trik higgs domino rejeki nomplok

Terlahir kembali sebagai istri militer

Menaker: THR Wajib Dibayar Paling Lambat H******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya memastikan pemerintah akan mengawasi pencairan THR. Salah satunya dengan membuka posko satgas pengawasan THR yang akan menerima aduan pekerja apabila ada perusahaan yang mangkir membayar kewajibannya.

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Bulog Akan Impor Beras 500 Ribu Ton untuk Bansos******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya akan mengimpor 500 ribu ton beras untuk disalurkan sebagai bantuan sosial(bansos). Hal ini lantaran penyerapan produksi dalam negeri tidak mencukupi dan di sisi lain bansos beras harus segera disalurkan.

"Dengan tugas untuk penyaluran bansos memang kami tidak punya amunisi, artinya karena kita sedang upayakan dari dalam negeri. Untuk percepatan karena memang dibutuhkan, kemarin keputusannya kita ditugaskan kembali untuk bansos mendatangkan 500 ribu ton impor (beras)," kata Buwas dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPR, Senin (3/4).

Buwas mengatakan beras yang dibutuhkan untuk bansos mencapai 640 ribu ton. Di sisi lain, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini hanya 245 ribu ton. Bansos tersebut akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Maret-Mei 2023.

"Empat negara itu yang sudah menawarkan, tapi kan kita sedang tawar harganya, kualitasnya juga kita cek. Makanya enggak bisa mudah dan cepat," kata Buwas.

Kendati demikian, Buwas mengatakan beras impor tersebut masih belum bisa dipastikan kapan akan masuk ke Indonesia.

"Ya (beras) dapatnya aja belum, kok diprediksi masuknya kapan. Ya belum tahu," kata Buwas.

Secara total, Bulog kembali mendapat penugasan Bapanas untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Kemenkeu Diminta Awasi Distribusi Laut Port Klang Malaysia ke Dumai******

Anggota Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro ikut berkomentar terkait dugaan kejanggalan harta sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai).

Dede yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendapat informasi dari PPATK terkait dugaan aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.

"Ada juga informasi sejak 2009 ada Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (11/3).

Namun Dede tidak menyebut siapa oknum yang dimaksud. Hanya saja, klaim dia, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi.

"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, di mana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.

Dengan demikian, Dede meminta aparat penegak hukum lebih jeli dan tegas oknum yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya memperketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri yang ditakut-takuti di bandara.

Hal ini justru membuat kapok mereka berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tidak diawasi. Dede juga meminta pihak Kemenkeu turun langsung mengawasi hal ini.

"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.

tahun-tahun masa mudaku

Jam Perdagangan Bursa Saham Normal Lagi Mulai 3 April 2023******

Jam perdagangan bursa sahamakan kembali normal seperti sebelum pandemi covid-19 mulai Senin, 3 April 2023.

"BEI melakukan normalisasi atas kebijakan pandemi covid-19 (pandemi) sebagai berikut: 1. Pemberlakuan kembali Ketentuan Waktu Perdagangan di Bursa serta batas waktu penyampaian laporan pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lain sebagaimana kondisi sebelum pandemi, yang akan efektif pada hari Senin, 3 April 2023," tulis BEI dalam keterangan di situs resmi, Kamis (30/3).

Dalam keterangannya, BEI menerangkan sesi I perdagangan reguler Senin-Kamis akan kembali menjadi pukul 09.00.00 hingga 12.00.00 dari sebelumnya 09.00.00 hingga 11.30.00.

Khusus Jumat, sesi I akan berlangsung pada pukul 09.00.00-13.30.00 dan sesi II berlangsung pada pukul 14.00.00-15.49.59.

Selain itu, bursa juga mencabut menyesuaikan batasan persentase Auto Rejection Bawah (ARB) secara bertahap. Pada tahap I, efektif 5 Juni 2023, rentang haga Rp50-Rp200 berlaku Auto Rejection Atas (ARA) 35 persen dan ARB 15 persen. Lalu, rentang harga Rp200-Rp5.000 berlaku ARA 25 persen dan ARB 15 persen dan rentang harga Rp5.000 ke atas berlaku ARA 20 persen dan ARB 15 persen.

