petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

playstar slot demo

bir365 494Jutaan kata 136163Orang-orang telah membaca serialisasi

《playstar slot demo》

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Pengamat menilai Presiden Jokowi masih memiliki sejumlah PR di sektor agraria jelang akhir masa kepemimpinannya.
Pengamat menilai Presiden Jokowi masih memiliki sejumlah PR di sektor agraria jelang akhir masa kepemimpinannya. Ilustrasi. (ANTARA/Nova Wahyudi).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga :
Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga :
Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga :
Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga :
Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

IHSG Diproyeksi Bangkit Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Selasa (20/2).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Selasa (20/2. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (20/2) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG hari ini bisa mengalami reboundselama masih di atas 7.200.

"Meskipun demikian adanya pelemahan di bawah 7.200 bisa menjadi tanda dari fase awal wave c dari (iv)," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Sebaliknya, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memperkirakan IHSG akan tertekan terbatas pada hari ini. Namun IHSG masih mendapat sentimen positif usai berlangsungnya pemilu.

"Pasca perhelatan pesta demokrasi serta telah terlewatinya pekan pendek, pola gerak IHSG setelah terdongkrak naik pekan lalu terlihat merespons sentimen positif mengenai harapan baru dengan menyongsong masa depan lebih baik," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.202 dan resistance7.373 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, HMSP, KLBF, PWON, ADHI, dan BINA.

IHSG ditutup di level 7.296 pada Senin (19/2) sore. Indeks saham melemah 38,84 poin atau 0,53 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,9 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 198 saham menguat, 336 terkoreksi, dan 242 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]



 

(sfr/sfr)

AHY Janji Belajar Cepat di Kementerian ATR Demi Kenyamanan Investor******

Menteri ATR/ Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan belajar cepat soal seluk-beluk kementerian ini agar bisa memberi kenyamanan kepada investor.
Menteri ATR/ Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan belajar cepat soal seluk-beluk kementerian ini agar bisa memberi kenyamanan kepada investor. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji akan belajar cepat soal seluk-beluk kementerian ini agar bisa memberi kenyamanan kepadainvestor.

Ketua Umum Partai Demokrat ini dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Hadi Tjahjanto. Hadi digeser ke Kemenko Polhukam yang ditinggal Mahfud MD karena mentas di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

"Tadi malam, sekitar pukul 21.00 WIB, saya diterima beliau (Hadi Tjahjanto) di kediaman dan belajar cepat saya. Beliau dengan bersemangat, saya bisa menilai beliau begitu menguasai permasalahan dan juga sangat passionate," ucap AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (21/2).

Sederet target yang akan dikebut adalah menuntaskan 120 juta target bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, AHY menyinggung soal sertifikasi elektronik dan isu-isu sengketa tanah di Indonesia.

Agus juga berharap Kementerian ATR/BPN bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

"Itu tidak bisa sendirian. Tapi, dengan kepastian hukum di bidang tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan maka memberikan keyakinan, keamanan, kenyamanan bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri," jelasnya.

"Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya. Termasuk tentu ini menciptakan keadilan, beliau (Hadi) menyampaikan kita harus tegas, kita harus menghadapi siapapun yang melawan hukum. Kita ingin ATR ini benar-benar profesional melayani dan terpercaya," tutup AHY.

Usai pelantikan di Istana Negara, Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono melaksanakan serah terima jabatan di Kementerian ATR/BPN.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)




