sqtoto

bahantoto 518Jutaan kata 361469Orang-orang telah membaca serialisasi

《sqtoto》

Hutama Karya targetkan Tol Trans Sumatera tahap 1 tuntas tahun ini******

Sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kita targetkan 5 ruas JTTS Tahap I sepanjang 196 km dapat selesai pada Semester I...

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) menargetkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I dapat selesai pada tahun ini dalam rangka memperkuat konektivitas di Pulau Sumatera.

"Sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kita targetkan 5 ruas JTTS Tahap I sepanjang 196 km dapat selesai pada Semester I, dan terbitnya 9 Sertifikat Laik Operasi (SLO). Progres dari masing-masing ruas secara umum sudah sangat signifikan, kita harapkan JTTS dapat berdampak terhadap perekonomian nasional,” ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo di Jakarta, Senin.

Tjahjo mengatakan mengatakan target penyelesaian JTTS Tahap I yang meliputi 5 ruas tersebut terdiri dari Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi I Padang Tidji – Seulimum sepanjang 25 km, Jalan Tol Binjai – Langsa Seksi III Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, Jalan Tol Indrapura – Kisaran Seksi II Lima Puluh – Kisaran sepanjang 32 km.

Kemudian Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi III dan IV Tebing Tinggi – Pematang Siantar sepanjang 58 km; Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin sepanjang 37 km, dan Seksi V Bangkinang – Pangkalan Tahap I (Bangkinang – Koto Kampar) sepanjang 25 km.

Pada 2024, Hutama Karya terus melanjutkan pembangunan JTTS dengan menargetkan seluruh jalan tol tahap I tuntas. Upaya ini diharapkan mampu untuk memperkuat konektivitas transportasi darat di wilayah Sumatera.

Tjahjo menjelaskan untuk mengakselerasi pembangunan JTTS, Hutama Karya mengapresiasi dukungan Pemerintah atas Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 sebesar Rp18,6 triliun yang di dalamnya termasuk anggaran penyelesaian sejumlah ruas JTTS Tahap I.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang kurang lebih1.030 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Untuk ruas tol Konstruksi 286,4 km dan 743,6 km ruas tol Operasi.

Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh diantaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 140 km, Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (17 km).

Kemudian Tol Pekanbaru – Dumai sepanjang 132 km, Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 km) serta Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Tanjung Pura (38 km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 km), Tol Indralaya – Prabumulih (64 km), Tol Indrapura – Lima Puluh (15,6 km), Tol Tebing Tinggi – Indrapura (28,5 km).

Baca juga: Hutama Karya : Jalan tol simpang Indralaya-Prabumulih segera bertarif

Baca juga: Hutama Karya dapatkan dua kontrak proyek baru di awal 2024

Baca juga: Hutama Karya cetak laba bersih sebesar Rp1,66 triliun pada 2023

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Delapan ratus lebih APK langgar aturan KPU di Jakbar******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 805 alat peraga kampanye (APK) di tujuh kecamatan di Jakarta Barat melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024.

"Tujuh kecamatan itu yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Tambora, Kembangan, Kebon Jeruk dan Kalideres," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta, pada Senin.

Jumlah APK itu, katanya, merupakan hasil penertiban yang dilakukan dari Senin (30/1) malam sampai dengan Selasa (31/1) malam.

"Jumlah APK yang ditertibkan, 277 di Cengkareng, 345 di Grogol Petamburan, 80 di Tambora, 17 di Kalideres, enam di Kembangan dan 80 di Kebon Jeruk," katanya.

Sementara itu, dia belum menerima laporan terkait jumlah APK yang ditertibkan di Palmerah pada Jumat (2/2).

Baca juga: Legislator desak DKI tertibkan APK tak layak untuk tekan kecelakaan

"Belum sempat," katanya.

Sebelumnya, penertiban alat peraga kampanye (APK) di wilayah Jakarta Barat pada Selasa (30/1) malam, difokuskan pada tiga ketagori pelanggaran yakni, APK di flyover, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan APK yang membahayakan masyarakat.

"Jadi fokus kita, satu (APK di) flyover, kedua di JPO dan ketiga spanduk atau baliho yang membahayakan (warga)," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (30/1).

Roup menjelaskan, penertiban APK di flyover khususnya bendera-bendera partai politik yang dipasang pada tiang dan berpotensi jatuh terkena hujan dan angin.

Baca juga: Pemkot Jakpus tertibkan 2.918 APK mayoritas dari Sawah Besar

"Kalau kaya di flyover gitu kan misalnya pakai tiang-tiang gitu ya. Nanti takutnya kena angin hujan, jatuh timpa pengendara kan bahaya itu, makanya kita tertibkan," kata Roup.

