situs terbaru

Dunia Seribu Rumah

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Pemerintah Bakal Bangun Stasiun Baru di Tanah Abang******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimengungkapkan pemerintah segera membangun stasiun baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal ini dilakukan guna menanggulangi lonjakan penumpang di stasiun tersebut. Budi mengatakan usulan pembangunan stasiun baru tersebut pertama kali dicetuskan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Secara kebetulan jarak hanya 500 meter (dari Stasiun Tanah Abang) itu ada tanah Perhubungan 4 hektare. Oleh karena itu kami akan bangun satu stasiun baru dengan menambah lintasan dari empat menjadi enam," kata Budi Karya di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (26/12).

Budi menyebut pembangunan bisa dimulai pada Januari 2023. Nantinya, pembangunan stasiun dilakukan dengan kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PUPR, dan Pemprov DKI Jakarta.

Ia menjelaskan Kemenhub akan membangun rel, Kementerian PUPR membangun stasiun, dan Pemprov DKI Jakarta membangun fasilitas pendukung, seperti taman.

Budi menambahkan stasiun baru itu akan mengusung konsep budaya betawi. Selain itu, rencananya, stasiun baru Tanah Abang itu akan dibangun berbentuk dom.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan saat ini atau setelah pandemi mobilitas penumpang di Stasiun Tanah Abang mencapai 48 ribu. Ia memproyeksi jumlah ini akan meningkat terus.

Karenanya, pembangunan stasiun baru di Tanah Abang dirasa tepat.

"Dengan perkembangan ini maka pemerintah berinisiatif membangun stasiun baru," kata Didiek.

Ia menyebut dengan mendorong integritas dan konektifitas yang semakin baik, penumpang pun bisa menggunakan transportasi umum dengan lebih nyaman.

[Gambas:Video CNN]

Quanqingshanhe

RK soal Argo Parahyangan vs Kereta Cepat: Dahulukan yang Lebih Cepat******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menegaskan dukungan penuh Pemprov Jabar terhadap operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Bahkan, Ridwan mengaku akan mendahulukan kereta cepat lantaran melayani masyarakat lebih cepat dibandingkan KA Argo Parahyangan.

"Itu kan dua urusan yang sama, urusan mengangkut penumpang Jakarta ke Bandung. Itu jadi ada dua pilihan. Tentu kita dahulukan proyek baru yang memang melayani masyarakat dengan lebih cepat," ungkap Ridwan saat ditemui di Hotel Fairmont, seperti dikutip dari Detik, Selasa (20/12).

"Jadi semua keputusan ini harus dievaluasi plus minusnya. Harusnya jangan kebanyakan dikritisi dulu sekarang karena belum dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski kereta cepat meluncur. Pasalnya, kedua moda memiliki jalur dan target penumpang yang berbeda.

"Kalau Argo Parahyangan kami dalam waktu dekat belum ada konsep untuk memberhentikan itu pak. Masih berjalan Argo Parahyangan," ujar Risal dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Kamis (8/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat memupuk kegilaan

Banyak Kecelakaan Kerja, Amankah Kereta Cepat Jakarta******

Kereta cepat Jakarta- Bandung (KCJB) menjadi sorotan usai insiden anjloknya kereta kerja pemasang rel proyek tersebut. Akibatnya, dua orang tewas dan lima korban lainnya mengalami luka berat.

Pengelola proyek tersebut yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membantah jika kereta yang anjlok pada Minggu (18/12) sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat itu rangkaian kereta cepat.

"Tetapi rangkaian kereta kerja berupa lokomotif kerja dan mesin pemasangan rel (ballasted)," kata Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry dalam keterangan resmi, Minggu (18/12).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan penghentian dilakukan di ruas jalur terdampak insiden kereta anjlok yang terjadi pada lokasi Track Laying KCJB pada ruas jalur DK 102+309.

Selain itu, usai identifikasi dan investigasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), temuan dan hasil rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan aspek keselamatan pada proyek pembangunan perkeretaapian akan dilaporkan.

Jika melihat ke belakang, insiden yang terjadi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak hanya sekali terjadi.

Tahun lalu, salah satu tiang proyek KCJB roboh dan menimpa eskavator di Teluk Jambe, Karawang.

Presiden Direktur KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat itu mengatakan robohnya tiang tersebut bermula saat ditemukan kesalahan pemasangan pilar (pier) dari hasil evaluasi oleh tim peninjau kualitas dan konsultan supervisi perusahaan.

Dari hasil temuan, akhirnya pihaknya memutuskan kontraktor harus membongkar ulang (rework) untuk membangun kembali atau menggeser pilar sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Sayangnya, pada saat pembongkaran, pilar justru jatuh.

"Betul adanya bahwa saat dilakukan pekerjaan rework pembongkaran pier, kontraktor lalai dalam melaksanakan SOP, sehingga pier menimpa ekskavator yang digunakan," ujar Dwiyana dalam keterangan resmi, tahun lalu.

Dwiyana mengatakan perusahaan langsung memanggil kontraktor dan memberi teguran atas kesalahan pemasangan yang berujung insiden tersebut. Pasalnya, hal ini tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan tim engineering dan SSHE.

Kendati begitu, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden pilar jatuh tersebut. Sebab, operator di dalam eskavator telah berhasil menyelamatkan diri lebih dulu sebelum tertimpa pilar.

Tak hanya itu, insiden juga pernah terjadi saat pipa Pertamina di lokasi proyek KCJB terbakar pada 2019 silam. Kebakaran diakibatkan adanya bored pile (pondasi dalam bentuk tabung) PT KCIC yang mengenai pipa bahan bakar Pertamina yang menghubungkan Bandung - Cilacap.

Kebakaran pipa Pertamina tersebut terjadi pada 22 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB di wilayah Cimahi, tepatnya di pinggir tol Padalarang-Buah Batu, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Pembangunan proyek KCJB juga menyebabkan banjir di Tol Padaleunyi, Jawa Barat pada 2020 lalu. PT Jasa Marga (Persero) mengatakan banjir bukan karena tidak berfungsinya sistem drainase jalan tol, melainkan karena pembangunan KCJB di sisi jalan tol yang sedang melaksanakan pekerjaan struktur bore pile dan pile cap.

Pada akhir Februari 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat meminta kepada PT KCIC menunda pengerjaan proyek KCJB selama dua pekan. Hal ini juga akibat banjir di Tol Jakarta-Cikampek akibat gorong yang tersumbat proyek KCJB.

Menanggapi berbagi insiden yang terjadi dalam proses pembangunan proyek KCJB, Ketua Forum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai tanda bahwa KCJB nantinya tidak aman digunakan. Namun menunjukkan keselamatan konstruksi belum menjadi prioritas dalam pembangunan proyek KCJB.

"Beberapa insiden ketika konstruksi KA cepat ini dibangun seperti terbakarnya pipa Pertamina, banjir di tol, perobohan pilar tidak sesuai prosedur dan anjloknya lokomotif kerja menunjukkan bahwa keselamatan konstruksi seolah belum menjadi prioritas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (20/12).

Keselamatan belum jadi prioritas