erek erek 2d 79

otan4d 842Jutaan kata 816445Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek 2d 79》

Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter magang******

Seoul (ANTARA) - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mulai menjatuhkan sanksi terhadap aksi mogok kerja "ilegal" yang dilakukan oleh dokter magang yang melanggar perintah untuk kembali bekerja, Senin.

Sekitar 9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari berturut-turut pada Senin, memprotes rencana penambahan 2.000 kursi sekolah kedokteran mulai tahun depan, dari saat ini 3.058 kursi.

“Pemerintah tetap kukuh pada prinsipnya melawan tindakan kolektif ilegal yang dilakukan oleh para dokter magang,” kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah.

“Mulai Senin, otoritas kesehatan akan memulai penyelidikan di tempat untuk menentukan apakah dokter magang telah kembali bekerja dan mengambil tindakan berdasarkan hukum dan prinsip, tanpa pengecualian, jika mereka belum kembali bekerja,” tambahnya.

Pejabat kementerian mengatakan mereka juga memulai prosedur untuk menangguhkan izin sekitar 7.000 dokter magang, dan menambahkan bahwa hukuman tersebut “tidak dapat dibatalkan.”

Dokter magang dan residen, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, terus melakukan aksi mogok kolektif, yang menyebabkan pembatalan massal dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.

Pemerintah Korsel memberi waktu kepada para dokter yang melakukan protes hingga Kamis lalu untuk kembali bekerja, dan memperingatkan mereka bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukuman, termasuk hukuman pidana atau pencabutan izin dokter mereka.

Sejauh ini, peringatan tersebut tidak membuat para dokter kembali bekerja.

“Pemerintah bermaksud melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan pelanggaran, yang akan diikuti dengan tanggapan berdasarkan hukum dan prinsip,” kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo kepada wartawan.

“Tanggapan terhadap pejabat penting yang bertanggung jawab atas tindakan kolektif yang menyebabkan kekacauan di sektor medis akan dilaksanakan dengan tegas dan segera,” ujar dia.

Min-soo mengulangi peringatan bahwa izin dokter peserta pelatihan dapat ditangguhkan setidaknya selama tiga bulan jika mereka gagal mematuhinya.

Hingga Kamis lalu, 8.945 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka dan 565 orang telah kembali bekerja, kata Park.

Dokter dapat dikenakan penangguhan izin medisnya hingga satu tahun, atau dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (Rp353 juta), akibat tidak mematuhi perintah tersebut.

Sumber: Yonhap

Baca juga: Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Kemenperin identifikasi Rp1.200 triliun potensi belanja produk negeri******

Khusus produk, kami targetkan (belanja) sebesar-besarnya

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengidentifikasi sekitar Rp1.200 triliun potensi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah pusat, daerah termasuk BUMN pada pameran Business Matching2024 di Sanur, Denpasar, Bali.“Kami coba memilah antara kebutuhan terhadap produk dan jasa. Khusus produk, kami targetkan (belanja) sebesar-besarnya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin.

Potensi tersebut lebih tinggi dibandingkan komitmen oleh pemerintah pusat, daerah dan BUMN pada pelaksanaan serupa pada 2023 mencapai Rp1.157,47 triliun dengan kontrak yang dibukukan pada triwulan pertama 2023 mencapai sekitar Rp200 triliun.

Eko mengaku optimistis untuk pelaksanaan pameran Business Matching pada 4-7 Maret 2024 ini, angkanya dapat mencapai lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

“Tahun lalu persentase antara yang dikomitmen dan realisasi itu cukup tinggi. Oleh karena itu, tahun ini kami optimistis angkanya lebih tinggi lagi. Nanti akan kami sampaikan lengkap,” imbuhnya.

Sementara itu, pada pelaksanaan tahun ini, sebanyak 182 stan produk dalam negeri sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mewakili sektor industri manufaktur termasuk yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Pertahanan.

