kerja menghasilkan uang cepat 781Jutaan kata 804911Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot net》
Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******
Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.
Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.
Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).
Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.
"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.
Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.
Lihat Juga :Harga Minyak Terkerek ke US,96 Usai OPEC+ Sepakat Pangkas Produksi |
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.
"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.
Lihat Juga :Kementerian PUPR Mulai Siapkan Lahan Relokasi di Cianjur |
Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.
Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.
[Gambas:Video CNN]
Seperti Tito, Sandi Juga Bantah Kepulauan Widi Dijual di Situs Asing******
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membantah Kepulauan Widi, Maluku Utara, dijual di situs Sotheby's Concierge Auctions.
Ia mengatakan Kepulauan Widi saat ini tengah dalam pengembangan oleh pihak ketiga, yakni PT Leadership Islands Indonesia (LII) dengan mencari investor.
"Tidak dijual. Kepulauan Widi sudah dikerjakan dengan pihak ketiga dan pihak ketiga ini berbasis di Bali dan sedang dalam proses mencari investor," terang Sandi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (6/11).
Saat ini, pemerintah disebut tengah menunggu para investor untuk menyampaikan skema pengembangan Kepulauan Widi.
"Kita tunggu dari investor untuk menyampaikan kepada kita bentuknya seperti apa ke depan, tapi kita harapkan ini pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Sandi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menyebut lelang Kepulauan Widi bermaksud untuk mencari investor. Menurutnya, PT LII sedang kekurangan modal dalam mengembangkan Kepulauan Widi.
Lihat Juga :PT LII Bantah Jual Kepulauan Widi di Situs Asing |
Oleh karena itu, perusahaan menawarkan kerja sama investasi lewat pelelangan. "Dia kemudian mencari pemodal, mencari pemodal asing. Makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja," tutur Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/12).
Mantan Kapolri itu mengatakan uang yang dikelola untuk mengembangkan kawasan pariwisata bisa saja datang dari investor luar. Namun, pengelolaan tetap harus melibatkan pihak lokal.
"Yang penting bukan di pemiliknya. Uangnya dari luar negeri kemudian dikelola oleh perusahaan Indonesia, kan enggak ada masalah," imbuhnya.
Kepulauan Widi tercantum dalam situs Sotheby's Concierge Auctions sebagai daftar barang lelang. Pelelangan itu akan berlangsung mulai 8 Desember 2022. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut. Mereka mengaku sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tempat tersebut.
"Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapa pun," tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auctions.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot 88 gacor hari ini、angka jitu chelsea 11、cara cicilan di lazada tanpa kartu kredit
Terkait:situs judi gacor hari ini、berkah365、buku mimpi 4d bergambar berurutan、slot resmi dan terpercaya、mponinja、kredivo kredit hp、alexabet88、kakek 77 slot、pola slot gacor zeus、casino slot login
bab terbaru:pinjol dengan limit awal tinggi(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV mengantongi kekuatan hukum tetap atas lahanseluas 96,47 hektare (ha) di Kebun Balimbingan. Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu dikuasai puluhan tahun oleh warga sekitar.
Kepala Polres Satuan Intelkam Simalungun Iptu Teguh Raya Putra Sianturi menyebut PTPN IV telah mengajukan permohonan eksekusi lahan di Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tersebut.
"Prinsipnya, pertemuan hari ini kita lihat ada itikad baik, baik dari PTPN IV maupun masyarakat. Sehingga, kita harapkan ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini," katanya, Selasa (6/12).
Perwakilan PTPN IV Harri Sugandi Hutagalung menuturkan perusahaan menawarkan uluran Sugu Hati, meskipun bukan kewajiban. Menurut dia, bantuan itu sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para penggarap lahan yang terlanjugn menduduki areal.
"PTPN IV juga akan tetap menyalurkan berbagai bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar areal perkebunan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ungkapnya.
Eksekusi lahan merupakan bagian dari upaya PTPN IV selaku perusahaan negara untuk menyelamatkan aset-asetnya. Perintah itu tertuang pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 15/MBU/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 juncto Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
Lihat Juga :Tahu Lenyap dari Pasar Jakarta- Depok, Harga Tempe Melonjak 100 Persen |
"Dalam pelaksanaannya, PTPN IV selalu mengedepankan pendekatan persuasif kepada para penggarap. Hal ini dilakukan demi membendung segala potensi gesekan. Masukan dan saran-saran yang dihasilkan pertemuan ini akan kami sampaikan ke manajemen," kata Harri.
Mewakili warga, Darman, menyampaikan saran dan usulan sebelum eksekusi dilakukan. Pada dasarnya, warga akan taat apabila eksekusi dilakukan sesuai keputusan hukum yang berlaku.