Pelarangan pemasangan APK pada gedung atau fasilitas milik pemerintah terdapat dalam pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Label：08 togel、kuy888、buku mimpi 2d 64

Terkait：slot gacor to、nama situs slot、macam2 slot、situs idn poker terpercaya、warung slot777、erek erek 35、calon4d rtp、gagah4d、situs388、slot gacor sekarang

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot bonus new member 25 25（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

erek erek orang bisu

pinjol ilegal ojk

cara mengajukan pinjaman ke bank bri secara online

agam303

slot terbaru 2023 gacor

angka jitu nomor singapura

erek kebakaran

dewaidr

slot gacor hari

FantasiBacaan TerkaitMore+

Tian Feng Qi Tan

aplikasi cicilan belanja online

BNPB pastikan korban banjir di Grobogan sudah dievakuasi******

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan warga yang menjadi korban banjir di 33 Desa, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sudah dievakuasi pada Selasa petang.

“Tim gabungan telah melakukan penanganan darurat bencana di Grobogan dengan mengevakuasi penduduk setempat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam laporan resmi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, para korban tersebut terpaksa harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman setelah rumah mereka tergenang banjir setinggi lebih dari 50 centimeter sejak Senin (5/2) malam.

Dalam laporannya tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah korban banjir di Grobogan yang dievakuasi sekaligus kondisi fisik mereka.

Namun untuk menjamin kebutuhan para korban selama berada di tempat pengungsian, Abdul menyatakan BNPB memastikan Pemerintah Kabupaten Grobogan pun sudah mulai mendistribusikan bantuan logistik, berupa air bersih, makanan, dan obat-obatan.

Baca juga: Tanggul sungai di Grobogan jebol di empat titik

Baca juga: Banjir di Grobogan di Jateng rendam 2.662 rumah

Berdasarkan informasi Pusdalops BNPB diketahui hujan deras yang terjadi sejak Senin (5/2) sore menyebabkan Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang tidak mampu menampung debit air hingga meluap sampai pemukiman warga. Banjir tersebut juga diperparah akibat kiriman air dari daerah hulu Grobogan.

Setidaknya banjir telah menggenangi sebanyak 2.822 unit rumah penduduk, memutus akses lalu lintas di jalan raya Purwodadi-Gubug. Kemudian merusak talud dan rabat beton, 56 hektare lahan persawahan di Desa Karangpasar, Kecamatan Tegowanu, dan juga sempat menghambat jalur Kereta Api di KM 32+5/7 petak jalan antara Stasiun Karangjati – Stasiun Gubug.

Abdul menyebutkan, atas peristiwa tersebut pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah setempat agar meningkatkan kesiapsiagaan hingga beberapa hari ke depan.

Hal demikian dilakukan selaras dengan laporan prakiraan cuaca dari BMKG yang menyebutkan hujan intensitas sedang-deras masih akan mengguyur Jawa Tengah.

“Pemerintah daerah juga diminta untuk memastikan pemeliharaan aliran sungai dan drainase sehingga bisa menampung dan mengalirkan debit air saat curah hujan tinggi,” kata dia.

Baca juga: Jalur KA tergenang banjir di Grobogan sudah bisa dilintasi kereta

Baca juga: Perjalanan sejumlah KA dibatalkan akibat banjir di Grobogan

Baca juga: BPBD: Tanggul Sungai Jragung Grobogan jebol akibatkan banjir

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Perang Xuanwu

rtp kantortoto

Dubes Boroujerdi sebut kini WNI bisa berkunjung ke Iran tanpa visa******

Jakarta (ANTARA) - Warga negara Indonesia (WNI) mulai saat ini tidak lagi memerlukan visa untuk berkunjung ke Republik Islam Iran, kata Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.

"Iran telah membebaskan kunjungan masyarakat Indonesia ke negara kami untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat. Masalah visa ditiadakan. Masyarakat Indonesia yang memiliki paspor bisa langsung berkunjung ke Iran tanpa visa", kata Dubes Boroujerdi pada acara perayaan "National Day" Republik Islam Iran ke-45 di Jakarta, Selasa malam.

Dubes mengatakan pembebasan visa ke Iran merupakan salah satu hasil kesepakatan yang telah dicapai antara Iran dan Indonesia ketika Presiden Iran Sayyed Ebrahim Raisi mengunjungi Indonesia pada Mei 2023.

