bisaqq

Indah seperti batu

Pakar Ungkap Alasan Kota Semarang Kian Dilirik Investor Pengembang Mal******

Kota Semarang belakangan menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi para investor, tak terkecuali di sektor properti. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek pembangunan mal dan pusat perbelanjaan yang bermunculan di Kota Semarang dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam sebulan ini, setidaknya sudah ada beberapa proyek pembangunan pusat perbelanjaan di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Di antaranya, pembangunan Padma Piazza di Semarang Barat, Sabtu (14/10), dan terbaru pembangunan Mal 23 Semarang di POJ City Kawasan Marina, Senin (23/10).

Sebelumnya, pada tahun ini sudah beroperasi Uptown Mall BSB City Mijen dan The Park Mall Jalan Madukoro.

Heri mengatakan, posisi Kota Semarang amat strategis bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain menjadi simpul Jawa, juga menjadi salah satu kota dagang dan pusat jasa teraktif di Indonesia.

"Ternyata para pengusaha dan pemerintah menangkap itu, kebutuhan tempat-tempat baru untuk mal ini makin mendesak disediakan lebih banyak pilihan, dan itu terbukti," ujarnya.

Dia menilai, kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu juga memainkan peran penting. Menurutnya, Hevearita telah menunjukkan keramahan ihwal investasi masa kini.

Di mata Heri, perkembangan zaman yang pesat, didorong dengan aktivitas masyarakat modern ditangkap oleh perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut.

"Mereka yang beraktivitas setiap hari butuh refreshing lebih dekat, alternatifnya memang mal. Selain itu kawula muda di Kota Semarang juga banyak yang ditandai dengan perguruan tinggi ini lebih suka nongkrong dan jalan-jalan di pusat perbelanjaan modern," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Heri, juga terjadi pergeseran industri manufaktur ke daerah-daerah penyangga Kota Semarang. Terlebih, kawasan penyokong tersebut tidak banyak memiliki mal dan pusat perbelanjaan.

"Sehingga mal di Kota Semarang ini menjadi tujuan masyarakat dari daerah penyangga tersebut, karena aksesnya mudah. Seperti tol dan jalan, lalu fasilitas publik dan infrakstrukturnya perlahan mulai mendukung," katanya.

Meski begitu, Heri menyatakan pentingnya menitikberatkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya di tengah kemudahan investasi di Kota Semarang.

Menurutnya, aspek lingkungan menjadi penting, yaitu tersedianya ruang terbuka hijau. Sementara dari sisi sosial dapat berjalan dengan membuka lapangan pekerjaan yang mengutamakan warga Kota Semarang.

"Sebagai warga Kota Semarang bisa memberikan pelayanan yang baik, sehingga rasa aman investor pun terjaga," ujar Heri.

Hal lainnya, lanjut Heri, menerapkan kearifan lokal dengan memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui produk-produk tradisionalnya.

"UMKM, ini penting diberikan regulasi, artinya ketika ada pusat perbelanjaan modern bisa menggaet produk-produk warga Kota Semarang," kata Heri yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPGRIS tersebut.

Lebih lanjut Heri menilai, potensi-potensi tersembunyi lainnya dari UMKM juga tak kalah penting untuk dikembangkan. Tentunya selain selektif juga mengedepankan kualitas dan kuantitas, serta kemasan produk.

"Sebenarnya makanan tradisional kita itu sehat semua. Namun, orang masuk mal dengan jiwa modern itu yang dilihat kemasan menariknya," kata Heri.

"Pemerintah harus memperhatikan UMKM karena tren sekarang datang ke mal tidak hanya beli pakaian, tetapi juga kuliner dan nongkrong," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pembangunan mal atau pusat perbelanjaan diperlukan untuk meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan daya tarik wisata.

"Ini merupakan satu bagian meningkatkan perekonomian Kota Semarang. Ada multiplier effect-nya," kata Mbak Ita, sapaan akrabnya belum lama ini.

Menurutnya, mal di Kota Semarang terus tumbuh karena permintaan masyarakat memang sangat besar.

Di sisi lain, dia juga yakin bahwa tumbuhnya pusat perbelanjaan di kota Semarang tidak akan mematikan UMKM yang ada di ibu kota Jawa Tengah tersebut. Bahkan, kehadiran mal bisa berdampak positif untuk pengembangan UMKM.