"Saya setuju apapun keputusan hukum memang harus didukung. Tapi tentunya harus melalui undang-undang yang berlaku," kata Darman.
Kegiatan sosialisasi eksekusi lahan dihadiri oleh sejumlah unsur dari PTPN IV, antara lain General Manager Distrik I PTPN IV Masaeli Lahagu, Manajer Kebun PTPN IV Balimbingan Aulia Irfan, serta Kepala Sub Bagian Legal Aset PTPN IV M Syafri Siregar.
Selain itu, hadir pula Camat Tanah Jawa, Pangulu Nagori Bah Kisat, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun serta unsur Mahkamah Agung.
Upaya pengamanan aset ditempuh PTPN IV dengan jalan panjang. Perjuangan bermula sejak 1997 silam. Awalnya, muncul sekelompok penggarap yang mengklaim kepemilikan lahan seluas 105 ha di areal Kebun Balimbingan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Klaim itu kemudian digugat PTPN IV ke Pengadilan Negeri Simalungun. Pengadilan lalu menerbitkan Nomor Putusan 09/PDT/G/1997/PN-Sim tanggal 23 Maret 1998 yang isinya mengabulkan gugatan. Lahan seluas 105,27 ha yang diklaim ternyata aset PTPN IV.
Sekelompok orang yang menggarap akhirnya diminta untuk mengosongkan sekaligus membongkar tanaman dan bangunan mereka. Tak puas dengan keputusan itu, tergugat melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, banding ditolak. Mereka berlanjut menempuh jalur kasasi.
[Gambas:Video CNN]
Sama seperti sebelumnya, kasasi juga ditolak Mahkamah Agung dengan amar putusan nomor 24K/PDT/2000. Begitu pun di tingkat Peninjauan Kembali yang berujung penolakan dengan amar putusan nomor 251PK/PDT/2009.
Meski sudah sah mengantongi legitimasi, PTPN IV belum bisa menguasai kembali lahannya. Lalu, perusahaan akhirnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada pertengahan 2014 lalu.
Pengadilan kemudian merespons dengan menerbitkan penetapan nomor 09/Pdt.G/1997/PN-Sim. Panitera diperintahkan untuk mengukur dan mengidentifikasi objek perkara dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Hasilnya diketahui bahwa lahan seluas 96,47 ha itu terdaftar dalam areal HGU Nomor 7 tanggal 12 November 2008 yang dikantongi PTPN IV. Titik terang muncul setelah PTPN IV kembali mengajukan permohonan ketiga pada 29 September 2022.
Pengadilan Negeri Simalungun akhirnya menerbitkan surat nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, diketahui bahwa terdapat 43 unit bangunan penggarap di areal Kebun Balimbingan.
(fnr/bir)Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2 menawarkan lowongan kerja di 39 perusahaan pelat merah. Berikut daftar perusahaan buka lowongan di Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.
Melansir rekrutmenbersama.fhcibumn.id,rekrutmen ini terdiri atas lebih 890 posisi di berbagai BUMN. Mulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, hingga anak usaha PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Lihat Juga :![]() |
Berikut daftar perusahaan yang membuka lowongan di Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.
1. Perum Jasa Tirta I
2. Perum Jasa Tirta II
3. Perum Peruri
4. Perum Perhutani
5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
7. PT RNI (Persero) - ID FOOD
8. PT Danareksa (Persero)
9. PT Hutama Karya (Persero) Tbk
10. PT Industri Kereta Api (Persero) Tbk
11. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
12. PT Biofarma (Persero)
13. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
14. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
15. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
16. PT Pos Indonesia (Persero)
17. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
18. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
19. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
20. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
21. Perum Perumnas
22. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
23. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
24. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
25. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
26. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
27. PT Pertamina (Persero)
28. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
29. PT Taspen (Persero)
30. PT Pupuk Indonesia (Persero)
31. Perum Damri
32. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
33. PT Brantas Abipraya (Persero)
34. PT Virama Karya (Persero)
35. PT Asabri (Persero)
36. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
37. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
38. PT Primissima (Persero)
39. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Demikian daftar perusahaan buka lowongan di Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Semoga membantu.
(uli/fef)Harga sejumlah uang kripto utama kompak menghijau dalam 24 jam terakhir dipimpin oleh ethereum.
Mengutip coinmarket pada Senin (5/12) pagi, harga ethereum menguat 2,69 persen ke level US.292,05 per keping. Dengan penguatan ini, kripto tersebut sudah menguat 10,74 persen selama sepekan.
Penguatan ethereum diikuti oleh dogecoin. Kripto tersebut tercatat menguat 2,13 persen selama 24 jam terakhir dan 10,18 persen selama sepekan ini.
