cara beli barang di kredivo

Ruang Hidup Dewa Dharma

Bahlil Jawab JK soal RI Tak Punya Smelter: Sampai Ayam Punya Gigi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia susah memiliki smelternikel sendiri. Alasannya, karena bank tidak memberikan kredit untuk pembangunan fasilitas pemurnian tersebut.

Hal tersebut dia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12). Bahlil mengatakan perbankan nasional hanya mau membiayai jika mempunyai modal inti (ekuitas) di atas 30 persen sampai 40 persen.

Sementara, untuk membangun satu line smelter investasi yang dibutuhkan adalah sekitar US0 juta hingga US0 juta. Dengan demikian untuk membangun empat line dibutuhkan investasi di atas US miliar.

"Ini masalah besar, dan saya sudah ngomong berkali-kali, kalau ini nggak berubah, sampai ayam punya gigi, muka kaya saya, Pak Sarmuji, Pak Demer gak akan punya smelter di republik ini," ujar Bahlil.

Oleh karena itu, ia mengatakan tak heran saat ini smelter di Indonesia hanya dimiliki oleh asing. Pasalnya, mereka memiliki dana dan berinvestasi di Indonesia.

"Jadi, ini juga jadi masalah kita, kalau kemudian kita ribut, mohon maaf kenapa ini asing semua yang ambil bahan baku kita? Bos mereka yang investasi," kata Bhalil.

Sebelumnya, mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) sempat menyinggung RI yang masih belum punya smelter nikel sendiri. Ia mengkritisi smelter di Tanah Air masih dikelola China.

JK pun mengatakan Kalla Group tengah membangun smelter nikel sendiri. Menurutnya, smelter tersebut akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar.

Dia pun yakin pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan. "Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi," kata JK beberapa waktu lalu.

JK menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih.

[Gambas:Video CNN]

Quanqingshanhe

Kemnaker: 9.110 Korban PHK Cairkan JKP******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 9.110 orang telah mencairkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di tengah gelombang PHK yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan 9.110 orang tersebut mencairkan JKP dalam bentuk uang tunai. Namun, ia tidak menyebutkan besaran nilai pencairan tersebut.

"Selama ini berjalan dengan baik (pencairan JKP), kebanyakan memanfaatkan untuk yang uang, sementara pelatihan relatif sedikit," kata Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com,Rabu (14/12).

"Mereka mendapatkan 45 persen dari gaji. Totalnya kami harus cek lagi," jelas Anwar soal pencairan JKP dalam bentuk uang tunai.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan program JKP adalah bentuk kehadiran negara kepada pekerja yang mengalami PHK.

JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Para pekerja yang menjadi korban PHK sudah bisa mengklaim program tersebut sejak 11 Februari 2022.

Manfaat uang tunai diberikan selama 6 bulan setara 45 persen gaji untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.

Untuk bisa mencairkan JKP, pekerja harus memenuhi beberapa kriteria, yakni mengalami PHK, memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan, dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut.

Kemudian, yang bersangkutan masih berkeinginan bekerja kembali dan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Mencari Biang Kerok Ramai******

Sejumlah e-commerce tanah air mengalami gejolak dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini bisa dilihat langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah  e-commerce.

Kabar PHK terbaru datang dari JD.ID. Mereka melakukan PHK terhadap 30 persen atau 200 karyawan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan. Ada juga Sayurbox yang melakukan PHK terhadap 5 persen dari total karyawan.

Kemudian PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo melakukan PHK terhadap 12 persen dari total karyawannya atau sebanyak 1.300 orang. PHK itu dilakukan agar perusahaan lebih agile atau lincah dan bisa menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang.

Sejumlah e-commercememang mengalami beban biaya yang cukup tinggi, terutama beban gaji karyawan. Misalnya GoTo. Mereka  melaporkan beban terbesar pada gaji dan imbalan karyawan yang mencapai Rp11,28 triliun pada kuartal III 2022.

Jumlah ini naik drastis dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,3 triliun.

