situs lagi gacor

sistem logistik perkotaan

KAI Pastikan Tak Ada Korban Jiwa di Anjlok KA Pandalungan Minggu Pagi******

PT Kereta Api Indonesia(Persero) atau KAI memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa anjloknya KA Pandalungan (KA 75A) rute Gambir - Surabaya - Jember di Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Minggu (14/1) pagi.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan saat ini proses evakuasi terhadap penumpang dan rangkaian kereta masih terus berlangsung.

"Kami sampaikan bahwa tidak ada korban jiwa atas kejadian ini," ucapnya melalui keterangan resmi.

Joni pun menuturkan KAI melakukan skema operasional perjalanan KA dari lintas bangil memutar lewat malang dan kertosono. Hal ini dilakukan sebagai layanan lanjutan bagi para pelanggan.

"KAI juga menyediakan bus dari stasiun Bangil dan stasiun Sidoarjo untuk mengantar pelanggan menuju stasiun tujuan" imbuh Joni.

Adapun KA-KA yang terganggu sementara ini akibat kejadian tersebut yaitu KA (75A) Pandalungan relasi Gambir - Surabaya - Jember dan KA (432) Commuterline Penataran.

Saat ini KAI tengah melakukan upaya evakuasi pada Rangkaian kereta api tersebut dan normalisasi jalur.

"KAI menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan dan perjalanan kereta api" tutup Joni.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan budidaya

Daftar 13 Ruas Tol yang Tarifnya Bakal Naik pada Januari******

Sebanyak 13 ruas tolakan mengalami kenaikan tarifselama kuartal I-2024. Salah satunya Tol Cikampek-Palimanan (Cipali).

"Untuk tahun 2024 terdapat beberapa ruas yang rencana akan penyesuaian tarif di kuartal I-2024," ujar Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ali Rachmadi, seperti dikutip Detik pada Jumat (12/1).

Kenaikan tarif tersebut sesuai dengan aturan.

Perhitungan berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

Berikut daftar ruas tol yang tarifnya bakalnaik pada kuartal I 2024:

13 Tol yang Tarifnya Mau Naik:
1. Jalan Tol Surabaya-Gresik
2. Jalan Tol Kertosono-Mojokerto
3. Jalan Tol Bali-Mandara
4. Jalan Tol Serpong-Cinere
5. Jalan Tol Ciawi-Sukabumi
6. Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo
7. Jalan Tol Makassar Seksi 4

8. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta (Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit)
9. Jalan Tol Gempol-Pandaan
10. Jalan Tol Surabaya-Mojokerto
11. Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali)
12. Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 1
13. Jalan Tol Integrasi Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak (Tomang-Tangerang Barat-Cikupa)

[Gambas:Video CNN]

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

FBI Selidiki Peretasan Media Sosial SEC Jelang Persetujuan ETF Bitcoin******

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat(Securities and Exchange Commission/SEC) mengatakan mengatakan Biro Investigasi Federal (FBI) sedang menyelidiki peretasan akun media sosial lembaga tersebut.

Peretasan tersebut mengguncang pasar kripto lantaran menjelang persetujuan SEC atas ETF Bitcoin diperdagangkan di bursa AS pada Rabu (10/1) malam.

"SEC terus menyelidiki masalah ini dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait, termasuk Kantor Inspektur Jenderal SEC dan FBI," kata juru bicara SEC dalam sebuah pernyataan, dikutip CNN, Rabu (10/1).

Sementara itu, harga Bitcoin sempat melonjak pada Selasa (9/1) setelah akun X milik SEC memposting unggahan yang mengatakan mereka selalu regulator menyetujui ETF Bitcoin.

Persetujuan SEC memang sangat dinantikan investor karena akan membantu membawa Bitcoin lebih jauh ke arus utama dan memudahkan orang untuk membeli. Salah satu pertukaran kripto, Coinbase, bahkan memposting pesan perayaan di media sosial karena persetujuan SEC tersebut.

Namun, 15 menit kemudian Ketua SEC Gary Gensler mengatakan akun lembaga tersebut telah diretas sehingga unggahan tersebut tidak sah.

Ketua Komite Perbankan Senat Sherrod Brown menambahkan akses tidak sah ke akun SEC dapat merusak pasar dan misi lembaga tersebut.

Brown berharap SEC terus mendorong Kantor Inspektur Jenderal SEC untuk menyelidiki insiden tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat penjelajah waktu

KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba******

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Han Feng Su Yingxue

Luhut Sebut BYD Bakal Masuk ke Pasar RI Pekan Depan******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, produsen mobil listrikasal China, Build Your Dream atau BYD, bakal masuk ke pasar kendaraan listrik berbasis baterai Indonesia pada pekan depan.

"Kabar baik yang perlu saya sampaikan adalah sebentar lagi produsen mobil listrik asal China, BYD, akan resmi meramaikan pasar kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia minggu depan," ujar Luhut dalam unggahan Instagram, Jumat (21/12).

Rencananya, lanjut Luhut, BYD akan melakukan peluncurannya pada 18 Januari 2023 mendatang.

Luhut mengatakan, kehadiran BYD dapat memperkuat Indonesia sebagai bagian dari peta ekspansi bisnis jangka panjang.

Selain itu, momentum ini juga digunakan oleh Luhut untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Luhut sendiri menyambut positif kehadiran BYD di pasar dalam negeri. Secara penjualan, lanjutnya, BYD telah berhasil melampaui produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla.

"Dia [BYD], kan, sekarang sudah melampaui Tesla sales-nya ya. Kualitasnya pun tidak kalah dengan Tesla," ujarnya.

Kehadiran BYD juga diharapkan akan membantu menangani masalah polusi udara di banyak kota besar, utamanya Jakarta.

Dalam hal ini, lanjut Luhut, ada dua langkah yang bakal diambil pemerintah. Pertama adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk sepeda motor.

Selain itu, pemerintah juga akan segera memutuskan penggunaan Euro 4 dan Euro 5 karena yang rendah kadar sulfur demi meredam polusi.

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal