halte4d

Tawarikh Tirus

asia188

Presiden sebut Menko Polhukam definitif dari kalangan non******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan akan segera menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan non-partai politik.

“Secepatnya (ditunjuk menteri definitif). (Tokohnya) dari non (partai politik),” ujar Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan, di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, sebagaimana tayangan video yang disaksikan di Jakarta.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi Keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Dalam keterangannya di Bandung, Presiden menyatakan Tito ditunjuk lantaran memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pernah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan kini menjabat Menteri dalam Negeri.

“Sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang Menko Polhukam, saya kira nggak ada masalah,” ujarnya.

Dia menyampaikan yang terpenting saat ini adalah organisasi di Kementerian Polhukam berjalan dengan baik.

Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Baca juga: Mahfud serahkan surat pengunduran diri setelah balik dari Aceh

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Alam Dewa Kegelapan

room slot gacor hari ini domino

Kunjungi air terjun, sejumlah wisman terjebak banjir lahar Semeru******

Kemarin beberapa turis asing dan wisatawan domestik yang didampingi oleh guide turun ke bawah air terjun Tumpak Sewu saat terjadi banjir lahar yang membawa endapan lumpur

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Sejumlah wisatawan mancanegara (wisman) sempat terjebak saat terjadi banjir lahar Gunung Semeru yang menerjang secara tiba-tiba dari atas air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (31/1).

"Kemarin beberapa turis asing dan wisatawan domestik yang didampingi oleh guideturun ke bawah air terjun Tumpak Sewu saat terjadi banjir lahar yang membawa endapan lumpur," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Harismawati saat dikonfirmasi per telepon, di Lumajang, Kamis.

Saat itu, lanjut dia, cuaca cukup cerah di objek wisata air terjun Tumpak Sewu, sehingga beberapa wisatawan asing dan domestik bersama guideturun ke dasar air terjun untuk melihat lebih dekat keindahan air terjun.

Baca juga: Sejumlah wisatawan asing kunjungi Air Terjun Tumpak Sewu Lumajang

"Beberapa wisatawan itu melihat percikan lumpur yang turun dengan deras dari atas. Semuanya menghindar dan bernaung ke tempat yang aman karena debit air cukup tinggi," tuturnya.

Pihak pemandu wisata akhirnya mengirimkan foto kepada rekannya yang berada di atas dan meminta pertolongan agar segera dievakuasi dari dasar air terjun Tumpak Sewu bersama rombongan wisman dari China yang masuk dari Kabupaten Malang.

"Sebanyak 20 guidemengevakuasi semua wisatawan asing dan domestik yang terjebak di bawah air terjun Tumpak Sewu saat banjir lahar hujan itu surut. Semuanya dalam kondisi selamat," katanya.

Baca juga: Kunjungan wisman ke Air Terjun Tumpak Sewu Lumajang meningkat

Kendati demikian pihak Dinas Pariwisata Lumajang tidak menutup sementara objek wisata air terjun Tumpak Sewu pasca-kejadian terjebaknya wisatawan asing dan domestik saat banjir lahar, sehingga air terjun yang eksotis tersebut tetap dibuka untuk umum.

"Kami mengirim surat kepada pihak pengelola air terjun Tumpak Sewu dan Kades Sidomulyo agar saat turun hujan dan kondisi mengkhawatirkan, Tumpak Sewu ditutup sementara, dan wisatawan hanya boleh sampai di panorama Tumpak Sewu," ujarnya.

Sebelumnya sebuah video beredar di beberapa WhatsApp (WA) Grup yang memperlihatkan banjir lahar hujan yang berwarna kecoklatan turun ke air terjun Tumpak Sewu cukup deras, padahal suasana objek wisata tersebut cerah.

Baca juga: Polisi selidiki WNA yang meninggal di Air Terjun Tumpak Sewu Lumajang
 

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bintang Jiwa Dou

cara mengajukan kenaikan limit kredivo

BMKG deteksi titik panas di Kaltim bertambah jadi 121******

Sebanyak 121 titik panas ini terpantau sepanjang Rabu (31/1) mulai pukul 01.00 hingga 24.00 WITA

Balikpapan (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mendeteksi 121 titik panas tersebar di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga pihak terkait diimbau menangani dan masyarakat diajak waspada agar tidak terjadi penambahan titik panas.

"Sebanyak 121 titik panas ini terpantau sepanjang Rabu (31/1) mulai pukul 01.00 hingga 24.00 WITA," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan, Diyan Novrida, di Balikpapan, Kamis.

