slot judi slot

Rencana Promosi Pakan Meriam

angka jitu gali kuburan

BPBD OKU Selatan evakuasi jasad korban tenggelam di Sungai Telemu******

Muaradua (ANTARA) - Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, mengevakuasi jasad seorang remaja yang tenggelam di Sungai Telemu sejak Sabtu (2/3) pukul 21.30 WIB.

"Korban diketahui bernama Aang Gunaidi (17) warga Desa Sipin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD OKU Selatan Heri Pramono di Muaradua, Senin.

Baca juga: Tim gabungan evakuasi jasad pelajar SMP yang tenggelam di Tabalong

Dia mengatakan, korban terbawa arus Sungai Telemu, Desa Karet Jaya saat mengambil buah semangka di seberang sungai bersama dua orang temannya.

"Naas saat menyeberang sungai arus cukup deras sehingga korban tenggelam. Sementara, dua orang teman korban berhasil selamat dari maut," katanya.

Jasad pelajar di salah satu SMA di Kabupaten OKU Selatan itu ditemukan tersangkut di bawah Jembatan Kejai Desa Sumberaya, Kecamatan Buay Pemaca atau berjarak sekitar 100 meter dari lokasi tenggelam.

Baca juga: Polisi evakuasi mayat korban tenggelam di Sungai Ogan Kabupaten OKU

"Jasad korban ditemukan Senin sekitar pukul 15.30 WIB, dan langsung dievakuasi," katanya.

Dalam melakukan pencarian korban, BPBD OKU Selatan dibantu tim dari Basarnas, Tagana, Bhabinkamtibmas, dan warga sekitar dengan cara menyusuri sungai menggunakan perahu karet.

Pencarian korban sedikit mengalami kendala seperti arus sungai yang deras dan keterbatasan alat di lapangan sehingga prosesnya memakan waktu yang cukup lama.

Baca juga: BPBD OKU evakuasi jasad seorang warga tenggelam di Sungai Ogan

"Jasad korban saat ini sudah dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan di tempat pemakaman umum," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

realbet99

KPK: Dua tersangka baru korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan adalah aparatur sipil negara dari instansi Kemenhub dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

"Iya benar, dua ASN tersebut berasal dari Kemenhub dan BPK RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA itu, termasuk perannya dalam kasus tersebut.

KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA beserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.

Ali menjelaskan penetapan tersangka baru korupsi DJKA tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.

Baca juga: KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA

Mengenai dua tersangka baru tersebut, penyidik KPK hari ini memeriksa empat orang ASN Kementerian Perhubungan sebagai saksi untuk dua tersangka baru itu.

Keempat ASN Kemenhub tersebut adalah Fatir Payungan Siregar, Eko Budi Santoso, Heri Supardiman, dan Gunawati.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Baca juga: KPK tetapkan 10 tersangka korupsi proyek rel kereta

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Baca juga: KPK sita uang tunai Rp5,6 miliar terkait korupsi di DJKA

Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (18/1), tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara
Baca juga: Penyuap pejabat DJKA Kemenhub divonis tiga tahun penjara

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

setengah dongeng

garudaslot

Airlangga sebut Presiden tidak perlu cuti saat berkampanye******

Palembang (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan Presiden itu tidak perlu mengajukan cuti apabila ingin berkampanye.

Airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tak menggunakan fasilitas negara.

“Presiden itu adalah kepala negara. Maka, kepala negara itu tidak ada cutinya,” kata dia saat diwawancarai di Palembang, Jumat.

Menurutnya, setiap warga itu memiliki hak konstitusi, termasuk presiden. Sehingga, dukungan presiden kepada ke salah satu partai politik (parpol) bukan sesuatu yang baru.

“Presiden Soekarno dari PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Pak Habibie yang juga Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat. Maka, hal ini sesuatu yang lumrah dan ini suatu hak politik, termasuk presiden,” ujarnya.

Airlangga mengatakan pihaknya memasang target 55 persen Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 di

“Kami memasang target meraih suara di atas 55 persen di Sumbagsel untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Sehingga, kami meminta ketua di daerah ini terus bergerak untuk memenangkan pilpres, pileg, dan pilkada Tahun 2024,” kata dia.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi

Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

toba787

Lima orang meninggal dalam kecelakaan truk peziarah di Bandung Barat******

Pemilik transportasi bak terbuka agar tidak lagi menjadikan kendaraan mereka sebagai sarana angkut penumpang.

Bandung Barat (ANTARA) - Lima orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas rombongan peziarah menggunakan sebuah truk di Jalan Kampung Leuwibudah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat.

"Kejadian kecelakaan tunggal pada pukul 00.30 WIB, truk bernomor D-8304-WE yang dikemudikan oleh inisial RI (61)," kata Kasatlantas Polres Cimahi AKP Sudirianto di Bandung Barat, Jumat.

Sudirianto menjelaskan bahwa pengemudi saat kecelakaan terjadi tengah membawa 28 orang usai melakukan ziarah dari Kabupaten Cianjur.