Gadis malang dan gadis bangsawan

Sri Mulyani Ingatkan Konten Kreator: Jangan Musuhi Pajak******

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada konten kreator agar jangan memusuhi pajak, terutama kepada mereka yang sudah terkenal dan mendapat pemasukan dari profesinya tersebut.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menekankan pajak adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia (WNI). Ia mengingatkan bahwa penerimaan pajak nantinya juga akan kembali ke masyarakat, termasuk dalam bentuk pembangunan infrastruktur digital.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

"Jadi kalau Anda sudah jadithe famous content creator, lihat dan rapikan dari sisi kewajiban perpajakan Anda," pesan Ani.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Ani lantas berharap para konten kreator dalam platform digital bisa tetap menjaga sikap baik. Harapannya, Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, serta bermartabat.

Di lain sisi, ia menyinggung soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ada yang dipakai untuk sambungan listrik hingga fasilitas publik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

"Semua untuk bisa menghubungkan masyarakat Indonesia dengan digital teknologi dan konektivitas secara digital," tandasnya.

Lihat Juga : Jokowi Pamer Lampung-Palembang Hanya 3,5 Jam Berkat Tol Trans Sumatera

Senjata ilahi

Bagaimana Kabar Program Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta?******

Asosiasi Sepeda Motor ListrikIndonesia (AISMOLI) mencatat pendaftar program subsidimotor listrik sebesar Rp7 juta saat ini baru menyentuh 8.000 motor dari total kuota untuk 200 ribu motor.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta mengatakan jumlah itu meningkat setelah pemerintah mempermudah syarat penerima subsidi. Sebelumnya pendaftar subsidi baru 2.000-an motor.

Lihat Juga : Jokowi Usai Cek Jalanan 'Dajal' di Lampung: Mulus, Bisa Tidur di Mobil

Kemudian, minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik juga masih rendah.

"Switchingmasyarakat dari bensin ke listrik memang cukup effortkita lakukan itu, dalam tanda kutip mengajak masyarakat pindah itu kita lumayan masih effort-nya cukup besar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menambahkan penyebab lainnya adalah belum banyak dealer resmi yang bisa menyalurkan motor listrik subsidi di daerah.

"Jadi kalau di daerah itu, dealer sepeda motor listrik yang bisa dengan subsidi itu masih belum merata," imbuhnya.

Pemerintah awalnya menetapkan subsidi motor listrik diberikan hanya untuk penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.

Pemerintah kemudian memperluas penerima program subsidi pembelian motor listrik. Hal itu dilakukan dengan meringankan syarat untuk mendapatkan subsidi.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Melalui beleid baru itu, pemerintah mempermudah syarat penerima bantuan. Pertama, penerima adalah WNI berusia minimal 17 tahun.

Kedua, memiliki KTP elektronik. Ketiga, satu NIK KTP hanya bisa membeli satu unit motor listrik.

Baca selengkapnyadi sini.

Pembayaran super

Bandara Kertajati Mulai Beroperasi Penuh Hari Ini******

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati resmi beroperasi penuh menggantikan Bandara Husein Sastranegara pada Minggu (29/10) ini.

PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II memastikan penataan rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berjalan lancar terkait perubahan status itu.

"Jadi, pada intinya buat kami prioritas yang pertama ini adalah bagaimana menyukseskan penataan ini," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin saat berbincang dengan awak media di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/10) seperti dikutip dari Antara.

"Bandara ini sudah beroperasi sejak 2018 hanya saja pada saat itu akses daratnya Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang -Dawuan) belum terealisasi, Bandara Kertajati jadi tidak optimal. Nah, Tol Cisumdawu sudah diresmikan Bapak Presiden boleh dibilang akses memutus persoalan kemarin yang tidak terintegrasi. Ini momentum yang kami jaga," ucap Awaluddin.

Ia mengatakan tujuan penataan tersebut dilakukan untuk dapat mengembangkan potensi penerbangan di Jabar, khususnya untuk rute internasional. Sebab, kata Awaluddin, Bandara Husein Sastranegara terkendala terkait dengan landasan pacu.

