slot yakin menang

Bagaimana menghadapi transformasi

5 Negara Asal Impor Gandum Terbesar Indonesia******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada lima negara utama yang menjadi pemasok gandumke Indonesia. Di antara negara tersebut, ternyata Ukraina bukan eksportir terbesar ke dalam negeri.

Pada Juni 2022, impor gandum Indonesia tercatat sebesar US1,75 juta. Realisasi impor gandum dan meslin ini naik 9,27 persen dibandingkan Juni 2022, yakni sebesar US1,24 juta.

Adapun impor terbesar berasal dari Australia sebesar US8,3 juta atau naik 31,59 persen dibandingkan realisasi Juni 2022 sebesar US0,3 juta.

Sementara, secara kumulatif (Januari-Juni) impor gandum ke dalam negeri tercatat senilai US,85 miliar. Realisasi ini turun 0,82 persen dibandingkan periode sama pada 2022, yang mencapai US,86 miliar.

Berikut daftar lima negara asal impor gandum terbesar ke Indonesia pada Januari-Juni 2023:

1. Australia US6,71 juta
2. Kanada US8,62 juta
3. Ukraina US,39 juta
4. Moldova US,85 juta
5. Lainnya US0 juta

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Rekayasa KAI Commuter, Perjalanan hanya Sampai Sudimara******

KAI Commuter merekayasa perjalanan commuter line Rangkasbitung karena insiden truk yang menabrak tiang listrik sehingga menghalangi perjalanan kereta.

Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter Leza Arlan mengatakan untuk sementara, perjalanan commuter line dari arah Rangkasbitung/Parung Panjang ke arah Tanah Abang hanya sampai Stasiun Sudimara.

Sementara, perjalanan commuter line dari arah Tanah Abang arah Rangkasbitung/Parung Panjang hanya bisa sampai Stasiun Kebayoran.

Hingga Pukul 09.15 WIB perjalanan commuter line Rangkasbitung yang terimbas antara lain:

1. Commuter Line No.1671 perjalanannya hanya sampai Stasiun Sudimara, untuk kembali menjadi Commuter Line No.1672 relasi Sudimara - Ranngkasbitung

2. Commuter Line No.1656 Relasi Tanah Abang - Parung Panjang berhenti di sinyal masuk Stasiun Pondok Ranji

3. Commuter Line No.1658 relasi Rangkasbitung - Tanah Abang berhenti di Stasiun Kebayoran

Lihat Juga : Bukan Langka, Pertamina Ungkap Konsumsi LPG Naik 2 Persen di Juli 2023

4. Commuter Line No.1660 relasi Tanah Abang - Rangkasbitung perjalananya tertahan di Stasiun Palmerah.

5. Commuter Line No.1665 relasi Parung Panjang - Tanah Abang terhenti di Stasiun Pondokranji

6. Commuter Line No.1667 relasi Rangkasbitung - Tanah Abang terhenti di Stasiun Sudimara

7. Commuter Line No.1669 relasi Parung Panjang - Tanah Abang terhenti di Stasiun Sudimara

"KAI Commuter mengimbau pengguna commuterline untuk selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Tidak memaksakan naik jika keadaan commuterline sudah padat," katanya dalam keterangan resmi.

[Gambas:Video CNN]

Versi lengkap novel Jueji

Revolusi Mental Diperlukan untuk Meningkatkan Citra Koperasi******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, revolusi mental diperlukan untuk meningkatkan citra koperasi, sehingga kian dipercaya oleh publik di tanah air.

Salah satunya melalui program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait revolusi mental yang harus diimplementasikan dalam membangun koperasi di lingkungan pendidikan.

Demikian disampaikan Menteri Teten saat pidato kunci dalam acara National Cooperative Summit 2023 di GOR SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, DIY, Sabtu (22/7).

"Membangun usaha tak harus dengan modal besar atau konglomerat, tapi bagaimana bisa berkembang dengan modal yang kecil. Cara berpikir seperti ini yang harus direvolusi," ujarnya.

Koperasi lanjut Teten, hadir sebagai instrumen untuk melakukan revolusi mental melalui pengajaran atau edukasi kepada masyarakat agar memiliki kepedulian sosial, mau membangun sistem sosial yang baik dan berkeadilan.

"Membangun revolusi mental koperasi penting bagi kita. Karena saat ini citra koperasi itu sudah menurun di kalangan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, Menteri Teten juga menyoroti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menurut dia perlu melakukan perbaikan dalam implementasinya. Kehadiran KSP masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat unbankable atau peminjam mikro meskipun bunganya tinggi.