Informasi sebaran titik panas tersebut, lanjutnya, sudah disampaikan ke pihak terkait, termasuk ke Manggala Agni, kemudian ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi serta kabupaten/kota  agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

Jumlah titik panas sebanyak ini mengalami kenaikan jika dibanding hari sebelumnya (Selasa 30/1) yang terpantau 114 titik, sehingga ia mengimbau semua pihak selalu waspada dan sama-sama mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti tidak melakukan pembakaran di hutan maupun lahan.

Diyan menyebut 114 titik panas pada Selasa (30/1) tersebar di lima kabupaten yakni Paser (2), Kutai Barat (2), Kutai Timur (84), Kutai Kartanegara (21), dan Kabupaten Berau (5). 

Baca juga: BMKG deteksi 114 titik panas di Kalimantan Timur

Sedangkan 121 titik yang terpantau kemarin (31/1) tersebar di empat kabupaten yakni Kutai Barat (7), Kutai Timur (94), Kutai Kartanegara (18), dan Kabupaten Berau (2).

Rinciannya adalah tujuh titik di Kutai Barat tersebar pada empat kecamatan yakni Bongan (2), Jempang (1), Muara Lawa (3), dan Kecamatan Siluq Ngurai (1), semuanya memiliki tingkat kepercayaan menengah.

Di Kutai Timur yang terdeteksi 94 titik dengan sebaran di Kecamatan Bengalon (26), Kaubun (8), Kongbeng (20), Muara Ancalong (8), Muara Bengkal (2), Muara Wahau (6), Rantau Pulung (19), dan Kecamatan Telen (5) dengan tingkat kepercayaan menengah dan tinggi.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpantau 21 titik tersebar di delapan kecamatan yakni Kembang Janggut (3), Kenohan (1), Marangkayu (2), Muara Badak (2), Muara Kaman (7), Sangasanga (1), Sebulu (1), dan Tabang (1), dengan tingkat kepercayaan menengah.

“Sedangkan Kabupaten Berau yang terdeteksi dua titik panas, tersebar di Kecamatan Segah dan Kelay, dengan tingkat kepercayaan menengah," kata Diyan.

Baca juga: BMKG: Masih ada 58 titik panas di Kaltim, ada kawasan tanpa hujan
Baca juga: BMKG: Tetap waspada, masih ada 13 titik panas di Kaltim

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Wu Po Jiu Huang

bapak slot

Menkominfo targetkan kecepatan internet Indonesia lompat 30 kali lipat******

Percepatan internet Indonesia masih rendah. kita baru 24,9 Mbps. Kita targetkan dalam visi Indonesia digital itu 765 mbps di tahun 2045

Makassar (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menargetkan kecepatan internet di Indonesia pada tahun 2045 bisa melompat hingga 30 kali lipat dibandingkan saat ini.

Menurut Menkominfo target itu sesuai dengan visi Indonesia Digital 2045 yang membidik kecepatan internet di dalam negeri dapat mencapai 765 Mbps.

"Kecepatan internet Indonesia masih rendah, kita baru 24,9 Mbps. Kita targetkan dalam visi Indonesia Digital itu 765 Mbps di tahun 2045 sehingga dalam 21 tahun mendatang kita harus melompat 30 kali (lipat)," kata Budi di Gowa, Kamis.

Saat peresmian pembangunan Fasad dan Gedung UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Makassar, di Gowa, Menkominfo mengakui kecepatan internet Indonesia dibandingkan negara-negara maju masih cukup tertinggal.

Meski demikian, ia mengatakan jika saat pemerintah terus berupaya membangun jaringan untuk percepatan dan merealisasikan visi Indonesia Digital 2045.

Baca juga: Kemenkominfo jaring masukkan industri untuk batas kecepatan internet
Baca juga: APJII sebut penetrasi internet Indonesia naik jadi 79,5 persen di 2024

Menkominfo mendorong kolaborasi dan dukungan semua pihak untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan kolaboratif berbasis inovasi mendukung Indonesia Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemahaman bersama serta langkah implementasi terukur dan selaras antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.

"Diharapkan pula dukungan nyata dan aksi tindak lanjut dari setiap entitas pemerintah, yang berperan dan bersinergi dengan sektor privat dan publik dapat segera direalisasikan pada masing-masing sektor," katanya.
 

