slot bonus new member 100 bebas ip

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Harga Bawang Putih di Jakarta Naik, Tembus Rp48 Ribu per Kg******

Harga bawang putih di sejumlah pasar di Jakarta Selatan naik hingga menembus level Rp48 ribu per kilogram (kg).

Pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (14/7), di Pasar Mampang Prapatan harga bawang putih kupas menyentuh Rp48 ribu per kg. Padahal, komoditas pangan itu sebelumnya hanya dijual seharga Rp40 ribu per kg.

Ian (19), penjual bahan pangan di pasar tersebut mengatakan kenaikan harga bawang putih sudah terjadi sejak sepekan belakangan.

Di sisi lain, harga bawang merah justru turun. Ian mengungkapkan harga bawang merah turun dari Rp40 ribu menjadi Rp36 ribu per kg.

Kenaikan harga juga berlaku pada bawang putih yang belum dikupas alias gelondongan. Pedagang lainnya bernama Mami (67) mengatakan harga bawang putih gelondongan naik dari Rp33 ribu menjadi Rp40 ribu.

Meski harga naik, ia mengaku penjualan tetap normal. Menurut Mami, para pembeli pun mafhum kalau harga sedang tinggi. Sementara, mereka juga butuh, jadi mau tak mau tetap membeli. Apalagi, sambung Mami, harga pangan memang kerap naik turun.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Indonesia

"Makanya itu orang enggak kaget, ada yang turun, ada yang naik," ucapnya.

Hal serupa juga terjadi di Pasar Warung Buncit. Di pasar ini harga bawang putih naik dari Rp35 ribu menjadi Rp45 ribu per kg.

Reka (43), pedagang di pasar tersebut, mengatakan harga bawang sudah tinggi lebih dari satu pekan belakangan.

"Enggak menentu sekarang Rp45 ribu, naik yang kupas, biasanya paling Rp35 ribu," ujarnya.

Reka pun tak tahu mengapa harga bawang putih naik. Seperti para pedagang di Pasar Mampang Prapatan, ia mengaku dari agen harganya sudah tinggi.

Reka mengatakan kenaikan harga bawang putih cukup memukul penjualan. Ia mengklaim penjualan sepi. Karenanya, omzetnya pun turun sekitar 20 persen.

Sementara itu, untuk bawang merah harganya malah turun. Reka menyebut harga bawang merah turun dari Rp50 ribu menjadi Rp35 ribu per kg.

Segendang sepenarian, pedagang lainnya bernama Warni (60) mengatakan harga bawang putih naik dari Rp38 ribu menjadi Rp42 ribu per kg.

Sama seperti para pedagang sebelumnya, ia mengatakan harga bawang sudah tinggi dari agen. Warni mengaku segan untuk menanyakan sebab kenaikan itu.

"Saya belanja di pusatnya itu. Saya enggak mau tanya kenapa naiknya, istilahnya kata pusatnya 'mau beli atau enggak?' Kan malu," jelas Warni.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Satgas UUCK Gelar Workshop di Medan, Permudah Pelaku UMK Urus NIB******

Dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Indonesia, Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UUCK) mengadakan workshopbertajuk 'Kemudahan Perizinan Berusaha. di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Acara yang dihadiri oleh lebih dari 200 orang ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan manfaat dari Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua III Satgas UUCK, Raden Pardede, menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat pengurusan izin, mengurangi birokrasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

NIB bukan hanya sekadar identitas usaha, tetapi juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan untuk kegiatan ekspor impor.

"Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah identitas bagi pelaku usaha yang wajib dimiliki," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/7).

Perubahan ini memberikan kemudahan signifikan bagi para pelaku usaha. Sebelumnya, mereka harus mengurus berbagai dokumen perizinan, seperti SIUP dan SKU, namun dengan adanya NIB, semua proses tersebut dapat disederhanakan dalam satu dokumen.

"Misalnya, saat mengajukan pembiayaan atau pinjaman ke bank, NIB sudah menjadi syarat yang cukup. Bank hanya akan menanyakan NIB tersebut," imbuh dia.

Pengurusannya pun semakin mudah dan cepat melalui aplikasi OSS Indonesia yang dapat diakses secara daring melalui oss.go.id atau Google Play Store.

Untuk membantu peserta workshopmemahami proses pengurusan NIB, tim dari Kementerian Investasi/BKPM memberikan bimbingan langsung kepada para peserta, termasuk perempuan pesisir dan nelayan tradisional.

Proses pembuatan NIB hanya memerlukan e-KTP dan aplikasi OSS Indonesia, dan dalam waktu 15-20 menit, mereka sudah bisa memiliki NIB tanpa dikenakan biaya.

Meskipun sudah diterbitkan sebanyak 4.730.445 juta NIB sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja pada tahun 2020, jumlah tersebut masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total UMKM di Indonesia, yang mencapai sekitar 64,19 juta menurut data Kementerian Koperasi dan UKM.

