olympus pasti maxwin

Apakah Anda suka bermain game?

Profil SAP, Perusahaan Jerman Terseret Suap ke Pejabat RI dan Afsel******

Perusahaan teknologi informasi asal Jerman,SAP, terseret kasus suap terhadap sejumlah pejabat Indonesia dan Afrika Selatan (Afsel).

Hal itu terungkap usai Kementerian Kehakiman AS yang meminta SAP membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun karena terbukti memberikan suap tersebut.

Untuk Indonesia, penyuapan itu disebut terjadi pada periode 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia.

System Analyse Programmentwicklung (SAP) merupakan salah satu perusahaan piranti lunak ternama di dunia.

Berdasarkan situs resmiperusahaan, SAP didirikan pada 1 April 1972 oleh lima mantan karyawan IBM yaitu Dietmar Hopp, Hasso Platter, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira, dan Hans-Werner Hector.

Perusahaan yang berkantor pusat di Walldorf, Jerman ini menyediakan piranti lunak untuk kepentingan enterprise resource planning (ERP)atau sistem informasi terintegrasi untuk kepentingan perencanaan maupun aktivitas bisnis.

Selain itu, perusahaan juga menawarkan layangan komputasi awan (cloud services).

Per 2023, perusahaan mempekerjakan sekitar 106 ribu karyawan. Dengan mitra lebih dari 24 ribu entitas di seluruh dunia, SAP meraup 29,52 miliar euro atau sekitar Rp501,84 triliun (asumsi kurs Rp17 ribu per euro) pada 2022.

Pada Indeks Keberlanjutan Dow Jones, perusahaan menduduki peringkat pertama selama 16 tahun berturut-turut.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

PM Thailand: Indonesia Ingin Beli 2 Juta Metrik Ton Beras Tahun Depan******

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengungkapkan ketertarikan Indonesiauntuk membeli dua juta metrik ton beras dari negaranya pada tahun depan.

Menurut Srettha, pemerintah Indonesia sudah menginformasikan kepada Thailand melalui surat mengenai minat untuk membeli beras dengan jumlah besar tersebut.

"Indonesia, pada hari Senin (18/12), mengirimkan surat secara resmi permintaan pembelian 2 juta metrik ton beras Thailand," kata Srettha kepada wartawan pada konferensi pers usai rapat kabinet Selasa (19/12), seperti dikutip Bernama.

Dia mengatakan, kendala logistik membuat permintaan pemerintah Indonesia ini sulit dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan.

"Indonesia ingin membeli total 2 juta metrik ton tahun depan," ujarnya.

Thailand merupakan eksportir beras terbesar kedua di dunia, yang menargetkan ekspor 8 juta metrik ton tahun ini, di mana angkanya meningkat dari target sebelumnya.

Statistik menunjukkan Thailand mengekspor 6,9 juta metrik ton beras, meningkat 11,4 persen year-on-year, dari bulan Januari hingga Oktober tahun ini.

Tahun ini Indonesia banyak impor beras dari Thailand. Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras tertinggi dari Thailand hingga 2 juta ton senilai US$ 1,1 miliar dan kedua dari Vietnam.

Namun, jumlah impor itu bukan hanya beras medium saja, tetapi termasuk beras khusus yang diperlukan untuk industri atau restoran.

Raja Naga datang ke dunia

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Master Kartu Permainan

Bulog Bakal Nego India Buat Impor Beras ke Tanah Air******

Direktur Utama PerumBulog Bayu Krisnamurthi mengatakan India tidak lagi menutup keran ekspor beras. Karenanya, Bulog akan bernegosiasi dengan negara tersebut.

Namun, seluruh ekspor India harus dilakukan secara Government to Government (G2G).

"India ternyata telah merubah kebijakannya, tidak lagi melarang (ekspor) sama sekali, tapi merubah kebijakan ekspornya menjadi hanya dilakukan oleh pemerintah, hanya G2G termasuk beras pecah, gandum, dan gula. Jadi harus G2G," kata Bayu dalam konferensi pers di Bulog Corporate University, dikutip daridetikcom, Kamis (21/12).

Untuk Indonesia, Bulog akan menjadi perwakilan untuk bernegosiasi dengan lembaga tersebut.

"Bulog dalam hal ini sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah Indonesia menjadi representatif dari pemerintah, sehingga Bulog bisa langsung negosiasi dengan lembaga itu," katanya.

Kendati demikian, Bayu mengatakan lembaga itu akan membuat proses ekspor Indonesia menjadi lebih panjang.

"Dengan kebijakan baru di India, prosesnya jadi lebih panjang, lebih banyak rangkaian aktivitas yang harus kita lewati sehingga misalnya jika terjadi transaksi dan importasi dengan India, saya perkirakan akan terjadi di akhir semester I atau awal semester II di 2024," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

Cucu Pendiri Hermes Berencana Wariskan Harta Rp171 T ke Tukang Kebun******

Nicolas Puechyang merupakan cucu pendiri Hermès ingin mewariskan setengah kekayaan miliknya kepada tukang kebunnya.

Berdasarkan Forbes, kekayaan pewaris Hermes itu mencapai US miliar atau Rp171 triliun (asumsi kurs Rp15.620 per dolar AS). Pria berusia 80 tahun itu berencana mengadopsi secara resmi mantan tukang kebunnya yang berumur 51 tahun sebagai putranya.

Langkah adopsi ini untuk memastikan si tukang kebun mewarisi kekayaan miliaran dolar Puech.

Puech memang terasing dan penyendiri. Ia sekarang tinggal di sebuah rumah besar, bersama 66 penghuni lainnya di La Fouly, Swiss.

Ia jarang sekali berkontak dengan keluarga kayanya. Selain itu, Puech juga berstatus lajang dan tidak memiliki anak.

Karena itu, ia menganggap tukang kebun, yang namanya belum disebutkan itu seperti saudara. Tidak banyak yang diketahui publik tentang sosok tukang kebun itu. Hanya ada sedikit info tentangnya, yakni berasal dari keluarga sederhana Maroko dan memiliki istri berkebangsaan Spanyol dan dua anak.

Namun, langkah miliarder itu mengadopsi anak belum tentu mulus. Pasalnya, mengangkat anak berusia dewasa di Swiss merupakan hal yang rumit. Apalagi kalau si 'anak' tersebut bakal mendapatkan rezeki nomplok miliaran dolar.

Ini bukan kali pertama kali Puech membuat langkah yang menuai protes keluarga. Pada 2014, ia meninggalkan jabatan dewan direksi Hermès setelah tawaran pengambilalihan yang tidak bersahabat dari saingan mode LVMH.

Namun, Puech tetap mempertahankan sahamnya dan menjadikannya salah satu orang terkaya di Swiss.

[Gambas:Video CNN]

Pedang, Sihir, dan Taksi

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.