"Soal penataan, Bandara Husein ini kan bandara komersial yang dioperasikan dari basis TNI AU. Jadi, memang ada kekurangan yang kalau dikembangkan trafik di Jabar jadi sedikit terkendala. Salah satunya panjang landas pacu Bandung (Husein Sastranegara) ini kan landasan pacunya cuma 2.200 meter lebar 45 meter bisa dipastikanwide body aircraftitu tidak bisa. Itu berarti potensi penerbangan internasional itu kecil, kenapa? karena penerbangan internasional di atas 5 jam penerbangan," ujarnya.

Menurutnya, setelah penataan tersebut dilakukan, langkah selanjutnya, yaitu meningkatkan rute penerbangan di Bandara Kertajati.

Untuk pengoperasian pada 29 Oktober 2023, Bandara Kertajati melayani tujuh rute domestik, yaitu Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Makassar, Medan, dan Palembang. Terdapat total tiga maskapai yang melayani rute itu.

"Secepatnya trafik harus didongkrak maksimal. Jadi misalnya, yang tiga maskapai jadi enam maskapai kan jadi dobel terus misalnya, rute yang tujuh jadi 14 kan semua bisa dihitung. Kalau sekarang saja kami dengan tiga maskapai terus kemudian tujuh rute kan itu bisa dapat 32-34 penerbangan," ujar Awaluddin.

"Sehingga dalam konteks ini, jadi dengan peningkatan fasilitas, peluang untuk menumbuhkan traffic terjadi. Saat ini, Bandung (Husein Sastranegara) hanya 18-20 penerbangan sehari," kata dia menambahkan.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, AirNav Indonesia juga mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait peralihan pelayanan penerbangan pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati mulai 29 Oktober 2023.

Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B. Pramesti menyatakan AirNav Indonesia telah menyiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam peralihan dari sisi pelayanan navigasi penerbangan terkait infrastruktur, peralatan, SDM, dan prosedur penerbangan.

Aksesibilitas dari dan ke Bandara Kertajati juga semakin dipermudah oleh pemerintah karena konektivitas antarmoda yang sudah disiapkan sehingga para penumpang yang ingin terbang melalui bandara tersebut akan diuntungkan dengan akses yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah.

Sekilas tentang melampaui

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Jelajahi surga

Profil dan Sepak Terjang Rosan, Ketua Tim Kampanye Prabowo******

Rosan Roeslani resmi didapuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Penunjukan ini diketahui saat Prabowo menyampaikan pidato menjelang mendaftarkan diri menjadi calon presiden ke KPU pada Rabu (25/10). Rosan didampingi  Bahlil Lahadalia sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional.

Rosan dan Bahlil merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo alias ayah Gibran. Namun, Rosan baru masuk ke kabinet pada Juli 2023 lalu.

Ia kemudian menduduki posisi wamen BUMN II usai Kartika Wirjoatmodjo dipindah menjadi wamen BUMN I.

Bagaimana sepak terjangnya?

Rosan adalah jebolan Management, General Business, and Finance di Oklahoma State University Amerika Serikat. Ia kemudian meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dan Master of Arts (MA) di Antwerpen Europe University dengan predikat cumlaude.

Meski baru masuk kabinet Jokowi, Rosan punya karier yang mentereng. Ia pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2015-2020.

Rosan juga berstatus Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ia dilantik Jokowi sebagai dubes pada 25 Oktober 2021.

Ia juga pernah menjabat sebagai presiden komisaris dan komisaris independen PT Bumi Resources Tbk. Namun, Rosan mengundurkan diri karena dilantik Jokowi menjadi wamen BUMN.

Selain itu, Rosan berstatus pendiri dan presiden direktur PT Recapital Advisors, perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Ia juga pernah menjadi ketua Komite Investasi Recapital Asset Management (RCAM).

Teranyar, Rosan mendampingi Basuki Tjahaja Purnama di jajaran komisaris PT Pertamina (Persero). Ia kini berstatus wakil komisaris utama Pertamina, mendampingi Ahok yang merupakan komisaris utama.

"Iya betul (jadi wakomut Pertamina)," kata Rosan saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (27/7).

Ia ditetapkan sebagai wakomut Pertamina dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketetapan ini tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

[Gambas:Video CNN]