alphaslot88

Menyerang! elang

Kementan Batasi Rekomendasi Impor Bawang Putih Maksimal 650 Ribu Ton******

Kementerian Pertanian (Kementan) bakal membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putihmulai tahun depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya hanya akan menerbitkan RIPH tersebut paling banyak untuk 650 ribu ton.

Arief mengatakan ketentuan jumlah tersebut mengacu pada kebutuhan nasional yang hanya sebanyak 600 ribu hingga 620 ribu ton. Selain itu, pembatasan ini juga dilakukan guna meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.

Selain itu, ia juga mengatakan bakal transparan terkait siapa saja yang mendapat RIPH. Ia berjanji bakal menjabarkan siapa saja importir yang diberikan rekomendasi oleh Kementan.

Menurut Arif, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kecurigaan bahwa Kementan hanya memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu saja.

"Kemarin ada suara hanya 1-2 importir (yang diberikan rekomendasi), enggak. Pak Dirjen punya datanya ada 140. Jadi orang itu suka membuat opini, itu yang akan kami counter back kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," ucap Arief.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk tahun ini pihaknya memang telah menerbitkan RIPH untuk 1,1 juta ton bawang putih untuk tahun. Namun, ia yakin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan kembali membatasi melalui Surat Persetujuan Impor (SPI).

"Kalau sudah dikeluarkan 1 juta ton tinggal Kemendag membatasi importasi supaya tidak over stok," ucap Arief.

Kementan telah menerbitkan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton pada tahun ini.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menjelaskan dalam penerapan penerbitan RIPH harus mengikuti aturan sesuai Permentan nomor 39 tahun 2019 tentang RIPH dan terbuka untuk semua pelaku usaha importir bawang putih.

"Saat ini sudah terbit 2 ratusan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton. Jadi bukan hanya beberapa importir saja," ucap Prihasto melalui keterangan resmi, Sabtu (14/10).

"Saya sampaikan bahwa, Wewenang perizinan impor bawang putih ada di Kementerian Perdagangan. Setelah RIPH diterbitkan oleh Kementan, pelaku usaha melakukan pengajuan PI (Persetujuan Impor) ke Kementerian Perdagangan," imbuhnya.

Prihasto menjelaskan pelaku usaha mengajukan RIPH bawang putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH. Apabila pengajuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan diterbitkan RIPH.

Ia pun menegaskan rekomendasi RIPH adalah rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa produk hortikultura yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan produk yang aman konsumsi dan bermutu baik.

Kemudian menerapkan prinsip telusur balik yang baik (traceability) dan memenuhi standar keamanan pangan segar asal tumbuhan.

"RIPH diperlukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu syarat melakukan impor produk hortikultura," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

biksu perang terakhir

Maskapai Malaysia MYAirline Bangkrut dan Terlantarkan Ribuan Penumpang******

Maskapai Malaysia MYAirline  bangkrut dan menangguhkan operasi secara mendadak pada Kamis (12/10). Kebangkrutan itu tak lepas dari kondisi keuangan yang buruk.

Karena masalah itu, MYAirline membatalkan 40 penerbangan hingga mengakibatkan ribuan penumpangnya terlantar. Tindakan maskapai tersebut pun mengejutkan pemerintah dan banyak wisatawan.

"Kami telah bekerja tanpa kenal lelah untuk menjajaki berbagai opsi kemitraan dan peningkatan modal untuk mencegah penangguhan ini. Sayangnya, keterbatasan waktu membuat kami tidak punya pilihan lain selain mengambil keputusan ini," kata dewan direksi MYAirline seperti dikutip dari AP News.

Media lokal melaporkan bahwa penangguhan tersebut mengisyaratkan perundingan mungkin akan gagal.

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengecam penutupan yang dilakukan secara terburu-buru tersebut. Ia mengatakan tindakan MYAirline tidak dapat diterima dan mencoreng nama baik Malaysia.

Loke menyebut MYAirline telah menjual 125 ribu tiket senilai sekitar 20 juta ringgit untuk penerbangan yang dijadwalkan hingga Maret 2024.

"Mereka tidak memberi tahu kami. Mereka berhenti beroperasi begitu saja tanpa adanya staf maskapai penerbangan di bandara. Bagaimana kamu bisa menghilang begitu saja? Ini sangat tidak bertanggung jawab," tutur Loke.

Ia pun mengatakan pemerintah akan memastikan para pemegang tiket MYAirline pengembalian dana. Loke mengingatkan maskapai tersebut seharusnya mencari bantuan pemerintah daripada menghentikan operasi tanpa peringatan.

Loke juga menyebut Komisi Penerbangan Malaysia tengah mempertimbangkan apakah akan mencabut izin udara MYAirline, yang akan habis masa berlakunya bulan depan.

MYAirline mengoperasikan penerbangan ke delapan tujuan domestik dan ibu kota Thailand, Bangkok. Perusahaan dimiliki oleh pengusaha Allan Goh Hwan Hua.

Beberapa hari sebelumnya, CEO Rayner Teo, yang memiliki 2 persen saham di maskapai tersebut, mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Belakangan MYAirline juga tengah dililit masalah. Komisi Penerbangan Malaysia sedang menyelidiki maskapai tersebut atas keluhan bahwa gaji karyawan tidak dibayarkan.

