panen303

Supermarket benteng saya

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

Prisma Advertising Bocorkan Strategi Sukses Kampanye Kanzler******

Prisma Advertising menyatakan kebanggaan atas kampanye terbaru bersama perusahaan makanan Kanzler yang menuai perhatian dan reaksi dari masyarakat.

Mempromosikan produk baru Kanzler dengan Nicholas Saputra sebagai brand ambassador, Prisma Advertising memanfaatkan berbagai media placementuntuk menyebarkan kampanye tersebut.

CEO Prisma Advertising, Lauw Freddy mengatakan, penggunaan billboard, videotron, hingga penempatan kampanye di TransJakarta berhasil memberikan eksposure besar dan interaksi dengan target audiens sesuai harapan.

"Kami sangat bersemangat untuk terus bekerja sama dengan klien kami dalam menciptakan kampanye inovatif yang dapat memberikan hasil yang maksimal," ujar Freddy.

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Alasan BUMN Pangan Impor 107 Ribu Ton Gula saat Ramadan******

HoldingBUMN PanganID FOOD mengimpor 107.900 ton gula kristal putih (GKP) di masa Ramadan dan menjelang Idulfitri 1444 H. Impor tahap pertama masuk sekitar 32.500 ton dari Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan impor tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga gula di masa puasa hingga lebaran tahun ini. Frans mengatakan gula impor bakal datang bertahap sampai Mei 2023.

Lihat Juga : Bea Cukai Akhirnya Respons 'Nyanyian' Mahfud MD soal TPPU Rp189 T

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan impor gula dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, Arief menegaskan produksi dalam negeri masih menjadi prioritas.

"Pengadaan gula ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan, pada saat ini semua prioritas itu adalah produksi dalam negeri," tegas Arief.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina Hingga Shell per 1 April

Berdasarkan perhitungan Neraca Komoditas Pangan 2023, kebutuhan nasional gula tahun ini mencapai 3,4 juta ton. Diperkirakan produksi nasional mencapai 2,6 juta ton dengan carry over 2022 sebesar 1,1 juta ton.

Oleh karena itu, pemerintah masih perlu melakukan pengadaan 900 ribu ton gula agar stok di akhir tahun masih bisa menyentuh angka 1,2 juta ton.

Meski masih harus impor, Bapanas mengatakan telah memerintahkan BUMN pangan, termasuk ID FOOD untuk membeli gula petani. Arief menyebut harga kesepakatan saat ini adalah Rp11.500 per kg.

Meski begitu, Arief menyebut pihaknya akan melakukan review bersama asosiasi petani tebu rakyat sebagai penyesuaian untuk mendapatkan harga yang tepat.

"Karena perintah Bapak Presiden Jokowi harga itu harus wajar di tingkat petani, penggiling, dan konsumen. BUMN sebagai offtakerdari produksi petani dan peternak," imbuhnya.

Armada Abyss EVE

Pengusaha Sebut Pakaian Impor Bekas Rugikan Negara Rp19 T di 2022******

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan pakaian impor bekastak hanya memukul industri tekstiltapi juga merugikan negara. Potensi kehilangan pendapatan negara bahkan mencapai Rp19 triliun sepanjang 2022.

Menurut Redma, potensi Rp19 triliun tersebut berdasarkan impor pakaian bekas yang tak tercatat sebanyak 320 ribu ton. Sebab, impor tersebut tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, Bea Masuk (BM) 20 persen, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 25 persen.

"Pelaku usahanya juga tak bisa dipungut PPh (pajak penghasilan). Jadi pemerintah kehilangan pendapatan sampai Rp19 triliun di 2022 dari impor ilegal pakaian bekas ini," ujarnya dalam Konferensi Pers terkait Importasi Tekstil Ilegal di Indonesia, Jumat (31/3).

Padahal jika diproduksi di dalam negeri, industri tekstil tetap tumbuh, penerimaan negara bertambah dan tenaga kerja bisa terserap lebih banyak lagi. Sehingga, dengan larangan pemerintah ini diharapkan industri tekstil yang saat ini sakit bisa bangkit.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan pemerintah tak akan ragu-ragu membasmi impor ilegal pakaian bekas. Menurutnya, ini harus dilakukan untuk melindungi industri tekstil menengah ke bawah.

Ia menilai pakaian produk lokal sebenarnya tak kalah saing dengan baju bekas impor. Kualitas dari sisi kesehatan juga lebih terjamin.