"Karena rata-rata di koperasi itu bunganya di atas bunga bank. Ini juga yang harus diubah. Harusnya jati diri koperasi itu memberikan pinjaman murah. Yang ada kenapa koperasi bunganya lebih mahal padahal itu kan untuk rakyat kecil. Seharusnya dengan bunga yang murah, anggota koperasi yang memiliki usaha mikro bisa meminjam dan usahanya lebih kompetitif," ucap Teten.

Koperasi Sekolah

Untuk itu, kehadiran program revolusi mental di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini diharapkan mampu membangun model koperasi yang lebih baik. Sehingga sekolah bisa menjadi semacam laboratorium revolusi mental, sekaligus menciptakan para calon wirausaha sejak dini.

"Kemenkop UKM berminat sekali bekerja sama dengan Kemenko PMK dan Muhammadiyah untuk implementasi nilai-nilai koperasi. Tadi kami juga berbicara bagaimana koperasi di dunia ini berkembang, konglomerasi dunia banyak berbasis koperasi baik di sektor agrikultur, perbankan, hingga otomotif yang bisa menjadi contoh atau best practice," kata Menteri Teten.

Ia mengatakan, pentingnya mengubah pola pikir, sehingga tidak lagi mencetak anak didik sebagai pegawai namun melahirkan entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja bukan mencari kerja.

MenkopUKM menegaskan, Indonesia segera memiliki bonus demografi sampai nanti puncaknya pada tujuh tahun mendatang yakni 2030. Berdasar Sensus Penduduk (BPS, 2020), lebih dari separuh komposisi penduduk Indonesia berusia muda. Artinya lebih dari separuh penduduk termasuk dalam kelompok usia yang memiliki produktivitas tinggi.

"Itulah sebabnya disebut sebagai bonus demografi, dengan karakteristik semacam itu, Indonesia memiliki daya ungkit untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan menciptakan lapangan kerja, maka sesungguhnya adalah Local Heroes di abad digital ini. Melalui koperasi hal itu terlihat rasional, terukur, dan bisa dikerjakan," kata Menteri Teten.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Muhammad Ikhwan Ahada mengatakan, ada 60 ribu siswa di sekolahnya yang menjadi potensi untuk dididik agar memiliki rasa kebersamaan, kejujuran, dan gotong-royong melalui pendirian koperasi sekolah. Di mana sifat tersebut harus dimunculkan sebagai watak dasar Bangsa Indonesia.

"Koperasi menjadi soko guru perekonomian harus dihidupkan kembali sejak dini, dan terus dikembangkan tak hanya pada level sekolah. Muhammadiyah terbuka dalam mengembangkannya hingga di level pegawai serta pengurus di wilayah Muhammadiyah," ucap Ikhwan.

Dikatakannya, koperasi mengalami pasang dan surut hingga hari ini. Namun ia menegaskan, kehidupan berkoperasi tak bisa ditawar lagi, semangat perserikatan khususnya di wilayah Yogyakarta harus terus bangkit dan kembali hidup dalam kegotongroyongan yang menjadi jati diri koperasi dan bangsa Indonesia.

Penata rambut terbaik di dunia peri

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Dewa Gila vs. Yun Fei

Sekongkol di Proyek TIM, Jakpro******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (18/7) menghukum PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan hukuman dendaRp28 miliar.

Denda dijatuhkan karena tiga perusahaan itu mereka nyatakan terbukti bersalah dalam melakukan persekongkolan jahat dalam proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Adapun hukuman denda itu dijatuhkan terhadap tiga perusahaan tersebut dengan besaran yang berbeda-beda. Untuk PT Pembangunan Perumahan, denda yang dijatuhkan sebesar Rp16,8 miliar.

Dalam sidang Majelis Komisi yang diketuai Chandra Setiawan dan didampingi oleh anggota majelis komisi M. Afif Hasbullah dan Harry Agustanto, KPPU menyebut  persekongkolan  dilaksanakan Jakarta Propertindo dengan membatalkan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPPU membuktikan pembatalan tender tersebut sengaja dilakukan Jakarta Propertindo untuk memfasilitasi PT Pembangunan Perumahan dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama menjadi pemenang tender. 

"Tindakan terlapor I (Jakarta Propertindo) memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II (PT Pembangunan Perumahan) dan Terlapor III (PT PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama) membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo," kata majelis KPPU seperti dikutip dari keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (18/7).

Merespons putusan itu, PT Pembangunan Perumahan menyatakan  akan menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum keberatan alias banding. 

"Sebagai perusahaan yang taat hukum, PTPP akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Kami berharap melalui proses keberatan tersebut dapat mengklarifikasi lebih detail dan komprehensif kasus ini," ujar Corporate Secretary PTPP Bakhtiyar Efendi.

Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin yang dihubungi CNNIndonesia terkait putusan KPPU itu hingga berita diturunkan belum memberikan tanggapannya. 

[Gambas:Video CNN]

dewa serigala liar

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.