"Kunjungan Presiden Ebrahim Raisi ke Indonesia menjadi salah satu momentum terpenting dalam sejarah hubungan kedua negara, di mana 11 naskah kerja sama untuk mengembangkan kerja sama bilateral telah ditandatangani," ujarnya.

Dubes Boroujerdi juga mengatakan bahwa Iran siap membuka dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara saudara, Indonesia, di bidang energi, teknologi nano, penelitian alat kesehatan, kedokteran, bioteknologi, petrokimia dan bidang lainnya.

"Sebagai dubes, saya memiliki agenda kerja yaitu menindaklanjuti beragam kesepakatan yang telah dicapai oleh presiden kedua negara. Misalnya di bidang politik, hukum, bantuan konsuler, perdagangan, perekonomian perbankan, dan energi", ucapnya.

Dubes Boroujerdi menuturkan Republik Islam Iran saat ini menekankan pada interaksi konvergensi dan pengembangan kerja sama dengan negara-negara Asia Selatan dan Timur serta berusaha menjalin hubungan yang sangat menguntungkan, lebih erat dan luas dengan seluruh negara di dunia.

"Terutama negara-negara sahabat dan yang memiliki pandangan sama dengan tujuan saling membantu dan mengisi untuk memberikan harapan regional dan global dalam mencapai perdamaian dan harmoni," katanya.

Mengingat pentingnya kedudukan dan peran ekonomi ASEAN di Asia Timur, ujar Dubes, Iran selalu berupaya memperkuat hubungannya dengan lembaga regional ini.

"Kami telah mengirimkan permintaan kami tentang kesiapan meningkatkan status kerja sama dengan ASEAN menjadi mitra dialog ke Sekretariat ASEAN," lanjutnya.

Baca juga: Dubes Boroujerdi: Indonesia tetap jadi salah satu sahabat rakyat Iran
Baca juga: Dubes Iran: Media Barat berupaya ubah kebenaran dalam konflik di Gaza

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

prediksi togel italy

Delapan ratus lebih APK langgar aturan KPU di Jakbar******

Kembali ke masa kecil

pinjol ilegal mudah cair 2022

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

One Piece: Pedang Cerah

permainan 77

Tepis isu mundur, Menlu Retno disebut sedang sibuk di luar negeri******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi disebut sedang sibuk dengan berbagai agenda kegiatan di luar negeri, ketika dia diisukan mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Menlu RI masih fokus dan sibuk menangani kepentingan Indonesia di luar negeri,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat pada Minggu.

Menurut Iqbal, kegiatan Menlu Retno saat ini justru sangat padat, karena banyak isu internasional yang perlu menjadi perhatian serius bagi Indonesia.

“Sedang banyak yang perlu perhatian serius, seperti isu Palestina. Agenda beliau memang sangat padat,” tutur dia.

Berdasarkan unggahan terbaru di akun resmi X, Menlu Retno diketahui sedang berada di Den Haag, Belanda, pada Minggu, untuk menerima sertifikat asli penunjukan Jamu Wellness Culture sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO dari Duta Besar RI untuk UNESCO.
Baca juga: Bertemu Menlu Belanda, Retno bahas ekonomi hingga Palestina

Sebelumnya pada Jumat (2/2), Retno berada di Brussels, Belgia, untuk berbicara dalam EU Indo-Pacific Ministerial Forumke-3, ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-2, serta melakukan pertemuan bilateral dengan menlu sejumlah negara.

Kabar mengenai rencana mundurnya beberapa menteri pertama kali diutarakan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri, pertengahan Januari lalu.

Menurut dia, alasan rencana mundurnya sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono karena mereka merasa tidak nyaman dengan Jokowi—berkaitan dengan Pemilu 2024.
Baca juga: Retno Marsudi jamin Kemlu jaga netralitas selama Pemilu 2024

Isu mundurnya Menlu Retno semakin santer ketika Presiden Jokowi menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai menlu ad interim pada 21-22 Januari 2024.

Penunjukan Budi Arie sebagai menlu ad interim dikarenakan Retno harus melakukan perjalanan ke New York, AS untuk menghadiri debat Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina, sementara pada saat yang bersamaan Wamenlu Nugraha Mansury juga sedang berada di Kampala, Uganda guna menghadiri KTT ke-19 Gerakan Non Blok.

Namun, pihak Istana Kepresidenan RI membantah isu tersebut dengan menegaskan seluruh menteri kabinet Jokowi tetap solid jelang Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

situs slot vegas

Dubes Boroujerdi sebut kini WNI bisa berkunjung ke Iran tanpa visa******

《sqtoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，link slot vietnam gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sqtoto》bab terbaru。