spintoto

Tawarikh Tirus

KSPI Ungkap Pemicu Bentrokan Maut di PT GNI yang Tewaskan Dua Pekerja******

Presiden Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan bentrokan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) dipicu kemarahan pekerja karena sikap arogan pihak perusahaan saat berunding kenaikan upah, yang hanya Rp75 ribu.

Perundingan itu berujung bentrok di area smelterPT GNI di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, serta menyebabkan dua pekerja meninggal dunia.

Berdasarkan informasi yang ia terima, bentrokan itu terjadi setelah karyawan melakukan mogok kerja. Selain arogan, pihak perusahaan juga sempat mengancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, bentrokan juga tak lepas dari rasa kekecewaan pekerja terkait sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT GNI yang buruk sehingga sempat menewaskan dua pekerja saat smelter meledak beberapa waktu lalu.

Pada 22 Desember 2022 lalu, terjadi ledakan di smelter GNI dan menewaskan dua orang karyawan. Salah satu korbannya bernama Nirwana Selle, yang dikenal sebagai seleb TikTok. Korban lainnya adalah teman kerja Nirwana, yang bernama I Made Defri Hari Jonathan.

"Ada latar belakang terjadinya (kerusuhan itu), seperti kecelakan kerja, K3 buruk, upah murah, dan kecongkakan head officeyang mengancam akan PHK," tegas Said.

Lihat Juga : Pertamina Buka Suara soal Warung Tak Bisa Jual LPG 3 Kg

Ia juga mengecam Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Morowali Utara dan meminta agar Bupati Morowali Utara diperiksa. Dari laporan yang ia terima, pihak Disnaker dan Bupati Morowali Utara cenderung melindungi kepentingan pengusaha.

Said lalu mengimbau para buruh di wilayah tersebut untuk berdamai dan berhenti melakukan kekerasan agar kejadian serupa terulang kembali.

"Jangan terulang kembali, sebagai anak bangsa, suku apapun kamu yang bekerja di Morowali Utara maupun Morowali adalah Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Serikat Pekerja Morowali dan Morowali Utara Katsain mengatakan pihaknya mengecam Pemerintah Daerah Morowali Utara dan Disnaker setempat yang terkesan melindungi kepentingan pengusaha saja.

"Mengecam keras terkait hal-hal yg dilakukan oleh Disnaker dan pemerintah daerah, di mana mereka selalu melindungi pihak pengusaha, tapi kepentingan buruh tidak dipedulikan pemerintah setempat," katanya.

Katsain juga mengimbau para pekerja di Morowali Utara tidak terprovokasi dan kembali melakukan tindak kekerasan.

"Saya mengimbau saudara-saudara saya yang ada di Morowali, khususnya Morowali Utara agar tidak melakukan tindak kekerasan, anarkis, apalagi terhadap sesama yang ada di Kabupaten Morowali," tandasnya.

Bentrokan di PT GNI terjadi pada Sabtu (14/1) malam. bentrokan itu menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan korban adalah satu orang tenaga kerja Indonesia dan satu orang lainnya tenaga kerja asing (TKA). Namun ia mengklaim belum tahu asal negara TKA yang tewas usai bentrokan.

"Saya belum dapat identitasnya. Namun, korban hanya dua orang saja dari TKA dan pekerja lokal saja," jelasnya.

Berdasarkan keterangannya, bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan.

Karena dihalangi masuk sehingga ratusan pekerja itu melempari dan merusak kantorsecurity.Kemudian mereka menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mess karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Ling Tian

Petani Terbelah Soal Ancaman RI******

Ancaman Indonesia-Malaysiabakal setop ekspor sawit ke Eropamenuai beragam tanggapan, mulai dari petani hingga pengusaha di Tanah Air.

Ancaman setop ekspor ini imbas dari pemberlakuan UU baru Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit. Sebab, Eropa menyimpulkan budidaya sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Oleh sebab itu, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Fadillah Yusof bahkan disebut bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit ke Eropa ini.

Lihat Juga : Kronologi Ribut RI-Malaysia Vs Eropa Hingga Ancam Setop Ekspor Sawit

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu langsung pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysia menyetop ekspor sawit ke Eropa ini, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto saat dihubungi.

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

Hanya saja, ia mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar menentang kebijakan UE. Darto menilai kebijakan UE itu harus diterima demi memperkuat petani sawit agar memiliki akses pasar.

Ia mengatakan ada 78 persen petani swadaya yang harus menjual ke tengkulak dengan harga murah karena tandan buah segar (TBS) nya dibeli pabrik.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Lawan Eropa

Sedangkan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana pemerintah ini sebagai bentuk manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.

Menurutnya, jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut kebijakan atau UU yang disusun Eropa, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit.

Lihat Juga : Daftar Taipan yang Makin Kaya Berkat Sawit

Ia menegaskan antara supply dan demandharus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

Mulai penjara bawah tanah

Harga Bawang Bikin Nangis, Kian Mahal Awal Pekan Ini******

Harga pangan kompak menurun pada awal pekan ini, kecuali beberapa komoditas seperti bawang merahdan bawang putih.

Mengutip hargapangan.id, Senin (16/1), harga bawang merah naik dari Rp39.800 per kg menjadi Rp40.700 per kg pada awal pekan ini. Sedangkan bawang putih naik dari Rp29.300 per kg jadi Rp29.750 per kg.

Selain bawang merah dan putih, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 juga terkerek dari Rp21.600 per kg menjadi Rp21.650 per kg. Minyak goreng curah juga ikut merangkak dari Rp15.300 per kg menjadi Rp15.400 per kg. Sedangkan harga minyak goreng bermerek 2 stabil di angka Rp20.050 per kg.

