rtp lapak pusat

surga memancing

Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua******

Teror dan penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus terjadi membuat kondisi di Papua kian tak kondusif. Begitu pun bentrok antarwarga atau suku di Papua juga makin memperparah keadaan.

Banyak bentrokan kerap memicu perusakan dan pembakaran, hingga menelan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kigamani beberapa waktu lalu, di mana warga menyerang seorang kontraktor PU hingga tewas yang diawali dari kecelakaan lalu lintas.

Polda Papua mencatat, pada 2022 ada sekitar 90 kasus kejahatan yang dilakukan KKB. Dari catatan itu, sedikitnya ada 53 korban meninggal dunia, baik warga sipil, TNI, maupun Polri.

Berdasarkan catatan kepolisian, pada 2018 silam korban penyerangan di distrik Yigi Kabupaten Nduga mencapai 31 orang. Tidak sampai di situ, kasus penyerangan kembali terjadi pada September 2022, ketika empat pekerja proyek Trans Papua di Kampung Mayerga, Distrik Maskona Utara, Papua Barat tewas oleh KKB.

Pun dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Timur pada 2022 turut mendapat serangan oleh KKB di Distrik Beoga saat sedang dilakukan perbaikan tower. Kejadian di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu itu menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT).

Kemudian ada juga kejadian KKB menyerang pekerja PT Puncak Tukup Naul yang tengah membangun puskesmas di Beoga Barat pada November lalu. Dari empat orang korban, satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka tembak.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan, daerah yang sering mendapat gangguan KKB, yakni di daerah Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berbagai tindak kekerasan itu jelas mengancam pembangunan infrastruktur di Papua yang tengah digencarkan pemerintah. Apalagi KKB kerap menyasar siapa saja, termasuk menyerang para pekerja swasta hingga guru sekolah.

Foto: screenshoot Channel YouTube PT Palapa Timur Telematika.

Seperti yang diungkapkan Head of Operation Palapa Timur Telematika (PTT), Herald Napitupulu. Menurutnya, tanpa adanya gangguan keamanan pun pembangunan infrastruktur dalam hal ini di sektor telekomunikasi sudah terkendala keadaan geografis Papua yang berupa pegunungan atau dataran tinggi, serta masih belum menyeluruhnya akses jalan yang memadai.

"Selain keamanan, kondisi alam dan akses jalan yang belum memadai juga menjadi tantangan lain dalam pembangunan di wilayah Papua, seperti kondisi geografis, cuaca, hingga beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui dengan transportasi udara," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

PTT menyatakan, sejak 2021 lalu pihaknya mengalami ratusan vandalisme, mulai yang ringan, sedang, sampai kategori berat. Vandalisme ringan hingga sedang seperti pemotongan dan perusakan kabel fiber optic.

"Sedangkan vandalisme berat yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta sampai hilangnya nyawa para pekerja Palapa Ring Timur," jelasnya.

Perlu Peran Berbagai Pihak

Berbagai penyerangan tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga perusakan akses dan fasilitas umum milik negara, tower telekomunikasi, rumah sakit, sekolah hingga bandara penerbangan juga tak luput dari perusakan dengan tujuan memberi ancaman.

Kondisi ini tentunya tidak hanya merugikan negara, tetapi masyarakat. Perusakan infrastruktur telekomunikasi misalnya, tentunya mengakibatkan layanan telekomunikasi di wilayah tersebut terhenti dan berdampak masyarakat tidak bisa menikmati akses internet untuk sementara waktu.

Recovery aset telekomunikasi yang dirusak juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sama halnya dengan penyerangan yang dilakukan oleh para pekerja pembangunan jalan, hasil pembangunan yang harusnya bisa dinikmati bersama malah terhambat akibat berbagai penyerangan, belum lagi kondisi mental para pekerja yang juga perlu diperhatikan.

Dalam hal ini peran seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta kesadaran dari masyarakat setempat amat diperlukan untuk mencapai kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Sehingga pembangunan di Papua bisa dilanjutkan tanpa adanya kekhawatiran terjadinya perusakan dan penyerangan hingga hilangnya nyawa seseorang.

Kaisar Dewa Abadi

Sanksi Buat Pengembang Apartemen Nakal: Penjara hingga Denda Rp20 M******

Pemerintah punya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun) yang mengatur tentang pembangunan dan penjualan rumah susun aliasapartemen. Pengembang nakal bisa diancam pidana dipenjara 2 tahun hingga denda hingga Rp20 miliar.