bab terbaru:pinjam 1 juta di kredivo

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
cara mengambil hp di akulaku
rtp idnscore
123selot
kantor kredivo semarang
angka jitu malam ini untuk hongkong
voucher google play 20k
liveresulthkg
erek erek 4d bergambar
baca dapat duit
Daftar isi semua bab
Bab 1 sinar777
Bab 2 nagacash
Bab 3 tafsir mimpi 2d bergambar mbah barong
Bab 4 spin707 slot
Bab 5 gacor hari ini slot
Bab 6 gacor77 rtp
Bab 7 penolong 2d togel
Bab 8 giatqq
Bab 9 situs qq terbaik dan terpercaya
Bab 10 persyaratan pinjaman online
Bab 11 bocoran admin jarwo slot
Bab 12 situs terbaru slot online
Bab 13 tafsir mimpi erek erek
Bab 14 mahjong ways 2 akun demo
Bab 15 live draw togel hk
Bab 16 buku mimpi 2d angka abjad
Bab 17 rtp pos4d
Bab 18 situs bermain slot
Bab 19 cara mencairkan saldo kredivo ke rekening
Bab 20 pinjaman langsung di acc
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4563bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

merdekawin rtp
AKPY beri penyuluhan ISPO bagi pekebun sawit dan UMKM Ketapang
TBS sawit milik petani swadaya di Kalimantan Barat (ANTARA/Dedi)
Pontianak (ANTARA) - Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan penyuluhan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun sawit dan pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

"Penyuluhan digelar melalui workshop sebagai upaya kami bersama para pihak untuk mendorong pekebun sawit, baik yang tergabung di kelompok tani maupun kelembagaan ekonomi pekebun untuk dapat naik tingkat dengan memiliki ISPO," ujar Direktur AKPY Dr Sri Gunawan di Pontianak, Sabtu.

Ia menambahkan ada empat tujuan penyuluhan yang ingin dicapai, yakni memberikan sosialisasi terkait prinsip dan kriteria ISPO, dilanjutkan workshop penyusunan proposal ISPO bagi pekebun swadaya.

Baca juga: Kemenperin susun peta jalan Sawit Indonesia Emas lewat tiga tahapan

Kemudian, memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM pekebun sawit, khususnya dalam menjaga lingkungan perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan.

"Diharapkan kegiatan ini peserta dapat memahami sumber emisi dan mitigasi emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim dunia serta memberikan wawasan lebih luas tentang pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan," jelas dia.

Sejak 2018, perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat lebih dari 42,88 juta ton minyak kelapa sawit yang diproduksi, tahun 2019 meningkat menjadi 47,12 juta ton dan 48,29 juta ton di tahun 2022. Poduksi minyak sawit Indonesia diproyeksikan mencapai angka 58,77 juta ton pada 2025. Angka ini merupakan prestasi bagi industri perkelapasawitan Indonesia.

Sri Gunawan mengakui meski dari luas lahan menghasilkan angka produksi menakjubkan, jika menilik pada tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia perlu ada pembenahan dan perbaikan, mengingat minyak sawit menjadi komoditas global.

“Dari luas tutupan perkebunan kelapa sawit mencapai 16,38 juta hektare, 41 persen atau 6,7 juta hektare dari total luas tersebut dikelola oleh pekebun rakyat yang saat ini menghadapi berbagai permasalahan dan harus diselesaikan bersama, baik dari pemerintah, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Kementan siap merevisi Permentan 38/2020 setelah Perpres ISPO terbit

Baca juga: Wilmar dampingi 1.741 petani sawit swadaya peroleh sertifikat ISPO

Lebih lanjut, ia mengatakan ada permasalahan yang dihadapi pekebun rakyat, antara lain banyak yang tidak memiliki legalitas surat tanah yang sah, serta izin usaha yang belum ada.

