kredivo 30 hari

Curang dan memasuki dunia lain

Daging Sapi Diburu H******

Sejumlah pembeli memadati kompleks penjualan daging sehari sebelum bulan Ramadan 1444 Hijriah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Salah satunya Legi (30), ibu rumah tangga asal Cipayung, Jakarta Timur, yang datang ke pasar itu karena daging sapinya terbilang murah dan banyak variasi potongan.

"Ada pasar di Cipayung juga, tapi di sini kan bisa beli iga, daging (untuk) semur, jeroan. Buat masak-masak di hari pertama (puasa)," ujar dia saat ditemui CNNIndonesia.com, Rabu (22/3).

Legi menyebut harga daging sapi hari ini naik Rp5 ribu per kilo, menjadi Rp140 ribu, yang biasanya hanya Rp135 ribu per kilo.

Daging sapi jadi salah satu komoditas yang diburu jelang hari pertama Ramadan. Salah satu pedagang daging sapi Andi (69) mengaku sudah menjual daging sapi per hari ini sebanyak dua kuintal.

"Sekarang mah rada lumayan. Biasa jual cuman 80 kilogram. Ini biasa lah mau puasa, kira-kira dua kuintal hari ini. Alhamdulillah," ujar Andi saat ditemui CNNIndonesia.com, Rabu (22/3).

Bukan hanya daging sapi yang jadi buruan warga, bahan-bahan kue pun jadi serbuan warga hari ini. Yadi (43) penjual bahan kue di Pasar Induk Kramat Jati mengaku mulai merasakan peningkatan penjualan di satu hari menjelang Ramadan.

"Sekarang mendingan, ada peningkatan (penjualan) dibanding kemarin-kemarin," ujar Tarling (55) saat ditemui CNNIndonesia.com.

Kendati demikian ia mengeluhkan stok bahan seperti terigu yang susah di pasaran. Ia harus mencari ke berbagai agen untuk mengamankan stok jelang Ramadan.

"Stok barang stok aman. Terigu sudah distok dari kemarin. Nyari barang susah tapi kita ambil sana sini biar aman," tururnya.

Ia menjelaskan harga bahan kue seperti terigu, mentega, gula, keju hingga perisa makanan terbilang normal dan tak ada lonjakan signifikan.

Harga keju misalnya, berkisar Rp12 ribu hingga Rp25 ribu tergantung merek. Sedangkan terigu berkisar Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per kilonya.

Mentega dan minyak goreng pun sama, tak ada kenaikan harga. Tarling menjual mentega dengan beragam merek mulai dari Rp18 ribu hingga Rp24 ribu, sedangkan minyak goreng kemasan dibanderol mulai Rp14 ribu per liter.

Saya dipermainkan oleh dunia

Tutup Pekan, IHSG Diprediksi Lesu******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah pada perdagangan Jumat (17/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG berpeluang mengalami koreksi minor. Namun, ini masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian.

"Minat investor terlihat dari data capital inflow secara ytd masih cukup tinggi untuk masuk ke dalam pasar modal Indonesia. Sehingga potensi kenaikan dalam pola gerak IHSG secara jangka panjang masih cukup besar," jelas William melalui rilisnya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan GGRM, TBIG, KLBF, BBRI, EXCL, TLKM, SMRA, CTRA, dan WTON.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengatakan nilai transaksi IHSG sudah menurun dan perdagangan sudah terlalu sepi sebelum sentimen Silicon Valley Bank (SVB) dan Credit Suisse.

"Jadi, jika ada panic sellingpun distribusi sahamnya juga tidak akan banyak. Sehingga pelemahan akan bersifat sementara," ungkapnya.

Ia memproyeksi IHSG bakal melemah dengan pergerakan di rentang 6.510-6.700. Kendati, ada peluang reboundjika mampu bertahan di atas demand zoneatau setidaknya pada batas 6.510.

IHSG loyo di posisi 6.565 pada perdagangan Kamis (16/3). Indeks saham melemah 62,40 poin atau minus 0,94 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,34 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,57 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

Pemerintah Ingin Penerima KUR Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan******

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini ada 64,2 juta UMKM lebih.