Sementara Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pis dan Informatika (SD PPI) Kementerian Kominfo Ismail mengatakan gedung kantor yang diresmikan dilengkapi dengan alat-alat monitor spektrum frekuensi radio tetap maupun stasiun bergerak.

Dia mengatakan kantor balai monitoring tersebut bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penerbitan dan lain-lain.

"Kantor Balai Monitoring ini istilahnya penjaga gawang spektrum frekuensi radio, di mana ini adalah sumber daya alam terbatas yang digunakan cukup banyak sektor kehidupan salah satunya frekuensi untuk penerbangan misalnya bagaimana kita menjaga dan mengawal komunikasi antara pilot dengan menara kontrol," katanya.

"Kami juga menjaga komunikasi dari sektor kebencanaan, karena setelah terjadinya gempa bumi jika ada potensi tsunami seluruh alat-alat yang digunakan oleh BMKG dan para BNPB itu semua menggunakan spektrum frekuensi radio," tambah Ismail.

Saat ini terdapat 19 gedung balai monitoring di seluruh Indonesia, termasuk di Gowa, yang ke depan akan mendapat peran dan tugas semakin berat.

Pasalnya sistem komunikasi terus bertumbuh sangat cepat diiringi kehadiran teknologi baru yang senantiasa berkembang.

Ismail menegaskan kompetensi awak SD PPI menjadi faktor kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, sehingga pihaknya terus melakukan perubahan secara proporsional serta melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakam sepanjang 2024.

"Dan tahun 2024 ini kita akan berlari kencang untuk men-support agenda-agenda ekonomi digital, teknologi digital, dan membawa perubahan dengan banyak aspek-aspek kehidupan," ucapnya.

Baca juga: APJII:program pemerintah ikut tingkatkan peneterasi internet daerah 3T
Baca juga: Adopsi teknologi FWA bisa jadi solusi tingkatkan kecepatan internet

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Obat besar

situs slot gampang menang

Bus rombongan Partai Hanura alami kecelakaan di Tol Ngawi******

Ngawi (ANTARA) - Bus pariwisata yang mengangkut rombongan anggota Satgas Partai Hanura asal Surabaya mengalami kecelakaan di ruas jalan Tol Ngawi-Solo, masuk Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur hingga mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya menderita luka-luka.

"Informasinya, ada tiga orang meninggal dunia di lokasi dan beberapa yang luka. Petugas langsung mengevakuasi para korban," ujar Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi, Ipda Yudhi Irawan kepada wartawan di Ngawi, Minggu.

Baca juga: Polisi usut kasus kecelakaan bus siswa SMAN Sidoarjo di Tol Ngawi

Dia mengatakan, kecelakaan tunggal itu terjadi pada Minggu pagi yang melibatkan bus pariwisata PO Efa Transjaya bernomor polisi W-7401-UO yang mengangkut rombongan anggota Satgas Partai Hanura asal Surabaya. Bus melaju kencang dari Solo menuju Ngawi.

Di lokasi kejadian ruas Tol Ngawi, bus berusaha mendahului truk di depannya, namun tiba-tiba bus oleng hingga menabrak pembatas jalan tol dan terguling.

"Pengemudi diduga hilang kendali saat berusaha mendahului truk di depannya hingga akhirnya banting setir ke kanan dan menabrak median tol lalu terguling dan terseret sampai menghantam guadril," kata dia.

Baca juga: Dua orang meninggal dalam kecelakaan Bus Restu dan truk di Tol Ngawi

Akibat kecelakaan itu, tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sang sopir dan beberapa penumpang lainnya mengalami luka-luka. Para korban lalu dievakuasi ke RSUD Soeroto dan rumah sakit lain.

Saat kejadian, lanjutnya, bus dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara kampanye akbar Ganjar-Mahfud Md di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu kemarin.

Baca juga: Bus rombongan SMA Sidoarjo kecelakaan di ruas Tol Ngawi

Sesuai data, berikut nama korban meninggal dunia, dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Catur Pancoro (47) warga Tulangan Sidoarjo (Sopir), Hadi Umar F (21) warga Mojo Lebak Mojokerto, dan Aditya (38) warga Cungkup Pucuk Lamongan. Sementara korban luka ada belasan orang

Petugas kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut dengan melakukan olah TKP dan memintai keterangan para saksi.

Baca juga: Dua orang meninggal dalam kecelakaan Bus Restu dan truk di Tol Ngawi
Baca juga: Bus rombongan SMA Sidoarjo kecelakaan di ruas Tol Ngawi

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan lahir

rtp dragon222

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024