Pada Tahap II, efektif 4 September 2023, ketentuan Auto Rejection Simetris yakni untuk rentang harga Rp50-Rp200 berlaku ARA dan ARB 35 persen, rentang harga Rp200-Rp5.000 berlaku ARA dan ARB 25 persen. Berikutnya, harga di atas Rp 5.000 berlaku ARA dan ARB 20 persen.

Tak hanya itu, BEI juga mencabut kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tercatat dan penerbit, yang mulai berlaku untuk Laporan Keuangan periode Tahun 2022, dan efektif per31 Maret 2023.

Lebih lanjut, BEI juga mencabut relaksasi batas waktu penyampaian laporan harian dan laporan bulanan anggota bursa efek, yang akan efektif berlaku per 3 April 2023 sebagaimana Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00043/BEI/03-2023 yang telah dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023.

Akhir Maret 2020, OJK memberlakukan jam operasional perdagangan bursa sesuai dengan waktu layanan kliring Bank Indonesia (BI) selama pandemi covid-19 . Perdagangan sesi pertama berlaku mulai pukul 09.00 sampai 11.30 WIB.

Sementara sesi kedua mulai dari 13.30 sampai 15.00 WIB. Perdagangan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dari pukul 09.00 sampai 15.00 WIB dan waktu operasional Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) dari pukul 09.30 sampai 15.00 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Menteri Basuki Sebut Tanah Jakarta Anjlok 18 Cm per Tahun******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljonomengungkapkan tanahdi DKI Jakarta anjlok 12 hingga 18 centimeter (cm) per tahun imbas eksploitasi air tanah oleh masyarakat dan pebisnis di ibu kota.

Namun, di tengah masalah itu, pemerintah belum bisa melakukan apa-apa. Basuki menyebut pemerintah tidak bisa melarang masyarakat Ibu Kota untuk menggunakan air tanah karena hingga kini belum bisa menyediakannya.

Saat ini katanya, pemerintah masih dan sedang berusaha dengan menjalankan tiga proyek untuk mengatasi permasalahan air bersih di Jakarta.

Basuki mengklaim jika tiga proyek itu bisa diselesaikan, maka dapat mengatasi permasalahan air bersih di DKI Jakarta. Dengan begitu, pemerintah bisa meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah pada 2023.

"Kalau itu semua bisa kami selesaikan dan bisa menyuplai area Jakarta, maka pada 2030 pasti bisa menyampaikan kepada rakyat setop pakai air tanah. Hanya dengan itu penurunan air tanah bisa dihentikan, seperti di Bangkok dan Tokyo," kata Basuki saat menyaksikan penandatanganan Fasilitas Kredit Antara PT Air Bersih Jakarta dan Kreditur Sindikasi, Senin (20/2).

[Gambas:Video CNN]

Penurunan tanah di DKI Jakarta memang terjadi di Jakarta. Penurunan terjadi akibat empat faktor yang terdiri dari alam dan buatan atau yang berkaitan dengan manusia.

Peneliti muda Pusat riset Geoteknologi-BRIN Dwi Sarah mengatakan untuk penyebab alami, penurunan tanah di Jakarta disebabkan dua hal, yakni proses tektonik yang aktif dan kompaksi alamiah tanah Jakarta. Kompaksi alamiah adalah proses pengurangan lapisan sedimen tanah akibat beban sedimen di atasnya.

Sedangkan untuk faktor antropogenik atau yang melibatkan campur tangan manusia, penurunan tanah di Jakarta disebabkan eksploitasi berlebihan pada air tanah dan pembebanan.

Penurunan tanah di Jakarta terjadi secara bervariasi. Beberapa wilayah mengalami penurunan 1-15 sentimeter per tahun dan beberapa lokasi lainnya dapat mengalami penurunan hingga 20-28 sentimeter per tahun.

Dalam sebuah jurnal penelitian oleh Hasanuddin Z. Abidin dan rekannya, dari keempat faktor penurunan tanah tersebut, aktivitas tektonik tampak menjadi faktor yang paling tidak signifikan, mengingat aktivitas tektonik wilayah Jakarta yang tidak terlalu sering.

Sementara itu, eksploitasi berlebihan air tanah disebut menjadi faktor paling bertanggung jawab menyebabkan penurunan tanah Jakarta.

Eksploitasi berlebihan tanah, kompaksi alamiah tanah, dan beban bangunan menjadi faktor saling berkaitan menurunkan tanah Jakarta.