Bandara Malaysia, yang mengelola bandara-bandara di negara itu, mengatakan sekitar 5.000 penumpang terkena dampak dari pembatalan 40 penerbangan MYAirline Kamis lalu.

Malaysia Airlines dan maskapai penerbangan bertarif rendah AirAsia dan Batik Air mengumumkan diskon dan tarif khusus untuk membantu penumpang MYAirline yang terkena dampak penangguhan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

produser superstar

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Kaisar Dewa Mekanik

Pedagang Online Wajib Lapor Data Transaksi ke BPS******

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau pedagang onlinediwajibkan melaporkan data dan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi yang dilaporkan termasuk jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi PMSE.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaporan data oleh PPMSE nantinya dapat dilakukan melalui platform Indonesia Data Hub atau Indah. Platform ini menawarkan empat pilihan moda; electronic form, unggah berkas, kunjungan, dan machine to machine.

"BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau UN Fundamental Principles of Official Statistics," lanjut Amalia.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan dengan mempertimbangkan potensi besar transaksi digital sebagai akselerator perekonomian Indonesia.

BPS mencatat penetrasi akses internet Indonesia pada 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Dari jumlah itu,  16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.

Menimbang hal tersebut, ia mengatakan  pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Dengan begitu, ia berharap seluruh aktor dalam ekonomi digital dapat memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

pengamat alam

Trade Expo Indonesia 2023 Cetak Kontrak Dagang Rp77 T di Hari Pertama******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 berhasil mencetak 99 kontrakdagangsenilai US,9 miliar atau setara Rp77,67 triliun (asumsi kurs Rp15.851 per dolar AS) pada hari pertama.

Penandatanganan perjanjian dagang tersebut disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di sela gelaran TEI 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Rabu (18/10).

Jerry mengatakan sebanyak 99 kontrak dagang itu ditandatangani antara importir mancanegara dengan pelaku usaha Indonesia.

Lebih rinci, penandatanganan kontrak dagang kali ini melibatkan 18 negara mitra. Adapun lima transaksi terbesar disumbangkan dari India dengan nilai kontrak dagang sebesar US,3 miliar, Belanda US0,71 juta, Jepang US6,90 juta, Malaysia US2,69 juta, dan Amerika Serikat (AS) US0juta.

Kontrak dagang lainnya juga dibukukan dari Australia sebesar US,67 juta, Inggris US juta, Korea Selatan US,20 juta, Arab Saudi US,10 juta, dan Taiwan US,87 juta.

Lalu, Filipina sebesar US,32 juta, Brazil US,20 juta, Spanyol US,80j uta, Afrika Selatan US,37 juta, Jerman US,04 juta, Mesir US3,44 ribu, Hungaria US ribu, dan Bangladesh US ribu.

Lebih lanjut, Jerry mengatakan produk Indonesia yang termasuk dalam kontrak dagang kali ini meliputi produk kelapa sawit, makanan dan minuman, produk kertas, furnitur, panel surya, produk perikanan, batu bara, produk kelapa, personal care, hingga kopi.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para kepala perwakilan RI di luar negeri yang telah memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Saya juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme para eksportir dan mitra dagang yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam penandatanganan hari ini," katanya.

Jerry menambahkan sesuai dengan tema TEI ke-38 tahun ini, yaitu 'Sustainable Trade for Global Economic Resilience', kepercayaan dan antusiasme para pengusaha asing terhadap pengusaha RI merupakan momentum untuk mewujudkan perdagangan berkelanjutan.

"Kami berharap para pelaku usaha Indonesia dan para pemangku kepentingan dapat terus menjalin hubungan bisnis yang lebih baik dan erat dengan mitra-mitranya di luar negeri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Perusahaan Taiwan Tanam Modal Rp15 T Bantu Hilirisasi Nikel sampai IKN******

Tiga perusahaan Taiwan mengucurkan dana investasi sebesar Rp15 triliun untuk membantu hilirisasi industri pertambangan termasuk nikel dan batu bara di Indonesia.

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei yang berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) memfasilitasi penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) investasi ini antara tiga perusahaan Taiwan dengan satu pelaku usaha Indonesia.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

Kepala KDEI Taipei Iqbal Shofwan mengatakan investasi tersebut diperuntukkan bagi pembangunan smelter nikel, perikanan tangkap, serta perdagangan karbon.

"Investasi tiga perusahaan asal Taiwan ini sangat membantu hilirisasi industri berbagai komoditas, di antaranya adalah nikel, tembaga, timah, dan minerba (mineral dan batu bara) lainnya," ujar Iqbal melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/10).

Sejak 2018, KDEI Taipei gencar memfasilitasi kerja sama antara pengusaha Taiwan dengan pengusaha di Indonesia. KDEI Taipei terus mencari perusahaan-perusahaan asal Taiwan yang ingin berinvestasi ke Indonesia yang tengah fokus membangun integrasi menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.

Iqbal mengungkapkan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan teknologi tinggi dan investasi.