pinjol resmi ojk 2021 cepat cair limit tinggi

Ksatria Penjaga Santo

Mengintip Harta Amran Sulaiman yang Ditunjuk Jokowi Jadi Mentan Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian pada Rabu (25/10) ini guna mengisi kursi yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi.

Amran sebetulnya bukan orang baru di kabinet Jokowi dan Kementerian Pertanian. Maklum sebelumnya ia juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Sebagai seorang menteri, Amran sejatinya bukan orang sembarangan. Termasuk dari sisi kekayaan.

Tercatat pada 2014 harta kekayaannya mencapai Rp325,26 miliar. Harga itu kemudian turun menjadi Rp257,01 pada 2017.

Namun pada 2018, harga Amran kembali naik menjadi Rp274,9 miliar. Lalu, naik lagi menjadi Rp279,58 miliar pada 2019.

Harta pada 2019 atau update terakhir itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp42,24 miliar.

Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp3,42 miliar. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya Rp38 juta.

Amran juga memiliki utang senilai Rp293,73 juta.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

gerbang emosional

IHSG Perkasa ke 6.834 Sore Ini Akibat Terdongkrak 290 Saham******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.834 pada Rabu (25/10) sore. Indeks saham menguat 27,62 poin atau 0,41 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,67 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,67 miliar saham.

Lihat Juga : Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,67 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,69 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 0,85 persen.

Lihat Juga : Amran Klaim Mentan 'Bersih': Buka di Google, Amran Rp50 Miliar!

Senada, bursa saham Eropa juga bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,07 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,11 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,22 persen.

Sementara, bursa saham Amerika kompak bergerak di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,73 persen, indeks NYSE Composite 0,53 persen, dan indeks NASDAQ Composite 0,93 persen.

Lihat Juga : IHSG Diprediksi Lanjut Menguat Meski Dibayangi Pelemahan Rupiah

Novel Mo Ji Jiu Yao

Mentan Amran Kejar Target Genjot Produksi Padi dan Jagung usai El Nino******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman bakal fokus meningkatkan produksi padidan jagungusai masa kekeringan atau El Nino melanda.

Amran mengakui El Nino berdampak pada penurunan produksi pangan. Ia bahkan mengklaim dunia pun mengalami krisi pangan.

Lihat Juga : Jokowi Usai Cek Jalanan 'Dajal' di Lampung: Mulus, Bisa Tidur di Mobil

Ia lantas menargetkan produksi pada dan jagung pada November nanti bisa mencapai 1,5 juta ton. Sementara, untuk Desember bisa mencapai 2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Amran menegaskan target tersebut harus bisa dicapai. menurutnya, soal pangan tidak boleh main-main.

"Kalo ini (pangan) bermasalah, ini bisa terjadi gejolak sosial yang dahsyat," imbuhnya.

Meski begitu Amran bisa menarik napas lega. Pasalnya, saat ini hujan mulai turun di Tanah Air.

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

Oleh karena itu, ia makin optimis target produksi pangan tadi bisa tercapai di tahun ini.

"Sekarang sudah musim hujan. Ini yang kita khawatirkan (tidak turun hujan). (Tapi) ternyata musim hujan sudah masuk," ujarnya.

Kronik Penulis Lucu

Cerita Amran soal Kronologi Jadi Mentan Lagi: Takdir Tak Tertukar******

Menteri Pertanian Amran Sulaimanbercerita soal kronologi dirinya ditunjuk kembali menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menuturkan baru diberitahu akan menjadi menteri pertanian pada Selasa (24/10) pukul 17.00 WIB oleh Jokowi.

"Baru kemarin sore jam 17.00. Baru aku tahu dan itu lah presiden kita," ucap Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (25/10).

Amran menuturkan semua proses penunjukan dirinya itu serba cepat. Namun, ia yakin semua itu sudah menjadi takdir dirinya.

"Takdir tidak mungkin tertukar. Biarlah takdir berputar pada orbit sehingga kita menerima dengan baik apapun yang terjadi," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pernah dipanggil oleh Jokowi pada September lalu. Namun, Amran mengatakan pertemuan itu tidak membahas soal pencalonan dirinya jadi menteri.

Menurutnya, pertemuan itu hanya diskusi terkait kondisi ekonomi.

"Waktu itu kami membahas potensi sumber daya alam kita khususnya Indonesia timur," ucap Amran.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Nona Junhuan

Erick Thohir Bertemu Sandi Bahas Percepatan Industri Pariwisata******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir terlihat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Rabu (25/10) siang.

Lihat Juga : RI Buka Peluang TikTok Shop Buka Lagi dengan 3 Syarat

Erick menambahkan Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam dan budayanya. Hal itu menjadi aset penting Indonesia untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

[Gambas:Video CNN]

[Gambas:Instagram]

Sandiaga pun membalas unggahan Erick tersebut. "Siapa berkolaborasi membangun bangsa."

Sebelumnya, politikus PPP itu mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan lain di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Sektor-sektor tersebut, kata dia, umumnya melibatkan pelaku UMKM dalam jumlah besar dan menjadi sumber pertumbuhan baru yang memberi dampak berlapis perkembangan usaha di daerah sekitarnya.

Dia mencontohkan pada 2022 lalu, sektor Parekraf menorehkan catatan kinerja positif. Sandiaga mengatakan nilai kontribusi sektor itu terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 4,1 persen.

"Serta ekspor produk ekonomi kreatif diperkirakan menembus US,46 miliar atau Rp397,98 triliun," kata dia.

"Pada tahun 2023 ini, nilai tambah ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp1.297 triliun. Dengan target kinerja tersebut diharapkan memberikan dampak yang besar dengan keberadaan lapangan kerja sebesar 22,4 juta di sektor pariwisata dan 22,29 juta di sektor ekonomi kreatif," imbuh Sandiaga.