“Tanaman kelapa sawit pekebun rakyat semakin memasuki usia tidak produktif, karena tanaman sudah mencapai 20 tahun ke atas yang menyebabkan produktivitas rendah. Sehingga, perlu adanya upaya peremajaan atau penanaman kembali. Masih banyak di kalangan petani menggunakan bibit yang tidak bersertifikat, dan banyak peredaran benih palsu yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan rendemen minyak kelapa sawit,” kata dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Rasul Laut

pinjol 2022
AKPY beri penyuluhan ISPO bagi pekebun sawit dan UMKM Ketapang
TBS sawit milik petani swadaya di Kalimantan Barat (ANTARA/Dedi)
Pontianak (ANTARA) - Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan penyuluhan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun sawit dan pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

"Penyuluhan digelar melalui workshop sebagai upaya kami bersama para pihak untuk mendorong pekebun sawit, baik yang tergabung di kelompok tani maupun kelembagaan ekonomi pekebun untuk dapat naik tingkat dengan memiliki ISPO," ujar Direktur AKPY Dr Sri Gunawan di Pontianak, Sabtu.

Ia menambahkan ada empat tujuan penyuluhan yang ingin dicapai, yakni memberikan sosialisasi terkait prinsip dan kriteria ISPO, dilanjutkan workshop penyusunan proposal ISPO bagi pekebun swadaya.

Baca juga: Kemenperin susun peta jalan Sawit Indonesia Emas lewat tiga tahapan

Kemudian, memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM pekebun sawit, khususnya dalam menjaga lingkungan perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan.

"Diharapkan kegiatan ini peserta dapat memahami sumber emisi dan mitigasi emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim dunia serta memberikan wawasan lebih luas tentang pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan," jelas dia.

Sejak 2018, perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat lebih dari 42,88 juta ton minyak kelapa sawit yang diproduksi, tahun 2019 meningkat menjadi 47,12 juta ton dan 48,29 juta ton di tahun 2022. Poduksi minyak sawit Indonesia diproyeksikan mencapai angka 58,77 juta ton pada 2025. Angka ini merupakan prestasi bagi industri perkelapasawitan Indonesia.

Sri Gunawan mengakui meski dari luas lahan menghasilkan angka produksi menakjubkan, jika menilik pada tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia perlu ada pembenahan dan perbaikan, mengingat minyak sawit menjadi komoditas global.

“Dari luas tutupan perkebunan kelapa sawit mencapai 16,38 juta hektare, 41 persen atau 6,7 juta hektare dari total luas tersebut dikelola oleh pekebun rakyat yang saat ini menghadapi berbagai permasalahan dan harus diselesaikan bersama, baik dari pemerintah, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Kementan siap merevisi Permentan 38/2020 setelah Perpres ISPO terbit

Baca juga: Wilmar dampingi 1.741 petani sawit swadaya peroleh sertifikat ISPO

Lebih lanjut, ia mengatakan ada permasalahan yang dihadapi pekebun rakyat, antara lain banyak yang tidak memiliki legalitas surat tanah yang sah, serta izin usaha yang belum ada.

“Tanaman kelapa sawit pekebun rakyat semakin memasuki usia tidak produktif, karena tanaman sudah mencapai 20 tahun ke atas yang menyebabkan produktivitas rendah. Sehingga, perlu adanya upaya peremajaan atau penanaman kembali. Masih banyak di kalangan petani menggunakan bibit yang tidak bersertifikat, dan banyak peredaran benih palsu yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan rendemen minyak kelapa sawit,” kata dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Dasar perapian

pinjaman legal cepat cair
Polda Sumut:  37 sopir "shuttle" bus di F1 Powerboat jalani tes urine
Polda Sumatera Utara melakukan tes urine kepada para sopir "shuttle bus" di Balige, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. (HO-Polda Sumatera Utara)
Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara telah melakukan tes urine kepada 37 sopir "shuttle" bus di kejuaraan ajang balap perahu motor internasional F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dan hasilnya dinyatakan negatif atau bebas narkoba.

"Pengecekan urine sopir 'shuttle' bus itu dilakukan oleh pihak Polres Toba untuk memastikan bahwa sopir yang membawa wisatawan maupun pengunjung itu bebas dari narkoba," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Balige, Sumut, Sabtu.

Hadi melanjutkan pengecekan urine pada Jumat tersebut juga bertujuan untuk menghindari kecelakaan agar sopir dan penumpang selamat sampai ke tujuan.

