bola99

coba777 776Jutaan kata 779816Orang-orang telah membaca serialisasi

《bola99》

Konflik Rusia******

Istanbul (ANTARA) - Pemerintah Rusia pada Selasa (27/2) menyatakan bahwa konflik dengan NATO tak terelakkan apabila negara-negara Barat anggota pakta pertahanan tersebut mengirimkan pasukannya ke Ukraina.

"Terkait hal ini, yang perlu dibahas bukan kemungkinannya, tapi keniscayaannya; dan beginilah kami akan mengkajinya," kata Juru Bicara Pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi pers di Moskow.

Pernyataan Peskov disampaikan sebagai respons pertanyaan wartawan terkait kemungkinan terjadinya konflik langsung antara Rusia dan NATO apabila tentara Barat diterjunkan ke Ukraina.

Juru bicara Kremlin itu mengatakan, negara-negara anggota NATO harus dapat mengkaji konsekuensi yang dapat muncul atas keputusan tersebut dan menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Peskov mengatakan sejumlah negara Barat sudah cukup sadar terkait potensi konsekuensi dan ancaman yang dapat muncul apabila pengiriman pasukan ke Ukraina dijalankan. Apalagi, mufakat terkait hal tersebut masih belum tercapai di antara mereka, katanya.

Pemerintah Rusia, ucapnya, juga memerhatikan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Perang Rusia-Ukraina yang disampaikan baru-baru ini, yang salah satu isinya menekankan pentingnya menimbulkan "kekalahan strategis" terhadap Rusia.

Meski demikian, Peskov mengakui bahwa usulan untuk mengirim pasukan dari negara-negara Barat yang disampaikan Macron kala itu merupakan "hal baru".

Sebelumnya, dalam sebuah rapat yang membahas persoalan Ukraina di Paris, Prancis, pada Senin (26/2), Macron mengatakan bahwa opsi mengirimkan pasukan untuk membantu Ukraina tidak boleh dikesampingkan.


Sumber: Anadolu
Baca juga: Menhan AS: NATO dukung Ukraina untuk jangka panjang
Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: NATO tampik ancaman militer Rusia terhadap aliansi tersebut

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

MUI ajak masyarakat aktif boikot produk terafiliasi Israel******

Sosialisasi gerakan boikot produk Israel dan produk terafiliasi Israel jangan kendur, harus terus menerus digelorakan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengajak masyarakat tetap aktif memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, sebagai wujud perjuangan membantu masyarakat Gaza, Palestina.

"Sosialisasi gerakan boikot produk Israel dan produk terafiliasi Israel jangan kendur, harus terus menerus digelorakan," ujar Ikhsan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ikhsan mengatakan MUI sampai saat ini aktif mengajak masyarakat menghindari produk global yang terafiliasi Israel. Hal tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fatwa dukungan perjuangan Palestina.

Pada November 2023, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah.

Saat yang sama, MUI mengharamkan segala bentuk aktivitas dan dukungan pada agresi Israel atas Palestina.

Baca juga: MUI dukung langkah Afsel seret Israel ke Mahkamah Internasional

"Dalam fatwa yang sama, MUI merekomendasikan umat Islam semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme," kata dia.

Menurutnya, ajakan boikot tersebut mendorong banyak kalangan meninggalkan beragam produk perusahaan multinasional yang terafiliasi Israel atau ketahuan mendukung genosida Israel atas Gaza.

Gerakan boikot yang telah menjadi fenomena global tersebut melahirkan perubahan signifikan di tengah masyarakat, termasuk menguatnya preferensi atas produk-produk lokal.

"Ini sesuatu yang menggembirakan, produk lokal mampu mengambil alih posisi brand-brandyang terafiliasi Israel," kata dia.

Ikhsan menyatakan hal itu juga mengisyaratkan tingginya solidaritas warga Indonesia sekaligus kepercayaan kalangan Muslimin pada otoritas MUI di bidang moral dan keagamaan.

Sebelumnya, agresi dan genosida oleh Israel terhadap Palestina mendorong Afrika Selatan dan sejumlah negara di dunia, menyeret Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ).

Baca juga: Kadin: Aksi boikot produk terafiliasi Israel rugikan dunia usaha

Menurut Ikhsan, MUI mendukung inisiatif berani tersebut dan berharap pengadilan itu bisa menghentikan genosida di Gaza.

"Kami berterima kasih kepada Afrika Selatan yang telah berhasil menyeret Israel ke Mahkamah Internasional. Apa yang dilakukan Afrika Selatan saat ini akan dikenang dunia dan tercatat dalam sejarah," kata dia.

Oleh karena itu, Ikhsan mendorong umat Islam untuk konsisten dan aktif dalam berbagai upaya membantu perjuangan Bangsa Palestina, termasuk lewat gerakan boikot produk Israel dan semua yang terafiliasi, karena hal itu bisa berdampak pada kebijakan dunia dan geopolitik internasional.

"Salah satu cara untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina adalah dengan terus menggelorakan gerakan boikot untuk memberikan tekanan kepada Israel dan sekaligus menumbuh suburkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri," kata Ikhsan.

Baca juga: Pengamat mengingatkan gerakan boikot produk Israel harus bijak

Baca juga: PBNU: Boikot produk pro Israel penting untuk raih perhatian politik

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sobatgaming、ajukan pinjaman kredivo、daftar playtech

Terkait：info jam gacor slot、rtpriki、data 88 slot、intan77、supercuanslot、cara pinjam dana di shopee、magnum188、situs judi togel terpercaya dan aman、jordan88slot、daftar pinjaman

---

---

bab terbaru：gunung 77 slot（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12