semestabet

tahun semenanjung

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Diluo

AHY Sebut Hilirisasi Program Warisan SBY******

AHY mengatakan di era pemerintahan SBY, negara tidak diperkenankan mengekspor bahan mentah. Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan membangun smelterdi lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.

Pembangunan tersebut pun, kata AHY, tetap memperhatikan situasi alam sehingga tidak merusak ekosistem lingkungan.

“Kita juga melibatkan pekerja lokal, serta menjaga dan menghormati hak adat setempat,” jelas AHY sebagaimana dilansir Antara.

Saat ini, program hilirisasi perekonomian masih berjalan dan akan dilanjutkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka jika nanti terpilih.

Oleh sebab itu, dia berharap para simpatisan dan masyarakat memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 demi kemajuan ekonomi bangsa.

Hilirisasi adalah suatu proses transformasi ekonomi berkelanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks. Selain pertambangan, masih banyak potensi hilirisasi di komoditas lainnya dan produk turunan dari hilirisasi produk yang sudah ada.

Industri hilir terus berlanjut dengan pengembangan rantai pasok industri baterai dan Kawasan Industri Kalimantan Utara (KIPI) akan menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia.

Potensi nilai tambah hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah dapat mencapai 3-180 kali lipat dari bijih. Hilirisasi dari bauksit, tembaga, dan timah juga mendukung value chain electric vehicle.

Lukisan Raja Roh

Otorita Buka Suara soal Janji Elon Musk Investasi di IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) buka suara soal kabar CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, yang dikabarkan bakal berinvestasi di IKN.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan sudah ada permintaan dari Starlink, satelit milik SpaceX, untuk membangun jaringan internet di ibu kota anyar Indonesia itu.

Agung mengklaim Starlink sendiri sudah menyampaikan minta investasi.

Namun, Agung belum bisa menyampaikan lebih detail terkait investasi Starlink itu. Ia meminta semua pihak untuk bersabar.

"Tapi detailnya, peran Elon Musk nanti kita tunggu tanggal mainnya," ucap Agung.

Kabar Elon Musk akan berinvestasi di IKN pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dari hasil obrolannya dengan Musk, Luhut mengklaim Bos Starlink itu berjanji memasang jaringan internet di IKN.

"Kan Starlink mau masuk, saya kira hampir selesai ya persyaratannya, dia akan ke IKN," tutur Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Ia mengatakan Musk Cs akan datang ke Indonesia setelah persyaratan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika rampung. Selang seminggu, Luhut dan jajaran akan mengeluarkan surat izin layak operasi (SILO) kepada SpaceX.

Lima hari usai SILO terbit, Luhut mengatakan Elon Musk Cs bisa datang ke Indonesia.

"Begitu dia datang, kita sudah usul datang ke IKN, katanya dia mau launching di IKN dan Puskesmas dekat IKN," jelas Luhut.

"Karena Presiden (Joko Widodo) minta, kenapa Starlink ini supaya Puskesmas-Puskesmas yang tidak terjangkau komunikasi, dengan Starlink bisa terjangkau. Sehingga pelayanan kesehatan di pedesaan itu bisa terjangkau," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

istri parit

Divonis Kanker, Raja Charles Rehat Sejenak dari Tugas Publik******

Raja menjalani “prosedur korektif” untuk pembesaran prostat, sementara Kate, 42, menjalani operasi perut yang tidak ditentukan pada 17 Januari. “Yang Mulia hari ini memulai jadwal perawatan rutin, dan selama itu beliau telah disarankan oleh dokter untuk menunda tugas-tugas yang berhubungan dengan publik,” tambah pernyataan itu.

Sejalan dengan itu, Istana juga mengatakan bahwa Charles akan kembali dan tetap mengurus urusan negara seperti biasa. “Sepanjang periode ini, Yang Mulia akan terus menjalankan urusan negara dan dokumen resmi seperti biasa,” tambah juru bicara Istana.

Raja menghabiskan tiga malam di Klinik London, sebuah rumah sakit swasta dekat Regent’s Park, untuk menjalani prosedur baru-baru ini dan sebelumnya dikatakan “baik-baik saja” setelah menjalankan tugasnya.

Dia terlihat untuk pertama kalinya sejak perawatannya pada hari Minggu, tampil dengan semangat yang baik saat dia melambaikan tangan kepada publik dalam perjalanan ke kebaktian gereja Minggu pagi di Sandringham, Norfolk. Istrinya, Ratu Camilla, menemaninya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Divonis Kanker, Raja Charles Mundur dari Tugas Publik untuk Sementara”

Porter dari kedua dunia

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

Anak Buah Luhut Yakin Batu Bara RI Masih Jadi Primadona Tahun Ini******

Deputi Bidang Koordinasi Investasidan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto meyakini permintaan batu barabakal tetap tinggi tahun ini.

Hal itu ia sampaikan dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 yang digelar di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (29/2).

Menurutnya, hal itu terjadi karena masih ada beberapa negara yang tengah membangun PLTU. Adapun negara-negara itu biasanya membeli batu bara dari Indonesia.

"Jadi saya kira demandnya masih akan cukup meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir harga batu bara juga masih relatif stabil, cukup tinggi dibandingkan rata-rata historisnya," kata Seto.

Ia memperkirakan untuk PLTU berkapasitas 300 GW, paling tidak membutuhkan 1,8 miliar hingga 2,1 miliar ton per tahun.

"Jadi saya kira demand batu bara itu, terutama didorong dari China dan India," tegasnya.

Seto menilai produksi batu bara yang meningkat akan berdampak positif pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Dalam beberapa tahun tahun ke depan ini saya kira masih cukup signifikan pada PNBP-nya," ucap Seto.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan produksi batu bara RI mencapai 775 juta ton sepanjang 2023.

"Jadi produksi kita, realisasi 2023 mencapai 775 juta ton dan kemudian dalam negeri kita (DMO) bisa memenuhi 213 juta ton dan kemudian juga ekspornya juga 518 juta ton," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 & Program Kerja Tahun 2024, Senin (15/1).

Jika merujuk data produksi dari tahun ke tahun, produksi batu bara pada 2023 itu mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Tercatat pada 2016 saja produksi batu bara hanya mencapai 456 juta ton. Angka itu lalu naik pada 2019 menjadi 616 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Sedangkan pada 2020 turun menjadi 564 juta ton. Namun, naik lagi menjadi 614 juta ton pada 2021. Lalu naik lagi menjadi 687 juta ton pada 2022.

Arifin menuturkan tingginya produksi batu bara pada 2023 tak lepas dari permintaan dalam negeri yang juga tinggi.

"Hal ini karena adanya satu, demand listrik, dua ada tambahan-tambahan PLTU baru dari proyek-proyek 35 GW yang masih berlangsung untuk diselesaikan," kata dia.

Di sisi lain, permintaan ekspor juga meningkat. Peningkatan ekspor, kata Arifin, terjadi karena batu bara kembali menjadi alternatif buntut terganggunya pasokan gas dari negara yang sedang berkonflik.

"Batu bara demand-nya naik. Tekanan untuk mendapat pasokan gas alam dari tempat-tempat itu pindahnya ke kita. Makanya ekspornya naik. Nah otomatis kalau demand naik produksi juga naik," tutur Arifin.