judi slot online dana

Kembali ke Qiao Qiling

bidadari 88 slot login

Kemenkes: Fase setelah kelahiran penting untuk mencegah stunting******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Lovely Daisy mengatakan salah satu fase penting untuk mencegah stunting pada balita adalah setelah masa kelahiran, terutama saat bayi berusia 6-11 bulan dan 12-23 bulan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Daisy mengemukakan di fase tersebut terjadi lonjakan potensi stunting hingga 1,6 kali lipat, yakni 13,7 persen saat anak berusia 6-11 bulan dan 22,4 persen saat anak berusia 12-23 bulan.

"Kalau kita ingin menurunkan stunting, upaya pencegahan pada fase ini harus diperkuat. Saat usia 6 bulan ini, saatnya bayi mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) karena ASI saja sudah tidak cukup. Jadi, MPASI ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi-bayi kita," katanya.

Daisy menekankan, salah satu zat gizi yang harus ada dalam pemberian MPASI adalah protein hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur. Alasannya, karena pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein, dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Baca juga: Keragaman jenis MPASI pada anak 6-23 bulan baru mencapai 59,3 persen

Baca juga: Dokter: Ibu perlu kreatif memberikan MPASI meskipun bayi tumbuh gigi

"Protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap yang dapat membantu untuk pertumbuhan," ucapnya.

Hal ini, kata Daisy, diperkuat dengan riset di 49 negara pada 130.432 anak berusia 6-23 bulan yang menunjukkan bahwa stunting pada balita disebabkan oleh rendahnya asupan makanan sumber protein hewani.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani yang beragam terbukti dapat menurunkan risiko terjadi stunting dibandingkan hanya konsumsi satu jenis makanan sumber protein hewani.

Selain itu, riset di Jakarta Pusat, DKI Jakarta mengenai pola konsumsi pada anak usia 25-30 bulan baik yang berstatus stunting maupun normal menemukan bahwa anak yang mengonsumsi makanan rendah energi dan protein memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami stunting.

"Di sini, yang penting adalah konsumsi makanannya harus diperhatikan, mencukupi kebutuhan untuk mendukung pertumbuhannya," tuturnya.

Untuk itu, Daisy berharap peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 yang diperingati setiap 25 Januari yang kali ini mengusung tema "MPASI Kaya Protein Hewani" ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian MPASI kaya protein hewani untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari risiko stunting.

Baca juga: Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO

Baca juga: Susu pertumbuhan dapat jadi alternatif penuhi protein cegah "stunting"

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Petani terkuat

tafsir mimpi 20

PSSI ikat kerja sama baru dengan Erspo untuk apparel tim nasional******

Jakarta (ANTARA) - PSSI resmi mengikat kerja sama baru dengan jenama lokal Erspo untuk menyuplai kebutuhan apparel tim nasional, melalui acara perkenalan yang berlangsung di Jakarta, Senin.

“Kalau kita mau sukses sama-sama, kita harus ada mutual benefit kerja sama yang bertahan lama. Karena itu saya apresiasi dengan para pendiri (jenama) yang ada di Indonesia, yang percaya sama transformasi sepak bola. Dan kami juga pasti percaya merek lokal bisa mendunia,” kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sambutannya.

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah percaya kepada PSSI, dan saya sebagai Ketua (Umum) PSSI akan menjaga kepercayaan itu,” tambahnya.

Erick mengungkapkan bahwa nilai kerja sama antara PSSI dengan Erspo bernilai Rp 16,5 milyar. Dari jumlah sebesar itu, sebanyak Rp lima milyar merupakan uang tunai dan produk sebesar Rp 8,5 milyar, serta terdapat pula nilai royalti.

Baca juga: PSSI prioritaskan seragam dalam negeri pada setiap ajang

Untuk durasi kerja sama, Erick mengatakan bahwa dari pihak Erspo menginginkan kerja sama jangka panjang, bahkan sampai sepuluh tahun. Namun Erick dan PSSI meminta durasi kerja sama dilakukan untuk dua tahun dulu, dan dapat diperpanjang jika semua pihak tidak keberatan.

Selain Erspo, terdapat sekira 20 jenama yang ingin menjadi sponsor apparel tim nasional PSSI. Erick menyampaikan bahwa selain nilai komersial yang disodorkan Erspo, faktor lain yang membuat jenama itu dipilih untuk menjadi sponsor apparel timnas adalah strategi pengembangan kerja sama jenama itu.

Kegembiraan juga disampaikan oleh pendiri Erspo, Muhammad Sadad, yang juga merupakan sosok pendiri jenama populer Erigo.

“Dari saya pribadi tuh sebenarnya ini proyek idealis, bukan hanya proyek bisnis. Ya pasti harus ada bisnisnya, karena kecemasan dari kami kan apakah nanti produk ini akan banyak KW-nya atau bajakannya. Mudah-mudahan dapat diapresiasi oleh insan pencinta sepak bola di kalangan masyarakat Indonesia,” ujar Sadad.

Baca juga: Apparel timnas sepak bola Indonesia gebrak pasar internasional

Dalam pernyataannya, Sadad mengatakan bahwa Erspo merupakan entitas yang berbeda dengan Erigo, sebab Erspo lebih mengutamakan performa sebagaimana pakaian olahraga pada umumnya.

