slot633 gacor

Master catur bersih

luxury333 slot

Direktur ANRI apresiasi pengeloaan kearsipan Pemkab Bangka******

Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting

Sungailiat (ANTARA) - Direktur Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional RI (ANRI) Andi Abubakar memberikan apresiasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka dalam mengelola kearsipan karena dianggap cukup baik.

"Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting," kata Andi Abubakar saat melakukan kunjungan kerja kunjungan ke Depot Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, di Bangka, Jumat.

Dari kaidah pengelolaan atau penyelenggara kearsipan, menurut dia, Pemkab Bangka mulai  dari implementasi penciptaan arsip sampai proses arsip dinamis, kemudian dari dinamis ke statis, sudah terlaksana dengan baik. Begitu pula digitalisasi arsip sudah menggunakan layanan aplikasi Srikandi.

Baca juga: JKPI bersepakat dengan Perpusnas dan ANRI kelola kearsipan daerah

"Pembinaan kearsipan juga sudah dilakukan, tetapi memang perlu optimalisasi. Kalau untuk fondasi terkait penyelenggara kearsipan di Kabupaten Bangka sudah berjalan sesuai ketentuan," kata Andi Abubakar.

Sementara itu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Mina mengatakan kedatangan Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI Andi Abubakar memotivasi para pencipta arsip supaya sadar dan tertib dalam pengelolaan arsip yang benar serta sesuai dengan aturan yang ada.

Diketahui, kata dia, masih banyak ditemukan sulitnya keberadaan arsip yang sangat bersejarah. Depot arsip Kabupaten Bangka, selain menjadi tempat penitipan arsip, masyarakat juga bisa menyimpan arsip atau dokumen milik mereka agar terjaga dengan baik.

Baca juga: ANRI tekankan pentingnya budaya adaptif mengelola arsip di era digital

Pewarta: Kasmono
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

sultan618

Pelni Buka Suara soal KPK Usut Dugaan Korupsi di Perusahaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnibuka suara soal penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini," terang Evan katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

"Untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PELNI telah memiliki pedoman pencegahan korupsi, antara lain pedoman pelaporan pelanggaran (whistle blowing system), pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi," katanya.

KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Tahun Anggaran 2015-2020.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya.

"Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus ini.

"Ini modusnya adalah dugaan melawan hukum, Pasal 2 atau Pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian keuangan negara, terus nanti kami kembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ucap Ali.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Berbahagialah para gadis petani

voucher udemy

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Panggil pahlawan dari dunia lain

pinjaman 2 juta

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

Lihat Juga : ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

juara gacor slot

Erick Thohir Lantik 15 Pejabat Tinggi Kementerian BUMN Baru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMNErick Thohir melantik 15 anak buah baru yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II di lingkungan Kementerian BUMN, Selasa (9/1).

Erick mengatakan pelantikan pejabat itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Ia pun lantas mengingatkan pejabat dan para direksi yang hadir untuk dapat mencapai target key performance indicator(KPI). Adapun KPI itu diantaranya mengenai target penyelesaian 88 proyek strategis Kementerian BUMN yang kini tersisa 9 proyek yang harus dicapai.

Tak ketinggalan, ia juga mengingatkan mengenai penerapan core value AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang harus terus dilakukan.

Di sisi lain, Erick pun mengapresiasi pencapaian target keterwakilan wanita dan generasi muda melalui pelantikan kali ini.

"Tentu saya senang dalam pelantikan ini dan ingin terus terjaga target-targetnya di mana saya lihat dari 15 keterwakilan, 30 persen diantaranya adalah wanita dengan jumlah 5 orang," kata Erick.

"Lalu untuk generasi penerus di bawah 42 tahun ada 2 orang, yaitu ada Mas Anas dan Mba Galuh yang bahkan usianya Mba Galuh ini masih 35 tahun yang termuda di antara Pejabat Eselon II," imbuhnya.

Lihat Juga : Kemenkeu Respons Prabowo soal Anggaran Kemenhan Banyak Tak Direstui

Berikut daftar 15 orang pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik Erick:

1. Chairia sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur

2. Hendrika Nora Osloi Sinaga sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

3. Liliek Mayasari sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian

4. Bin Nahadi sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

5. Muhammad Khoerur Roziqin sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batu bara

6. Rachman Ferry lsfianto sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi
Dukungan Strategis

7. Anindita Eka Wibisono sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

8. Edi Eko Cahyono sebagai Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

9. Endra Gunawan sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung

10. Faturohman sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan

11. Muhammad Rizal Kamal Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia BUMN

12. Fadjar Judisiawan sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan

13. Rainoc sebagai Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi

Selanjutnya, Erick melantik dua orang Pelaksana Tugas, yaitu Anas Puji Istanto yang baru diangkat sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang peraturan Perundang-Undangan, dan Galuh Nuraddinda Herningtyas sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang Keuangan.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-07/MBU/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Kode Seni Bela Diri Samsara

apa itu judi bola parlay

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024