Kasus pengembang apartemen nakal tengah marak, salah satunya apartemen Meikarta yang dikeluhkan konsumen. Pembeli tak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Alih-alih menemui titik terang, 18 konsumen malah digugat Rp56 miliar oleh pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) lantaran mempertanyakan hak mereka.

Lalu, Pasal 97 mempertegas kewajiban pembangunan rusun minimal 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial. Adapun soal sanksi diatur dalam Pasal 109 UU Rusun, yakni ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun hingga denda maksimal Rp20 miliar.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar," bunyi Pasal 109 UU tersebut.

Lihat Juga : Alasan Bahlil Berani Sebut Uni Eropa Penjajah Baru RI

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Pasal 16 UU Rusun yang awalnya memuat kewajiban pengembang untuk menyediakan pembangunan rusun minimal 20 persen diubah menjadi alternatif kewajiban, yakni di ayat (4) Pasal 16 Perppu Cipta Kerja.

"Kewajiban menyediakan Rumah Susun Umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan Rumah Susun Umum," tulis ayat (4) Perppu tersebut.

Perubahan lainnya di Pasal 43 terkait kewajiban pengembang sebelum memasarkan unit properti. Kewajiban memiliki IMB diganti dengan persetujuan bangunan gedung, sebagaimana syarat berikut:

a. status kepemilikan tanah;
b. Persetujuan Bangunan Gedung;
c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
d. keterbangunan paling sedikit 20 persen; dan
e. hal yang diperjanjikan.

Mekanisme sanksi juga diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

Harga Kripto Makin Merah, Bitcoin Jatuh ke US Ribu******

Harga mayoritas kripto dengankapitalisasi pasar terbesar makin membara merah pada Kamis (9/2), melanjutkan pelemahan seperti perdagangansebelumnya.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin yang kemarin merosot ke US ribu, kini makin jatuh ke US.912 per koin. Bitcoin anjlok 3,1 persen dalam 24 jam dan 7 persen dalam sepekan.

Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum, tergelincir 4,4 persen ke US.547 per koin.

Dogecoin dihargai US16 Tol Baru Akan Buka dan Layani Pemudik pada Lebaran 2023******

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan 16 ruas tolbaru akan dibuka jelang lebaran 2023 ini.

Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan dari jumlah itu 2 akan dibuka secara operasional. Sementara itu, 14 lainnya akan dibuka secara gratis.

Tol tersebut antara lain;Tol Serpong-Cinere dan Tol Cibitung-Cilincing.

Kedua ruas ini merupakan bagian dari jalan Tol JORR sehingga berperan penting dalam menyambungkan tol tersebut. Selanjutnya ada Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), yang ditargetkan beroperasi full pada lebaran kali ini. Kemudian berikutnya ada Tol Ciawi-Sukabumi.

"Ciawi-Sukabumi ini penting karena betul-betul jalur hitam karena kemacetannya luar biasa. Jadi lebaran Insyaallahkita akan buka sampai Cibadak," ucap Hedy seperti dikutip dari detik.com, Rabu (8/2).

Selain itu, ada juga Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A, lalu Tol Cinere-Jagorawi Seksi 2B, Tol Pasuruan-Probolinggo sampai Gending 8,45 km, lalu ada Tol Serpong-Balaraja Seksi 1B. Kemudian ada Tol Japek II Selatan Kutanegara-Sadang sepanjang 8,5 km juga akan dibuka secara operasional.

Tidak hanya di Pulau Jawa, di Sumatera pun beberapa ruas tol ditargetkan beroperasi pada Lebaran 2023 ini. Pertama, Tol Sigli-Banda Aceh seksi 5. Ruas tol ini secara keseluruhan juga ditargetkan selesai di 2023 ini. Lalu 4 seksi di Kuala Tanjung-Tebing Tinggi.

Berikut rincian daftar 16 tol yang akan buka pada Lebaran 2023:

[Gambas:Video CNN]

1. Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere) 3,64 kilometer,
2. Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4 (Taruma Jaya-Cilincing) 7,29 kilometer,
3. Tol Cisumdawu Seksi 6A dan 6B (Ujung Jaya-Dawuan) sepanjang 5,10 kilometer,
4. Tol Cisumdawu Seksi 4A dan 4B (Cimalaka-Legok) 8,2 kilometer,
5. Tol Cisumdawu Seksi 5A dan 5B (Legok-Ujung Jaya) 14,9 kilometer,
6. Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro) dan Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam) 12,4 kilometer,
7. Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 (Cigombong-Cibadak) 11,9 kilometer
8. Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A (Jatikarya-Cikeas) 3,5 kilometer,
9. Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B (Krukut-Limo) 2,19 kilometer,
10. Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4A (Probolinggo Timur-IC Gending) 8,55 kilometer,
11. Tol Serpong-Balaraja Seksi 1B (CBD-Lego 5,4 kilometer,
12. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 1 20,4 kilometer,
13. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 18,05 kilometer,
14. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksis 3 30 kilometer,
15. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 4 28 kilometer,
16. Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (Kutanegara-Sadang) 8,5 kilometer.