Dari jumlah UMKM tersebut mampu menyumbang 61,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Capaian positif ini terus didorong pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain memberikan kemudahan dalam mengakses modal, pemerintah juga ingin memastikan para penerima KUR bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ditemui saat pembukaan KUR Festival mengatakan bahwa diperlukan sinergi antar lembaga di dalam mendorong penyaluran KUR 2023.

Hal itu tentunya bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menghadapi berbagai tantangan perekonomian. Selain itu pemerintah juga sekaligus ingin mendorong pelaksanaan program-program lain, yang juga saling terkait, salah satunya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Harapan pemerintah tersebut langsung diwujudkan lewat penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para penerima KUR oleh bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin dalam kegiatan KUR Festival yang digelar di Bandung, Sabtu (18/3).

Zainudin merasa, semangat pemerintah tersebut sejalan dengan fokus BPJS Ketenagakerjaan di 2023 yaitu perluasan kepesertaan pada ekosistem UMKM dan e-commerce

"Kami mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku UMKM," kata Zainudin.

Hal ini, kata dia, tentu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pekerja. Kata dia, ini kolaborasi yang baik antara Menko Perekonomian, Kementerian Koperasi, Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami siap menghadirkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh debitur KUR. Sejak tahun lalu kami sudah mulai untuk melindungi teman-teman KUR, dan tadi sudah kita saksikan juga beberapa debitur yang sudah merasakan manfaatnya," kata Zainudin.

Antusiasme para debitur untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Menurut data terdapat 61 ribuan debitur KUR yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Zainudin menjelaskan, dengan iuran yang sangat terjangkau yaitu mulai dari Rp16.800 per bulan, peserta dapat memperoleh perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar, yaitu perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan home care.

Sedangkan jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta.

Selain dua program tersebut, peserta juga dapat mempersiapkan tabungan masa tuanya dengan mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta hanya cukup membayar iuran tambahan minimal Rp20 ribu.

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan layanan bagi para pelaku UMKM untuk mendaftar sebagai peserta lewat berbagai pilihan kanal daftar dan bayar iuran.

"Ini merupakan upaya kita bersama untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM," kata dia.

"Karena dengan memiliki perlindungan jaminan sosial pelaku UMKM dapat lebih bekerja keras untuk mengembangkan produknya tanpa rasa cemas jika terjadi risiko. Seperti kampanye yang tengah diusung BPJS Ketenagakerjaan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas,"ujar Zainudin.

Dewa pejuang pertanian

Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas impor senilai Rp10 miliar di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau pada Jumat (17/3).

Pemusnahan ini adalah upaya pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

"Sebagai respons dan salah satu tanggung jawab kami atas semakin maraknya perdagangan pakaian bekas, alas kakim dan tas asal impor yang tidak sesuai ketentuan, kami melakukan pemusnahan sebanyak 730 bal pakaian, alas kaki, dan tas bekas dengan nilai mencapai Rp10 miliar," kata Zulkifli dalam keterangan resmi, Jumat (17/3).

Zulkifli pun menegaskan, pakaian, sepatu, dan tas bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebab itu, ia berharap agar konsumen lebih mengutamakan pakaian baru hasil industri dalam negeri dan UMKM. Menurutnya, produk dalam negeri tidak kalah baiknya dengan produk impor baik dari sisi mutu maupun tren.

"Dengan menghindari penggunaan pakaian bekas asal impor, konsumen dapat terhindar dari dampak buruk pakaian bekas dalam jangka panjang dan sekaligus turut serta memperkuat industri dalam negeri dan UMKM," kata Zulkifli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan dari hasil sementara, pakaian, sepatu dan tas bekas tersebut diperoleh dari penyuplai yang berlokasi di Batam.

Saat ini, Moga mengatakan Kemendag dan pihak terkait lainnya masih melakukan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut terkait proses dan jalur masuk pakaian bekas tersebut ke Indonesia.

"Saya minta hentikan praktik jual beli barang-barang bekas asal impor di wilayah NKRI, karena komitmen PKTN dan seluruh instansi terkait hal ini adalah akan menindak dengan tegas dan memusnahkannya," pungkas Moga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Mandor Masjid Zayed Lunasi Utang ke Warung Sambil Minta Maaf ke Gibran******

Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) yang punya utangRp145 juta ke warung di proyek masjidakhirnya melunasi utang mereka. Pelunasan dilakukan setelah PT Waskita Karya memediasi masalah utang antara mandor proyek masjid dan pedagang warung yang belakangan ramai.

