togaplay

indovegas99 792Jutaan kata 425211Orang-orang telah membaca serialisasi

《togaplay》

TPN Ganjar******

Orang-orang kayak kita kan tidak bisa jadi pemain di pengadaan listrik

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Heru Dewanto menyebutkan bahwa transisi energi dapat dimanfaatkan sebagai mesin ekonomi baru guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dikatakan bahwa transisi energi hanya sebagai tujuan untuk mencapai dekarbonisasi, kalau buat mas Ganjar dan pak Mahfud, buat kami, ini adalah mesin ekonomi baru," kata Heru saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Heru, transisi energi bukan hanya sebatas transisi penggunaan energi dari semula berbasis fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) khusus di sektor tenaga listrik. Sektor lain seperti transportasi, industri, dan rumah tangga juga perlu dielektrifikasi guna menciptakan permintaan dan penawaran.

"Saat electrify everything(elektrifikasi segala sektor) maka demand (permintaan) terhadap listrik meningkat, demand terhadap EBT juga meningkat. Nah di sinilah kemudian terjadi proses transisi dari electrify everythingini adalah peluang bisnis baru, peluang ekonomi baru," kata Heru.

Selain itu, Heru menilai peningkatan pemanfaatan EBT juga sebagai transisi ekonomi di mana pengadaan pembangkit energi yang mulanya terbatas dikuasai oleh pelaku usaha dengan modal besar (high capital) menjadi lebih terdistribusi.

"Transisi ekonomi yang tadinya dikuasai oleh high capitalkarena pembangkit listrik kan ada yang 100 Megawatt ada yang 1000 Megawatt nah itu kan membutuhkan kapital yang sangat besar. Orang-orang kayak kita kan tidak bisa jadi pemain di pengadaan listrik," tutur Heru.

Dengan adanya transisi itu, kata Heru, yang disebut sebagai distributed power generationmaka pengadaan pembangkit energi bisa didistribusikan serta tidak dikuasai oleh pihak pemilik modal besar.

"Tapi kita-kita semua ini bisa juga menjadi power producermakanya ada istilah prosumer, produsen dan konsumer, jadi kita semua kan bisa pasang pembangkit listrik sendiri di rumah," ucap Heru.

Baca juga: TKN nilai transisi energi tidak mengurangi lapangan pekerjaan
Baca juga: Ekonom: Elektrifikasi pertanian wujud transisi energi berkeadilan  

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Ribuan warga Israel tuntut pembubaran pemerintah dan pemilu segera******

Netanyahu sedang menghadapi serangan kritik dari rakyat Israel dan beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan gagal menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel.

Yerusalem (ANTARA) - Ribuan warga Israel pada Sabtu berdemo di sejumlah kota menuntut pembubaran pemerintah, bersamaan dengan aksi protes keluarga sandera yang ditahan di Gaza di depan kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut harian Yedioth Ahronoth, "ribuan warga Israel melakukan aksi protes di kota Haifa, di persimpangan Horev, menentang pemerintah, menuntut pemilu segera."

"Aksi tersebut dimulai dari kawasan Carmel di kota Haifa ke pusat protes di persimpangan Horev, ' tambah harian itu.

Sementara di kota Kfar Saba, dekat Tel Aviv, ratusan pendemo menyerukan slogan "Pemilu Sekarang," sebut koran itu.

Para pengunjuk rasa menuntut pemecatan Netanyahu dan pemilu segera, menurut Yedioth Ahronoth.

Ratusan warga juga berdemo di kota Ra'anana dekat Tel Aviv, menyerukan pembubaran pemerintah.

Netanyahu sedang menghadapi serangan kritik dari rakyat Israel dan beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan gagal menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel.

Puluhan keluarga sandera di Gaza berdemo di depan kediaman Netanyahu di kota Caesarea (utara) menuntut pembebasan mereka.

Yedioth Ahronoth mengatakan "untuk minggu kedua berturut-turut, keluarga sandera di Gaza telah melakukan protes di depan rumah Netanyahu di Caesarea.”

Baca juga: Keluarga sandera Israel adakan aksi duduk di depan kantor PM Netanyahu

Pejabat Israel memperkirakan ada sekitar 136 sandera yang masih ditahan di Gaza sejak Hamas melakukan serangan ke titik militer Israel dan pemukiman dekat Gaza pada 7 Oktober.

Faksi perlawanan Palestina, yang dipimpin Hamas, menangkap sekitar 239 orang di kota-kota dekat Gaza dan pada November lalu melakukan pertukaran puluhan orang tahanan dengan Israel selama jeda kemanusiaan tujuh hari.

Sebagai imbalan, institusi tahanan Palestina melaporkan bahwa Israel membebaskan 240 tahanan Palestina dari penjara mereka, termasuk 71 tahanan wanita dan 169 anak-anak.

Meskipun ada keputusan Mahkamah Internasional, Israel terus melakukan serangan gencar di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 26.257 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 64.797 orang terluka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Palestina sambut baik putusan Mahkamah Internasional terhadap Israel
Baca juga: Pascaputusan ICJ, Netanyahu tegaskan 'komitmen suci' membela Israel

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS******

Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi

Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak  petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：mpo108、judi slot online terpercaya、pagi slot net

Terkait：apk prediksi togel 2023、link slot paling gacor、agb99 slot、777dragon、togel hk hari ini、situs judi online terpercaya login、togelhome、langit 123 slot、nama situs slot yang gacor、bima88 slot

---

---

bab terbaru：erek penolong（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07