Beban lainnya yang juga besar di GoTo adalah penjualan dan pemasaran yang mencapai Rp11,2 triliun, naik dari Rp4,7 triliun dari tahun sebelumnya.

Sementara itu PT Bukalapak.com Tbk mencatatkan beban terbesar pada beban kompensasi berbasis saham sebesar Rp753,9 miliar pada kuartal III 2022. Selanjutnya beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp703,1 miliar.

Melihat fenomena tersebut, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan gejolak yang dihadapi e-commercedi Indonesia sebenarnya sama dengan perusahaan teknologi dunia, seperti Amazon yang baru-baru ini melakukan PHK terhadap 10 ribu karyawan.

Hal ini disebabkan karena perusahaan meningkatkan jumlah pekerja secara drastis akibat melonjaknya permintaan selama dua tahun pandemi covid-19. Saat itu, masyarakat memang lebih banyak beraktivitas secara online, termasuk berbelanja

Namun, saat pandemi mulai melandai dan masyarakat secara perlahan mulai beraktivitas secara, permintaan menurun dan tidak bisa mengimbangi beban biaya pekerja. Alhasil PHK menjadi tidak terelakkan.

"Artinya, permintaan mendadak melandai yang membuat banyak tenaga kerja yang selama dua tahun lalu direkrut untuk mengimbangi peningkatan permintaan mendadak berada pada posisi tidak produktif alias tidak terpakai secara maksimal," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/12).

Ia menjelaskan e-commercemencatatkan tren pertumbuhan yang positif sejak sebelum pandemi. Namun terjadi lonjakan mendadak di saat pandemi terjadi, sehingga terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Lalu saat tekanan pandemi mulai mereda, bisnis e-commercejuga kembali normal sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan ikut kembali ke level normal.

Hal yang dialamie-commercesaat ini disebut siklus bisnis biasa di mana mereka sedang menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan ukuran bisnisnya.

Di sisi lain, Ronny menambahkan istilah bakar uang atau penggelontoran budget untuk meraih pangsa pasar memang kerap hampir dilakukan semua startup. Ditambah lagi, ekonomi digital disebut tumbuh sangat setiap tahunya di mana porsinya dalam PDB nasional terus berlipat setiap tahun.

"Jadi agresivitas promosinya berbanding lurus dengan pertumbuhan kue ekonomi digital nasional," ujarnya..

Ronny menilaie-commercenasional sudah cukup mapan dengan kompetisi yang juga cukup ketat. E-commerceyang tumbang biasanya adalah yang pasarnya sangat kecil, seperti pasar sayuran.

Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhisthira menilai persaingan e-commercetidak sehat karena pemegang utama pasar mengandalkan promosi secara agresif. Sedangkan e-commerceyang tak punya suntikan modal akan kalah saing.

Faktor selanjutnya adalah kegagalan e-commercedalam membaca tren konsumsi masyarakat terutama pasca pandemi di mana masyarakat mulai kembali beraktivitas di luar rumah yang berarti mengurangi belanja secara daring. Akibatnya terjadi efisiensi karyawan secara besar-besaran.

Bhima memprediksi sektore-commerceyang bisa bertahan adalah business to business (B2B) e-commercekarena lebih mengandalkan profitabilitas dan useryang loyal yakni para pedagang eceran atau warung.

"Jelas para pedagang butuh restockingbarang dan aliran uangnya jelas. Tanpa promo seperti gratis ongkir pun peminat retail fisik yang bergabung di platform B2B cukup besar," ujarnya.

Banyak E-Commerce yang Tak Punya Visi dan Misi Jelas

Cerita Desa Kecil

MTI: Subsidi Motor Listrik untuk Ojol Kurang Tepat******

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan ojek online(ojol) sebagai penerima subsidi motor listrik kurang tepat.