Produk dalam negeri yang dipamerkan tersebut beraneka ragam mulai dari sektor industri agro, kimia hulu dan farmasi, logam mesin, alat transportasi, elektronika, industri kecil dan menengah serta industri aneka yang tergabung dalam 18 klaster industri.

Kemenperin juga menekankan peserta pameran menyediakan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi produksi produk hingga informasi terkait produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran atau pembeli.

Informasi tersebut diharapkan memberikan referensi kepada pemilik anggaran untuk membeli produk buatan anak bangsa sehingga menekan belanja impor.

“Ini terus kami perbaiki dari tahun ke tahun sehingga ada peningkatan komitmen pemilik anggaran untuk menggunakan produk dalam negeri. Kemudian produsen dalam negeri bisa masuk dan mendapatkan akses kepada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat, daerah termasuk BUMN,” katanya.


Baca juga: Penawaran produk IKM pada pameran di Jerman capai 775 ribu dolar AS
Baca juga: Kemenperin boyong industri alat kesehatan tampil di Arab Health 2024
Baca juga: Kemenperin membidik partisipasi industri di pameran internasional 2024

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter magang******

Seoul (ANTARA) - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mulai menjatuhkan sanksi terhadap aksi mogok kerja "ilegal" yang dilakukan oleh dokter magang yang melanggar perintah untuk kembali bekerja, Senin.

Sekitar 9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari berturut-turut pada Senin, memprotes rencana penambahan 2.000 kursi sekolah kedokteran mulai tahun depan, dari saat ini 3.058 kursi.

“Pemerintah tetap kukuh pada prinsipnya melawan tindakan kolektif ilegal yang dilakukan oleh para dokter magang,” kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah.

“Mulai Senin, otoritas kesehatan akan memulai penyelidikan di tempat untuk menentukan apakah dokter magang telah kembali bekerja dan mengambil tindakan berdasarkan hukum dan prinsip, tanpa pengecualian, jika mereka belum kembali bekerja,” tambahnya.

Pejabat kementerian mengatakan mereka juga memulai prosedur untuk menangguhkan izin sekitar 7.000 dokter magang, dan menambahkan bahwa hukuman tersebut “tidak dapat dibatalkan.”

Dokter magang dan residen, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, terus melakukan aksi mogok kolektif, yang menyebabkan pembatalan massal dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.

Pemerintah Korsel memberi waktu kepada para dokter yang melakukan protes hingga Kamis lalu untuk kembali bekerja, dan memperingatkan mereka bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukuman, termasuk hukuman pidana atau pencabutan izin dokter mereka.

Sejauh ini, peringatan tersebut tidak membuat para dokter kembali bekerja.

“Pemerintah bermaksud melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan pelanggaran, yang akan diikuti dengan tanggapan berdasarkan hukum dan prinsip,” kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo kepada wartawan.

“Tanggapan terhadap pejabat penting yang bertanggung jawab atas tindakan kolektif yang menyebabkan kekacauan di sektor medis akan dilaksanakan dengan tegas dan segera,” ujar dia.

Min-soo mengulangi peringatan bahwa izin dokter peserta pelatihan dapat ditangguhkan setidaknya selama tiga bulan jika mereka gagal mematuhinya.

Hingga Kamis lalu, 8.945 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka dan 565 orang telah kembali bekerja, kata Park.

Dokter dapat dikenakan penangguhan izin medisnya hingga satu tahun, atau dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (Rp353 juta), akibat tidak mematuhi perintah tersebut.

Sumber: Yonhap

Baca juga: Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：link slot gacor terbaru hari ini、qq988、duniaklub

Terkait：rtp coloktoto、slot88 terbaru、situs slot gacor maxwin hari ini、warungtoto、doremi 188 slot、senang slot 77、situs slot gacor 2023 terbaru、pinjol dana、semua situs slot online、slot judi online terbaik

---

---

bab terbaru：slot gacor 2022 resmi（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09