demo slot sabung ayam

Legenda Master Yuemang

Belanja Hemat Tanggal Tua di Transmart Full Day Sale, Banyak Diskonnya******

Mau belanja kebutuhan tapi gajian masih lama? Enggak usah ragu kalau belanjanya di Transmart Full Day Sale yang kasih banyak diskon.

Di Transmart Full Day Sale kamu bisa belanja hemat meski di tanggal tua karena Transmart kasih diskon 50 persen dan ekstra diskon 20 persen!

Lihat Juga : Serbu, Masih Ada Waktu buat Belanja di Transmart Full Day Sale

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Ada banyak produk yang didiskon, loh. Mulai dari daging, buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga produk elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik!

Jadi, jangan lupa ke Transmart terdekat besok ya, lalu borong belanjaan yang banyak dengan diskon di tanggal tua cuma di Transmart Full Day Sale.

Biar makin hemat, bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Satu pukulan bagi kaisar

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Kubu Pontjo Sutowo Ancam Gugat dan Laporkan Bahlil ke Jokowi******

PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo bakal melaporkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai membekukan izin usaha Hotel Sultan. Bahkan, Bahlil terancam digugat.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda mengaku belum mengetahui pembekuan izin usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Yosef mengatakan belum ada pemberitahuan resmi dari Kementerian Investasi/BKPM.

"Iya dong (gugat Menteri Investasi/Kepala BKPM). Kan kalau tindakan menteri yang salah, gimana upaya hukumnya? Pasti kami harus gugat dong," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/10).

Ia mengkritik keras tindakan Bahlil tersebut. Yosef menegaskan pembatalan izin kelolaan Hotel Sultan dengan alasan hak guna bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora berakhir adalah perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, langkah Bahlil keliru dan sewenang-wenang. Yosef lantas merinci 3 alasan bahwa tindakan Bahlil tidak tepat.

Pertama,HGB 26 dan 27 milik PT Indobuildco diklaim masih belum berakhir karena ada pembaruan hak sesuai undang-undang.

Kedua,Yosef menilai keabsahan hak pengelolaan atas tanah (HPL) milik pemerintah itu sedang digugat. Ia mengatakan saat ini prosesnya masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Ketiga,ia menegaskan kepemilikan lahan atas HGB 26 dan 27 masih dalam proses digugat ke pengadilan negeri.

"Semestinya semua pihak harus menghormati hukum, terlebih due process of law yang sedang berlangsung. Ini namanya tidak taat hukum dan pelanggaran hak asasi," kritik Yosef ke Bahlil.

Yosef mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pembaruan hak-hak tersebut disetujui. Ia menegaskan ini hanya masalah administrasi, tetapi mereka mengklaim hak Pontjo Sutowo masih tetap ada serta harus dilindungi negara.

Ancaman gugatan kepada Bahlil juga dipertegas oleh kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva.

"Saya masih mengecek ke klien (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan). Kami sedang pelajari. Pasti kami gugat (Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil), dengan menelaah dulu surat itu (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan," ungkap Hamdan.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kementerian Investasi/BKPM bertugas mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk di Hotel Sultan. Syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha adalah alas hak alias sertifikat.

Ia lalu menyebut HGB perusahaan Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," ujar Bahlil hari ini di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan.

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. (Apakah akan langsung dicabut?) kamu kok cabut cepat sekali ya? Kamu cocok jadi menteri investasi," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

ketika pahlawan itu datang

Perajin Tempe dan Tahu Gelisah dengan Pelemahan Rupiah******

Gabungan Koperasi Produsen Tempe TahuIndonesia (Gakoptindo) mengaku resah dengan pelemahan rupiahyang terus mendekati Rp16 ribu per dolar AS belakangan ini.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor sama sekali tidak turun. Kondisi ini terjadi di tengah mata uang Garuda yang amblas 19 poin atau minus 0,12 persen per Jumat (27/10) ke level Rp15.938 per dolar AS.

"Jadi dari pandangan teman-teman perajin tempe dan tahu, sekarang ini di seluruh Indonesia sudah gelisah dengan kenaikan harga kedelai tiap minggu. Impornya itu sampai sekarang tidak berubah, 90 persen lebih impor dan hanya 10 persen lokal," kata Aip kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Aip menuntut pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah ini. Salah satu poin permintaan para perajin tempe dan tahu adalah gelontoran cadangan pangan pemerintah (CPP) demi menstabilkan harga.