"Titik 'shuttle' bus itu dari Lumban Pea atau Lapangan Don Bosco menuju bundaran mendekati venueF1 Powebuat," ucapnya.

Jadi, Hadi mengatakan "shuttle" bus sebanyak 30 itu yang berasal dari Dinas Perhubungan Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten Toba tersebut tetap ada selama kejuaraan ini berlangsung.

"Karena jarak bus untuk menunggu paling lama 10 menit, untuk itu diimbau kepada pengunjung maupun wisatawan gunakan 'shuttle' bus tersebut," ucapnya.

Selain itu, Polda Sumut juga mengamankan jalan raya yang berkaitan dengan arus lalu lintas menuju kawasan venue Bontean Balige, Di antaranya jalan raya yang akan masuk ke Balige, Jalan Gereja, jalan by pass Tambunan dan Longat.

Ketiga jalur akses itu merupakan penghubung dengan sentra parkir dengan fokus pada arus kedatangan penonton dan mengantisipasi potensi kemacetan.

Ditlantas Polda Sumut juga selalu memberikan imbauan secara humanis kepada masyarakat dan para penonton yang ingin menyaksikan ajang F1 Powerboat di Balige agar parkir pada kantong kantong parkir yang telah disediakan.
 

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

bunga pinjol legal
Media sosial X tengah diramaikan dengan seruan untuk tidak menjadi dosen karena penghasilannya yang dinilai kecil. Berapa gaji dan tunjangan dosen?
Media sosial X tengah diramaikan dengan seruan untuk tidak menjadi dosen karena penghasilannya yang dinilai kecil. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adi Maulana).
Jakarta, CNN Indonesia--

Media sosial X tengah diramaikan dengan seruan untuk tidak menjadi dosen karena penghasilannya yang dianggap kecil. Dengan tagar #JanganJadiDosen, sejumlah netizen memberitahu pendapatan yang mereka terima selama menjadidosen.

Gaji yang mereka terima sebagai dosen beragam, mulai dari Rp1 juta hingga Rp6 juta per bulan.

Lantas berapa sebenarnya gaji dan tunjangan dosen?

Untuk dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), besaran gaji sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berikut rincian gaji PNS setelah mengalami kenaikan:

Golongan I
Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II
Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Golongan III
Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Golongan IV
Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Sementara itu, tunjangan dosen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

Lihat Juga :
ANALISISPR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Guru besar: Rp1.350.000
Lektor kepala:Rp 900.000
Lektor: Rp700.000
Asisten ahli: Rp375.000

Sementara itu, dosen yang mendapat tugas tambahan juga mendapat tunjangan.

Tunjangan Tugas Tambahan Rektor

Guru besar: Rp5.500.000
Lektor kepala: Rp 5.050.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Rektor/Dekan

Guru besar: Rp4.500.000
Lektor kepala: Rp4.050.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Direktur Akademi

Guru besar: Rp3.325.000
Lektor kepala: Rp2.875.000
Lektor: Rp2.675.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Ketua/Pembantu Direktur

Guru besar: Rp1.800.000
Lektor kepala: Rp1.550.000
Lektor: Rp1.350.000

[Gambas:Video CNN]



(fby/sfr)

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

lebah4d
Fakultas Hukum Universitas Pancasila raih peringkat unggul
Fakultas Hukum Universitas Pancasila (ANTARA/HO-Humas UP.
Jakarta (ANTARA) - Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Pancasila (UP) meraih Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang tertuang dalam SK Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 544/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/lI/2024.

Dekan FH UP, Prof Dr Eddy Pratomo di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi yang erat, dan semangat untuk terus maju, sehingga FH UP berhasil memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

 Baca juga: Universitas Pancasila buka pendaftaran bakal calon rektor

Prof Eddy Pratomo mengapresiasi upaya kolektif dari pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa fakultas hukum dalam membangun iklim akademik yang kondusif.

