foto jp kakek zeus 29Jutaan kata 611523Orang-orang telah membaca serialisasi
《tempur88》
IHSG Diramal Lesu Menanti Rilis Pertumbuhan Ekonomi RI******
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah pada perdagangan Kamis (4/5).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pola gerak IHSG masih dalam rentang konsolidasi wajar. Namun, indeks saham terus dibayangi pola tekanan cukup besar dalam jangka pendek.
"Sentimen terdekat adalah rilis data produk domestik bruto (PDB) yang diperkirakan masih akan cukup stabil sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola gerak IHSG," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ITMG, TBIG, ICBP, ASII, UNVR, ASRI, AALI, dan SMRA.
Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai IHSG masih dalam tren pelemahan. Namun, ada potensi rebound meski terbatas dengan resistance di level 6.856.
"Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung melemah," jelasnya.
Di lain sisi, ia menyoroti nilai transaksi yang tidak mengalami perubahan signifikan dibanding nilai transaksi hari sebelumnya. William memprediksi hari ini indeks bergerak dalam rentang 6.774-6.856.
IHSG loyo ke posisi 6.812 pada Rabu (3/5). Indeks saham melemah 50,58 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,49 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,26 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Kemendag Ungkap Indomie 'Bermasalah' yang Ditarik Taiwan Berstandar RI******
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan Indomie rasa Ayam Spesial yang dituding Taiwan mengandung zat karsinogenik etilen oksida pemicukanker, merupakan produk Indomie yang menggunakan standar Indonesia.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi mengatakan Indomie berstandar Indonesia itu diimpor oleh distributor tidak resmi ke Taiwan, yakni para diaspora.
Namun, Indomie tersebut tidak sesuai dengan standar Taiwan karena mengandung gas pemicu kanker sehingga ditarik dari peredaran.
Sedangkan, Indomie yang diimpor oleh distributor resmi, kata Didi, telah disesuaikan dengan standar Taiwan sehingga tidak bermasalah.
Kendati demikian, ia enggan berkomentar apakah Indomie yang menggunakan standar Indonesia mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Menurutnya, hal itu merupakan ranah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Di lain sisi, Didi yakin Taiwan tidak akan menutup pintu ekspor Indomie dari Indonesia meskipun ditemukan zat pemicu kanker. Pasalnya kejadian seperti itu sering terjadi.
"Menurut saya ditutup enggak ya, karena sering terjadi. Itu terjadi seperti tadi diimpor oleh individu atau agen yang bukan distributor resmi," kata Didi.
Penarikan Indomie Ayam Spesial di Taiwan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) negara tersebut pada 25 April lalu. Selain produk RI, ada juga Mie Kari Putih Ah Lai dari Malaysia.
Kemenkes Taiwan meminta para pengecer menarik dua produk tersebut dari toko-tokonya. Lalu, para importir kedua produk mi tersebut bakal dikenakan denda antara 60.000 hingga 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp29 juta-Rp97 triliun.
Sehari berselang, Kemenkes Malaysia juga menarik produk Indomie Ayam Spesial yang beredar di negaranya. Mereka juga menarik produk Mie Kari Putih Ah Lai.
"Kementerian sudah mengeluarkan perintah tahan, tes, dan lepaskan produk itu di semua titik masuk. Kami juga sudah memerintahkan perusahaan untuk secara sukarela menarik produk itu dari pasar," kata Menkes Malaysia Muhammad Radzi Abu, dikutip dari The Star.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label:cara pinjam uang home credit、234slot、pinjaman online shopee
Terkait:trik menang main game slot、agen asia88、cara pinjam pegadaian、slot withdraw dana、manis 77、situs slot tergacor di dunia、energi slot login、cr7vip slot、neko slot88、p88 slot
bab terbaru:togel 90(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak membayar utang sebesar Rp344 miliar dalam tiga bulan ke depan. Langkah itu merupakan pilihan terakhir dari tiga opsi yang disiapkan Aprindo terkait sengketa utang tersebut.
"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).
Kendati demikian, Roy mengatakan pihaknya masih akan berupaya untuk mengindari upaya itu karena bisa membebani peritel yang fokus berjualan menjadi sibuk memikirkan hukum.
Roy mengatakan sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo akan melakukan dua opsi lainnya sambil melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama, mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.
Kedua, memotong tagihan ke produsen. Artinya Aprindo akan mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.
Setelah dua opsi itu, Aprindo baru akan menempuh jalur hukum.
"Kita berharap baik kita disuruh PTUN, gugat, dan sebagainya, itu paling paling paling akhir," kata Roy.
Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.
Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.
"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).
[Gambas:Video CNN]
Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.
Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.
"Jadi refaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.
Lihat Juga :Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang |
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.
"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).
Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.
Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.
Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
[Gambas:Video CNN]
Rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibuka pada hari ini, Jumat (5/5).
Salah satu persyaratan yang harus dipersiapkan calon peserta rekrutmen BUMNyaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Berikut cara buat SKCK online dan offline 2023.