Ketua MTI Pusat Tory Darmantoro menegaskan rencana pemerintah salah sasaran dan tidak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres Nomor 7 Tahun 2022, sangat jelas bahwa yang disasar peraturan tersebut adalah kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah," ujar Damantoro dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Saat ini, ekosistem transportasi Indonesia didominasi kendaraan pribadi sebesar 80 persen - 90 persen dibandingkan angkutan umum. Pada akhirnya kemacetan, pemborosan BBM, pembengkakan subsidi, dan polusi udara perkotaan terus meningkat.

"Angkutan onlineterutama sepeda motor yang akan diprioritaskan mendapat subsidi kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus atau rel," jelas Darmantoro.

"Bahkan sampai saat ini menurut undang-undang, sepeda motor bukan angkutan umum dikarenakan isu keselamatan yang tingkat fatalitasnya tinggi ketika terjadi kecelakaan dan belum adanya pengaturan perannya dalam tatanan transportasi nasional," sambungnya.

MTI menganggap penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi di Indonesia merupakan anomali sistem transportasi. Anomali ini malah menjadi kewajaran, ditambah adanya celah regulasi yang dimanfaatkan pengusaha untuk menciptakan angkutan online berbasis teknologi.

Darmantoro meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM lebih baik mendukung subsidi infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian baterai, tempat penukaran baterai, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

"Subsidi produksi atau subsidi harga jual yang bisa mencapai triliunan rupiah tersebut sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum atau paling tidak sebagian dialihkan ke subsidi bus listrik untuk mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan," tegasnya.

Hingga saat ini belum ada kejelasan soal anggaran subsidi motor listrik meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut pemerintah sedang menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menyebut pemerintah akan memprioritaskan ojek online (ojol) sebagai penerima subsidi kendaraan listrik.

Di lain sisi, Arifin mengusulkan besaran subsidi motor listrik mencapai Rp7,5 juta per unit. Besaran itu mempertimbangkan mahalnya harga baterai.

"Biaya untuk konversi (motor listrik) itu kan Rp15 juta, yang paling mahal itu Rp7,5 juta baterainya. Jadi bisa enggak nih baterainya dipikirkan untuk 'digendong' biar separuh harganya," jelasnya kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Aogu

Daftar Proyek Ambisius Arab Saudi, Kepingan 'Surga Dunia'******

Arab Saudi kembali mengumumkan proyek ambisius dalam rangka menggenjot ekonomidan pariwisatanegaranya.

Terbaru, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) mengatakan akan segera membangun 'Pulau Surga' di Pulau Sindalah Saudi sebagai bagian dari proyek ambisius NEOM.

Sindalah merupakan satu dari sekian banyak gugusan kepulauan di Arab Saudi dengan luas 840 ribu meter persegi. Dikutip dari Arab News, pulau ini bakal jadi 'rumah' bagi deretan yacht hingga apartemen super mewah di negara tersebut.

Pembangunan pulau ini diproyeksikan menyerap hingga 3.500 kesempatan kerja di sektor pariwisata dan jasa pelesiran.

Kawasan tersebut rencananya dibuat sedemikian mewah untuk menyambut para pelancong asing pada 2024 mendatang.

"Ini adalah momen penting dari NEOM dan langkah besar di Kerajaan (Saudi) untuk mewujudkan ambisi pariwisata di bawah Visi 2030," tutur Pangeran MbS.

MbS yang juga merupakan Ketua Dewan Direksi NEOM menyebut pulau itu akan jadi destinasi di mana para pelancong merasakan pengalaman luar biasa dengan keindahan pemandangan di sana.

"Dengan pemandangan yang tersaji di atas dan bawah laut, membuat Sindalah jadi masa depan wisata mewah," katanya.

Di pulau itu, sedikitnya bakal ada 86 dermaga dengan 413 kamar hotel mewah ditambah 333 unit apartemen kelas dunia. Pulau Sindalah juga akan menjadi area golf kelas atas yang diyakini akan memanjakan para pelancong berdompet tebal.

Proyek ini merupakan satu bagian dari NEOM. Namun, NEOM phanya salah satu dari proyek megah yang dicita-citakan Arab Saudi. Apa saja proyek tersebut, berikut:

NEOM

NEOM sendiri merupakan kota futuristik yang akan dibangun Arab Saudi di Provinsi Tabuk. Wilayah ini berada di barat laut negara yang menghadap Mesir di seberang Laut Merah.