Selain melunasi utang, para mandor yang diketahui bernama Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa itu juga meminta maaf kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka karena telah membuat keributan soal utang tersebut.

"Kami selaku mandor meminta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming sudah membuat kegaduhan seperti ini," kata mandor, seperti dikutip rilis resmi PT Waskita Karya, Minggu (19/3).

"Saya juga meminta maaf kepada Waskita Karya atas permasalahan ini dan mengucapkan terima kasih sudah menjembatani pertemuan ini," kata salah satu mandor.

"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," lanjut dia.

Sementara itu, Dian Ekasari selaku pedagang warung tempa mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.

"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.

[Gambas:Video CNN]

Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut.

Project Manager Sheikh Zayed Grand Mosque Solo, Adriansyah mengklaim pihaknya sudah melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor. Karenanya, masalah utang di warung bukan tanggung jawab perseroan.

Utang itu pun membuat Gibran sebagai pemimpin Solo geram. Gibran bahkan menyatakan bakal mendatangi ketiga mandor apabila utang itu tak segera dilunasi pekan ini.

"Segera minggu ini lah ya, mesakke (kasihan) duit segitu. Tak parani wong e (saya datangi orangnya), wis ada (sudah ada) contact person-nya, Waskita sudah bantu ini," kata Gibran usai menghadiri pelantikan pengurus Bappilu DPC PDIP Solo di Taman Bandar Semanggi, Pasar Kliwon, Kamis (16/3) malam.

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Buruh Geruduk Kemnaker Hari Ini Tolak Aturan Potong Upah 25 Persen******

Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan dalam rangka menolak aturan pemotongan upah25 persen.

Aturan pemotongan upah buruh itu sebelumnya tertuang dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

"Buruh menolak keras Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan akan melakukan perlawanan yang sekuat-kuatnya," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3).

Ia merinci empat alasan utama penolakan ini. Pertama, buruh menganggap Ida melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Said menuding Ida tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jokowi ketika mengeluarkan aturan kontroversial tersebut.

Sambil mengacu pada Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Said mengatakan pengusaha tidak boleh upah buruh di bawah upah minimum. Said pun menuding jajaran Kemnaker tidak paham hukum.

"Sikap menteri yang melawan Presiden (Jokowi) berbahaya. Ini terjadi untuk yang kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu Menaker (Ida) sempat mengeluarkan permenaker terkait JHT yang bertentangan dengan PP 45 yang ditandatangani Presiden. Menaker dan jajarannya benar-benar tidak memahami dunia ketenagakerjaan, tidak mengerti hukum," tegas Said.

Kedua, buruh menolak pemotongan upah 25 persen karena bisa menurunkan daya beli. Jika daya beli turun, buruh mengatakan tidak bisa membeli barang yang diproduksi pengusaha dan akan menghantam lebih banyak kelompok.

Ketiga,terjadi diskriminasi upah. Said mengatakan diskriminasi tergambar ketika hanya perusahaan padat karya orientasi ekspor yang diperbolehkan memotong upah buruh.

Keempat,Said mengklaim perusahaan padat karya sudah mendapatkan beragam kompensasi. Ia menyebut industri padat karya orientasi ekspor akan tetap untung meski oder produksinya berkurang.

Ia mengatakan perusahaan sudah menerimatax holiday, keringanan bunga bank, tax amnesty,dan berbagai kemudahan lain. Atas dasar itu, Said heran mengapa pengusaha masih diperbolehkan memotong upah buruh.

"Sebenarnya menteri ini HRD-nya perusahaan atau menterinya pemerintah? Itu seperti manajer personalia perusahaan," sindir Said ke Menaker Ida.

[Gambas:Video CNN]

Said menegaskan seharusnya pemerintah memberi keringanan insentif bagi perusahaan padat karya maupun padat modal yang mengalami kesulitan. Ia tidak setuju dengan sikap potong upah sana-sini seperti HRD perusahaan.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menolak keras aturan pemotongan upah 25 persen tersebut. Ia menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Tidak boleh ada pemotongan upah di sektor industri manapun karena pemotongan upah sejatinya merupakan pelanggaran berat dan ini tindak pidana kejahatan," tegas Mirah.