fifaslot88

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

situs gacor hari ini maxwin

Kejagung tetapkan suami Sandra Dewi jadi tersangka pencucian uang ******

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

"Untuk TPPU, yang bersangkutan (Harvey Moeis) sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya," kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di gedung Kejagung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.

Hal tersebut dilakukan kejaksaan lantaran Harvey diduga melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi tata niaga timah.

Namun demikian, Kuntadi tidak menjelaskan dengan rinci proses pencucian uang yang dilakukan Haryev dalam kasus ini.

Hingga sekarang, Kuntadi dan jajaran penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mencari tahu adanya aktor lain dalam pusaran kasus korupsi timah ini.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyampaikan penyidik sudah memeriksa 174 saksi dalam perkara ini dan menetapkan 16 orang tersangka.

Ke 16 orang tersangka itu terdiri SW alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tersangka HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN); MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021; EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018.

Selanjutnya, BY selaku Mantan Komisaris CV VIP; RI selaku Direktur Utama PT SBS; TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN; AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP; RL selaku General Manager PT TIN; SP selaku Direktur Utama PT RBT; RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT; ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Tbk.

Kemudian, dua tersangka yang menarik perhatian publik, yakni crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim selaku manager PT QSE dan Harvey Moeis, selaku perpanjangan tangan PT RBT.

Dalam perkara ini, penyidik juga menetapkan satu tersangka terkait perintangan penyidikan berinisial TT.

Baca juga: Kejagung periksa SandraDewi, telusuri aliran dana hasil korupsi

Baca juga: Setelah diperiksa jaksa, Sandra Dewi: Jangan bikin berita tidak benar

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

slot gacor login

Belanja Auto Diskon di Transmart kalau Pakai Allo Bank atau Bank Mega******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja langsung dapat diskon di Transmart? Mudah banget caranya. Pelanggan cukup bertransaksi dengan menggunakan Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Dengan metode pembayaran tersebut, belanjaan Anda bisa langsung dapat diskon 20 persen.

Lihat Juga : Dapatkan Produk Berkualitas dengan Diskon 20% Tiap Hari di Transmart

Jadi kalau melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, diskonnya bisa dobel 50%+20%!

Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, pakaian anak, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Lengkap banget deh produknya. Cus, siapkan daftar belanjaan buat ke Transmart besok, ya!

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

slot gacor 328

Presiden Jokowi lantik Tonny Harjono sebagai KSAU di Istana Negara******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo melantik Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara Jakarta, Jumat.

Presiden Joko Widodo menunjuk Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) menggantikan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Pelantikan Tonny dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/TNI/Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Maret 2024.

Usai pembacaan Keppres, kemudian Presiden Jokowi memimpin pengucapan sumpah jabatan.

Marsdya Tonny kemudian melakukan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Pada pelantikan tersebut, Tony mendapat kenaikan pangkat. Ia pun kini berpangkat Marsekal.

Presiden Jokowi kemudian melakukan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan kepada Tony.

Acara pelantikan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta para menteri, antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan  (Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Wuhuang Fentian

senang slot

PN Jepara vonis 7 bulan penjara aktivis lingkungan Karimunjawa******

Sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Jepara (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, Kamis, menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta atau subsider 1 bulan terhadap aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara Daniel Frits Maurits Tangkilisan karena terbukti melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam sidang di PN Jepara dengan agenda putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona dan dua hakim anggota masing-masing Joko Ciptano dan Yusuf Sembiring.

"Terdakwa Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu," kata Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona saat sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri di Jepara.

Terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta dengan ketentuan denda itu tidak dibayar maka digantikan kurungan penjara selama 1 bulan.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan daripada jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Daniel dihukum 10 bulan penjara sekaligus denda Rp5 juta karena melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan dan barang bukti berupa telepon selular milik terdakwa serta akun Facebook terdakwa juga dimusnahkan.

Tim penasihat hukum Daniel mengutuk keras putusan majelis hakim ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

"Kami mengutuk keras majelis hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.sus/2024/PN.Jpa pada Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan putusan tidak sesuai koridornya," kata Sekar Banjaran Aji, salah satu penasihat hukum Daniel.

Menurut Sekar, putusan itu tidak mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, bertentangan dengan SKB tiga menteri yang seharusnya dipegang sebagai aturan dalam mengimplementasikan UU ITE.

Ia juga meminta pihak berwenang mengusut majelis hakim yang mengadili Daniel dan memeriksa jajaran penyidik Unit I Krimsus Polres Jepara yang memproses kasus ini.

Baca juga: Aktivis lingkungan Greta Thunberg diinterupsi saat berbicara Palestina
Baca juga: Aktivis lingkungan Polewali Mandar lepasliarkan ratusan anak penyu

Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan bahwa putusan bersalah atas Daniel menambah panjang daftar kriminalisasi warganet yang menyasar pada kelompok kritis dan vokal.

Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Putusan bersalah ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk pembungkaman atas ekspresi daring yang akan sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena orang-orang yang kritis terhadap permasalahan bangsa malah dengan mudahnya dipidanakan.

"UU ITE yang sudah direvisi di awal tahun 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk memberangus kebebasan berbicara masyarakat Indonesia," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.

Selepas persidangan, kelompok warga pendukung Daniel melakukan aksi solidaritas di depan Kantor PN Jepara dengan aksi diam melakban mulut.

Persidangan ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimunjawa, yaitu tambak udang intensif ilegal yang mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional Karimunjawa, yang kerap dikritik Daniel.

"Kami kecewa dengan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya untuk Daniel. Hakim sama sekali tidak menilai bagaimana saksi dari pendamping hukum memberikan kesaksiannya. Entah kesaksian atau bukti apalagi yang bisa membela Daniel bahwa aktivis lingkungan tidak bisa dihukum secara perdata maupun pidana," ujar Kasno, salah satu peserta aksi.

Sebelumnya, persidangan Daniel telah mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Tercatat lebih dari 8.700 orang telah menandatangani petisi yang menuntut Daniel segera dibebaskan di change.org.

Selain itu, 31 organisasi masyarakat sipil internasional telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama menuntut pembebasan Daniel dari segala tuntutan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Halo, pacar selebriti

kacaqq

Eddy Hiariej sebut permohonan AMIN dan Ganjar******

Artinya ada pengakuan secara diam-diam.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej menyebut dalil-dalil permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadilinya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kerap disapa Eddy itu mengatakan bahwa wewenang MK dalam sengketa pemilu hanya sebatas persoalan penghitungan suara. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

"Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil penghitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK," ucap Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.

Eddy mengutarakan bahwa postulat yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalil permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud hanya mempersoalkan hal-hal di luar kewenangan MK.

"Artinya, kalau MK ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas rechtmatingheidatau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," ucap Eddy.

Di samping itu, terkait dengan permasalahan keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, Eddy menilai hal itu merupakan sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK.

Seharusnya, kata dia, pasangan calon lain yang keberatan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo-Gibran. Namun, AMIN maupun Ganjar-Mahfud tidak mengajukan gugatan tersebut.

Baca juga: Karpet merah bagi kepala daerah menuju Istana belum terbentang luas
Baca juga: MK pastikan empat menteri akan hadir dalam sidang PHPU

"Secara de facto, pada masa kampanye, saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam," kata Eddy.

Ia menilai persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Semestinya, terkait dengan batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada MK," tuturnya.

Dalam PHPU Pilpres 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mereka turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tertawa Erythrina

situs slot 66k

Erick Thohir Sebut BTN Syariah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap rencana penyatuan atau merger PT Bank MuamalatTbk dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Merger itu ditargetkan berjalan pada Maret 2024.

"Kita kemarin sudah diskusi dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), Pak Menteri Agama, mungkin enggak kita bersinergi antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif bank syariah yang besar," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).

Erick berharap penyatuan Bank Muamalat dan BTN Syariah bisa masuk 16 besar bank syariah dunia, bahkan bisa menyaingi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Erick menjelaskan saat ini finansial syariah menjadi bisnis perbankan yang menarik. Maka itu, jika prosesnya berjalan lancar, merger antara kedua bank itu akan terjadi pada Maret 2024.

"Karena kenapa finansial syariah ini menjadi sesuatu yang justru menarik juga pada saat ini. Jadi jawabannya sedang dalam proses pembicaraan. Kalau semuanya lancar, Maret bisa final," ucap Erick.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando sebelumnya mengatakan perusahaan memang sedang menyiapkan opsi pemisahan alias spin offunit usaha syariah (UUS). Salah satu rencana yang dipertimbangkan adalah mengakuisisi saham bank syariah yang sudah eksis.

"Prosesspin offUUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) terus berjalan dengan mengkaji opsi yang paling efisien, mudah, dan cepat dilaksanakan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (13/11).

"Perseroan sedang melakukan penjajakan dengan beberapa bank syariah yang ada dan terus berkomunikasi untuk mendapatkan penawaran terbaik," jelas Ramon menjawab kabar rencana mencaplok Bank Muamalat.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu pun mengatakan spin offdipilih untuk menghindari risiko besar jika tiba-tiba seluruh aset perusahaan dialihkan.

Nixon berharap proses spin offdengan mengakuisisi bank syariah bisa rampung sebelum 2023 berakhir.

"Kami lagi proses, kami harap bisa ada kontrak kesepakatan jual beli dengan salah satu bank yang lagi kami dekati, sebelum akhir tahun. Ini lagi negosiasi harga dengan mereka," ujar Nixon usai Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)