“Pencapaian ini adalah hasil dari dedikasi dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Pencapaian ini juga menegaskan bahwa FH UP berada di jalur yang tepat dalam mencapai visi dan misinya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berintegritas," katanya.

Ia mengatakan ke depan FH UP akan fokus untuk mendapatkan akreditasi internasional FIBAA Jerman dan dalam rangka proses tersebut, FH UP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik-topik hukum nasional dan internasional.

Pada Mei mendatang, ada international short cource untuk beberapa mata kuliah pilihan dan dapat diikuti oleh mahasiswa FH dari dalam dan luar negeri. FH UP juga menginisiasi kelas internasional atau IUP international undergraduate Program yang proses pembelajarannya dilakukan dalam bahasa Inggris serta melibatkan dosen-dosen asing.

Baca juga: Komnas terus pantau penanganan kasus pelecehan seksual di kampus

Baca juga: Prof. Dr. Sri Widyastuti dilantik sebagai Plt. Rektor UP

Sedangkan pada Februari 2024, juga telah terselenggara Student Excahenge Program (SEP) yang ke-15 dan merupakan SEP yang memiliki jumlah peserta terbanyak, dimana FH UP menjadi tuan rumah pertukaran 45 mahasiswa peserta dari lima universitas mitra.

Kelima universitas mitra tersebut, yaitu Fakultas Hukum Universitas Malaya (Malaysia), Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara (Malaysia), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang), Fakultas Hukum Warmadewa (Denpasar), dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung).

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Kerakusan

cara menggunakan voucher alfagift
Bulog dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adu argumen soal beras langka dan mahal di pasar tradisional maupun ritel modern.
Bulog dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adu argumen soal beras langka dan mahal di pasar tradisional maupun ritel modern. (CNN Indonesia/Khaira Ummah Junaedi Putri).
Jakarta, CNN Indonesia--

Bulog dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adu argumen soal beraslangka dan mahal di pasar tradisional maupun ritel modern.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri mengatakan harga beras yang melonjak, bahkan langka, bukan karena stok mereka kurang.

"Jadi, kalau dari sisi ketersediaan, stok yang dikuasai Perum Bulog ini cukup. Kenaikan harga (beras) bukan karena stok kami kurang," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Namun, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menilai penjelasan Bulog tidak cukup. Menurutnya, apa yang disampaikan perusahaan pelat merah itu tidak menjawab pertanyaan masyarakat soal mengapa beras mahal dan langka di pasar.

Tomsi menyebut kementerian/lembaga (K/L) umumnya bekerja dengan target. Oleh karena itu, ia mendesak Bulog seharusnya punya target acuan yang jelas kapan harga beras bisa terkendali.

"Permasalahannya beras naik, tidak cukup dijawab dengan stok cukup, karena masyarakat berkata 'Ya sudah kalau stok cukup kenapa harga naik?', kan begitu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat dan harus bisa menjawab fakta yang ditemukan serta dialami masyarakat," tegas Tomsi.

"Ibu (Tiyas) menjawab impor mulai mendarat, ya, pertanyaannya kapan harga turun, kapan prediksinya? Kan ada perkiraan. Kalau kita kerja ini target kita akan tercapai bulan ini, minggu kesekian, kurang lebih begitu. Jadi, kita tidak hanya menjelaskan tapi tidak menjawab permasalahan," sambungnya.

Ia mengatakan ada dua fakta sengkarut masalah beras yang ditemukan masyarakat di lapangan.

Pertama,harga beras terus meroket. Kedua,adanya pembatasan pembelian beras di ritel modern sebanyak 2 pack alias 10 kg per orang.

"Dengan harga yang terus naik dan dibatasi dengan alasan keterbatasan stok. Dua hal yang dirasakan masyarakat harus kita jawab," tegas Tomsi kepada para peserta rakor.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)