togel 08

Kehidupan pastoral di Amerika

Kemendag Gandeng Kejagung Bahas Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait utang pengadaan minyak goreng satu harga ke pengusaha ritel sebesar Rp344 miliar.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isyi Karim mengungkapkan utang itu berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 disebut pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng kemasan kepada konsumen dengan HET Rp14 ribu per liter.

Pasal 7 beleid itu menyebut pelaku usaha akan mendapatkan dana untuk menutupi selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3/2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

Atas dasar itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang tersebut.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix tidak akan kembali

KAI Prediksi Perjalanan Kereta Lebaran Ini Tembus 69 KA per Hari******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memprediksi perjalanan kereta selama masa Lebaran akan tembus sebanyak 69 KA per hari.

Kahumas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menuturkan pihaknya terus memastikan jalur rel dalam kondisi baik menjelang musim mudik.

Sejumlah pemeriksaan juga terus dilakukan seperti lebar jalur, kondisi bantalan, penambat rel, jembatan, wesel, batu balast, normalisasi saluran air, dan perlintasan sebidang.

Eva menambahkan pihaknya juga menyiapkan 185 petugas di bagian sinyal dan telekomunikasi juga disiapkan untuk mengawal angkutan lebaran.

Selain petugas prasarana, alokasi petugas pengamanan gabungan sebanyak 610 personil juga disiapkan untuk mengamankan diberbagai lokasi operasional KA termasuk Stasiun dan Sarana KA.

"Dalam penugasannya selain membantu mengatur alur penumpang di stasiun, tim pengamanan juga akan lebih sering melakukan pergerakan untuk memastikan seluruh penumpang mengikuti prokes utama seperti penggunaan masker dan tidak berkerumun," kata Eva.

Untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat maka secara total selama 22 hari masa angkutan lebaran, KAI menyiapkan 1 juta ketersediaan tempat duduk dengan operasional KA sebanyak 1531 KA.

[Gambas:Video CNN]

apakah aku tuhan

Kemendag soal Pengusaha Ancam Setop Jual Minyak Goreng: Jangan!******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi ancaman Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk berhenti menjual minyak gorengkarena pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar kepada mereka.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu. Pasalnya, kalau pengusaha ritel sampai berhenti menjual minyak goreng, dikhawatirkan akan memicu masalah baru.

Nah, agar ancaman itu tak jadi dilaksanakan, Isy mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo.

"Nanti kami akan koordinasi lagi dengan Pak Roy (Roy Mandey, Ketua Aprindo). Siang ini akan saya telpon, koordinasikan lah, intinya jangan sampai setop jualan seperti itu, kan ini akan menimbulkan masalah baru," katanya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Apindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Roy mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu, utang itu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14.000 per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hati-hati bayar utang

Menanggapi keluhan Roy tersebut, Isy mengatakan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang. Pemerintah mau membayar utang.

Tapi katanya, pemerintah harus berhati-hati dalam membayarkannya. Pasalnya, pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang negara.

Isyi mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu nanti hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," katanya.

Guru Tao Tongxuan

Pengusaha Ancam Setop Jual Migor jika Utang Rp344 M Tak Segera Dibayar******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Lanjutnya, dalam aturan itu pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Karakter ikan asin

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Sarjana Shenwu

PT Semen Baturaja Buka Suara usai Digeledah Kejaksaan Agung******

PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), selaku anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Hal ini menyusul kegiatan pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan sebagai tindak-lanjut nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara SMBR dengan Kejati Sumsel.

VP of Corporate Secretary SMBR Basthony Santri mengungkapkan pemeriksaan Kejati Sumsel tersebut dilangsungkan sebagai komitmen SMBR dalam penerapan Good Governance Corporate (GCG) di lingkungan perusahaan maupun anak usaha.

Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggeledah kantor PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan anak perusahaannya PT Baturaja Multi Utama di Palembang, Rabu (12/4). Penggeledahan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi distribusi semen tahun anggaran 2021.

"Ada dua tim (penyidik) yang bergerak, di mana penggeledahan tersebut di bagian akuntansi pelaporan dari anak perusahaan PT BMU ini," kata Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan Adi Muliawan di kantor PT Baturaja Multi Utama, Komplek Ogan Permata Indah Palembang, dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]