slot gacor hari ini 2023 305Jutaan kata 443074Orang-orang telah membaca serialisasi
《we77 situs slot》
UDB Surakarta Hadirkan Tokoh Inspiratif di Seminar Nasional Hubisintek******
SOLO–Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional & Call for Paper Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi (Hubisintek) pada Sabtu (6/1/2024) via Zoom.
Kegiatan ilmiah dengan tema Keberlanjutan Bisnis dalam Transformasi Teknologi di Era Society 5.0tersebut merupakan pilihan yang menarik mengingat Indonesia saat ini sedang menghadapi dinamika pasar global, yang menuntut untuk selalu berkembang dan berinovasi.
Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro
Selain itu, bisnis digital kini semakin diminati karena keunggulannya yang tidak dimiliki oleh bisnis konvensional. Prospek bisnis digital sangat menjanjikan, terutama jika melihat kemajuan teknologi yang kian pesat sebab hal tersebut akan menjadikan bisnis ini semakin mudah pula berkembang.
UDB Surakarta dalam keterangan resminya yang dikutip Kamis (11/1/2024) menguraikan di masa modern, masyarakat lebih menikmati berselancar di internet ketika ingin membeli sesuatu.
“Ini berkaitan dengan media sosial seperti Facebook hingga Instagram yang menjadi ladang bisnis untuk memperluas pasar melalui pendekatan terhadap penggunanya,” demikian tulis UDB Surakarta.
Platform digital seperti media sosial tersebut pun dapat membantu bisnis menjangkau target pasar yang tepat sesuai fitur demografinya. Ini meningkatkan peluang bisnis untuk berkembang lebih cepat dan menjangkau skala global.
Adapun narasumber yang dihadirkan dalam seminar nasional Hubisintek tersebut meliputi beberapa tokoh inspiratif, antara lain: Prof. Dr. Ir. Ambar Rukmini, M.P. (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Widya Mataram Yogyakarta), Dr. Singgih Purnomo, M.M. (Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta) dan Ridho Jusmadi, SH.,MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura).
“Diskusi dalam kegiatan ini menghasilkan rujukan bahwa kemajuan teknologi membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas produk UMKM sehingga diperlukan standardisasi kebijakan industri teknologi untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku bisnis maupun konsumen,” demikian menurut UDB.
Selain itu, diperlukan aksesibilitas dan keberlanjutan, pengawasan dan pengontrolan platform digital supaya dapat memberikan dampak yang positif di pasar global.
MK Respons Gugatan Anwar Usman******
Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.
“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.
Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.
Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.
“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.
Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua”
Label:toko gacor slot、master prediksi togel hongkong hari ini、linetigel
Terkait:situs slot jackpot terbesar、urutan maxwin olympus、rtp sultan33、freespin123、kodesyair、pinjaman online tanpa biaya admin、erek61、judi slot kakek zeus、garuda138 slot、situs slot terbaik indonesia
bab terbaru:situs slot terbesar asia(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
JAKARTA —Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menilai bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) di Republik Indonesia (RI) lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (AS).
“Kalau, misalnya, kita bandingkan sistem pemilu Indonesia dan sistem pemilu di Amerika Serikat. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia (WNI) menilai sistem kita lebih baik,” ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama Antaradi Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo
Ia mengaku pernah bertemu dengan rekan dari perguruan tinggi di Negeri Paman Sam itu dan memberikan contoh studi komparatif atau perbandingan terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.
Dia menyebut Presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga yang dikenal dengan istilah electoral collegeatau lembaga pemilih.
Ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam electoral college. Tugas utama anggota electoral collegeadalah memilih presiden dan wakil presiden.
Mereka bekerja setiap empat tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian. Pada saat itulah mereka menjalankan tugas.
“Nanti di setiap empat tahun khususnya di (tanggal) 20 Januari, elektoritulah yang akan memilih capres,” jelasnya.
Sementara, Indonesia menganut asas “LUBER JURDIL” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”. “Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
“Tapi di Indonesia pemilih bisa memilih langsung, bisa menentukan siapa calon presiden pilihan mereka masing-masing. Ini luar biasa menurut saya,” ungkap Idham.
Dari sisi itu lah, dia mengaku bangga dengan sistem pemilu di Indonesia dibandingkan di AS. Idham pun tak menampik Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga, namun dari sistem pemilu tetap terbaik.
“Kita harus punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh inferior. Bangsa ini, bangsa besar dan bicara demokrasi Indonesia terkategori stabil dibanding negara lain,” tuturnya.
Ia juga menyoroti banyak sekali riset tentang penurunan demokrasi yang luar biasa di AS, seperti democratic backsliding, how democracies diedan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada masalah yang besar di negara tersebut.
Oleh karena itu, dia bangga dengan Indonesia, karena senantiasa memperbaiki diri. Idham menilai wajar bila ada kritik yang terus dilayangkan sebagai bagian dari praktik demokrasi.
“Yang jelas Pemilu 2024, ini lah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Tidak ada kata lain kecuali berpartisipasi,” tegas Idham.
Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.
KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
“Pak Prabowo kan bisa memisahkan waktu, kapan akan melakukan kampanye sebagai calon presiden, dan kapan untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan RI,” ujarnya.
Dia mengatakan bukti yang sudah terlihat, Prabowo masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dengan sangat baik. Begitupun dengan Gibran yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Andre menyatakan Gibran terlihat bekerja dengan sangat baik dalam memimpin Solo.
Sementara terkait langkah yang diambil Mahfud Md untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Andre menyatakan menghormati atas keputusan yang diambil oleh Mahfud Md.
Andre berpandangan keputusan Mahfud Md tersebut juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang, mengingat waktu pemilihan sudah semakin dekat.
“Saya menghormati atas keputusan Pak Mahfud Md itu,” kata Andre.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TKN: Prabowo Belum Ada Rencana Mundur dari Kabinet Indonesia Maju”
JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menertibkan massa aksi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) karena sempat terjadi kesalahpahaman dan memblokade Tol Dalam Kota dan jalan arteri depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M. Latif Usman menjelaskan blokade jalan tol yang dilakukan massa lantaran adanya kesalahpahaman.
Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo
“Tadi sedikit ada salah paham, perwakilan sudah diterima, mereka tadi berusaha menutup pintu tol tapi alhamdulilah mereka sudah keluar dari tol,” katanya, dilansir Antara.
Latif menyebutkan arus lalu lintas sempat lumpuh imbas penutupan jalan, namun hanya beberapa menit saja.
Tampak, arus lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota sudah mulai kembali mengalir. Mobil bisa melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 kilometer (km) per jam. “Iya padat sebentar saja. Paling lima menit,” kata Latif.
Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali, mengatakan dua jalur Tol Dalam Kota itu sempat ditutup sehingga pihaknya tadi meminta kepada masyarakat mencari alternatif jalan lain.
“Kami mohon, mengimbau kepada warga masyarakat yang ke bandara agar menggunakan Tol Lingkar Luar atau ke arah Tanjung Priok. Demikian juga yang datang dari arah bandara yang akan melintas ke depan DPR/MPR agar menggunakan akses Tol Lingkar Lar atau Tol Tanjung Priok, demikian yang kami sampaikan pukul 12.24 WIB,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu.
Sebelumnya Asosiasi Kepala Desa (APDESI) melakukan Aksi Bersama Desa Jilid III di depan kawasan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu ini.
Akun instagram @tmcpoldametromengimbau kepada para pengendara untuk menghindari Jalan Gatot Subroto.
“Pukul 08.00-18.00 WIB diimbau bagi pengendara untuk menghindari ruas Jl. Gatot Subroto depan DPR/MPR dan seputar GBK karena ada penyampaian pendapat oleh kelompok masyarakat. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih,” demikian seperti dikutip dalam akun tersebut.
SOLO —Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ari Dwipayana mengonfirmasi Menko Polhukam Mahfud Md bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), Pratikno, di Jakarta, Senin (29/1/2024), pukul 19.15 WIB.
Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha
“Perlu teman-teman ketahui, dalam pertemuan tadi malam, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud Md, belum menyampaikan surat pengunduran diri,” kata Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Pratikno sendiri pun mengakui bertemu dengan Mahfud Md di Jakarta, Senin malam. Dalam pertemuan tersebut, Ari menyebutkan Mahfud, yang juga menjadi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 peserta Pilpres 2024, hendak menyampaikan permohonannya untuk bertemu dengan Jokowi.
Namun, Jokowi masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan tiba di Jakarta pada Kamis (1/2/2024).
Permohonan Mahfud untuk bertemu Jokowi itu pun akan dilaporkan oleh Pratikno setibanya Jokowi di Jakarta, untuk selanjutnya dapat diatur jadwal pertemuan keduanya.
“Ya, setelah beliau (Presiden Jokowi) kembali, pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur pada kesempatan berikutnya, pertemuan itu,” kata Ari sebagaimana dilansir Antara.
Dalam kesempatan sebelumnya, Mahfud Md menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.
Dikutip dari Antara,Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, menyampaikan akan menunggu arahan dari Presiden Jokowi terlebih dahulu.
“Ketika bapak presiden memberikan persetujuan tentu ada keppres-nya juga untuk pemberhentian. Dan selanjutnya menunggu arahan presiden mengenai pengisian posisi Menkopolhukam,” kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Namun yang perlu diketahui, penunjukan Menkopolhukam yang baru akan dilaksanakan secepatnya, alias tidak menunggu hasil Pemilu 2024.
Sementara itu, baru-baru ini muncul rumor bahwa Gibran Rakabuming Raka akan menjadi sosok yang berpotensi menggantikan Mahfud Md sebagai Menkopolhukam. Wacana tersebut berkembang dalam lini masa di X.
Namun hingga kini, belum diketahui siapa yang layak dan akan dipilih Jokowi untuk mengisi kursi Menkopolhukam tersebut.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Misteri Sosok Pengganti Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, Gibran?”
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.
Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).
Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.
“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.
Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.
Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej
《we77 situs slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,tbet303Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《we77 situs slot》bab terbaru。