slot gacor minimal deposit 5rb 33Jutaan kata 873445Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek erek buronan》
BPBD: Sejumlah kecamatan di Rejang Lebong rawan tanah longsor******
Dari 15 kecamatan di Rejang Lebong terdapat beberapa kecamatan yang rawan bencana alam tanah longsor, diantaranya Kecamatan Sindang Dataran, Sindang Kelingi, Binduriang, kemudian Kecamatan Curup Utara, Bermani Ulu, dan Bermani Ulu RayaRejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan sejumlah kecamatan di wilayah itu rawan bencana alam tanah longsor.
Pewarta: Nur Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.
Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR
Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:halo bola slot、java303 slot、slot jp terus
Terkait:membaca berita dapat uang、voucher xl unlimited、cara menggunakan voucher refund lazada、pinjol ilegal cepat cair tanpa verifikasi、slot yang lagi gacor sekarang、time server thai navy、pinjaman online legal 2022、dapat duit tanpa kerja、uatas ojk、terjerat pinjaman online legal
bab terbaru:spin39 slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawananJakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
《erek erek buronan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot demo 89Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek erek buronan》bab terbaru。