slot tertinggi

Penyihir Ekstradimensi

Profil Charlie Javice Pendiri Frank yang Diduga Tipu JP Morgan Rp2,6 T******

Pendiri startupFrank, Charlie Javice, digugat oleh JP Morganyang merasa tertipu saat akuisisi perusahaan rintisan itu senilai US5 juta atau sekitar Rp2,6 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Javice sempat masuk dalam daftar Forbes 30 under 30 pada 2019 untuk kategori Finance. Daftar ini ditujukan bagi anak muda berusia di bawah 30 tahun yang dianggap memiliki kontribusi bagi masyarakat luas.

Dilansir dari Forbes, Charlie mendirikan Frank yang awalnya hanya beranggota 15 orang pada 2016. Perangkat lunak milik Frank ini bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan pinjaman pelajar.

Javice digugat usai kebohongannya terbongkar oleh JP Morgan. Mulanya, JP Morgan meminta bukti selama uji tuntas mengenai daftar nama, alamat, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya untuk 4 juta lebih pelajar, yang sebenarnya fiktif.

Temuan JP Morgan, Frank baru memiliki kurang dari 300 ribu akun pelanggan saat itu.

Kasus ini bukan kali pertama menimpa Javice. Dilansir dari Insider, pada 2017 lalu, Javice juga pernah dituduh melanggar merek dagang FAFSA milik pemerintah federal Amerika Serikat.

FAFSA adalah aplikasi gratis milik pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang mengajukan pinjaman.

Departemen Pendidikan menyatakan Frank dapat menyesatkan pelamar yang mencari situs resmi FAFSA pemerintah. Akibatnya, Javice pun harus mengganti nama situsnya.

Inovasi Javice dalam dunia keuangan sudah ditunjukkan sejak 2013 silam, sebelum ia lulus kuliah. Javice bahkan disebut sebagai "anak ajaib" sebab fokus membangun produk keuangan untuk orang-orang miskin dan pelajar.

Lebih jauh, sekolah bisnis Wharton menyebutnya "The Voice of a Microfinance Generation".

Perempuan kelahiran 1993 ini sempat menjadi Anggota Dewan Pengawas di Universitas Pennsylvania Hillel selama lebih dari tiga tahun dari September 2011 hingga 2015.

Selain itu, Javice juga menjabat sebagai Penasihat Khusus untuk Program Inkubasi Ventura (VIP) di Sekolah Bisnis Wharton sejak 2010 hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Iblis ada di sekitar

Tekanan Inflasi AS Mereda, Rupiah Melesat Dekati Rp15 Ribu Lagi******

Nilai tukar rupiah bertengger di level Rp15.148 perdolar AS pada Jumat (13/1) sore. Mata uang Garuda menguat 190 poin atau 1,24 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp15.177 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak di zona hijau. Yen Jepang menguat 0,78 persen, baht Thailand menguat 0,56 persen, peso Filipina menguat 0,73 persen, won Korea Selatan melemah 0,34 persen, dan yuan China menguat 0,28 persen.

Senada, mata uang utama negara maju juga bergerak mengaut. Tercatat euro Eropa menguat 0,06 persen, poundsterling Inggris menguat 0,23 persen, sedangkan franc Swiss melemah 0,11 persen.

Lalu, dolar Australia menguat 0,29 persen, dan dolar Kanada menguat 0,28 persen.

Analis DCFX Lukman Leong mengatakan rupiah berpotensi lanjut menguat minggu depan, didukung oleh dolar AS yang diperkirakan masih akan tertekan oleh data yang menunjukkan tekanan inflasi AS yang mereda.

Dari dalam negeri, kata Lukman, investor akan menantikan data perdagangan Indonesia yang diperkirakan akan kembali surplus US-US miliar.

"Dengan revisi PP No. 1 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE), surplus berkepanjangan ini diharapkan akan lebih efektif menaikkan cadangan devisa RI," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak di rentang Rp14.900 per dolar AS-Rp15.300 per dolar AS.

[Gambas:Video CNN]

Sistem aliansi terkuat

Harga CPO Diprediksi Masih di Atas US.000 per Ton Tahun Ini******

Harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) diprediksi bertengger di kisaran US.000 - US.100 per ton tahun ini. Namun, ini sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah berada di posisi US.000 per ton.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan perlambatan harga CPO ini diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang masih kurang baik akibat perang Rusia-Ukraina.

"Masih di sekitar US.000- US.100," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/1).

"Jika Indonesia terapkan B35 semester I dan B40 semester II, harga CPO masih bisa sekitar US.050-US.100 per ton," kata Tungkot.

Namun, jika pemerintah tidak melanjutkan atau ekspansi B30 ke B35 dan ke B40 tahun ini, maka ada kemungkinan harga CPO dalam negeri bakal turun. Bahkan, penurunannya bisa hingga US0 per ton.

"Jika tidak ada ekspansi mandatori biodiesel domestik harga CPO bisa anjlok ke angka US0-US0 per ton," jelasnya.

Sementara, Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi melihat harga CPO bakal melemah hingga ke 3.100 MYR (US8,26) pada akhir tahun. Hal ini tercermin dari harga CPO saat ini berada di posisi 3.800 MYR (US0,45) per ton.

Pasalnya, tren kenaikan komoditas sudah berakhir. Hal itu imbas kondisi perekonomian global yang diperkirakan makin tinggi menuju resesi tahun ini menurunkan permintaan akan salah satu komoditas unggulan Indonesia tersebut.

"Faktor paling utama adalah resesi ekonomi di Eropa dan Amerika yang akan menurunkan permintaan terhadap CPO dan produk-produk turunannya," jelas Lionel.

[Gambas:Video CNN]

pulau beluga

Petani Kritik Keras RI******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysiamenyetop ekspor sawit ke Eropa, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Ia menegaskan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan diskriminasi adalah perusahaan sawit dalam negeri. Darto menilai pengusaha tersebut mengabaikan petani dan membiarkannya bergerak sendiri tanpa pemberdayaan. Oleh karena itu petani sawit pada akhirnya menjual ke tengkulak.

SPKS menegaskan ada banyak praktik terbaik petani untuk mewujudkan nol deforestasi. Darto mencontohkan praktik petani sawit di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan pendekatan global high carbon stok. Ini membuktikan petani sawit bisa melindungi hutan.

Menurutnya, Uni Eropa harusnya diajak bekerja sama dengan petani sawit dalam negeri untuk memastikan pasar Eropa membeli 30 persen produk dari petani yang terbukti melindungi hutan dan dengan praktik terbaik.

"Memerangi kebijakan EU sama halnya memelihara praktik kotor perusahaan sawit yang sebenarnya perusahaan (dalam negeri) lah pelakunya, tetapi hendak bersembunyi di balik isu petani," tegas Darto.

Ia menolak solusi-solusi yang muncul di mana malah memperkuat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Darto menekankan seharusnya pemerintah menyiapkan petani atau perusahaan sawit yang teridentifikasi tidak melakukan deforestasi dan tersedia informasi yang jelas melalui data yang bisa dilacak.

Darto menekankan seharusnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Eropa, bukan malah sebaliknya dengan tidak mendorong kemitraan sama sekali.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

"Mohon maaf saya belum bisa komentar untuk masalah ini. Kami tunggu dulu kepastian sikap dari Pemerintah Indonesia," ujar Eddy saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, Kamis (12/1).

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere paling kuat

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Suamiku adalah seekor rubah tua

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.