Untuk bitcoin, dalam 24 jam terakhir menguat 1,62 persen ke level US.262. Selama sepekan, kripto dengan nilai terbesar tersebut sudah menguat 6,88 persen.
Sementara untuk polygon, dalam 24 jam terakhir ini menguat 1,55 persen ke USILO Akui Perlindungan Pekerja Digital Lemah******
Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Gilbert F Houngbo mengatakan pekerja digitalsangat lemah karena mereka rentan kehilangan pekerjaan, jam kerja tidak menentu, penghasilan yang tidak terprediksi, kesenjangan upah berbasis gender, dan tidak memiliki asuransi kesehatan serta perlindungan hukum.
Pihaknya karena itu mendorong negara-negara anggota untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital (platform workers).
"Kita tahu bahwa pekerja platform tidak memiliki perlindungan, karena kurangnya hubungan kerja, jadi ada masalah serius di mana posisi ILO adalah untuk mengadvokasi pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha untuk duduk bersama dan membahas isu ini," kata Gilbert dalam konferensi pers menjelang Pertemuan Regional ILO Asia Pasifik di Singapura, dikutip dari Antara, Selasa (6/12).
"Itulah sebabnya saya selalu berbicara tentang perlindungan sosial universal yang kami anjurkan agar setiap negara bisa menawarkan kepada warganya dalam jumlah paket sosial minimum, yang menurut saya harus mencakup asuransi pengangguran, dan juga mendefinisikan ulang hubungan kerja, khususnya untuk ekonomi berbasis platform," tutur Gilbert.
Lebih lanjut, dia menjelaskan tumbuhnya platform digital dinilai sangat menarik dan merupakan bagian dari arah ekonomi baru yang semakin didorong oleh sektor jasa dan teknologi.
"Dan kita perlu mendorong bahwa itu memberikan fleksibilitas kepada pekerja dan bahkan mungkin keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Ada banyak hal positif dari platform digital dan berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi," tutur Gilbert.
Lihat Juga :38 BUMN Akan Buka Lowongan untuk 898 Calon Pegawai, Ini Linknya |
Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital diproyeksikan bisa tumbuh hingga 18 persen pada 2030, dibandingkan 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020.
Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi digitalnya. Hal itu terlihat data Kementerian Perdagangan di mana pada 2020 ketika nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US miliar atau sekitar Rp685,4 triliun.
Sedangkan Malaysia hanya US,4 miliar, Filipina US,5 miliar, Singapura US miliar, dan Vietnam US miliar.
Namun, baru-baru ini sektor digital yang dianggap sangat potensial bagi Indonesia, juga tidak luput dari dampak berkepanjangan pandemi covid-19.
Hal ini terlihat dari beberapa platform digital seperti GoTo dan Ruangguru melakukan PHK massal terhadap ribuan pekerjanya sebagai upaya menutup kerugian di tengah memburuknya situasi pasar global.
[Gambas:Video CNN]
Meski demikian, penguatan itu tidak diikuti oleh XRP yang justru melemah 0,37 persen dan binance yang loyo 0,02 persen.
Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingatkan pengelola bahwa Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada pihak asing.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan bahwa Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, regulasi yang ada melarang jual-beli pulau. Terlebih, pulau-pulau kecil itu merupakan hak publik dan aset negara.
"Gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi," tutur Wahyu lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/12).
Lebih jauh, Wahyu meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Salah satu di antaranya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.
Lihat Juga :Daftar Terbaru Startup yang PHK Karyawan |
"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," ujar Wahyu.
Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.
"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.
Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.
Lihat Juga :Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023 |
Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.
Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan PT Hutama Karya (Persero) akan mendapatkan suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera pada 2023.
"Tahun depan kita akan mendapatkan PMN untuk membangun jalan tol Trans Sumatera," ujarnya dilansir Antara,Selasa (6/12).
Diharapkan, pembangunan tahap 1 jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni menuju Jambi dapat terealisasi pada 2024 mendatang.
Tiko, sapaan akrabnya, menyebut ruas tambahan ada di utara Aceh sampai Langsa dan beberapa ruas sayap, seperti Bengkulu dan Padang.
Pembangunan jaringan jalan tol Trans Sumatera saat ini dipercepat oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk selesai pada 2024 mendatang. Per September 2022, lebih dari 700 kilometer (KM) jalan tol sudah beroperasi.
[Gambas:Video CNN]
PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola jalan tol Trans Sumatera dalam waktu dekat akan mengoperasikan tol Lubuk Linggau-Curup Bengkulu seksi 3 tanpa tarif, yakni Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang 17,60 KM.
Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengklaim telah mengantongi Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 1482/KPTS/S/M/2022 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung.
[Gambas:Video CNN]
《slot net》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rtp slot dan pola gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot net》bab terbaru。