situs slot gacor untuk pemula

jeboltogel 468Jutaan kata 626246Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot gacor untuk pemula》

AHY janji berantas mafia tanah sebagai komitmen bela rakyat kecil******

Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji untuk memberantas mafia tanah sebagai wujud komitmennya membela rakyat kecil.

“Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil,” kata AHY saat pertemuannya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

AHY mengatakan, agar mampu menghapuskan mafia tanah di Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang serta mempelajari situasi saat ini mengingat praktik mafia tanah merupakan kejahatan yang telah lama ada dan langgeng di Indonesia.

“Pemerintah akan hadir untuk membela rakyat kecil, tetapi kita juga ingin benar-benar memahami situasinya, karena situasi tanah dan sengketa tanah itu kompleks. Jadi sudah lama carut marut, jadi tidak boleh juga kita sembrono, kita juga ingin cepat tapi juga harus dengan diteliti dengan baik,” ujarnya.

Pertemuannya dengan Menko Airlangga membahas berbagai program agraria yang perlu dituntaskan seperti reforma agraria, pengadaan lahan untuk infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga kepastian hukum pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa permasalahan mafia tanah akan dibahas secara spesifik dalam beberapa pertemuan mendatang.

“Ya kalau itu nanti kita tangani secara spesifik,” kata Airlangga.

Sebelumnya, AHY mendapatkan mandat dari Wakil Presiden RI Mar’ruf Amin untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan agraria, salah satunya mafia tanah.

AHY sendiri mengaku kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Hingga hari keenam menjabat sebagai Menteri ATR sejak dilantik pada Rabu (21/2), AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR

Baca juga: Menteri ATR/BPN AHY pimpin rakor berantas mafia tanah pada 1-4 Maret

Baca juga: Komisi III DPR RI dukung penuh AHY berantas mafia tanah

Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN AHY lanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

PM Luxon akan bertemu Jokowi di Melbourne bahas kelanjutan bilateral******

Wellington, Selandia Baru (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon mengagendakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Melbourne, Australia dalam waktu dekat untuk membahas keberlanjutan hubungan bilateral kedua negara.

"Saya pribadi akan bertemu dengan Presiden Indonesia di Melbourne," kata Luxon saat menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung Parlemen Selandia Baru, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Luxon menyampaikan terima kasih atas sejumlah masukan Wapres Ma'ruf yang memberi harapan bagi hubungan diplomatik RI-Selandia Baru yang lebih baik ke depan.

Indonesia dan Selandia Baru telah menjalin kemitraan komprehensif sejak 2018. Melalui kemitraan strategis itu, Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan peran dan kerja sama di berbagai bidang.

Sedangkan, PM Luxon baru menjabat sebagai Perdana Menteri Selandia Baru pada 27 November 2023, usai partainya, National Party, mengalahkan Labour Party yang berkuasa selama beberapa tahun terakhir.

Dalam kesempatan itu Wapres Ma'ruf menyampaikan sejumlah masukan dalam pertemuan hangat dengan PM Luxon selama 25 menit di Speaker's Lounge, New Zealand Parliament Buildings, Wellington, Selandia Baru.

Salah satunya berkaitan dengan dukungan Selandia Baru dalam mendorong peningkatan peran Indonesia di Forum Negara Kepulauan Pasifik.

"Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia adalah bagian dari Pasifik. Untuk itu, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan peran di kawasan Pasifik,” kata Wapres.

Oleh sebab itu, Wapres berpandangan kedua negara harus terus mencari peluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan, termasuk kerja sama jaminan produk halal.

Selain itu, Wapres juga melihat pentingnya Indonesia dan Selandia Baru untuk meningkatkan kerja sama di bidang sosial dan budaya, terutama melalui people to people contact.

“Hal ini guna mendorong masyarakat kedua negara untuk berbagi pengalaman masing-masing dalam memelihara toleransi di tengah masyarakat yang majemuk,” katanya.

Menutup pertemuan, Wapres mengatakan bahwa pada kunjungan kerjanya di Selandia Baru kali ini, dirinya juga akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Selandia Baru guna memperdalam upaya peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

"Besok saya akan bertemu dengan Yang Mulia Deputi Perdana Menteri untuk membahas lebih lanjut upaya bersama memajukan hubungan kedua negara,” katanya.

Sementara itu, Duta Besar RI Wellington Fientje Maritje S mengatakan Selandia Baru di bawah kepemimpinan PM Luxon memiliki fokus pada sektor perdagangan.

"Kita lihat pemerintah baru ini fokusnya pada perdagangan. Nanti akan dibawa tim perdagangan ke Indonesia," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Masmudi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo mengalirkan uang sebesar Rp40,1 juta hasil pemerasan di Kementerian Pertanian ke Sekretariat Jenderal Partai NasDem.

Syahrul Yasin Limpo (SYL) didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2023.
"Atas pengumpulan uang secara paksa tersebut, antara lain dipergunakan terdakwa untuk Partai NasDem dengan total Rp40,1 juta," kata Masmudi dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar

Masmudi merinci aliran dana kepada Partai NasDem tersebut diberikan SYL sebesar Rp8,3 juta pada tahun 2020, kemudian Rp23 juta pada 2021, dan Rp8,82 juta pada 2022.

Selain untuk Partai NasDem, jaksa menyebutkan dana yang diperoleh SYL dari pungutan uang secara paksa digunakan untuk keperluan istrinya sebesar Rp938,94 juta, keperluan keluarga Rp992,29 juta, keperluan pribadi Rp3,33 miliar, kado undangan Rp381,61 juta, serta keperluan lain-lain sebesar Rp16,68 miliar.

Kemudian uang tersebut juga digunakan SYL untuk menyewa pesawat senilai Rp3,03 miliar, bantuan bencana alam atau sembako sebesar Rp3,52 miliar, keperluan ke luar negeri Rp6,92 miliar, umrah Rp1,87 miliar, serta kurban Rp1,65 miliar.

Baca juga: KPK buka peluang panggil keluarga SYL untuk penyidikan TPPU

Jaksa Masmudi menuturkan SYL melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023.

Untuk itu, ketiga orang itu didakwa secara bersama-sama telah melakukan pemerasan serta gratifikasi senilai Rp44,5 miliar.

Jaksa menegaskan perbuatan ketiga terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto (jo.) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) junctoPasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca juga: KPK periksa putra SYL soal jual beli jabatan di Kementan
Baca juga: KPK panggil putri eks mentan SYL, Indira Chunda Thita Syahrul

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：angka jitu bayi、cara pinjam kur bri 2022、hp tanpa dp

Terkait：gunung slot 88、rtp linetogel、tagihan kredivo、cmo777、download buku mimpi 2d abjad、arwanatoto、maxwin princess 1000 bet 200、slot depo 10k server thailand、bbm4d、keringanan easycash

---

---

bab terbaru：bus4d（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05