MbS mengklaim Kota Neom akan dibangun seluas 26.500 kilometer (km) di atas tanah gurun yang gersang lengkap dengan teknologi tinggi dan memiliki kapasitas untuk 450 ribu orang pada 2026 serta sembilan juta penduduk pada 2045.

Beberapa proyek 'gila' akan dibangun di kota ini di antaranya gedung pencakar langit The Line, kompleks Oxagon, resor di Pulau Sindalah, dan resort ski Trojena.

The Line merupakan gedung pencakar langit berbentuk garis memanjang dengan tinggi 500 meter, selebar 200 meter, dan sepanjang 170 km.

Sementara itu, Saudi juga berencana membangun kota berbentuk segi delapan bernama Oxagon di NEOM yang sebagian wilayahnya dibangun melayang di atas Laut Merah.

Menurut situs mega proyek NEOM, Oxagon akan menjadi struktur di atas permukaan laut terbesar di dunia. Saudi juga berencana menerapkan 100 persen sumber energi bersih di Oxagon seluas 48 km persegi itu.

Kota Berhantu hingga Laut Merah

Teknik Penciptaan Bintang

Kronologi Kereta Cepat, Rebutan China******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungmemasuki babak baru usai PT Kereta Cepat Indonesia - China(KCIC), perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, meminta tambahan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Sebelum permintaan itu mengemuka, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memang melalui jalan panjang. Jalan dimulai dari rebutan proyek antara Jepang dan China, biaya bengkak, tiket mahal, hingga kini muncul permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Berikut rangkuman kronologi pembangunan kereta cepat di Indonesia, mulai dari tawaran awal nilai proyek hingga muncul perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun ke 80 tahun.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Tiba-tiba saja di tengah jalan, China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu terjadi setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah sebesar US,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

2. China Jadi Pemenangnya

Indonesia awalnya menolak proposal yang diajukan Jepang dan China karena biaya yang dikeluarkan dianggap terlampau tinggi. RI menawarkan proyek baru kereta dengan kecepatan sedang dengan nilai investasi lebih rendah.

Namun, China memberikan tawaran baru yang lebih menarik. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima proposal penawaran pembangunan proyek KCJB yang diajukan China.

Pertama,tawaran nilai proyek yang hanya US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang menawarkan US,2 miliar.

Kedua,dalam proposal mereka, China tidak meminta adanya jaminan pemerintah maupun pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). China juga menjanjikan subsidi tarif dan cost overrun yang nanti menjadi tanggung jawab joint venture company.

Tawaran berbeda dengan Jepang yang meminta ada jaminan pemerintah, dan risiko ditanggung pemerintah.

Lalu, berdirilah PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) selaku perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan itu merupakan patungan hasil konsorsium empat BUMN; PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) PTPNVIII (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) serta perusahaan China. 

3. Jokowi Berubah Haluan soal APBN

Jokowi berubah haluan 180 derajat. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 ia justru memutuskan akan memberikan suntikan dana negara ke proyek ini.

Suntikan dana negara diberikan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pemberian PMN kepada perseroan dilakukan karena Jokowi mengubah struktur konsorsium proyek yang semula dipimpin PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) beralih ke KAI.

"Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium badan usaha milik negara," terang Pasal 4 ayat 4 Perpres 93/2021.

Selain memberi PMN, pemerintah akan memberikan penjaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium dan memperbolehkan KAI menerbitkan surat utang alias obligasi bagi lembaga keuangan di dalam dan luar negeri serta multilateral. Kendati begitu, belum ada informasi mengenai potensi besaran APBN yang akan diberikan ke proyek ini.

4. Biaya Bengkak Kereta Cepat

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

"Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat inicost overrunmenjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

5. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrunmelalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

6. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

7. Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

.

Sumbang Rp11,1 T untuk Negara