Seragam timnas baru karya Erspo baru akan diluncurkan secara resmi pada Maret mendatang. Saat ini, PSSI masih menggunakan seragam karya jenama lokal lainnya Mills, yang telah menyuplai apparel untuk timnas sejak Februari 2020.

Semua timnas mulai dari kelompok usia termuda sampai senior di bawah asuhan PSSI mengenakan apparel Mills, kecuali pada pesta olahraga multi cabang seperti Asian Games atau SEA Games di mana mereka mengenakan produk Li Ning yang merupakan sponsor resmi kontingen. Timnas futsal juga tidak menggunakan produk Mills, justru menggunakan produk dari Specs.

Baca juga: Jenama-jenama apparel lokal kuasai BRI Liga 1 2023/2024
Baca juga: Mills lebarkan sayap usai jadi apparel resmi timnas Indonesia dan klub

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Perpustakaan Tiandao

spbolivescore

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

kaisar naga merah

beli hp bayar pakai akulaku

BMKG: Gempa M5,6 guncang wilayah Nagekeo, NTT tidak berpotensi tsunami******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa dengan kekuatan magnitudo 5,6 mengguncang di barat laut wilayah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BMKG di Jakarta, Kamis mencatat gempa terjadi pada pukul 19.24 WIB berpusat di laut pada koordinat 8,26 lintang selatan dan 121,20 bujur timur atau 47 km barat laut Kota Mbay, Nagekeo dengan kedalaman 11 km.

BMKG menyatakan gempa itu tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Hantu yang Kacau

situs terpercaya slot online

RSUP Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal******

Jakarta (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal perdana pada Senin (22/1) sebagai bagian dari program pengampuan layanan urologi-nefrologi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk meratakan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

"Upaya ini adalah upaya di hilir dengan maksud menekan biaya yang akan terjadi bagi orang-orang yang akan cuci darah secara rutin. Itu akan jauh lebih besar," kata Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati dr Mohammad Syahril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Syahril menjelaskan pasangan donor dan resipien transplantasi ginjal merupakan seorang ibu (41 tahun) yang mendonorkan ginjal kiri ke anak perempuannya (20 tahun) yang diketahui mengalami gagal ginjal sejak Oktober 2023 akibat penyakit glomerulonefritis kronik atau peradangan ginjal.

Baca juga: "Finerenone" jadi obat baru tangani penyakit ginjal kronis

Operasi, kata dia, dilakukan oleh dokter spesialis urologi RSUP Fatmawati Jakarta bersama dengan dokter spesialis urologi konsultan dari RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai rumah sakit pengampu nasional. Dokter spesialis urologi juga didampingi oleh dokter spesialis nefrologi, anestesi, radiologi, dan berbagai dokter spesialis lain yang tergabung dalam tim transplantasi ginjal.

Syahril mengatakan pelayanan transplantasi ginjal ini merupakan wujud dari transformasi kesehatan pilar pelayanan rujukan. Pelayanan ginjal ini masuk dalam pelayanan penyakit prioritas selain kanker, jantung, dan stroke.

Menurut dia, Kemenkes RI telah memiliki program untuk mengawal di hulu dengan preventif, yang lebih penting daripada upaya di hilir. Program preventif mencegah masyarakat mengalami gagal ginjal kronis melalui berbagai cara edukasi dan promosi pola hidup sehat, termasuk pola makan dan pola hidup untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang dapat mencegah terjadinya gangguan ginjal.

Baca juga: Didamping tim RSCM, RSWS Makassar sukses operasi transplantasi ginjal

Ia berharap layanan transplantasi ginjal di RSUP Fatmawati akan berkesinambungan dan menjadi alternatif solusi pengobatan untuk pasien gagal ginjal karena dapat memberikan kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik.

Ketua Tim Transplantasi Ginjal dr Elizabeth Yasmine Wardoyo mengatakan kondisi terakhir pendonor saat ini sudah stabil dan kembali ke ruang perawatan biasa, sementara kondisi resipien juga baik.

Artinya, kata dia, fungsi ginjalnya yang saat ini dalam pengawasan ketat sudah berlangsung baik.

Baca juga: RSUP HAM Medan kembali lakukan operasi transplantasi ginjal

"Resipien akan dirawat secara intensif, saat ini masuk ke dalam perawatan ICU atau unit perawatan intensif, kemudian di Rumah Sakit Fatmawati sudah mengembangkan ICU bertekanan positif yang kami khususkan untuk resipien transplantasi organ guna meminimalkan infeksi pascaoperasi," ucapnya.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

batara88

KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak******

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk tidak melibatkan anak-anak yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye maupun aktivitas politik lainnya.

“Kami sampaikan kepada peserta pemilu, jangan libatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Yang boleh menjadi peserta kegiatan kampanye adalah mereka yang memiliki hak pilih,” ujar Idham saat ditemui usai acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

“Dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k dijelaskan bahwa pelaksana kampanye tidak boleh warga negara yang tidak memiliki hak pilih dan itu bisa terkategori pada tindak pidana,” tutur Idham.

Selain itu, sambung dia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

“Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang namanya anak itu adalah usianya 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik secara langsung,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya adalah anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg, maupun kelompok tim capres dan cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye, jadi kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," paparnya di Jakarta, Senin.

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye. Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," kata dia.

Baca juga: KPU tegur capres-cawapres kampanye terbuka di luar jadwal zonasi

Baca juga: KPU evaluasi capres/cawapres keluar podium saat debat Pilpres 2024

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024