Pasalnya, ketiga faktor tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi di wilayah ibu kota.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menghadirkan bangunan-bangunan baru untuk tempat tinggal atau sejumlah fasilitas lain.

Kehadiran bangunan tersebut akan semakin membebani tanah Jakarta. Selain itu, kehadiran bangunan baru juga kemungkinan besar bakal meningkatkan konsumsi air tanah.

Dewa Super Raja segala Raja

Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Iklan Rokok: Kami Industri Legal******

Pengusaha rokok kompak memprotes rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melarang total iklan rokok. Manuver ini dinilai tidak adil dan bisa membuat rokok ilegal merajalela.

Ketua Pengusaha Rokok Indonesia (Gapero) Sulami Bahar menegaskan pihaknya menolak tegas rencana Jokowi tersebut. Bahkan, Gapero sudah berkirim surat langsung ke orang nomor satu di Indonesia itu soal sikap pengusaha.

"Kami industri yang legal tetapi kenapa seakan-akan kami ini rokok-rokok ilegal? Untuk iklan, promosi, macam-macam itu kok nggak boleh? Itu kan sudah nyata, keliatan banget nggak ada keadilan," ungkapnya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Gapero menilai larangan total iklan rokok tersebut bakal sangat berdampak ke industri. Sulami khawatir jika larangan tersebut diterapkan maka akan membuat rokok ilegal merajalela.

Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat regulasi. Kondisi industri rokok saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak dahsyat pandemi covid-19.

Meski begitu, Gapero belum menghitung potensi kerugian bagi produsen rokok jika larangan total iklan rokok ini diberlakukan.

Lihat Juga : Rincian Komponen THR 2023 untuk Guru dan Dosen

"Belum, kami belum menyimpulkan seperti itu (total kerugian akibat larangan total iklan rokok). Masih proses menghitung-hitung. Langkah awal kami masih berkirim surat ke Presiden (Jokowi), bagaimana caranya supaya revisi ini tidak terjadi," tegasnya.

Sulami menyebut sudah dilakukan pertemuan antara pengusaha terkait ini, yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 22 Februari lalu. Kala itu, hadir sekitar 38 asosiasi terkait, termasuk pihak periklanan.

Hasilnya, mereka sepakat mengirim surat kepada Jokowi untuk menolak revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa menteri terkait.

"Belum ada tanggapan, saya nggak tahu. Padahal waktu itu saya serahkan langsung ke Sekretariat Negara (Setneg). Surat itu kami tujukan juga ke beberapa menteri-menteri terkait, di antaranya Menkes, Menko PMK, Menko Perekonomian, Mentan, Menperin, Menaker, termasuk ke kantor staf presiden (KSP)," ungkapnya.

Ia berharap para pejabat tersebut melek dan bisa memberikan masukan secara utuh kepada Jokowi. Sulami khawatir Jokowi sebenarnya tidak paham betul keadaan di lapangan karena mendapat bisikan yang keliru atau tidak utuh.

"Kami khawatir Pak Presiden itu tidak mendapat informasi seutuhnya sehingga membuat regulasi-regulasi kayak begini. Bisa jadi seorang pemimpin tidak mendapat laporan seutuhnya tentang kondisi di lapangan," tuturnya.

"Sementara itu, bukan rahasia umum lagi bagaimana masifnya (kelompok) antitembakau untuk menghancurkan industri rokok," imbuh Sulami.

Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menyoroti industri rokok dan tembakau yang belum benar-benar pulih dari hantaman pandemi covid-19. Benny menyebut peraturan eksisting sudah sangat komprehensif, tinggal implementasi yang perlu ditingkatkan.

Benny menyinggung pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) pada kuartal IV 2022 yang masih negatif 7,11 persen. Ia menyayangkan hal tersebut karena di saat yang sama, sektor ekonomi dan industri pengolahan sudah tumbuh sekitar 5 persen.

"Setiap peraturan baru yang bertujuan untuk pengendalian produk tembakau hendaknya jangan dilakukan. Jadi, kami bukan hanya tidak setuju terhadap penghapusan atau larangan iklan rokok, kami tidak setuju terhadap perubahan peraturan yang bersifat pengendalian produk tembakau," tegas Benny.

[Gambas:Video CNN]