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga US. Trio satu dolar AS ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Polygon menjadi satu-satunya koin yang naik meski tipis 0,5 persen ke harga US,25 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua******

Teror dan penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus terjadi membuat kondisi di Papua kian tak kondusif. Begitu pun bentrok antarwarga atau suku di Papua juga makin memperparah keadaan.

Banyak bentrokan kerap memicu perusakan dan pembakaran, hingga menelan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kigamani beberapa waktu lalu, di mana warga menyerang seorang kontraktor PU hingga tewas yang diawali dari kecelakaan lalu lintas.

Polda Papua mencatat, pada 2022 ada sekitar 90 kasus kejahatan yang dilakukan KKB. Dari catatan itu, sedikitnya ada 53 korban meninggal dunia, baik warga sipil, TNI, maupun Polri.

Berdasarkan catatan kepolisian, pada 2018 silam korban penyerangan di distrik Yigi Kabupaten Nduga mencapai 31 orang. Tidak sampai di situ, kasus penyerangan kembali terjadi pada September 2022, ketika empat pekerja proyek Trans Papua di Kampung Mayerga, Distrik Maskona Utara, Papua Barat tewas oleh KKB.

Pun dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Timur pada 2022 turut mendapat serangan oleh KKB di Distrik Beoga saat sedang dilakukan perbaikan tower. Kejadian di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu itu menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT).

Kemudian ada juga kejadian KKB menyerang pekerja PT Puncak Tukup Naul yang tengah membangun puskesmas di Beoga Barat pada November lalu. Dari empat orang korban, satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka tembak.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan, daerah yang sering mendapat gangguan KKB, yakni di daerah Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berbagai tindak kekerasan itu jelas mengancam pembangunan infrastruktur di Papua yang tengah digencarkan pemerintah. Apalagi KKB kerap menyasar siapa saja, termasuk menyerang para pekerja swasta hingga guru sekolah.

Foto: screenshoot Channel YouTube PT Palapa Timur Telematika.

Seperti yang diungkapkan Head of Operation Palapa Timur Telematika (PTT), Herald Napitupulu. Menurutnya, tanpa adanya gangguan keamanan pun pembangunan infrastruktur dalam hal ini di sektor telekomunikasi sudah terkendala keadaan geografis Papua yang berupa pegunungan atau dataran tinggi, serta masih belum menyeluruhnya akses jalan yang memadai.

"Selain keamanan, kondisi alam dan akses jalan yang belum memadai juga menjadi tantangan lain dalam pembangunan di wilayah Papua, seperti kondisi geografis, cuaca, hingga beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui dengan transportasi udara," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

PTT menyatakan, sejak 2021 lalu pihaknya mengalami ratusan vandalisme, mulai yang ringan, sedang, sampai kategori berat. Vandalisme ringan hingga sedang seperti pemotongan dan perusakan kabel fiber optic.

"Sedangkan vandalisme berat yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta sampai hilangnya nyawa para pekerja Palapa Ring Timur," jelasnya.

Perlu Peran Berbagai Pihak

Berbagai penyerangan tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga perusakan akses dan fasilitas umum milik negara, tower telekomunikasi, rumah sakit, sekolah hingga bandara penerbangan juga tak luput dari perusakan dengan tujuan memberi ancaman.

Kondisi ini tentunya tidak hanya merugikan negara, tetapi masyarakat. Perusakan infrastruktur telekomunikasi misalnya, tentunya mengakibatkan layanan telekomunikasi di wilayah tersebut terhenti dan berdampak masyarakat tidak bisa menikmati akses internet untuk sementara waktu.

Recovery aset telekomunikasi yang dirusak juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sama halnya dengan penyerangan yang dilakukan oleh para pekerja pembangunan jalan, hasil pembangunan yang harusnya bisa dinikmati bersama malah terhambat akibat berbagai penyerangan, belum lagi kondisi mental para pekerja yang juga perlu diperhatikan.

Dalam hal ini peran seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta kesadaran dari masyarakat setempat amat diperlukan untuk mencapai kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Sehingga pembangunan di Papua bisa dilanjutkan tanpa adanya kekhawatiran terjadinya perusakan dan penyerangan hingga hilangnya nyawa seseorang.

Kelahiran Kembali Era Kapur

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

masa depan yang sempurna

<句子>