Kelima korban meninggal tersebut merupakan seluruh penumpang, yakni Uhin (28), Sifa (23), Lia (17), Ayim (50), dan Alif (17), seluruhnya merupakan warga Kabupaten Bandung Barat.

Sesuai dengan hasil olah TKP sementara, peristiwa kecelakaan itu berawal saat truk berisi rombongan peziarah melaju dari arah Cianjur hendak pulang menuju Bandung Barat.

Truk tersebut diduga hilang kendali sehingga seluruh penumpang terguling dan terlempar hingga tergeletak di jalan raya.

"Kendaraan tersebut hilang kendali sehingga mengakibatkan korban. Lima korban meninggal dunia, kemudian tiga orang luka berat dan 20 luka ringan," kata dia.

Saat ini semua penumpang truk yang mengalami luka berat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

"Korban telah dibawa ke rumah masing-masing, sebagian ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kawaluyaan, dan Asida,” katanya.

Kasatlantas mengimbau kepada pemilik transportasi bak terbuka agar tidak lagi menjadikan kendaraan mereka sebagai sarana angkut penumpang.

Menurut dia, kebiasaan ini sangat membahayakan keselamatan bagi penumpang, apalagi dalam jumlah yang banyak sehingga kejadian ini tidak terulang.

Baca juga: Tabrakan beruntun lima kendaraan terjadi di Jalur Puncak Bogor
Baca juga: Gubernur Khofifah jenguk korban kecelakaan bus SMAN I Sidoarjo

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

penjelajah bintang

website resmi pragmatic slot

Asosiasi dan pengusaha temui Menko Luhut bahas penundaan pajak hiburan******

Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat.

Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama Menko Luhut terkait kenaikan tarif pajak hiburan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebesar 40 sampai 75 persen.

“Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru," katanya.

Baca juga: Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi

Ia mengatakan, kebijakan menaikkan pajak hingga 75 persen pada industri hiburan dinilai memberatkan pengusaha, di mana jumlah pengunjung semakin sepi imbas kenaikan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar aturan tersebut dapat dibatalkan demi keberlangsungan industri hiburan di Tanah Air.

Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.

Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.

Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Kami memohonkan agar kepala daerah bisa mengeluarkan insentif fiskal berdasarkan kewenangannya, karena dengan tarif yang baru ini betul-betul memberatkan industri diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang menampung banyak sekali pekerja," ujarnya.

Baca juga: Heru instruksikan Bapenda tampung keluhan kenaikan pajak hiburan

Sebelumnya, GIPI bersama pengusaha industri hiburan juga mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Airlangga untuk membahas hal yang sama.

Pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan untuk penyelenggara jasa hiburan.

Sektor pariwisata akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22 persen akan menjadi 12 persen.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pengacara Hotman Paris Hutapea, serta Inul Daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Biksu pembunuh surga

maxwin slot online

Terganggu bau gas kimia, siswa di Cilegon dipulangkan lebih awal******

Kemarin ada lima orang yang mengeluh mual, pusing dan sakit perut sehingga langsung dibawa ke puskesmas

Serang, Banten (ANTARA) - Kegiatan belajar mengajar terganggu akibat bau gas kimia yang ditimbulkan dari PT Candra Asri di Cilegon, Banten, beberapa hari ini akibatnya sejumlah siswa terpaksa dipulangkan lebih awal. Kepala SDN Kepuh di Cilegon, Banten, Selasa, Sahri mengatakan telah memulangkan siswa siswinya lebih awal pada pukul 10.00 WIB yang seharusnya pulang pada pukul 12.00 WIB.
 "Makin lama baunya sangat menyengat, padahal udah pake masker tetapi tetap aja bau, makannya anak-anak tidak nyaman belajar," katanya. Ia mengatakan bau menyengat ini mulai dirasakan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, padahal untuk jarak pabrik ke sekolah sekitar 4 kilometer, namun bau kimia tersebut masih dapat tercium. "Pada saat pembelajaran tentu sangat mengganggu sekali, anak-anak juga tidak nyaman karena posisi sekolah kita menghadap ke barat jadi ada angin yang masuk ke ruangan itu keciumnya engga enak banget," katanya.

Baca juga: Polres Cilegon pastikan ledakan di pabrik kimia bukan bahan peledak Ia mengatakan dari total 232 orang siswa lima di antaranya juga mengalami mual, pusing, dan sakit perut bahkan tiga orang dilarikan ke puskesmas terdekat. "Kemarin ada lima orang yang mengeluh mual, pusing dan sakit perut sehingga langsung dibawa ke puskesmas, dan dua orang di bawa pulang oleh orang tuanya," katanya. Ia mengatakan dengan memulangkan siswa lebih awal ini juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. "Jadi untuk sementara waktu anak-anak belajar di rumah dulu, karena kita juga khawatir seperti kemarin ada anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit," katanya. Ia berharap perusahaan dapat segera mengatasi bau kimia yang menyengat ini karena sangat mengganggu aktivitas terutama belajar mengajar.

Baca juga: Kualitas Udara Cilegon Buruk
 

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024