"CPP itu tidak kunjung datang, baik oleh Bulog, Bapanas, atau BUMN pangan. Sehingga kemarin kita protes dan bikin surat resmi ke Bapanas minta supaya ada solusi. Ternyata di dalam rapat via Zoom Meeting minggu lalu dengan Bapanas itu belum ada solusi," klaimnya.

Gakoptindo mengaku dilema dengan kondisi ini. Para perajin sejatinya ingin menaikkan harga tempe dan tahu.

Tetapi mereka diprotes oleh para penjual olahan kedelai di pasar.

Karena masalah itu ia mengklaim sebanyak 5 juta anggota perajin tempe sudah ancang-ancang mogok kerja dan menggelar demonstrasi. Namun, Aip menahan para anggotanya tersebut demi keberlangsungan hidup rakyat banyak.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

"Jadi please Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) itu bikin pengumuman kalau (harga) tempe dan tahu naik tolong dimengerti bahwa ini keterpaksaan. Kami juga usul berikan bantuan kepada kami seperti tahun lalu, apakah ada subsidi, bantuan transportasi, dan lain-lain. Sekarang ada gula, beras, dan minyak murah, kok kedelai tidak dibantu? Kok kami tukang tempe dan tahu tidak dibantu?" tandasnya.

Rupiah terus melemah mendekati level Rp16 ribu belakangan ini.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pelemahan rupiah bukan karena lesunya mata uang Garuda.

Meski level rupiah mendekati Rp16 ribu per dolar AS, sang Bendahara Negara menganggap mata uang Negeri Paman Sam lah yang menguat.

Kendati, wanita yang akrab disapa Ani itu mengakui memang ada aliran modal asing cukup deras yang keluar dari Indonesia pada September 2023 hingga Oktober 2023.

[Gambas:Video CNN]

"Sebetulnya rupiah kita dalam posisi relatif baik depresiasinya. Meskipun, orang Indonesia biasanya lihat nominal, tapi kalau lihat pergerakan nilai tukar year to date (ytd) depresiasinya di 0,7 persen," ujar Ani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

"Jadi, penyebabnya mungkin bukan rupiahnya, tapi dolarnya (AS) yang menguat. Dolar dengan interest rate tinggi, kita lihat dxy (US dolar index) itu mengalami kenaikan 2,7 ytd," tandasnya.

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Plt Mentan soal Pejabat 'Kotor' di Kementan: Per 6 Oktober Selesai******

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi berjanji akan membersihkan Kementerian Pertaniandari pejabat 'kotor'. Karena itu, ia akan menindak tegas bawahannya yang tidak berintegritas.

Ini disepakati dalam rapat pimpinan (rapim) hari ini yang dipimpinnya usai ditunjuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sejak Kamis (5/10) lalu. Rapim ini adalah yang pertama kalinya dipimpin Arief.

"Ini saya sama Pak Wamentan (Harvick Hasnul Qolbi) barusan mengumpulkan eselon 1 dan 2 yang ada di Kementan. Nomor satu saya sampaikan zero tolerant score integrity, jadi sudah tidak ada main-main lagi. Per 6 Oktober siapapun yang melanggar, yang tidak punya integritas kita akan selesaikan," katanya usai rapim di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

"Berikutnya lagi, Rabu atau Kamis, kami akan buat dan tanda tangani pakta integritas. Saya mau buat baru, supaya Kementerian Pertanian ini kembali marwahnya, tidak boleh terlalu lama terpuruk. Karena ini urusannya dengan 270 juta masyarakat Indonesia," tegas Arief.

Selain itu, Arief menyebut rapim yang dipimpinnya membahas upaya percepatan alias quick windi internal Kementan. Ia menargetkan langkah ini bisa rampung dalam 3 bulan ke depan.

Arief mengatakan sudah mendengarkan langkah-langkah yang diupayakan setiap direktorat jenderal di Kementan, kecuali dua badan lain. Pasalnya, ia harus segera menghadap ke Istana Kepresidenan.

"Kedua, saya akan menemui Pak Presiden (Jokowi), saya akan tunjuk plt untuk sekretaris jenderal. Nanti Pak Wamen (Harvick) bantu saya. Karena tadi waktunya tak cukup (membahasquick winKementan) saya harus ke Istana," tutur Arief.

"Quick winitu akan kami kawal lokasi, person in charge(PIC), kapan diselesaikan targetnya, it's all about numberyang akan kita kawal. Itu yang akan kami kejar di Kementan," tandasnya.

Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian karena sedang terseret dalam dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementan. Kasus korupsi itu kini sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK mengaku sudah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Penyelidikan saat ini merupakan klaster pertama.

zaman prasejarah yang tak terbatas

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.