mainkasino 728Jutaan kata 912245Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs judi paling gampang menang》
Kemenag minta dai sampaikan pesan sejuk saat tahun politik******Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama meminta para dai atau penceramah agar menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan dan meneduhkan bagi masyarakat pada musim kampanye politik.
"Kami sudah sampaikan kepada mereka untuk sekali lagi menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mencerahkan yang meneduhkan, yang tidak berpotensi menimbulkan konflik, tidak berpotensi menimbulkan perpecahan horizontal," ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu.
Kamaruddin mengatakan Kemenag kini telah memiliki lembaga yang mewadahi para dai yang dinamai Majelis Dai Kebangsaan (MDK). Majelis dai tersebut telah beranggotakan sekitar 12 ribu penceramah dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Ada tiga poin yang menjadi peta jalan MDK, pertama dakwah menyasar masyarakat perkotaan. Ia menyebut pengurus dan anggota MDK hendaknya memiliki strategi khusus dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat perkotaan yang dinamis.
Kedua, dakwah akan menyasar anak muda. Ia menyebutkan, generasi muda yang terdiri dari generasi milenial dan Z ini berjumlah 52 persen dari total penduduk Indonesia.
Terakhir, para dai juga harus menyampaikan ceramah secara progresif dengan tidak berkutat pada tema ritual semata. Menurutnya, tanpa meninggalkan tema ritual, masyarakat harus diberikan pencerahan berbagai isu kekinian dengan pendekatan agama.
Guru Besar Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar mengatakan para dai, khususnya yang tergabung dalam MDK, harus menjadikan agama sebagai instrumen perekat sosial.
Para dari, kata dia, memang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda dan hal tersebut merupakan hak mereka. Namun saat mengisi ruang-ruang majelis keagamaan, mereka harus menyampaikan keteduhan.
"Itu pesan yang terus-menerus kita sampaikan agar mereka tetap netral. Soalnya di masyarakat itu juga terjadi kombinasi (pandangan politik)," kata dia.
Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tantangan dai dan penceramah agama ke depan sangat kompleks di tengah kehidupan umat beragama.
Menag berharap MDK sebagai organisasi dan mitra pemerintah dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk bergerak bersama merawat kebhinnekaan, menciptakan harmoni, dan membangun moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
Baca juga: Dirjen Bimas Islam: MDK tingkatkan pemahaman warga tentang agama
Baca juga: Jokowi minta PP Parmusi ikut ciptakan situasi kondusif tahun politik
Baca juga: MUI minta dai ambil peran wujudkan pemilu yang damai
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
KPU respons video viral WNI di Malaysia klaim tak terdaftar DPT******Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons terkait beredarnya sebuah video yang viral tentang warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia yang mendaku/klaim tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Anggota KPU RI Idham Holik menilai video yang sedang beredar itu harus dipastikan autentik-tidaknya atau justru masuk dalam kategori disinformasi.
"Terkait dengan video yang beredar secara luas di media sosial tersebut menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa video tersebut itu autentik," kata Idham di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan ada kategori khusus untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT luar negeri. Mereka masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).
Menurutnya, masyarakat yang masuk ke dalam kategori ini belum pernah terdaftar di dalam daftar pemilih dalam negeri.
"Jika ada pemilih luar negeri yang sampai saat ini belum pernah terdaftar sama sekali, maka pemilih tersebut dikategorikan sebagai pemilih di DPKLN," tuturnya.
Berdasarkan video yang beredar si media sosial X, ada ratusan WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mendaku/klaim pihaknya tidak termasuk dalam DPT Pemilu 2024.
Mereka mengaku namanya tidak termuat setelah KPU memutakhirkan DPT luar negeri. Hal ini pun dinilai sebagai kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia.
Faktor kesengajaan PPLN Malaysia juga dicurigai untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu tertentu.
Para WNI sudah melaporkan hal ini ke pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Malaysia. Mereka berharap dapat segera mendapatkan hak pilihnya untuk dapat mencoblos saat proses pemungutan suara mendatang.
KPU RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial******Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program tersebut dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.
"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.
Ia mencontohkan bansos beras sebesar 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023, di mana dari penyaluran awal terbukti mampu mengendalikan inflasi.
“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," ujar dia.
Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.
Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.
“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” ujar Moeldoko.
Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kemenko PMK.
“Semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” jelasnya.
Baca juga: Ketua Banggar pastikan bansos disalurkan sesuai kesepakatan dengan DPR
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot tergacor dan terpercaya、erek erek 2d bergambar、rtp bmw4d
Terkait:geledek 99 slot、olympus slot trik、slot bola gacor、qqjelas、kodokland、situs online slot、situs mudah wd、link slot bonus 100、ayo judi 88、asal usul kakek zeus
bab terbaru:honda4d demo(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《situs judi paling gampang menang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pamantogelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs judi paling gampang menang》bab terbaru。