Lihat Juga :![]() |
Masa berlaku SKCK yaitu 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika melewati masa berlaku dan dirasa masih perlu, maka SKCK dapat diperpanjang ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat.
Dirangkum dari laman SKCK Polri, berikut cara buat SKCK secara online atau offline khusus Warga Negara Indonesia (WNI) untuk keperluan rekrutmen bersama BUMN 2023
Di bawah ini ada beberapa persyaratan umum untuk membuat SKCK. Anda dapat mengcek persyaratan lebih detail ke laman https://skck.polri.go.id/.
Selain itu, Anda dapat memilih layanan pembuatan SKCK sesuai keinginan. Yaitu di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, karena setiap tempat memiliki syarat yang berbeda-beda.
Cara buat SKCK online hanya bisa dilakukan melalui Super Apps Presisi Polri yang di unduh gratis lewat Google Play Store atau App Store.
Lihat Juga :![]() |
Cara buat SKCK offline ini bisa langsung mendatangi Kantor Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat. Proses pembuatannya yaitu satu hari jadi, dan bisa ditunggu di tempat.
Itulah cara buat SKCK rekrutmen bersama BUMN 2023. Pastikan Anda datang di jam operasional yaitu pukul 08.00-15.00 waktu setempat.
(avd/fef)Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir belum bisa memutuskan impor KRL bekas dari Jepang. Salah satunya, mempertimbangkan kesanggupan produksi PT Industri Kereta Api (INKA).
Menurutnya, produk PT INKA memiliki dua kualitas, yaitu versi dalam negeri dan yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong asal Swis, Stadler.
"Nah tentu kita lihat kapasitas produksinya berapa, transparan saja, silakan diaudit. Kalau ternyata INKA ini sanggup produksi, misalnya 2.000 dan mencukupi seluruh kebutuhan, ya jangan impor," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5).
Di satu sisi, Erick pun meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Dengan begitu, bisa dipetakan berapa gerbong yang dibutuhkan. Setelah itu, proyeksi pertumbuhan itu bisa dikaitkan dengan kondisi atau kapasitas produksi PT INKA.
"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark updan saya akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," ujar Erick.
"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," imbuhnya.
Lihat Juga :![]() |
Ia mengklaim sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Komisi IV DPR terkait impor KRL bekas ini.
Sementara itu, hasil audit BPKP secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.
Pertama, impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.
Ketiga, impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.
"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.
Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.
Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Eiger buka suara soal viral label produk topi bertuliskan Made in China di Twitter. Warganet sebelumnya mempertanyakan keaslian produk tersebut lantaran Eiger merupakan mereklokal yang berbasis di Bandung, Jawa Barat.
PR Executive Eiger Shulhan Syamsur Rijal mengakui topi tersebut memang produk asli perusahaannya. Eiger memang menerima produk dari pemasok luar negeri alias produk impor.
"Itu memang original produk EIGER. Nomor artikelnya mengarah ke produk topi. Untuk hal ini, EIGER memang menyediakan produk kegiatan luar ruang yang berasal dari berbagai pemasok, prioritas pemasok tetap dari dalam negeri, sebagian kecilnya dipasok dari pemasok lain dari luar Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (2/5).).
Shulhan menjelaskan pihaknya terpaksa mengambil dari pemasok luar negeri karena teknologi atau bahannya belum bisa didapatkan secara masif di Indonesia, bukan karena ketidaksiapan SDM lokal. Itupun klaimnya, jumlahnya sedikit.
[Gambas:Twitter]
"Beberapa artikel dengan jumlah sangat minor, itu tidak bisa disiapkan di Indonesia," ungkapnya.
Ia mencontohkan produk dari pemasok asing itu antara lain jam tangan, carabiner dan beberapa produk lain.
"Produk ini tidak 100 persen buatan dalam negeri. Jumlah produk Eiger. yang disuplai dari pemasok dari luar negeri jumlahnya masih minoritas," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/agt)Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir belum bisa memutuskan impor KRL bekas dari Jepang. Salah satunya, mempertimbangkan kesanggupan produksi PT Industri Kereta Api (INKA).
Menurutnya, produk PT INKA memiliki dua kualitas, yaitu versi dalam negeri dan yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong asal Swis, Stadler.
"Nah tentu kita lihat kapasitas produksinya berapa, transparan saja, silakan diaudit. Kalau ternyata INKA ini sanggup produksi, misalnya 2.000 dan mencukupi seluruh kebutuhan, ya jangan impor," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5).
Di satu sisi, Erick pun meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Dengan begitu, bisa dipetakan berapa gerbong yang dibutuhkan. Setelah itu, proyeksi pertumbuhan itu bisa dikaitkan dengan kondisi atau kapasitas produksi PT INKA.
"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark updan saya akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," ujar Erick.
"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," imbuhnya.
Lihat Juga :![]() |
Ia mengklaim sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Komisi IV DPR terkait impor KRL bekas ini.
Sementara itu, hasil audit BPKP secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.
Pertama, impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.
Ketiga, impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.
"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.
Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.
Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)《tempur88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,asikdewaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《tempur88》bab terbaru。