Daging ayam ras segar turun dari Rp36.050 per kg menjadi Rp35.250 per kg. Cabai merah besar turun dari Rp41 ribu menjadi Rp40.650 per kg, cabai merah keriting turun dari Rp42.300 per kg menjadi Rp41.800 per kg. Cabai rawit hijau turun dari Rp49.400 per kg menjadi Rp49.150 per kg.

Beras kualitas super I turun dari Rp14.100 per kg menjadi Rp14.050 per kg, dan gula pasir turun dari Rp14.450 per kg menjadi Rp14.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kota Permainan Dunia Kematian

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

iPhone Diklaim Incar Buka Pabrik Baru di Vietnam dan India******

Perusahaan pembuat iPhone, Foxconn Technology Group, bakal membangun pabrik baru di Vietnam dan India. Fasilitas itu merupakan pindahan dari China.

Rencananya, produk pertama rakitan dari pabrik yang terletak di provinsi Bai Giang tersebut bakal diluncurkan pada awal Mei 2023.

Sebelumnya, wacana pemindahan beberapa produksi Apple, seperti iPad dan MacBook ke Vietnam telah direncanakan sejak akhir 2020 dan akhirnya baru disepakati pada Desember lalu.

Namun rencana tersebut sejalan dengan strategi Apple untuk menjadikan Vietnam sebagai perakit akhir terbesar untuk produk-produknya di luar China daratan.

Foxconn Taiwan, juga dikenal dengan nama perusahaannya Hon Hai Precision Industry, memiliki 60.000 orang staf di Vietnam, dan mengumumkan investasi US0 juta tahun lalu untuk mendirikan anak perusahaan baru di sana.

Salah satu pendiri Resilinc Sumit Vakil mengatakan covid-19 menyadarkan Apple dan Foxconn bawa ketergantungan pada China bukan hal yang baik. Apalagi kebijakan pembatasan mobilitas terkait Covid-19 di negara itu mengganggu rantai pasok.

"Tidak ada jalan kembali ke bagaimana rantai pasokan beroperasi [seperti sebelum pandemi] Covid-19," ujarnya.

Selain pindah ke Vietnam, Apple juga berencana membangun pabrik baru di India. Apple bahkan telah menghubungi Wistron Corp yang berbasis di Taipei untuk merakit iPhone SE sejak 2017 di India.

September lalu, perusahaan juga telah mengumumkan akan memproduksi iPhone 14 terbaru di India dalam beberapa bulan setelah dirilis di seluruh dunia. Dengan kata lain, Apple memberi India langkah besar untuk bisa merilis produk terbaru iPhone lebih cepat dari biasanya.

"Jadwal produksi massal iPhone 14 di India masih sekitar enam minggu di belakang China, tetapi kesenjangan telah meningkat secara signifikan", tulis analis TF International Securities Kuo Ming-chi.

"Oleh karena itu, masuk akal untuk mengharapkan India dan China dapat memproduksi iPhone15 pada waktu yang sama tahun depan," imbuhnya.

Menurut analisis Bloomberg, sepanjang 2020 pemasok produk Apple terbesar masih berasal dari China sebanyak 121 pabrik atau 17,7 persen yang mengoperasikan 2.360 fasilitas (19,3 persen) dari total pemasok.

Hal ini menjadikan China sebagai sumber global terbesar rantai pasokan Apple setelah Amerika Serikat (AS).

India berada di posisi kedelapan, dengan dua perusahaan (0,3 persen) dan 278 dari 12.248 fasilitas global (2,3 persen). Sementara Vietnam berada di posisi ke-14 dengan dua perusahaan (0,3 persen) dan 160 fasilitas (1,3 persen).

"Apple benar-benar membantu organisasi China diakui sebagai produsen elektronik terkemuka, sehingga kehilangan merek marquee ini akan membuat organisasi lain ingin melakukan ini," kata Alan Day, pendiri konsultan rantai pasokan State of Flux yang berbasis di Inggris.

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Petani Kritik Keras RI******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysiamenyetop ekspor sawit ke Eropa, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Ia menegaskan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan diskriminasi adalah perusahaan sawit dalam negeri. Darto menilai pengusaha tersebut mengabaikan petani dan membiarkannya bergerak sendiri tanpa pemberdayaan. Oleh karena itu petani sawit pada akhirnya menjual ke tengkulak.

SPKS menegaskan ada banyak praktik terbaik petani untuk mewujudkan nol deforestasi. Darto mencontohkan praktik petani sawit di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan pendekatan global high carbon stok. Ini membuktikan petani sawit bisa melindungi hutan.

Menurutnya, Uni Eropa harusnya diajak bekerja sama dengan petani sawit dalam negeri untuk memastikan pasar Eropa membeli 30 persen produk dari petani yang terbukti melindungi hutan dan dengan praktik terbaik.

"Memerangi kebijakan EU sama halnya memelihara praktik kotor perusahaan sawit yang sebenarnya perusahaan (dalam negeri) lah pelakunya, tetapi hendak bersembunyi di balik isu petani," tegas Darto.

Ia menolak solusi-solusi yang muncul di mana malah memperkuat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Darto menekankan seharusnya pemerintah menyiapkan petani atau perusahaan sawit yang teridentifikasi tidak melakukan deforestasi dan tersedia informasi yang jelas melalui data yang bisa dilacak.

Darto menekankan seharusnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Eropa, bukan malah sebaliknya dengan tidak mendorong kemitraan sama sekali.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

"Mohon maaf saya belum bisa komentar untuk masalah ini. Kami tunggu dulu kepastian sikap dari Pemerintah Indonesia," ujar Eddy saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, Kamis (12/1).

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]