Oleh karena itu, pemerintah terus menggenjot sosialisasi NIB dan bekerja sama dengan Satgas UUCK untuk mengadakan kegiatan serupa di berbagai wilayah Indonesia.

Workshopdi Medan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong para pelaku UMK untuk mengurus legalitas usaha mereka sesuai dengan implementasi UU Cipta Kerja.

Diharapkan dengan kemudahan dalam perizinan berusaha melalui NIB, sektor UMK di Indonesia akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.

Pedang melawan Surga

Incar Rp270 M, Perusahaan Terkait Tommy Soeharto Akan IPO******

PTHumpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) selaku anak usaha PT Humpuss Intermoda Transportasi (HITS), perusahaan yang terafiliasi dengan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soehartosiap melantai di bursa.

Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan infrastruktur energi serta ekosistem kepelabuhan dan kemaritiman itu berencana melepas 15 persen saham melalui initial public offering (IPO). Ada 2,7 miliar lembar saham yang ditawarkan seharga Rp100 per lembar.

Mereka menargetkan dana segar Rp270 miliar dari aksi korporasi itu.  Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat mengatakango publicadalah langkah strategis perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan perusahaan.

"Kami optimis bahwa IPO akan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, maupun masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, Tirta mengatakan HUMI bakal menerbitkan waran seri I sebanyak 1,3 miliar lembar. Ia menyebut waran ini diberikan sebagai insentif kepada para pemegang saham.

Ia menambahkan nantinya 10 persen dana hasil IPO akan dipakai perusahaan untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka memenuhi operasional rutin. Sedangkan 90 persen sisanya bakal digunakan untuk memperkuat equitydalam rangka pengembangan usaha entitas anak perseroan. Rinciannya;

a. Sekitar 36 persen dialokasikan kepada PT PCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT PCS Internasional untuk tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal) dan modal kerja dalam kegiatan usaha PT PCS Internasional.

b. Sekitar 14 persen dialokasikan kepada PT OTS Internasional dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT OTS Internasional untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT OTS Internasional.

c. Sekitar 26 persen dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT Humpuss Transportasi Curah untuk tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal) dan modal kerja dalam kegiatan usaha PT Humpuss Transportasi Curah.

d. Sekitar 14 persen dialokasikan kepada PT MCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT MCS Internasional untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT MCS Internasional.

e. Sekitar 10 persen dialokasikan kepada PT ETSI Hutama Maritim dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT ETSI Hutama Maritim untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT ETSI Hutama Maritim.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Airlangga Ungkap Nasib 58 Proyek Jokowi yang Tak Kelar di 2024******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut 58 proyek strategis nasional(PSN)Jokowiyang belum rampung di 2024 nasibnya akan bergantung pada pembiayaan.

Airlangga mengatakan status PSN selalu dievaluasi setiap 6 bulan. Dengan begitu, dirinya kudu membahas beberapa proyek dengan pejabat daerah dan stakeholder terkait mengenai proyek yang sekiranya tidak akan rampung di 2024.

"Proyek yang dilanjutkan tahun depan itu yangfinancial closing-nya sudah ada dan tidak menggantungkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kriteria tersebut proyek-proyek itu berlanjut," katanya di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Airlangga menjelaskan Tol Getaci juga masuk dalam pembahasan bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hari ini di kantornya. Ia mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan beberapa pihak terkait, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Dari segi perencanaan tentu sudah ada, tapi dari anggaran masuk di anggaran 2025 nanti. Oleh karena itu, anggaran 2025 kan dibahasnya di 2024. Jadi kita sesuaikan dengan siklus yang ada," tutupnya.

Sementara itu, Ganjar menegaskan pertemuan hari ini dengan Airlangga terlebih karena masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah akan selesai pada 5 September 2023 mendatang. Ganjar ingin memastikan pekerjaan rumah (PR) yang dimilikinya bisa terselesaikan.

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.

Pedang Keadilan One Piece

Harga Sembilan Bahan Pokok Turun Berjemaah******

Harga sejumlah bahan pokokkompak turun pada pekan ketiga Juli ini. Penurunan salah satunya terjadi pada daging ayam.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga daging ayam yang rata-ratanya pada awal pekan lalu masih bertengger di Rp40 ribu, turun menjadi Rp38.550 pada Senin (17/7) ini.

Penurunan sama juga terjadi pada beberapa harga bahan pokok lain. Pertama, daging sapi yang harganya turun dari Rp135.050 menjadi Rp134.550 per kg.

Keenam, minyak goreng yang harganya turun dari Rp19.250 menjadi Rp19.150 per kg. Sedangkan ketujuh, gula pasir yang harganya turun dari Rp15.350 menjadi Rp15.300 per kg. 

Kedelapan, beras yang harganya turun dari Rp13.550 menjadi Rp13.500 per kg. Meski demikian penurunan harga tersebut tak diikuti oleh telur ayam.

Terpantau, harga telur ayam masih kokoh tak bergerak di Rp31.750 per kg.

[Gambas:Video CNN]