"Kalau nanti ditutup sama sekali nggak ada pakaian bekas selundupan dan dikhawatirkan ganggu rezeki pedagang pakaian bekas, tidak usah khawatir karena produsen lokal siap isi pakaian bekas ilegal tersebut," pungkas Teten.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Kapan THR Lebaran 2023 Cair?******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri 1444 Hijriah.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap peraturan ini," ujar Ida dalam konferensi pers, Selasa (28/3).

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

Syaratnya, masa kerja mencapai 12 bulan lebih atau pun belum, yang nilainya diberikan secara proporsional.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sementara bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

"Misalnya, seorang pekerja upahnya Rp4 juta per bulan dan baru kerja enam bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam dibagi 12 sama dengan setengahnya lalu dikalikan Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja dapat THR sebesar Rp2 juta," kata Ida.

Sedangkan, besaran THR pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Di lain sisi, Ida memperbolehkan perusahaan membayar THR lebih tinggi dari aturan perundang-undangan. Kemungkinan pembayaran THR lebih besar ini tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

"Dalam aturan ini, diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan perundangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

BP Tanjung Pinang Terus Berinovasi untuk Gaet Lebih Banyak Investor******

Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas atau BP Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terus melakukan pembangunan dan pengembangan untuk bisa menggaet investor masuk. Salah satunya dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk lebih menarik minat investor menanamkan modalnya.

Hal ini tak lepas dari target investasi yang dicanangkan pemerintah pada 2023 mencapai Rp1,4 triliun untuk menggenjot masuknya investasi ke Indonesia. Dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan berinvestasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyediakan kawasan industri bebas pajak atau free trade zone.

Sebagai salah satu kawasan industri bebas pajak, Tanjung Pinang memberikan fasilitas bebas pajak untuk melakukan kegiatan ekspor impor.

"Ini industri halal yang berbasis hasil laut. Khususnya untuk tahap pertama kita pancing dengan rumput laut. Kita siapkan lahan untuk membangun kawasan industri halal di situ. Dan yang kedua adalah sesuai dengan Quick Wins juga adalah Center Of Exelent," ujar Ikhsan dikutip dari CNN Indonesia TV.

Upaya BP Tanjung Pinang dalam menggaet investor melalui pembangunan sarana dan prasarana juga mendapat dukungan dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Pemprov Kepri memberikan hibah wilayah untuk pembangunan jalan guna menunjang akses pariwisata di beberapa lokasi.

Foto: Arsip BP Tanjung Pinang.

Selain itu, pembangunan sarana jalan tersebut juga dapat menunjang percepatan akses pergerakan barang dan jasa di wilayah FTZ Tanjung Pinang. Apalagi secara lokasi FTZ Tanjung Pinang dekat dengan Singapura yang menjadi pusat perdagangan Asia.

Hal tersebut membuat FTZ Tanjung Pindang menjadi sangat strategis untuk melakukan kegiatan industri maupun perdagangan di kawasan Asia Tenggara.

Ikhsan lebih jauh menerangkan, selain pembangunan sarana dan prasarana, BP Tanjung Pinang juga akan membangun Pusat Data Analisis berskala internasional. Upaya itu sudah dilakukan BP Tanjung Pinang melalui penandatanganan MoU dengan Bahcesehir University (BAU) Turki.

"Kita gencar bekerja sama dengan Turki, termasuk juga data center ini karena Turki kan di dalam global supply chainnya dia Halal Hub, dia punya pasar, bisa menyambungkan kita dengan pasar-pasar halal di Turki," ujarnya.

"Kami di Tanjung Pinang sendiri pun sudah tahun kemarin aktif berkomunikasi dengan pihak Turki, terakhir juga di bulan November kalau tidak salah kita juga ikut Halal Expo di Turki," tambah Ikhsan.

Ikhsan melanjutkan, pada dasarnya BP Tanjung Pinang sangat siap untuk menerima investor masuk. Karena pihaknya sudah berkerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di Tanjung Pinang.

"Kita tinggal follow up sedikit lagi supaya selesai," tutur Ikhsan.

Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi di Kepri pada 2021 tercatat sebesar Rp25,01 triliun. Adapun realisasi investasi pada 2022 tercatat Rp18,19 triliun dengan kontribusi penanaman modal asing sebesar Rp13,4 triliun.

"Kontribusi dari Kepri cukup signifikan baik itu Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Tapi memang Batam masih lebih tinggi, karena Batam ini lebih dulu dikembangkannya kemudian infrastrukturnya juga lebih siap baik pelabuhan dan bandara," ujar Deputi Bidang Koodinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo.