bocoran trik olympus

Pengubah kehidupan perkotaan

Bappebti Berharap Aturan Pindah Pengawasan Kripto ke OJK Kelar Juni******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menargetkan pembuatan rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait pemindahan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selesai Juni mendatang.

Pemindahan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK itu tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam aturan tersebut, OJK akan mengawasi sektor keuangan secara menyeluruh, mulai dari perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, fintech, kripto, hingga koperasi.

Namun, pemerintah dan DPR menyadari diperlukan waktu transisi antara OJK dan Bappebti tanpa mengganggu perkembangan transaksi aset kripto yang sedang berjalan.

Ia pun menyebut saat ini pihaknya dan para pemangku kepentingan tengah menyusun rancangan PP terkait hal tersebut.

"Paling lambat Juli (rancangan PP selesai), tapi target dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selesai Juni. Juni adalah bulan keramat di Keramat Raya (alamat Kantor Bappebti)," ucap Didid di Kantor Bappebti, Jakarta, Jumat (19/5).

Ia menyebut mekanisme dalam rancangan PP yang dimaksud harus seminimal mungkin memberikan goncangan pada industri.

Bahkan, kata Didid, pengalihan tersebut harus berdampak positif bagi perkembangan industri maupun dampak terkait stabilisasi sektor keuangan.

Ia pun berjanji Bappebti akan terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga peralihan masa transisi tersebut akan berjalan dengan baik nantinya.

[Gambas:Video CNN]

Dengan pemindahan pengawasan kripto ini, OJK nantinya akan mendapuk seorang kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto yang merangkap menjadi anggota dewan komisioner.

Mengutip Pasal 335 ayat 2 b UU PPSK, kepala eksekutif yang dimaksud akan diangkat dan ditetapkan paling lambat tujuh bulan terhitung sejak UU PPSK diundangkan.

Nah, sebelum ada pejabat terkait, maka pengawasannya akan dilakukan oleh pejabat definitif, yakni kepala eksekutif pengawas perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Toko Buku Gunung Agung Bakal Tutup Semua Gerai Tahun Ini******

PT GA Tiga Belas atau Toko Buku Gunung Agung akan menutup seluruh tokonya pada akhir tahun ini, karena perusahaan tak bisa bertahan dari kerugian besar.

"Pada akhir 2023 ini kami berencana menutup toko/outlet milik kami yang masih tersisa. Keputusan ini harus kami ambil karena kami tidak dapat bertahan dengan tambahan kerugian operasional per bulannya yang semakin besar," kata Manajemen PT GA Tiga Belas dalam keterangan resmi seperti dikutip detikcom, Minggu (21/5).

Saat ini, Toko Buku Gunung Agung disebut hanya memiliki lima toko yang tersisa. Perusahaan telah melakukan efisiensi dengan menutup beberapa toko yang tersebar di beberapa kota seperti Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi dan Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menuding Toko Buku Gunung Agung melakukan PHK sepihak terhadap 350 orang pekerjanya.

Mirah mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal yang terjadi secara semena-mena ini.

PHK sepihak dan massal yang dilakukan oleh manajemen Toko Buku Gunung Agung tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Dari laporan yang masuk, diperkirakan sebanyak 220 pekerja Gunung Agung telah di-PHK secara sepihak sejak 2020 sampai 2022. PHK sepihak dan massal dikabarkan masih berlanjut di 2023 ini, dan diperkirakan menelan korban mencapai 350 pekerja.

Toko Buku Gunung Agung merupakan salah satu perintis toko buku dan alat tulis di Indonesia. Jaringan toko buku tersebut sudah berdiri sejak 1953.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Xi Jinping Larang Pedagang Kaki Lima di Beijing******

Presiden China Xi Jinping menentang pencabutan pembatasan pedagang kaki limadi Beijing. Artinya, ia ingin pedagang kaki lima tetap dibatasi ruang geraknya untuk berjualan.

Hal ini menandakan perpecahan dalam pemerintah China atas perubahan kebijakan untuk mengatasi naiknya angka pengangguran. Melansir CNN Business, Kamis (18/5), ini adalah pertama kalinya pemimpin tertinggi China berbicara secara terbuka menentang upaya menghidupkan kembali 'ekonomi kios jalanan.

Namun, masih belum jelas apakah Beijing harus mematuhi pandangan Xi dan melarang pedagang kaki lima.

Beijing merupakan kota besar berpenduduk 22 juta orang, yang telah melonggarkan aturan pembatasan pedagang kaki lima selama beberapa bulan terakhir.

Pemerintah kota mendorong orang untuk mendirikan warung pinggir jalan atau gerobak di daerah tertentu, di mana mereka dapat menjual makanan khas setempat, makanan ringan, pakaian atau mainan.

Pencabutan pembatasan terjadi setelah Zibo, kota industri yang dulunya kurang dikenal, menjadi viral karena kedai barbeque berkonsep outdoor mulai tren dan menginspirasi kota-kota lain untuk meniru kesuksesannya.

Sementara itu, Perdana Menteri Li Keqiang menggembar-gemborkan gagasan menciptakan lapangan kerja dengan mendorong pedagang kaki lima untuk mendirikan toko di seluruh China, di tengah kemerosotan ekonomi akibat pandemi covid-19 pada 2020.

Namun, pidato Keqiang itu dengan cepat ditolak oleh rekan dekat Xi, yang menyebut pedagang kaki lima tidak higienis dan tidak beradab.

Para analis kemudian mengatakan bahwa menjajakan kaki lima adalah sesuatu yang tidak disukai Xi Jinping karena dianggap menodai citra China yang sukses dan modern. Gagasan pedagang membanjiri jalan-jalan kota metropolitan juga bertentangan dengan visi Xi tentang China sebagai negara adidaya yang maju dan berteknologi tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

IHSG Berseri ke 6.700 Jelang Libur Akhir Pekan******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.700 pada Jumat (19/5) sore. Indeks saham menguat 37 poin atau 0,56 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,15 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,06 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 214 saham menguat, 323 saham terkoreksi, dan 213 saham lainnya stagnan. Terpantau, 6 dari 11 saham di indeks sektoral menguat dipimpin sektor keuangan yang tumbuh 1,14 persen. Sedangkan, 5 sektor saham lainnya melemah dipimpin oleh energi minus 2,13 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,94 persen, indeks NYSE Composite menguat 1,51 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Kementerian ATR/BPN Ungkap Jual Beli Tanah Masih Terjadi di IKN******

Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap indikasi transaksi jual beli lahan masih terjadi setelah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaraditetapkan.

Melihat indikasi tersebut, kementerian segera menerbitkan edaran baru terkait pertanahan di kawasan IKN Nusantara.

"Ada indikasi transaksi jual beli lahan masih dilakukan setelah IKN Nusantara ditetapkan," ujar Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni melalui keterangan pers tertulis yang diterima di Penajam seperti dikutip dari Antara,Senin (22/5).

Edaran tersebut juga sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah menerbitkan edaran yang menyebutkan tidak ada transaksi pengalihan tanah di kawasan IKN Nusantara, untuk mencegah spekulan harga tanah yang tidak terprediksi.

Edaran tersebut mengatur pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah, serta pembatasan penyelenggaraan layanan atau administrasi pertanahan di kawasan IKN Indonesia baru.

"Surat edaran itu diterbitkan pada 14 Februari 2022, tapi masih ditemukan aktivitas jual beli lahan di kawasan IKN Nusantara," katanya.

Raja menegaskan tanah di kawasan IKN Indonesia baru tidak bisa diperjualbelikan. ATR/BPN juga tidak akan mengakui alas hak tanah yang diperjualbelikan di kawasan IKN Nusantara.

Lahan atau tanah lokasi IKN Indonesia baru terbagi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), dan kawasan pemerintahan serta kawasan pendukung, pada KIPP sekitar 90 persen adalah kawasan hutan yang dimiliki dan dikuasai negara.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Edy Rahmayadi soal Jalan Rusak di Sumut: Ada yang Terlalu Banyak Omong******

GubernurSumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi buka suara soal sejumlah kerusakan jalanparah yang terjadi di daerah kekuasaannya.

Eks Pangkostrad itu menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut termasuk soal kerusakan jalan. Meski begitu, Edy mengaku sudah tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," kata Edy Rahmayadi, Senin (22/5).

Ia mengatakan fokus memperbaiki kerusakan infrastruktur dan jalan yang terjadi di daerahnya. Untuk jalan rusak, ia memastikan proyek perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 450 km dengan anggaran Rp2,7 triliun di Sumut akan dituntaskan pada 31 Desember 2023.

"Tidak ada urusan proyek dengan personkarena dia adalah sudah merupakan satu konsep yang bersama sama tanggal 31 Desember 2023 dia harus tuntas selesai," katanya.

Edy menekankan pihaknya tak akan melakukan pembayaran jika pengerjaan proyek tak tuntas. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Rugikah provinsi? Tak rugi provinsi bekerja 10 persen, tuntutannya ada 33 persen termin baru provinsi membayar. Provinsi tak akan pernah membayar kalau kerja itu tak sampai. Itulah termin. Apabila nanti tanggal 31 Desember dan mereka tak juga tuntas kerjaan itu ada pinalti 50 hari. Jadi semua ada prosedur ada aturan main," terangnya.

Edy mengaku jalan provinsi di Sumut sepanjang 3.005 km, namun 340 km di antaranya rusak. Lalu 33 ribu km jalan kabupaten /kota di mana 13 ribu km di antaranya rusak.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun," urainya.

Edy menambahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan di Sumut.

"Presiden Jokowi membantu Rp 800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," paparnya.

Sedangkan perbaikan jalan kabupaten/kota di Sumut yang rusak membutuhkan total anggaran paling tidak Rp5,5 triliun. Di sisi lain, Provinsi Sumut hanya memiliki anggaran Rp300 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 Km jalan yang begitu yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300-400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3000 an tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," ungkapnya.

Edy juga mengajak masyarakat untuk bersama sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut.

"Untuk itu kita bersama sama mengawal, khusus wartawan ini berikan yang objektif kepada masyarakat, berikan motivasi, berikan doa yang terbaik untuk kesejahteraan," bebernya.

Pemda Sumut menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km di wilayah mereka. Proyek tersebut dimulai 2022 dan ditargetkan sudah rampung pada akhir 2023.

Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, pembangunan diklaim bisa lebih cepat selesai.

Namun begitu, proyek infrastruktur tersebut mendapat banyak sorotan dari publik. Sebab pengerjaannya dinilai asal asalan dan banyak yang belum dikerjakan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5) karena mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Sumut.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengatakan jalan rusak di Sumatera Utara (Sumut) akan diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang. Bahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sumut.