situs gacor 88

kehidupan konseptual

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Alam Dewa Kegelapan

Borong Jeruk Ponkam Sekarang, Diskon 20% di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale hari ini berakhir sampai pukul 22.00 waktu setempat. Mumpung masih ada kesempatan, yuk jangan sia-siakan borong aneka produk segarnya untuk stok makanan di rumah.

Mulai dari buah jeruk ponkam segar, sampai pizza dan bakso seafood frozen berlaku diskon sampai 20 persen di seluruh gerai Transmart.

Lihat Juga : Tanggal Muda Saatnya Belanja di Transmart, Ada Diskon Gede 50% + 20%

Terus ada juga pizza kampung per pack harga normalnya Rp24.900, harga diskonnya jadi Rp19.920 per pack.

Mau masak bakso sendiri di rumah untuk porsi banyak? Beli stok baksonya di Transmart aja karena aneka bakso seafood dari harga normal Rp9.450 per 100 gram diskon jadi Rp6.760 per 100 gram.

Yuk, buruan langsung unduh Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Kemudian, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Begitu juga dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa langsung melakukan pengajuan instan di setiap gerai Transmart.

Nian Jingui

Buat Jokowi Marah, Hotman Paris Desak Pemda Ubah Aturan Pajak Hiburan******

Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan40-75 persen karena klaimnya, kebijakan itu telah membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Itulah yang menjadi alasan Hotman, Inul Daratista, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya masif melayangkan protes.

"Pemda berhak kalau sudah keburu keluarkan (peraturan daerah), pemda dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama," ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Hotman juga mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Menurutnya, ini memperkuat desakan pengusaha agar pemda tak mengerek tarif pajak hiburan.

Berdasarkan audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga dan terbitnya SE mendagri, Hotman mengimbau para pejabat pemerintah daerah segera kembali ke aturan pajak lama.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kepada semua pemda sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40 persen. Kau (pemda) berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui menteri dalam negeri yang dasarnya adalah pasal 101 (UU HKPD)," tandasnya.

Terpisah, Airlangga mengatakan insentif fiskal itu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada) dengan memberitahukan kepada DPRD. Menurutnya, keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD membuat bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

"Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).

Benua Soochow

Mo Ibrahim, Putra Sudan Berharta Rp18,8 T Lawan Korupsi di Afrika******

Sir Mohammed Fathi Ahmed Ibrahim (Mo Ibrahim) merupakan sosok konglomeratdi balik berdirinya salah satu jaringan telepon seluler terbesar di Afrika, Celtel, dan dikenal antikorupsi.

Forbes mencatat, per Sabtu (2/3), Ibrahim memiliki total kekayaan mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,8 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS).

Dilansir dari berbagai sumber, pria berkewarganegaraan Inggris ini lahir di Sudan pada 3 Mei 1946. Orang tuanya bekerja sebagai pegawai di perusahaan perdagangan kapas.

Saat remaja, ia dan keluarganya pindah ke Kairo, Mesir. Ia melanjutkan studi di Universitas Alexandria hingga akhirnya meraih gelar sarjana teknik.

Setelah itu, Ibrahim kembali ke Sudan dan bekerja sebagai insinyur di perusahaan telekomunikasi pelat merah, Sudan Telecom.

Ibrahim merantau ke Inggris pada 1974 untuk meraih gelar master di bidang elektronik dan teknik elektro di Universitas Bradford. Tak puas, ia melanjutkan S3 dan memperoleh gelar PhD dalam komunikasi seluler dari Universitas Birmingham, tempat sempat mengajar.

Pada 1983, Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan dunia akademis dan menjadi direktur teknis Cellnet, yang menangani operasi nirkabel untuk raksasa telekomunikasi Inggris BT.

Kemudian, pada 1989, Ibrahim mengundurkan diri untuk mendirikan Mobile Systems International, sebuah perusahaan yang merancang jaringan seluler. Perusahaan tersebut ia jual kepada perusahaan telekomunikasi Marconi dengan harga lampaui 0 juta.

Pada 1998, Ibrahim memutuskan untuk mengatasi kekurangan jaringan telepon seluler pan-Afrika dengan mendirikan MSI Cellular Investments, yang kemudian berganti nama menjadi Celtel International. Lewat kesuksesan perusahaan ini, nama Ibrahim semakin terkenal sebagai salah satu pengusaha sukses.

Salah satu prinsip Ibrahim adalah membangun bisnis tanpa suap yang diberikan atau diterima. Hal ini berlawanan dengan transaksi standar di banyak perusahaan Afrika.

Mo Ibrahim merupakan sosok konglomerat di balik berdirinya salah satu jaringan telepon seluler terbesar di Afrika, Celtel, dan dikenal antikorupsi. (FADEL SENNA / AFP).

Dengan prinsip itu, Celtel sukses berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan komunikasi seluler terbesar di Afrika, dengan menawarkan jangkauan ke 14 negara dan ratusan juta orang.

Pada 2005, Ibrahim memutuskan untuk menjual Celtel ke MTC Kuwait senilai US,4 miliar di mana US,4 miliar di antaranya masuk ke kantong pribadinya. Ia masih menjabat sebagai Chairman Celtel hingga 2007, sebelum akhirnya pensiun dari dewan direksi.

Filantropi dan Investasi

Usai pensiun, Ibrahim memutuskan untuk menaruh perhatian sepenuhnya pada Yayasan Mo Ibrahim yang ia dirikan pada 2006. Lewat yayasan itu, Ibrahim ingin mendorong perbaikan tata kelola (good governance) dan menjadikan negara-negara di Afrika bersih dari korupsi.

"Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan memiliki sumber daya yang sangat besar, namun masyarakatnya tergolong miskin. Pertanyaannya adalah "mengapa kita miskin" jika kita memiliki daratan, lautan, pantai yang indah? Kita menjadi miskin karena pemerintahan yang salah, karena pemerintahan yang buruk," ujar Ibrahim dalam Skoll World Forum yang dirilis Forbespada 2013 lalu.

Karenanya, yayasan yang saat ini dipimpin oleh putrinya itu memberikan penghargaan Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership.

Penghargaan yang dimulai sejak 2007 itu diberikan kepada pemimpin di Afrika yang dianggap Dewan memenuhi standar dan berkontribusi terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Nominal hadiahnya tak main-main dan dianggap sebagai salah satu yang terbesar untuk individu. Penerima penghargaan akan menerima US juta untuk satu dekade beserta tunjangan tambahan.

Penghargaan itu sudah diberikan sebanyak lima kali. Penerima penghargaan pertama adalah Nelson Mandela dan terbaru diterima oleh Presiden Nigeria Mahamadou Issoufu pada 2021 lalu. Tak hanya itu, yayasan itu juga merilis Indeks Tata Kelola Pemerintah Afrika.

Selain kegiatan filantropi, Ibrahim menaruh minat pada bidang investasi. Saat ini, ia tercatat sebagai Chairman Satya Capital, perusahaan private equity yang berinvestasi di sektor bisnis, pendidikan hingga kesehatan di Afrika.

[Gambas:Video CNN]

Menyerang! elang

Otorita Pede Istana Negara IKN Siap Dipakai Upacara 17 Agustus 2024******

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebutkan bahwa pembangunan Istana Negaradan Hotel Nusantara sudah berjalan dengan baik sesuai target.

Ia meyakini dengan perkembangan itu, Istana Negara dan Hotel Nusantara siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024.

"Di depan Istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor pemerintah juga Insya Allah nanti hampir semua sudah jadi dan Agustus terlihat," ucapnya, Minggu (11/2).

Bambang melanjutkan bahwa nanti juga akan dipasang titik expo yang menampilkan beberapa bangunan berisi gambaran visi IKN di 2045. Ia berharap para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua.

Bambang mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

"Sampai saat ini kita juga tidak bisa menutup diri bahwa masih ada masyarakat yang apatis yang masih meragukan IKN. Oleh karena itu, kami ingin agar media sosial dan media massa bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa sih fakta dan data sesungguhnya di lapangan," ujar Bambang.

Bambang menerangkan bahwa pada tahun politik, Otorita IKN sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fair di Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan road show ke berbagai daerah.

Ia menegaskan bahwa Otorita IKN bekerja profesional untuk mewujudkan amanah Undang-Undang yang mengamanatkan pembangunan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibukota Negara, luas wilayah darat ibukota Nusantara adalah 252.600 hektar dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektar.

"Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektar yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang meliputi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya," sebut Bambang.

Kemudian, tambahnya, sekitar 78 persen atau 196.500 hektar, akan menjadi kawasan pengembangan ibukota Nusantara, yang meliputi kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi.

Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi.

Konsep ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi ibukota Nusantara di masa depan, serta untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

"Kami berharap IKN dapat menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia, yang maju, beradab, dan berdaya saing di kancah global," tutup Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Laksamana Gadis Siru

PUPR Pastikan Rusun PNS IKN Siap Huni Juli 2024******

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan rumah susun pegawai negeri sipil (PNS) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap dihuni pada Juli 2024.

"Iya dong (Juli 2024 siap dihuni PNS), nanti tinggal di mana aparatur sipil negara (ASN) kalau enggak ada (rusun)?" tegas Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja di di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Endra mengatakan Kementerian PUPR menargetkan 12 tower dari 47 tower rusun ASN itu rampung pada Juni 2024. Ia memperkirakan progres pembangunan hunian PNS yang dibangun sejak November 2023 itu sudah mencapai 25 persen.

"Bisa kapasitas 2.000 lebih, untuk awal ya. Tapi kan misalnya kita punya target Juli (2024) 12 tower, Agustus sampai September kan sudah. Jadi, 47 tower selesai Desember (2024). Bertahap," ucap Danis.

Danis lantas merinci progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara kini sudah mencapai 71 persen. Ia menyebut Menteri PUPR Basuki dan jajaran termasuk yang akan pindah pertama ke Kalimantan Timur di pertengahan tahun ini.

Ia mengatakan ada sharing officejuga bagi para pejabat dan pegawai kementerian/lembaga (K/L) yang nantinya akan pindah ke IKN.

"K/L kerja di mana? Di kementerian koordinator (kemenko), kan ada share office. Setiap kemenko ada 4 building. Setiap building kali 4, ada 16. Yang selesai 14. Itu bisa berapa ribu (kapasitas)," tuturnya.

"Jadi, share office. Satu lantai ini siapa, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) seandainya juga kalau memang dibutuhkan, bisa. Kan kata kuncinya bertahap. Kuncinya itu bertahap, enggak mungkin semuanya brek, tapi yang utama selesai," tambah Danis.

Sebanyak 47 tower rusun ASN serta personel pertahanan dan keamanan (hankam) di KIPP IKN itu dibangun di atas tanah seluas 45,91 hektare. Dari 47 tower rusun ada 2.820 unit dengan tipe 98 m2 per unit.

[Gambas:Video CNN]