luhut ingin mewajibkan warga Indonesia kembali mengenakan masker. Menurutnya, masker cukup efektif untuk menangkal polusi udara belakangan ini.

Bahkan, ia menyebut penggunaan masker saat beraktivitas sudah dilakukan di tingkat aparat kepolisian. Luhut juga bersiap melakukan pengadaan masker yang lebih canggih.

"Jadi, apapun nanti diberikan pemerintah, semua harus kita turuti. Karena kalau tidak, kita korbannya. Jadi, sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, semua kemarin sudah harus pakai masker," tutur Luhut.

"Tapi masker ini hanya 15 persen (kemampuan menahan polusi udara), jadi kita sekarang lagi adakan masker yang bisa sampai 50 persen," tandasnya.

Hari ini memang diadakan Rapat Koordinasi Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek sejak pukul 11.00 WIB di kantor Luhut.

Setidaknya hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

[Gambas:Video CNN]

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Menhub Sebut Okupansi MRT Jakarta Belum Maksimal******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan keterisian atau okupansi Mass Rapid Transit (MRT) di DKI Jakarta belum maksimal.

"Jadi tercatat mestinya bisa (mengangkut penumpang) 180 ribu per hari, sekarang MRT itu baru 80 ribu. Artinya ada sesuatu," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Menurutnya, dalam peroperasiannya, first miledan last mile-nya di MRT belum berjalan. First mileadalah perjalanan dari tempat asal menuju tempat transit transportasi massal.

"Jadi satu sisi memang mekanisme ini harus kita pikirkan berkaitan dengan antar moda," imbuh Budi.

Lebih lanjut, ia menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin masyarakat Jakarta segera beralih ke kendaraan umum. Hal ini guna mengurangi kemacetan dan emisi dari kendaraan pribadi yang membuat kualitas udara Jakarta tercemar.

Selain mendorong penggunaan kendaraan umum, Budi juga mengatakan kendaraan yang tak lolos uji emisi dilarang melintas di Jabodetabek. Ia menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum (law enforcement) bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

"Jadi kami perbanyak tempat-tempat uji emisi tapi melakukanlaw enforcement. Jadi nanti apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di Jabodetabek," kata Budi.

Tak hanya itu, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Karenanya, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1 menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

IHSG Lesu ke 6.900 Imbas Koreksi 300 Saham******

Indeksharga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.900 pada Rabu (16/8) sore. Indeks saham melemah 14,56 poin atau 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,61 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,97 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 221 saham menguat, 300 terkoreksi, dan 219 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 1,46 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,42 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 1,76 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,05 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,03 persen. Sedangkan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,05 persen.

Bursa saham Amerika melemah. Indeks S&P 500 melemah 1,16 persen, indeks NYSE Composite melemah 1,27 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 1,1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Teten Ngeluh Revisi Permendag soal Perlindungan UMKM Belum Kelar******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengeluh lamanya revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Belum (revisi permendag), masih harmonisasi. Ini kelamaan memang, kita kan sudah sejak Januari, bahkan (sejak) mendag yang lama. Ini sudah kelamaan. Janjinya sih secepatnya dari Pak Mendag (Zulkifli Hasan)," keluh Teten dalam konferensi pers di kantornya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten juga menentang ide mendag soal positive listalias daftar barang yang diperbolehkan diimpor. Menurutnya, barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri juga tak berhak melenggang bebas masuk tanah air.

"Saya enggak setuju kalo dibikin positive list.Menurut saya, katakanlah barangnya belum ada di kita tapi kita tutup, nanti produksi dalam negeri akan mengisi pasar kebutuhan yang tidak ada itu. Itukan kebijakan hirilisasi, kebijakan dari Pak Presiden," tegas Teten.

Selain itu, Teten akan mengusulkan kenaikan tarif bea masuk untuk produk-produk impor. Menurutnya, barang dari luar negeri terlalu mudah masuk ke Indonesia karena pungutannya rendah.

Ia juga ingin produk-produk dari negara lain berlabuh di Sorong, Papua Barat. Menurutnya, opsi ini bisa dijajal agar produk tersebut dibebani ongkos transportasi tinggi saat memasuki Pulau Jawa. Sehingga, harga produk impor dan UMKM lokal bisa bersaing sehat.

"Ini juga kan sejalan dengan kebijakan tol laut Pak Presiden. Tol laut Pak Jokowi itu kan ingin agar harga-harga di Indonesia timur itu sama dengan harga di Jawa. Tapi praktiknya kan tidak bisa karena muatan itu hanya ada di barat, ini kan ketimpangan antara Indonesia barat dan timur," tuturnya.

"Sehingga barang-barang di Indonesia timur itu selalu lebih mahal karena dibebankan ongkosnya dua kali lipat. Nanti kalau misalnya Sorong jadi hub impor kita, jadi hidup kan. Ini yang saya kira cara-cara seperti ini yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia," tutup Teten.

Mendag Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan positive list bakal termaktub dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Muatan ini berdampingan dengan larangan barang impor di bawah US0 atau Rp1,5 juta dijual di e-commerce.

"Misalnya orang mau beli onlinebuah-buahan. Alpukat kita kan banyak. Itu bisa tidak termasuk positive list karena alpukat disini banyak. Jadi positive list itu yang kita enggak punya," kata Zulkifil di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

Teten Tunggu Kajian Kemenkeu soal Hapus Kredit Macet UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut penghapusan kredit macet usaha mikro kecil menengah (UMKM) senilai Rp500 juta tinggal menunggu kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Lagi dikaji (penghapusan kredit macet UMKM), lagi disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya oleh Kementerian Keuangan... Ini harusnya 1 bulan-2 bulan ini sudah selesai (penghapusan kredit macet UMKM)," kata Teten usai konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penghapusan kredit macet UMKM tahap pertama tersebut segera diselesaikan. Terlebih, menurutnya langkah ini tak perlu kebijakan fiskal tambahan karena penghapusan Rp500 juta menyasar kredit usaha rakyat (KUR).

"Karena kita sudah tahu sejak kuartal IV tahun lalu kan ada perlambatan penyaluran kredit perbankan, termasuk ke UMKM. Nah, ini saya kira salah satu untuk menjawab masalah itu," tandas Teten.

Teten sebelumnya mengklaim pada Rabu (9/8) penghapusan kredit macet UMKM sudah disetujui Presiden Jokowi. Sebelum dihapus, ia menyebut akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Ini dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia menyebut perlu segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yakni penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar dapat segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. Selain itu, harapannya langkah ini bisa mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Mentan Bantah Food Estate Gagal dan Kejahatan Lingkungan******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpomembantah kritik PDI Perjuangan (PDIP) soalfood estatePresiden Joko Widodo (Jokowi) yang gagal dan menjadi kejahatan lingkungan.

"Enggak, (food estate) kita normal, seperti apa yang ada," bantah Syahrul usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Syahrul menegaskan program lumbung pangan ala Jokowi itu sama sekali tidak bermasalah. Ia menyebut kritik-kritik di luar sana keliru.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan proyek food estatemangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambungnya.

Food estatememang salah satu ide besar Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kekuasaannya. Proyek ini berada di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Bahkan, dalam praktiknya banyak petinggi kementerian/lembaga (K/L) terlibat, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Proyek lumbung pangan ini tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua.

[Gambas:Video CNN]